Abdul Chalik: Agama dan Politik dalam Tradisi Perayaan Rebo Wekasan (hal. 13-30)
BUDA
YA MUSLIM P
PA
TTANI
BUDAY
ATT
ANI
(INTEGRASI, KONFLIK DAN DINAMIKANY
A)
DINAMIKANYA)
Ali Sodiqin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281
E-mail: ali_sadikin6@yahoo.com
Abstract: The presence of Thai people in Pattani through annexation or
conquest, from the Kingdom of Siam to Thailand have changed the sociocultural Muslim community. Thai Buddhist nation perform a lot of cultural assimilation of Malay Muslim Pattani. The assimilation pursued
through politics, education, culture, and law. Political stripes do with the
ideology developed, namely “nation, king, religion” that subjecting all
citizens into one nationalism. Education path is done through standardized education policy, namely the obligation to teach the language and
history of Thai and Buddhist teachings. Cultural path had taken through
migration north to south and the formation of “peaceful village”. The last
path is the law through legal intervention in the form of restrictions on
the entry into force of Islamic law and the jurisdiction of Dato ‘Yuthithams,
the elimination of Islamic justice as consolidated by the civilian justice
and law enforcement Thai civilians in Pattani. This assimilation project
met with resistance from Pattani Muslim community, as it is considered
as an attempt to deculturate Malay Muslim culture that identifies them.
The aim of this resistance is to get autonomy in Pattani province to the
desire to become an independent state.
Keywords
Keywords: Muslim-Malay, Thai-Buddha, assimilation, resistance.
Abstrak: Kehadiran bangsa Thai di Pattani melalui aneksasi atau penaklukan,
mulai dari Kerajaan Siam hingga berganti menjadi Thailand, mengubah
sosio-kultur masyarakat Muslim. Bangsa Thai yang beragama Buddha
banyak melakukan asimilasi terhadap kebudayaan Muslim Melayu Pattani.
Assimilasi tersebut ditempuh melalui jalur politik, pendidikan, budaya,
dan hukum. Jalur politik dilakukan dengan mengembangkan ideologi
“nation, king, religion” yang menundukkan semua warga negara ke dalam
satu nasionalisme. Jalur pendidikan dilakukan melalui kebijakan standarisasi pendidikan, yaitu kewajiban mengajarkan bahasa dan sejarah Thai
serta ajaran Buddha. Jalur budaya ditempuh melalui program migrasi
ISSN: 1693 - 6736
| 31
Jurnal Kebudayaan Islam
penduduk utara ke selatan dan pembentukan “peaceful village”. Jalur
terakhir adalah jalur hukum yang dilakukan melalui intervensi hukum
berupa pembatasan berlakunya hukum Islam serta kewenangan Dato’
Yuthithams, penghapusan peradilan Islam karena disatukan dengan
peradilan sipil dan pemberlakuan hukum sipil Thai di Pattani. Proyek
asimilasi ini mendapatkan perlawanan dari masyarakat Muslim Pattani,
karena dianggap sebagai upaya dekulturisasi kultur Melayu Muslim yang
menjadi identitas mereka. Tujuan perlawanan ini adalah untuk mendapatkan otonomi di wilayah Pattani hingga keinginan untuk menjadi negara
yang merdeka.
Kata Kunci
Kunci: muslim-melayu, thai-buddha, asimilasi, resistensi.
A. PENDAHULUAN
Membincangkan Pattani dan masyarakatnya selalu menjadi magnet bagi
para peneliti untuk mengungkap dinamika religiusitas yang menyatu dengan
etnisitas. Pattani, salah satu dari empat provinsi di perbatasan selatan Thailand,
adalah teritori dengan karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan
provinsi lain. Penduduknya mayoritas Muslim dengan etnis Melayu, hidup
menggantungkan pada hasil agrikultur dan perkebunan karet serta hasil
kekayaan laut. Dalam catatan monografi ekonomi pemerintah Thailand,
wilayah ini tergolong miskin dengan income percapita hanya 3,251-5700 bath,
sementara wilayah lainnya mencapai 11,952 bath (Abdul Mani, 2013: 7,
Feigenbbatt, t.t: 54).
