Diplomasi Publik Perancis

Tugas Kelompok Diplomasi Publik Perancis Diplomasi Publik Perancis mengukuhkan Perancis Sebagai destinasi Wisata Dunia Diplomasi Publik Perancis Diplomasi Publik Perancis mengukuhkan Perancis Sebagai destinasi Wisata Dunia Disusun Oleh Daftar Isi Pendahuluan ..................................................................................................................................... 2 Pembahasan...................................................................................................................................... 2 Pengertian Diplomasi Publik .......................................................................................................... 2 Perancis Sebagai destinasi Wisata Dunia ........................................................................................ 4 Kebijakan Sustainable Tourism ...................................................................................................... 5 Pariwisata dengan Isu Lingkungan dalam Dilpomasi Publik ............................................................ 6 Film dan Diplomasi Publik Perancis di Indonesia .......................................................................... 10 Kesimpulan...................................................................................................................................... 11 Daftar Pustaka ................................................................................................................................. 12 1|P ag e Pendahuluan Perkembangan situasi dunia, aktor, dan teknologi informasi membuat arah diplomasi tradisional bergeser pada diplomasi yang lebih modern, dalam hal ini diplomasi publik. Perkembangan teknologi informasi membuat pilihan-pilihan alat diplomasi menjadi beragam. Jika sebelumnya diplomasi banyak diwarnai isu-isu yang terkait dengan `perang`, kini isu itu semakin bergeser. Perang bukannya tidak ada, tapi kemunculan isu-isu lain seperti lingkungan, pariwisata, terorisme, kesehatan, hak asasi manusia menjadi sasaran dari diplomasi publik. Negara Perancis kami pilih karena kepopuleran negara ini menjual potensi negaranya ke seluruh dunia. Karena itu, tujuan dari tulisan ini adalah melihat diplomasi publik Perancis dalam konteks upaya dan strategi mereka. Pembahasan Pengertian Diplomasi Publik Diplomasi publik dimaknai sebagai proses komunikasi pemerintah terhadap publik mancanegara yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas negara, sikap, institusi, budaya, kepentingan nasional, dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negaranya (Tuch, 1990: 3; Gouveia, 2006: 7-8, dikutip J. Wang, 2006). Jay Wang (2006) melihat diplomasi publik sebagai suatu usaha untuk mempertinggi mutu komunikasi antara negara dengan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan dalam pelaksanaannya tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah. Sementara itu, Jan Mellisen (2006) mendefinisikan diplomasi publik sebagai usaha untuk mempengaruhi orang atau organisasi lain di luar negaranya dengan cara positif sehingga mengubah cara pandang orang tersebut terhadap suatu negara. Berdasarkan semua definisi itu, dapat dikatakan bahwa diplomasi publik berfungsi untuk mempromosikan kepentingan nasional melalui pemahaman, 2|P ag e menginformasikan, dan mempengaruhi publik di luar negeri. Karenanya, diplomasi publik merupakan salah satu instrumen soft power.1 Jika dibandingkan, ada tiga perbedaan antara diplomasi publik dengan diplomasi yang sifatnya resmi (tradisional). Pertama, diplomasi publik bersifat transparan dan berjangkauan luas, sebaliknya diplomasi