Juklak Audit Keuangan BPK

JUKNIS, 2018

BERITA BARU

Dalam siklus kegiatan perusahaan atau dalam jangka waktu satu tahun klaim atas barang atau jasa, serta uang kepada pihak lain disebut dengan piutang. Di neraca, penyajian piutang dibagi menjadi 2 kelompok yaitu piutang nonusaha dan piutang usaha. Transaksi penjualan dapat menjadi penyebab dari timbulnya piutang usaha. Sedangkan, penyebab timbulnya piutang usaha adalah transaksi yang tidak berkaitan dengan transaksi penjualan. Contoh dari piutang nonusaha adalah piutang pengenbalian pajak, piutang dividen dan bunga, piutang penjualan saham, dan piutang kepada karyawan. Dari segi material, piutang usaha lebih besar jumlah materialnya daripada piutang nonusaha.

Jurnal Meta-Yuridis, 2020

This paper seeks to discuss the judicial review of the Supreme Audit Board's duty to implement special purpose audit. This paper wants to analyze two problems. First is regarding the arguments of the petitioners contained in the reasons for the petition (posita) and second is the legal standing of the petitioners. The conclusion of this paper shows that, first, the petitioners did not understand-even fatally mistakenly understoodthe special purpose audit carried out by the Supreme Audit Board so their requests became unclear or obscure (obscuur libel). Second, the petitioners do not have a legal standing. This paper recommends the Constitutional Court to decide that the petition of the petitioners cannot be accepted (niet ontvankelijk verklaard).

Organisasi sektor publik pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih atau good govermance ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Suatu pemerintahan yang baik harus membuka pintu yang seluas-luasnya agar semua pihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut dapat berperan serta atau berpartisipasi secara aktif, Jalannya pemerintahan harus diselenggarakan secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam negara demokrasi, " pelaporan keuangan yang transparan " merupakan sesuatu yang dituntut oleh rakyat kepada pemerintahnya. Sebaliknya, dalam negara demokrasi, pemerintah berkewajiban memberikan laporan keuangan yang transparan kepada rakyat. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik pemerintah merupakan instrumen utama untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik serta value for money dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan audit terhadap organisasi sektor publik tersebut. Audit yang dilakukan tidak hanya terbatas pada audit keuangan dan kepatuhan, namun perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja organisasi sektor publik tersebut. Audit sektor publik menurut I Gusti Agung Rai adalah sebagai berikut: " Audit sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara

PERATURAN POKOK ADMINISTRASI, 2014