Secara historis, pergulatan politik, budaya, dan hukum di wilayah ini
sangat dinamis. Pada awalnya Pattani adalah Kesultanan Islam yang independen, namun pada awal abad 19 dianeksasi oleh Kerajaan Siam. Ketika Siam
bermetamorfosa menjadi Thailand yang monarkhi konstituional (tahun 1932),
maka Pattani menjadi provinsi di bawah kekuasaan negara Thailand. Ketika
menjadi provinsi inilah terjadi dinamika sosio-kultural dalam kebudayaan
masyarakat. Kebudayaan lokal mereka, yang terbentuk melalui akulturasi
antara Islam dengan budaya Melayu, berakulturasi dengan kebudayaan baru,
yaitu budaya Thai. Antara kedua budaya ini terdapat perbedaan fundamental
yang sulit diintegrasikan. Maka muncullah perlawanan di kalangan masyarakat
Pattani terhadap setiap upaya integrasi maupun asimilasi yang dilakukan oleh
pemerintah Thailand.
Kedudukan budaya Pattani yang minoritas menjadikan posisinya selalu
tersubordinasi oleh budaya Thai yang mayoritas. Dengan kekuatan politik dan
militernya, pemerintah Thailand gencar mengeluarkan kebijakan asimilasi, baik
32 |
Vol. 14, No. 1, Januari - Juni 2016
Ali Sodiqin: Budaya Muslim Pattani (Integrasi, Konflik, dan Dinamikanya) (hal. 31-49)
melalui jalur pendidikan, politik, budaya, maupun hukum. Dengan mendasarkan diri pada ideologi “nation, king, and religion”, dikembangkanlah nation
building yang bertujuan menundukkan semua komponen warga negara ke
dalam satu nasionalisme, yaitu Thai (Jeppson, 2008: 9). Ideologi nasionalisme
ini ideologi, antara nasionalisme Thailand (Thai-Buddha) dengan nasionalisme
Pattani (Melayu-Muslim). Masyarakat Pattani memaknai bahwa setiap upaya
integrasi/asimilasi pemerintah merupakan upaya dekulturisasi atas kebudayaan
Muslim-Melayu. Mempertahankan dan menjaga identitas bagi masyakarat
Pattani adalah sebuah jihad keagamaan. Struktur berpikir inilah yang menarik
untuk dikaji guna memetakan apa penyebab konflik, apakah etnisitasi atau
religiusitas.
Aspek penting dalam kebudayaan Melayu Muslim Pattani adalah hukum
Islam. Kedatangan bangsa Thai mengubah peta jurisdiksi hukum Islam di
wilayah ini. Pemerintah Thailand melakukan intervensi dalam sistem hukum,
dengan memberlakukan hukum sipil Thailand pada masyarakat Pattani dan
menggeser kedudukan hukum Islam. Melalui serangkaian perjuangan, pada
akhirnya ditetapkanlah Kitab Hukum Keluarga Islam dan Kewarisan Islam yang
berlaku khusus di wilayah provinsi selatan, yang meliputi Pattani, Narathiwat,
Yala, dan Satun. Intervensi sistem hukum ini juga diikuti dengan pembatasan
kewenangan penegak hukumnya, Dato’ Yuthithams , yang hanya memiliki
kewenangan menangani perkara pernikahan, perceraian, dan kewarisan Islam.
Peradilan Islam juga digabungkan dalam peradilan sipil. Intervensi dalam
pelembagaan hukum Islam dan bagaimana respon masyarakat Melayu Muslim
merupakan yang menarik untuk didiskusikan.
Analisis terhadap persoalan-persoalan di atas akan dijelaskan menggunakan konsep etnisitas. Etnisitas dalam pandangan Eriksen (1993: 12)
bukanlah properti kelompok, melainkan sebuah aspek dari sebuah hubungan
antara orang-orang yang menganggap dirinya berbeda secara kultural dengan
kelompok lain. Oleh karena itu etnisitas dapat pula disebut sebagai identitas
sosial. Secara simbolik, etnisitas adalah fenomena kekerabatan sebagai
kelanjutan antara generasi satu dengan generasi sebelumnya hingga nenek
moyangnya. Melalui konsep inilah akan dijelaskan bagaimana pembentukan
etnis Muslim Melayu di Pattani dan mengapa mereka harus mempertahankan
identitas tersebut dari gempuran pemerintah Thailand.
Mengungkap dinamika integrasi hukum Islam dan budaya lokal di masyarakat Pattani memiliki beberapa tujuan. Pertama, untuk menjelaskan bagaimana
historisitas terbentuknya etnis Muslim Melayu di wilayah Pattani. Aspek budaya
apa saja yang menjadi unsur pembentuknya sehingga mampu bertahan dan
ISSN: 1693 - 6736
| 33
Jurnal Kebudayaan Islam
mempertahankan diri hingga sekarang. Kedua, memetakan model pelembagaan
hukum Islam di masyarakat Muslim Melayu Pattani beserta faktor faktor yang
mempengaruhinya. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Muslim Melayu
Pattani dalam menghadapi intervensi hukum yang didukung oleh kekuatan
politik pemerintah Thailand. Ketiga, menemukan akar konflik yang terjadi
antara masyarakat Pattani dengan pemerintah Thailand. Penemuan ini penting
untuk dapat dirumuskan solusi efektif bagi penyelesaian konflik yang terjadi
tanpa mengganggu identitas etnis maupun religius kedua belah pihak.