tradisional cenderung tertutup dan memiliki jangkauan terbatas. Kedua, diplomasi publik ditransmisikan dari pemerintah ke pemerintah lainnya. Ketiga, tema dan isu yang diusung oleh diplomasi resmi (jalur pertama) ada pada prilaku dan kebijakan pemerintah, sedangkan tema dan isu yang diangkat oleh diplomasi publik lebih ke arah sikap dan perilaku publik. Dalam diplomasi publik, perlu dipahami bahwa proses diplomasinya tidak hanya di luar negeri tapi juga di dalam negeri. Evan Potter (2006) mengatakan bahwa permasalahan diplomasi publik tidak hanya tantangan terhadap kebijakan luar negeri, tetapi juga merupakan tantangan nasional. Esensi dari diplomasi publik adalah `membuat orang lain berada di pihak anda`, sedangkan permasalahan dalam diplomasi publik adalah bagaimana mempengaruhi opini dan perilaku orang lain. Dalam hal ini, yang dimaksud orang bukan hanya pemangku kebijakan, tetapi juga khalayak atau publik. Sebagai instrumen soft power, perkembangan diplomasi publik tergolong pesat. Pesatnya perkembangan ini dipicu oleh kenyataan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam diplomasi jalur pertama dianggap telah gagal mengatasi konflik-konflik antarnegara. Kegagalan diplomasi jalur pertama telah mengembangkan pemikiran untuk meningkatkan diplomasi publik sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan konflik-konflik antarnegara (McDonald, 1991: 220-221). Hal ini terjadi karena diplomasi publik memiliki ciri sebagai kelompok bukan pemerintah, bentuknya yang informal efektif dalam menurunkan tensi ketegangan, menghilangkan ketakutan, dan meningkatkan saling ketergantungan di antara para pihak (Fulton, 1998 dikutip Djelantik, 1994). Meski diplomasi tradisional telah gagal, diplomasi publik tidak lantas menggantikan diplomasi jalur pertama itu, tetapi melengkapi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam diplomasi tradisional. Idealnya, diplomasi publik harus membuka jalan bagi negosiasi yang dilakukan antarpemerintah, memberi masukan melalui informasi-informasi penting, dan 1 Fisip Unair 2010 “Diplomasi Publik dalam Politik Luar Negeri” Web. Acessed April 25, 2015 http://mkp.fisip.unair.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=101:diplomasi-publik-dalampolitik-luar-negeri&catid=34:mkp&Itemid=61 3|P ag e memberikan cara pandang yang berbeda terhadap suatu masalah. Untuk itu, diperlukan kerjasama aktor negara dan non-negara yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tawar pemerintah. Aktor non-negara ini misalnya dapat berinteraksi dengan rekanan mereka dalam mempengaruhi, memberikan masukan, dan menerapkan kebijakan luar negeri.2 Diplomasi publik kembali dibicarakan terutama pasca tragedi 911 pada 2001. Akan tetapi, sebenarnya diplomasi publik telah dipraktekkan jauh hari sebelumnya. Diplomasi publik muncul setelah Perang Dunia I dan mendominasi pada masa Perang Dingin. Istilah yang digunakan saat itu adalah `democratic diplomacy` (Fisher, 1972: 4 dikutip J. Wang, 2006). Pasca 1945, negara-negara Eropa banyak menerapkan diplomasi publik. Negaranegara di benua ini merupakan negara-negara yang paling awal dan paling banyak menggunakan model diplomasi publik. Beberapa contoh misalnya pada saat kemunculan negara-negara Bahkan tahun 1990, atau jika ditarik ke belakang contoh kemunculan Republik Federal Jerman tahun 1949. Perancis menerapakan diplomasi politique d`influence dengan sasaran pada publik luar negeri guna pemulihan citra setelah kekalahannya pada dua perang dunia. Belanda menerapkan publieksdiplomatie avant-la-lettre dalam mengusung isu-isu moral jauh sebelum perang dingin berakhir. Penyebutan diplomasi publik sendiri muncul pada tahun 1965 oleh Edmund Gullion dari Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University dalam penelitiannya mengenai program-program internasional dan budaya Amerika Serikat (Fisher, 1972: 4 dikutip J. Wang, 2006).3 Perancis Sebagai destinasi Wisata Dunia Perancis merupakan negara tujuan wisata nomor satu dunia4yang dikunjungi 83 juta wisatawan mancanegara setiap tahunnya. Dengan demikian, Perancis tetap memimpin di peringkat pertama dunia, sementara sektor pariwisata, yang menghasilkan surplus dan dinamis, bertransformasi dengan cepat berkat dampak gabungan dari munculnya wisatawan baru dan penawaran wisata internasional yang semakin meluas. Sejak tahun 1999, sektor ini menjadi sektor pertama yang menghasilkan surplus neraca pembayaran. Belanja neraca Ibid. Ibid. 4 Alpiadi P. 2013 “Analisa Kebijakan Publik di Perancis” Blogspot.com Web acessed. April 25, 2015 http://alpiadiprawiraningrat.blogspot.com/2013/12/analisa-kebijakan-publik-di-prancis.html. 2 3 4|P ag e pariwisata meningkat secara signifikan hingga mencapai sekitar 13 miliar euro di tahun 2012, sementara pada tahun 2011 hanya mencapai 7,5 miliar euro. Perpanjangan masa tinggal dan penambahan waktu menginap dapat meningkatkan pengeluaran wisatawan mancanegara di Perancis hingga mencapai 35,8 miliar euro.5 Kebijakan Sustainable Tourism Diplomasi publik Perancis daalam menjual pariwisata mereka ditunjang oleh kebijakan Sustainable Tourism dengan beberapa program yaitu Excellence in Energy for the Tourism Industry, Green Passport, Quality Tourism, Qualité Tourism dan The National Holiday Vouchers Agency (ANCV) Implementasi kebijakan dalam sektor pariwisata tersebut menjadi daya tarik dalam politik luar negeri Perancis untuk melakukan kerjasama bilateral dengan beberapa negara, termasuk dengan Indonesia. Oleh karena itu, dengan menggunakan teori soft power yang dikemukakan oleh Joseph S. Nye yang salah satu aspeknya menekankan kepada daya tarik yang dimiliki suatu negara, termasuk daya tarik pariwisata sebagai suatu alat diplomasi kerjasama luar negeri.6 Pengembangan industri pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah Perancis didasarkan pada kenyataan bahwa Perancis telah sejak lama menjadi tujuan pariwisata yang paling diminati di dunia dan posisi Perancis sebagai negara teratas survey tujuan yang diminati sebagai destinasi pariwisata. Dengan 81.9 juta turis asing tahun 2007, Perancis menduduki posisi pertama sebagai tujuan turis terbaik di dunia, di atas dengan angka 58.5 juta dan dengan angka 51.1 juta.7 Jumlah 81.9 juta ini tidak termasuk orang yang menetap kurang dari 24 jam di Perancis, seperti orang Eropa Utara yang melintasi Perancis dalam perjalanan ke Spanyol atau Italia selama Musim Panas.8 Terdapat hal yang menarik dari fenomena di atas adalah bagaimana Perancis dapat tetap konsisten untuk mempertahankan daya tarik wisatawan dunia terhadap pariwisatanya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika setiap tahun selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Terdapat beberapa aspek yang dilakukan oleh pemerintah Perancis secara konsisten sebagai upaya mempertahankan kualitas dari pariwisata Perancis, yaitu memperkuat Perancis dari segi internal agar dapat Joko Widodo. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 10. 