B. MUSLIM MELAYU PATTANI: MENELUSURI JEJAK HISTORIS
Melayu Muslim merupakan etnis pribumi yang mendiami Pattani, salah
satu provinsi di wilayah perbatasan selatan negara Thailand. Identitas ini terbentuk sebagai akibat adanya asimilasi antara Islam di satu sisi dan Melayu di
sisi yang lain. Islam dan kebudayaan Melayu menyatu dan tidak terpisahkan
(William, 2011: 5). Bagi masyarakat Pattani, menjadi muslim tidaklah cukup,
tetapi syarat kesempurnaannya sebagai muslim adalah menjadi Melayu (Yusuf,
2009: 5). Asimilasi inilah yang membentuk identitas sekaligus karakter
etnisitas Muslim di wilayah Pattani yang membedakannya dengan komunitas
muslim lainnya di wilayah Thailand.
Asimilasi religiusitas (ajaran Islam mazhab Syafi’i) dengan etnisitas (tradisi
Melayu) membentuk ethno-religius-nationalism (American, 2013: 6). Pada
masa berikutnya, budaya bentukan inilah yang menjadi alasan masyarakat
Muslim Pattani untuk terus mempertahankan diri dari serbuan budaya luar,
termasuk budaya Siam yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah Thailand.
Karakter asli dari Muslim Melayu Pattani tidaklah bersifat radikal, dalam arti
toleransi terhadap perbedaan adat istiadat maupun tradisi lain. Akan tetapi,
karakter tersebut dapat berubah menjadi militan ketika ada ancaman terhadap
eksistensi kebudayaannya. Argumentasi inilah yang menjadi landasan
munculnya resistensi yang berujung pada terjadinya konflik antara Muslim
Melayu dengan pemerintah Thailand (Yusuf, 2009: 43).
Keberadaan Muslim Melayu di wilayah Pattani tidak dapat dilepaskan dari
sejarah masuknya Islam di kawasan ini. Secara umum, Islam masuk ke wilayah
Thailand dari berbagai arah; melalui Burma (Myanmar), Kamboja, China, India,
Nusantara, Persia, dan Yaman (Yusuf, 2009: 44). Pattani pada awalnya adalah
sebuah Kesultanan dengan wilayah kekuasaannya meliputi: Pattani, Yala, Narathiwat, Songkhla, Kelantan, Trengganu, hingga Petaling. Keberadaan Pattani
menjadi penting dalam proses islamisasi, karena menjadi satu satunya kota pelabuhan dan pusat perdagangan Islam di perairan laut Cina Selatan masa itu
34 |
Vol. 14, No. 1, Januari - Juni 2016
Ali Sodiqin: Budaya Muslim Pattani (Integrasi, Konflik, dan Dinamikanya) (hal. 31-49)
(Abdullah, 2001: 298). Kerajaan ini dianggap sebagai kelanjutan dari Kerajaan
Langkasuka yang beragama Hindu-Buddha yang berada di wilayah timur
Semenanjung Malaya antara Senggora (Songkhla) dan Kelantan. Ibukota
Langkasuka diyakini berada di Yarang, yaitu wilayah Pattani sekarang (Yulianto,
2004: 35). Masuknya Islam ke wilayah Pattani mengubah kultur masyarakat
termasuk kultur politiknya. Hal ini terbukti dengan penggunaan istilah untuk
nama kerajaan yang didirikan, yaitu Kesultanan Pattani.
Majunya perdagangan di wilayah ini berakibat positif terhadap perkembangan Kesultanan Pattani. Secara geografis, Pattani berada di sentral dua jalur
lalu lintas perdagangan, yaitu antara Melayu dan negeri Asia Timur di satu sisi,
dan antara Selat Malaka dan Laut Sulu di sisi yang lain. Jalur perdagangan ini
menghubungkan Arab, India, dan benua Cina. Kemajuan Pattani menjadikannya sebagai satu satunya kerajaan yang memiliki wilayah yang cukup luas di
semenanjung laut Cina Selatan (Yulianto, t.t: 4). Keberadaannya menjadi titik
kunci bagi proses islamisasi Melayu. Para pedagang islam yang singgah di
wilayah ini berinteraksi langsung dengan penduduk Pattani. Dalam catatan
Teeuw sebagaimana dikutip Paulus, perkembangan Islam di Pattani jauh lebih
dulu daripada di Malaka. Para pedagang yang memiliki kontribusi besar dalam
proses islamisasi Melayu adalah pedagang Islam Cina, Arab, dan India (Yulianto, tt.: 5).
Kesultanan Pattani muncul sebagai kerajaan yang memiliki kekuatan
politik sekaligus ekonomi. Wilayah Johor, Pahang, dan Kelantan diintegrasikan
ke dalam kekuasaannya. Zaman keemasan Pattani berlangsung pada masa
pemerintahan empat orang ratu, yaitu Ratu Hijau (1584-1616), Ratu Biru
(1616-1624), Ratu Ungu (1624-1635) dan Ratu Kuning (1635-1651) (wikimedia). Pada masa pemerintahan mereka, Pattani mencapai kestabilan politik
dan ekonomi, sehingga menjadi kerajaan yang makmur dan dihormati oleh
negeri negeri seberang, termasuk Kerajaan Ayudhya (asal usul Thailand sekarang).
Pada pertengahan abad ke-17 M, Pattani mulai menunjukkan kemunduran.
Hal ini dipicu oleh tidak adanya pengganti raja setelah Ratu Kuning wafat. Hal
ini mengakibatkan terjadinya konflik internal di kalangan para Datuk yang
berebut menduduki jabatan Perdana Menteri. Akhirnya Pattani dapat diselamatkan oleh Raja Kelantan, yaitu Raja Sakti I. Namun hal ini tidak berlangsung
lama. Konflik internal semakin melemahkan kekuatan politik sekaligus ekonomi
kesultanan Pattani. Hingga akhirnya, pada tahun 1785, Raja Rama I dari Dinasti
Rattanakosin menaklukkan Pattani dan menjadikannya sebagai bagian dari
wilayah Kerajaan Siam (wikimedia).
ISSN: 1693 - 6736
| 35
Jurnal Kebudayaan Islam
Keberadaan Pattani sebagai pusat islamisasi di Melayu memberikan
kontribusi besar pada pembentukan tradisi di wilayah ini. Ritual, mistis, etika,
hukum, pranata sosial, politik, dan pendidikan diinterpretasikan berdasarkan
pemahaman atas ajaran Islam. Keluarga Muslim Melayu secara umum tunduk
pada ajaran Islam, sehingga hukum hukum yang menjadi acuan dalam
menyelesaikan persoalan keluarga bersumber dari kitab fikih. Beberapa kitab
fikih tersebut adalah Fath} al-Mu’i> n , Mughni> al -Muh} t a> j , Al-Baju> r i> ‘ala> alSyamsu> r i> , Gha> y at al-Maqs} u > d , H} a > l al-Musykila> t dan Syarh} al-‘Arabiyyah
(Dorloh, 2009: 131). Perselisihan dalam masalah ini diselesaikan oleh Hakim
Datoh yang keputusannya bersifat final dan mengikat (Neelapaijit, 2009: 8).
Dalam aspek sosial keagamaan, masyarakat Muslim Pattani dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu abangan dan santri (Sarkar, 2014: 14).
Abangan adalah sebutan bagi muslim pribumi yang menekankan pada praktik
dan ritual dalam beragama, sedangkan santri adalah sebutan bagi mereka yang
memiliki banyak pengetahuan agama secara murni. Pengkategorian ini juga
menunjuk pada tingkat penguasaan ilmu agama, sehingga orang abangan
disebut juga orang jahil sedangkan santri disebut orang alim. Dalam aspek
kepercayaan, masyarakat Muslim Melayu Pattani memeiliki keyakinan
sinkretis. Hal ini terutama terjadi pada kelompok Islam tradisional. Keyakinan
mereka merupakan perpaduan antara ajaran Islam dengan kepercayaan lokal
yang berasal dari masa pra Islam, yaitu tradisi Hindu dan agama lokal Melayu
(Sarkar, 2014: 6). Keyakinan sinkretis ini mewujud dalam bentuk sufisme.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem kepercayaan masyarakat
Muslim Melayu tradisional adalah perpaduan antara agama Islam, Hindu, dan
kepercayaan lokal masyarakat Pattani.
Dalam bidang pendidikan, masyarakat Muslim Melayu Pattani mengirimkan anaknya ke pondok atau madrasah. Lembaga pendidikan ini memiliki peran
penting dalam penjagaan identitas keislaman sekaligus identitas etnis Melayu.