6 Alpiadi P. 2013 “Analisa Kebijakan Publik di Perancis” Blogspot.com Web acessed. April 25, 2015 http://alpiadiprawiraningrat.blogspot.com/2013/12/analisa-kebijakan-publik-di-prancis.html. 7 Ibid. 8 Ministère des Affaires étrangères et européennes / Ministry of Foreign and European Affairs 5 5|P ag e meningkatkan kunjungan wisatawan, memperhatikan permintaan dari para wisatawan secara umum, serta memperbaiki promosi wisata terkhusus dihari libur. Pariwisata dengan Isu Lingkungan dalam Dilpomasi Publik Salah satu upaya nyata dari pemerintah Perancis dalam pengembangan sektor pariwisata dapat dilihat dari pengambilan kebijakan pariwisata yang memang berasal dari kebutuhan yang diinginkan publik. Terdapat beberapa cara Perancis dalam memajukan pariwisatanya, salah satu yang populer adalah diberlakukanya Sustainable Tourism. 9 Kebijakan pariwisata Perancis ini dilakukan oleh kementerian negara, kementerian perekonomian dan kementerian pemberdayaan tenaga kerja, dimana kolaborasi beberapa kementerian ini dianggap pilihan yang terbaik untuk menghasilkan kinerja yang efektif dan menyeluruh dalam sektor pariwisata Perancis. Kebijakan publik dalam sektor pariwisata Perancis ini mengikutkan isu lingkungan hidup yang memang menjadi perhatian banyak pihak, yang dalam kisaran tujuannya mengharapkan adanya wisata Perancis yang berorientasi ramah lingkungan. Sebelum tahun 2006, kebijakan pariwisata Perancis lebih bersifat umum, yang berkiblat pada Maison de la France, satu rangkaian mekanisme yang sudah terbentuk sejak 1987. Kebijakan Sustainable Tourism yang dilakukan oleh Perancis tersebut didasarkan dari dua hal utama, yaitu 1. Perancis telah menduduki peringkat pertama dalam pariwisata dunia, namun secara ekonomi pendapatan yang diperoleh masih kalah berada di urutan ketiga,10 sehingga dengan dimplementasikanya kebijakan Sustainable Tourism ini diharapkan dapat meningkatakan daya tarik serta simpati wisatawan dunia secara luas serta berdampak terhadap peningkatan pendapatan negara; 2. Mekanisme Uni Eropa yang memposisikan dirinya sebagai pihak ‘polisi dunia’ dalam isu lingkungan hidup memberikan tuntutan untuk negara-negara anggotanya, termasuk Perancis untuk memperhatikan lebih serius terkait dengan isu lingkungan hidup. 9 Alpiadi P. 2013 “Analisa Kebijakan Publik di Perancis” Blogspot.com Web acessed. April 25, 2015 http://alpiadiprawiraningrat.blogspot.com/2013/12/analisa-kebijakan-publik-di-prancis.html. 10 World Tourism Organization. Key Fact of Tourism 2008 Edition dalam http://www.dgcis.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/stats-tourisme/chiffrescles/chiffres_cles08_gb.pdf hlm. 8. 6|P ag e Sustainable Tourism hanyalah salah satu cara dan kebijakan pemerintah diantara banyak kebijakan yang lain. Kebijakan Pariwisata Perancis yang lain adalah launching semacam standar dan pelabelan “Qualité TourismeTM” dan juga kebijakan pemberlakuan Voucher Libur Nasional11. Sumber : World Tourism Organization Studi dari Oxford University menjelaskan bahwa analisa dari kebijakan pariwisata suatu negara menjadi layak untuk dilakukan sebab pariwisata di hari-hari ini semakin banyak mempengaruhi perekonomian suatu negara secara signifikan. Sejauh ini, studi tersebut memperlihatkan bahwa kesuksesan sektor pariwisata satu negara sangat dipengaruhi oleh komitmen negara dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung dan memajukan sektor tersebut yang kemudian menentukan keberhasilan diplomasi publik mereka. Pendekatan yang tepat digunakan adalah pendekatan empiris dimana mengarahkan pada kondisi nyata yang ada, baik sebelum dan paska penerapan kebijakan.12 Namun lebih jauh, harus dipahami bagaimana analisa kebijakan publik secara umum. Jika dikembalikan pada beberapa langkah dari kebijakan publik secara umum, maka kebijakan publik Perancis dalam bidang pariwisata ini telah mencapai tahap evaluasi sehingga selain memberikan pandangan secara