Struktur pendidikan dimulai dari Sekolah Anubhan, Raudha, Tadikayang merupakan tingkat terendah dalam pendidikan Islam. Sekolah ini dilaksanakan di
masjid pada sore hari. Pesertanya adalah anak anak yang berusia antara 3-16
tahun. Pada tingkatan ini tidak ada kurikulum yang terstandar, semua tergantung pada lembaga atau masyarakat yang menyelenggarakannya. Bahasa
yang digunakan di sekolah ini adalah bahasa Jawi.
Lulus dari sekolah ini mereka melanjutkan ke pondok untuk mendapatkan
pelajaran agama dan matematika dasar. Di masyarakat Pattani, pondok
memiliki peran strategis dalam transmisi pengetahuan agama. Kedudukannya
sebagai center of gravity yang berfungsi menjadi benteng pertahanan bagi
36 |
Vol. 14, No. 1, Januari - Juni 2016
Ali Sodiqin: Budaya Muslim Pattani (Integrasi, Konflik, dan Dinamikanya) (hal. 31-49)
identitas Muslim Melayu dari sisi bahasa, sejarah, dan budaya. Kurikulum di
pondok meliputi: membaca (Melayu dan Arab), menulis (Melayu dan Arab),
agama, dan menghafal al-Qur’an. Kurikulum pelajaran agama meliputi: tauhid,
syari’ah, fikih, us}u>l fikih, akhlak, tarikh, nahu saraf, tasawuf, dan falak (Sarkar,
2014: 7). Pada tingkatan ini bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa
Arab. Pimpinan pondok pesantren disebut dengan Tok Guru , yang dalam
kesehariannya dibantu oleh Taliyat. Para Taliyat ini menjadi pemimpin siswa
dan memimpin halaqah dalam pembelajaran agama. Mereka inilah yang diberi
kesempatan pertama untuk melanjutkan pendidikan agama ke Mekkah.
Dalam hal tulisan, Muslim Melayu Pattani menggunakan huruf Arab
Melayu. Mereka menolak penggunaan huruf Thai karena dianggap akan menggeser budaya huruf mereka. Bahasa yang digunakan dikenal dengan istilah
bahasa Jawi, yang merupakan rumpun dari bahasa Melayu. Terbentuknya
kebudayaan di atas, yang merupakan perpaduan Melayu-Islam berkembang
menjadi karakter etnis Melayu Muslim di Pattani khususnya dan di Thailand
pada umumnya. Mereka mendapat sebutan oraenayu yang artinya Melayu
Muslim atau disebut juga kecek nayu yang berarti orang yang berbahasa Melayu
(Yusuf, 2009: 45).
Pada saat ini populasi muslim di seluruh Thailand berjumlah kurang lebih
7 juta. Dari jumlah tersebut 44% nya adalah Muslim Melayu yang bertempat
tinggal di wilayah Pattani. Sisanya, 56%, adalah multietnis yang tersebar di
seluruh negeri (American, 2013: 4). Mereka berasal dari etnis Bengal (Bangladesh), Cham (Kamboja), China (Tiongkok), India, Indonesia, dan Persia.
Kedua komunitas Muslim Thailand ini juga memiliki sikap dan pandangan yang
berbeda terhadap pemerintah Thailand. Kelompok Muslim Melayu yang monoetnis cenderung bersikap non-kooperatif terhadap negara, sedangkan kelompok
yang multietnis bersikap kooperatif dan mengintegrasikan dirinya ke dalam
masyarakat Thailand (Yusuf, 2013: 43). Dalam konfigurasi sosial, Islam di
Thailand dapat dibedakan dalam tiga kategori; yaitu, pertama, Muslim etnis,
yaitu Muslim Melayu yang tinggal di Pattani dan berbahasa Melayu. Kedua,
Muslim yang terintegrasi, yaitu Muslim Melayu yang tinggal di Satun, Phuket, dan
Songkhla serta menggunakan bahasa Thai. Ketiga, Muslim multietnis, yaitu Muslim
non-Melayu yang tinggal di Bangkok dan berbahasa Thai (Yusuf, 2009: 44).
C. ANEKSASI SIAM DAN P ENGARUHNYA
MASYARAKAT PATTANI
TERHADAP
B UDAYA
Sejak abad ke-18 M, tepatnya tahun 1786 wilayah Pattani sudah masuk
dalam kekuasaan Kerajaan Chakri. Penaklukkan wilayah Pattani oleh Kerajaan
ISSN: 1693 - 6736
| 37
Jurnal Kebudayaan Islam
Siam ini dilanjutkan dengan aneksasi terhadap Kelantan dan Trengganu. Pada
tahun 1808 muncul pemberontakan dari tokoh tokoh Melayu Pattani, seperti
Sultan Muhammad, Tengku Lamidin, Datuk Pengkalan. Namun pemberontakan ini gagal dan menyebabkan dipecahnya wilayah Pattani ke dalam
tujuh sub-distrik, yaitu: Pattani Tuan Sulung, Teluban Nak Dir, Nongchik Tuan
Nik, Jalor Tuan Yalor, Rangae Nik Dah, dan Reman Tuan Mansur (Yulianto, t.t:
11). Pendudukan ini semakin kukuh ketika kolonialisme Inggris membuat
kesepakatan politik dengan Siam dalam perjanjian Anglo-Siamese pada tahun
1902. Isi perjanjian tersebut adalah pengakuan kedaulatan Siam atas Pattani
dan Inggris mendapatkan wilayah Kelantan dan Trengganu (American, 2013:
2). Pasca perjanjian ini wilayah Pattani dibagi menjadi tiga provinsi, yaitu:
Narathiwat, Pattani, dan Yala (Yusuf 2009: 46).
Masuknya wilayah Pattani ke dalam kekuasaan Siam menyebabkan terjadinya integrasi budaya dalam sendi sendi kehidupan masyarakat Pattani. Kerajaan
Siam berusaha mengintegrasikan kebudayaan Pattani ke dalam kebudayaan
Siam, sesuatu yang menurut masyarakat Pattani dimaknai sebagai upaya disintegrasi kebudayaan Pattani. Masyarakat Pattani memiliki identitas yang berbeda
dengan mayoritas penduduk Siam. Identitas Pattani adalah Melayu-Muslim,
sedangkan Siam adalah Thai-Buddhis. Perbedaan yang sangat fundamental ini
mengakibatkan munculnya konflik yang berujung pada perlawanan.
Integrasi Pattani ke dalam kerajaan Siam menimbulkan perubahan dalam
sistem dan struktur sosial masyarakat. Muslim Pattani yang sebelumnya menjadi
mayoritas di wilayahnya, kini menjadi minoritas dalam kekuasaan Siam
(Feigenbbatt, t.t: 55). Muslim Pattani merasa menjadi warga negara kelas dua
dan mengalami intimidasi oleh militer. Orang Thai menyebut mereka dengan
“khaek” yang artinya pendatang dan juga disebut “jon bang yak dindan” yang
bermakna derogatif sebagai separatis atau bandit, karena mereka tidak diakui
oleh etnis Thai dan dianggap sebagai orang luar (Jeppson, 2008: 10).
Pada awal abad 20 M, Siam bertransformasi menjadi Thailand dengan
mengambil bentuk pemerintahan monarkhi konstitusional. Transformasi ini
dikuatkan dengan penetapan ideologi baru yaitu: nation, king/monarchy,
religion. Tiga pilar pemerintahan baru Thailand ini merupakan semangat baru
untuk menjadikan Thai sebagai bangsa yang besar. Pilar nation menunjukkan
kesatuan bangsa, yaitu bangsa Thai. Pilar king/monarchy merujuk pada dinasti
Chakry yang menggerakkan modernisasi di Thailand sejak abad 19 M. Pilar
religion menunjuk pada agama bangsa Thai yaitu Buddha Theravada (Feigenbbatt, t.t: 53-56). Munculnya ideologi baru ini semakin menjauhkan Muslim
Melayu Pattani dari pemerintah pusat. Tiga pilar tersebut mengukuhkan
38 |
Vol. 14, No. 1, Januari - Juni 2016
Ali Sodiqin: Budaya Muslim Pattani (Integrasi, Konflik, dan Dinamikanya) (hal. 31-49)
kosmologi Buddha sekaligus etnisitas bangsa Thai yang secara fundamental
berbeda dengan kosmologi Islam dan etnisitas Melayu (Yusuf, 2009: 48).