menyeluruh akan kebijakan ini, akan disertakan pula fokus khusus analisanya yang diarahkan pada bagaimana ada hasil dan dampak yang muncul setelah penerapan dari kebijakan tersebut, terutama dalam hal keuntungan ekonomi. Dalam kasus kebijakan publik sektor pariwisata ini ada beberapa hal 11 Ministère des Affaires étrangères et européennes / Ministry of Foreign and European Affairs. Oxford Economics Company “Tourism Economic An Oxford Economics Company” Web. Acessed April 25, 2015 http://www.tourismeconomics.com/services-policy-analysis.php. 12 7|P ag e yang khas dan berusaha diungkap adalah bagaimana kebijakan itu efektif mendatangkan banyak wisatawan luar, bagaimana kebijakan itu juga memberi pengaruh pada investor asing, dan bagaimana pemerintah memanfaatkan media massa untuk melakukan kebijakannya.13 Berangkat dari paparan Langbein, analisa kebijakan publik di tahap evaluasi dibagi menjadi dua macam yaitu riset proses dan riset hasil. Dalam riset proses akan digunakan metode deskriptif yang berusaha menjawab apakah implementasi kebijakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dengan matang sebelumnya. Sedangkan dalam riset hasil, digunakan metode kausal yaitu bagaimana ada hasil signifikan yang ditemukan serta didalami seberapa tepat hasil tersebut sesuai dengan perencanaan. Pembahasan disini akan menggunakan pilihan riset hasil dengan metode kausal yang lebih menekankan pada hasil signifikan dan tepat tidaknya hasil tersebut dengan perencanaan. Isu Lingkungan didalam konsep Sustainable Tourism yang berhasil diterapkan Perancis dan juga kebijakan-kebijakan lain dipertajam dengan program tujuan berikut : 1. Program “Excellence in Energy for the Tourism Industry” yang memberlakukan aturan bagi pelaku bisnis pariwisata Perancis terkhusus hotel, destinasi wisata dan pemangku bisnis dibalik layar yang dituntut memberikan pasokan barang dengan orientasi ramah lingkungan. Masalah pendapatan yang sempat dibahas sebelumnya mulai terjawab melalui kebijakan ini, sebab dengan memberlakukan program ini maka pengeluaran energy dapat ditekan dan sekaligus memperbesar pemasukan negara, selain itu berdampak pula pada wisatawan yang menggunakan layanan tersebut; 2. Program “Green Passport”14 Green Passport merupakan sebuah kampanye berbasis Internet yang bertujuan meningkatkan kesadaran isu lingkungan hidup serta sekaligus mengambil simpatik bagi mereka untuk memilih Perancis sebagai destinasi wisata yang memang ramah lingkungan. Ide awal paspor hijau ini dicetuskan oleh UNEP (United Nations Environment Programme) diadopsi oleh Perancis namun dengan kekhasan khusus, yaitu penekanan dalam keanekaragaman hayati. Langkah strategis nyata yang dilakukan oleh perancis adalah penyebarluasan semacam poster, di bandara internasional dan secara 13 Ministère des Affaires étrangères et Européennes or Ministry of Foreign and European Affairs International Union for Conservation of Nature. “Green passport for sustainable tourism in France overseas“ Web Acessed April 25, 2015 http://iucn.org/about/union/secretariat/offices/oceania/?9119/Green-passportfor-sustainable-tourism-in-France-overseas. 