Integrasi yang dilakukan oleh pemerintah Thailand terhadap seluruh wilayahnya, termasuk Pattani, didasarkan pada ideologi di atas. Inti dari gagasan
integrasi ini adalah uniformitas terhadap masyarakat Thailand. Upaya integrasi
ini dilakukan melalui beberapa jalur, seperti jalur pendidikan, politik, budaya,
dan hukum. Integrasi melalui jalur pendidikan dilakukan dengan asimilasi
Melayu ke dalam sistem pendidikan Thailand. Pada tahun 1921 pemerintah menetapkan kebijakan khusus bagi lembaga pendidikan dasar, yaitu mewajibkan
pengajaran bahasa Thai dan ajaran agama Buddha. Pemerintah juga mempromosikan buku buku dan materi pelajaran yang membuat siswa mencintai
Thailand, hidup dengan budaya Thailand, memberi produk-produk Thailand,
dan berbicara dalam bahasa Thailand. Upaya ini merupakan program asimilasi
Muslim Melayu ke dalam komunitas Thai (Jeppson, 2008: 16).
Pada tahun 1932 Pemerintah Thailand menetapkan sistem pendidikan
nasional yang menyatukan semua kelompok agama dan etnis ke dalam satu
bangsa di bawah politik baru. Regulasi ini menekankan pada dua aspek yaitu
kebebasan dan kesetaraan (Sarkar, 2014: 10). Namun di balik semua itu ada
upaya dari pemerintah untuk melakukan transmisi sejarah nasional Siam dan
menetapkan bahasa Thai sebagai bahasa nasional. Asimilasi pendidikan yang
berbaju modernisasi ini menekankan pada identifikasi tunggal yang didasarkan
pada karakter etnisitas (Siam), agama (Buddha), dan linguistik (bahasa Thai).
Sistem ini dipandang oleh Muslim Pattani sebagai upaya mensekulerkan
pendidikan mereka (Walker, 2005: 89). Muslim Melayu menolak kebijakan ini
karena mengakibatkan dekulturisasi Melayu. Penolakan ini dikarenakan dua
hal: pertama, kewajiban menggunakan bahasa Thai dalam pengajaran dianggap
mengancam keberadaan bahasa Melayu. Bagi orang Melayu Muslim, bahasa
Siam adalah bahasa asing karena tidak digunakan dalam kehidupan sehari hari.
Penggunaan bahasa yang berbeda antara di sekolah dan di luar sekolah akan
mengakibatkan kebingungan anak didik. Kedua, tidak adanya ruang untuk
mempelajari Islam dalam bahasa Siam. Hal ini dikarenakan Siam identik dengan
Buddha, sehingga penggambaran-penggambaran dalam materi pembelajaran
dianggap sebagai upaya memasukkan ajaran Buddha ke dalam pendidikan
Islam (Sarkar, 2014: 11). Penolakan Muslim terhadap kebijakan pemerintah
mengakibatkan tidak diberikannya dana pendidikan bagi sekolah Muslim.
Madrasah atau pondok yang tidak mengikuti kurikulum pemerintah tidak
terregister dalam kementerian pendidikan. Akibatnya lulusan sekolah Muslim
tidak dapat menjadi pegawai pemerintah atau menjadi tentara, sehingga mereka
ISSN: 1693 - 6736
| 39
Jurnal Kebudayaan Islam
banyak yang melanjutkan pendidikannya ke timur tengah, India, dan Indonesia
(William, 2011: 11). Mereka yang berpendidikan di luar Pattani inilah yang di
kemudian hari menggerakkan reformasi Islam di Pattani (Yusuf, 2009: 47)
Perlawanan masyarakat Pattani terhadap kebijakan pemerintah merupakan
bagian dari upaya menyelamatkan identitas etnisitas sekaligus religiusitas
mereka. Masuknya kurikulum Thai ke dalam sistem pendidikan Islam dikhawatirkan akan menjadikan historitas Melayu Muslim terlupakan di masyarakat
sendiri. Masuknya sejarah Siam dan dikuranginya materi sejarah Melayu akan
membuat ketidakjelas-an eksistensi etnis ini pada masa sekarang dan masa
depan (Feigenbbatt, t.t: 57). Mereka takut keunikan sejarah masyarakat Muslim
Melayu terlupakan akibat bombardir sejarah etnis Siam yang terdapat dalam
kurikulum pemerintah. Resistensi masyarakat Muslim terhadap kebijakan
pendidikan ini meningkatkan kontrol pemerintah terhadap lembaga pendidikan
Islam. Pemerintah berupaya untuk mengkonversi kurikulum pondok dengan
memasukkan materi pelajaran non-agama. Guru-guru agama yang mengajar di
pondok juga diintimidasi dan dimata matai sebagai teroris. Di kawasan pedalaman, pemerintah mengirim militer untuk menjaga kestabilan politik dan
mengantisipasi kemungkinan munculnya gerakan separatis (Walker, 2005: 94).
Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam rangka asimilasi pendidikan
adalah dengan mengurangi jam pelajaran agama di sekolah sekolah pemerintah.