14 8|P ag e privat semacam selebaran bagi penumpang pesawat yang memiliki destinasi menuju Perancis; 3. Penerapan label “Qualité TourismeTM ” Penerapan label “Qualité TourismeTM ” menunjukkan dampak yang signifikan sebab sejak di tahun 2006 diberlakukan, terdapat peningkatan kepercayaan wisatawan bagi tempat-tempat yang telah berlabel “Qualité TourismeTM ” sehingga kini telah mencapai lebih dari 2600 perusahaan yang telah menggunakan label ini guna menarik wisatawan dengan jaminan kualitas yang lebih dipercaya oleh para wisatawan tersebut 4. The National Holiday Vouchers Agency (ANCV) atau Agen Voucher Hari Libur, Agen Voucher Hari Libur adalah suatu kebijakan yang mengikutsertakan aktor-aktor penting di setiap kota. Bentuk kebijakannya adalah memberikan layanan khusus bagi manula, orang cacat, dan keluarga miskin. Hal ini menjadi bentuk dedikasi pemerintah untuk menyediakan anggaran khusus. Berdasarkan pemaparan kebijakan tersebut, sebagian besar dapat dinilai berhasil dan terimplementasi dengan baik. Keberhasilan beberapa kebijakan pariwisata Perancis dapat dilihat sebagai bentuk hasil kerjasama secara optimal dan menyeluruh yang dilakukan oleh beberapa aktor, baik kementerian, pemerintah kota bahkan memanfaatkan ide yang berasal dari luar pemerintahan, seperti UNEP dan Uni Eropa. Keunggulan lain yang dimiliki oleh Perancis adalah bagaimana negara ini peka terhadap isu-isu yang diprediksikan mampu menambah daya tarik wisatawan. Keseluruhan program kerja di bidang pariwisata Perancis akhirnya membuahkan beberapa hal, yaitu: 1. Pengaturan-pengaturan khusus. Seperti standar khusus pelayanan (harus dipenuhi sebelum mendapatkan “Qualité TourismeTM”) serta memunculkan mekanisme dan sertifikasi; 2. Kedua, melahirkan suatu gerakan kesadaran kolektif yang merupakan suatu hal penting yang tidak terabaikan dari pemerintah Perancis karena tidak hanya berfokus pada upaya-upaya teknis namun juga memberikan satu pemahaman umum yang sama, bahwa pariwisata Perancis adalah tanggung jawab bersama dan akan membawa keuntungan bersama bagi masyarakat Perancis. 9|P ag e 3. Mengimplementasiakan poin kedua diatas merupakan suatu upaya yang efektif. Oleh karena itu, pemerintah Perancis tidak lupa menyediakan e-learning khusus bagi pemangku kepentingan bisnis wisata di perancis untuk memahami apa-apa saja yang perlu dikembangkan dalam sektor pariwisata di Perancis; 4. Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR). Pemerintah Perancis memberlakukan dan menganjurkan para perusahaan mengalihkan rencana CSR dalam bentuk transformatif yaitu CSER (Corporate Social Environment Responsibility). Hal ini menurut penulis secara pribadi, salah satu langkah yang strategis sebab dapat memanfaatkan pihak luar untuk bergerak sesuai dengan kepentingan publik; 5. Terfasilitasinya pembentukan jaringan relasi melalui promosi pariwisata. Konsen pemerintah melalui kebijakannya secara langsung memfasilitasinya dengan penguatan jaringan. Dari media internet, pariwisata Perancis termuat dalam www.franceguide.com dan untuk promosi pariwisata berbasis lingkungan melalui situs www.veilleinfotourisme.fr/taskforce. Jaringan kerja sama selain internet yang dibentuk oleh pemerintah Perancis adalah dengan partnership dengan beberapa negara, salah satunya Indonesia. Film dan Diplomasi Publik Perancis di Indonesia Selain green konsep diatas Perancis juga memiliki strategi khusus menarik visitors dari Indonesia terutama Prancis sengaja memanfaatkan film sebagai medium diplomasi dan promosi negara dan masyarakatnya kepada publik internasional, demikian disampaikan Konselor Kerjasama dan Kebudayaan Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia dan Timor Leste, Bertrand de Hartingh. "Film menjadi strategi diplomasi karena kami terbuka terhadap semua kebudayaan di dunia yang multikultur," kata de Hartingh, selepas jumpa pers Festival Sinema Perancis 2012 di Jakarta, Kamis. Direktur Institut Prancis di Indonesia (Institut Français Indonesia/IFI) itu mengatakan festival film Cannes menjadi pusat diplomasi utama Prancis lewat film karena hampir seluruh pelaku perfilman dunia datang ke perhelatan setahun sekali itu. "Kami punya industri film yang besar. Bukan berarti kami terbaik, tapi kami tahu bagaimana melakukan itu karena kami punya berbagai jurusan terkait film di 10 | P a g e sejumlah pendidikan tinggi seperti sutradara, penulis skenario, atau pos-produksi," kata de Hartingh. Selain Film, Perdana Menteri Prancis Francois Fillon juga kerap mengunjungi negaranegara lain untuk membangun hubungan bilateral. Di Indonesia pada Juli 2011 merupakan tonggak baru dalam kerja sama bilateral kedua negara. kedua negara sepakat untuk meningkatkan tingkat hubungan bilateral menjadi hubungan kemitraan strategis atau strategic partnership. Kemitraan strategis yang mencakup bidang perdagangan dan investasi, pendidikan, industri pertahanan, kebudayaan dan pariwisata, serta perubahan iklim ini telah memberikan peluang besar bagi terjalinnya hubungan yang saling menguntungkan antar kedua negara. Setidaknya hal ini ditandai dengan terus meningkatnya hubungan perdagangan kedua negara meski Eropa sedang didera krisis ekonomi. Jumlah wisatawan Prancis ke Tanah Air juga terus bertambah meski belum ada direct flight Jakarta-Paris, akan tetapi pariwisata sebagai salah satu sektor yang menjadi fokus perhatian dalam kemitraan strategis ini menjadi suatu kajian analisa yang menarik sebagai bentuk kerjasama bilateral di antara Perancis dan Indonesia. 15 Kesimpulan Diplomasi Publik Perancis berhasil karena disebabkan oleh kebijakan pariwisatanya yang menggunakan isu hijau atau lingkungan sesuai saran dari Uni Eropa untuk menarik para wisatawan dunia. Mekanisme Uni Eropa yang memposisikan dirinya sebagai pihak ‘polisi dunia’ dalam isu lingkungan hidup justru dimanfaatkan dengan baik oleh Perancis dengan berbagai konsep seperti Sustainable Tourism, dengan Kampanye Green Passport di Internet serta program Excellence in Energy for the Tourism Industry serta penggunaan Qualité TourismeTM”, dan Di Indonesia sendiri Perancis gencar melakukan promo dengan keunggulan Teknologi Industri, Pendidikan serta Festival Film Cannesnya yang terkenal didukung juga oleh hubungan bilateral seperti kunjungan Perdana Menterinya. 15 Alpiadi P. 2013 “Analisa Kebijakan Publik di Perancis” Blogspot.com Web acessed. April 25, 2015 http://alpiadiprawiraningrat.blogspot.com/2013/12/analisa-kebijakan-publik-di-prancis.html. 11 | P a g e Daftar Pustaka Alpiadi P. 2013 “Analisa Kebijakan Publik di Perancis” Blogspot.com Web acessed. April 25, 2015 http://alpiadiprawiraningrat.blogspot.com/2013/12/analisa-kebijakan-publik-di-prancis.html. http://alpiadiprawiraningrat.blogspot.com/2013/12/analisa-kebijakan-publik-di-prancis.html. Fisip Unair “Diplomasi Publik dalam Politik Luar Negeri” http://mkp.fisip.unair.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=101:diplomasi-publik-dalampolitik-luar-negeri&catid=34:mkp&Itemid=61 International Union for Conservation of Nature. “Green passport for sustainable tourism in France overseas“ Web Acessed April 25, 2015 http://iucn.org/about/union/secretariat/offices/oceania/?9119/Green-passportfor-sustainable-tourism-in-France-overseas. Joko Widodo. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 10. Ministère des Affaires étrangères et Européennes or Ministry of Foreign and European Affairs Oxford Economics Company “Tourism Economic An Oxford Economics Company” Web. Acessed April 25, 2015 http://www.tourismeconomics.com/services-policy-analysis.php. World Tourism Organization. Key Fact of Tourism 2008 Edition dalam http://www.dgcis.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/stats-tourisme/chiffrescles/chiffres_cles08_gb.pdf hlm. 8. 12 | P a g e