Dalam aspek keagamaan pemerintah juga berupaya mendekatkan ajaran Islam
kepada ajaran Budha. Banyak kuil Buddha dibangun di wilayah Pattani. Muslim
dibatasi dalam kegiatan keagamaannya, seperti adanya larangan mengunjungi
masjid kecuali pada hari Jumat (Walker, 2005: 95).
Kehadiran sekolah pemerintah di Pattani sebagai bagian dari upaya integrasi mengakibatkan munculnya tipologi Muslim Melayu berdasarkan tingkat
pendidikannya. Pertama, Muslim tradisionalis, yaitu mereka yang mengenyam
pendidikan di lembaga pendidikan Islam tradisional (pondok, madrasah) dan
tidak mengikuti sekolah pemerintah. Mereka ini lebih fasih berbahasa Jawi dan
hanya sedikit menguasai bahasa Thai. Kedua, Muslim modern, yaitu mereka
yang mendapatkan pendidikan di sekolah pemerintah dan tidak masuk sekolah
agama. Mereka ini fasih berbahasa Thai dan mendukung program asimilasi
pemerintah. Kelompok ini kebanyakan sukses dalam bidang ekonomi. Ketiga,
Muslim hybrid, yaitu mereka yang mendapatkan pendidikan di dua lembaga
pendidikan, baik di pondok atau madrasah dan juga sekolah di lembaga pendidikan pemerintah (Feiegenbbatt, t.t: 55).
Sikap pemerintah yang represif terhadap lembaga pendidikan tradisional
dan gencarnya membangun sekolah umum mengakibatkan meningkatnya anak
40 |
Vol. 14, No. 1, Januari - Juni 2016
Ali Sodiqin: Budaya Muslim Pattani (Integrasi, Konflik, dan Dinamikanya) (hal. 31-49)
anak Melayu Muslim yang masuk sekolah pemerintah. Hal ini disebabkan
lembaga pendidikan tradisional tidak diakreditasi oleh pemerintah, sehingga
lulusannya (diploma/sarjana) tidak diakui ijazahnya. Realitas ini menyebabkan
tidak tertampungnya lulusan pondok di kantor-kantor pemerintah. Penelitian
yang dilaksanakan pada tahun 1999 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi
anak-anak Muslim Melayu di Pattani, Narathiwat dan Yala, di sekolah pemerintah meningkat hingga 40%. Alasan logis dari para orang tua adalah keinginan
agar anaknya dapat melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi serta
mendapatkan pekerjaan yang baik (Walker, 2005: 101). Keberadaan pondok
semakin terdesak oleh sekolah pemerintah, sehingga banyak yang tidak beroperasi. Pondok yang masih bertahan adalah yang berada di wilayah pedalaman, karena partisipasi masyarakatnya masih banyak. Di samping berkurangnya
peserta didik, pondok juga mengalami masalah finansial, yaitu ketiadaan donasi
dari pemerintah. Kebanyakan pembiayaan pondok didapatkan dari dana zakat
dan wakaf umat Islam. Di samping itu mereka juga mendapatkan bantuan dari
komunitas muslim dari luar negeri (Sarkar, 2014: 19). Pemerintah akan memberikan dana kepada pondok jika lembaga tradisional ini terregistrasi dan berbentuk yayasan. Jika memenuhi persyaratan tersebut pemerintah memberikan
dana sebesar 5 juta baht per tahun.
Upaya integrasi kedua adalah melalui jalur politik, yaitu adanya kebijakan
politik ultra nasionalis melalui integrasi administrasi (Paulus, t.t: 12). Semua
kantor pemerintah, termasuk di wilayah Pattani, diurus dan ditentukan oleh pusat.
Sentralisasi administrasi ini menyebabkan tidak adanya otonomi bagi Muslim
Melayu di wilayah mereka sendiri. Akibat dari penyatuan administrasi ini salah
satunya adalah banyaknya pegawai pemerintah yang berasal dari non muslim
yang tidak faham terhadap kehidupan Muslim Melayu sehingga menghambat
proses pelayanan administrasi. Dari sudut pandang Muslim, kehadiran mereka
merupakan ancaman terhadap eksistensi nilai, tradisi dan agama mereka (Neelapaijit, 2009: 16).
Jalur budaya juga menjadi salah satu saluran integrasi pemerintah Thailand
terhadap Muslim Melayu Pattani. Pemberlakuan ideologi trinitas (nation, king/
monarchi, religion) merupakan bentuk pemaksaan sekaligus intervensi budaya
oleh mayoritas kepada minoritas. Melalui ideologi ini, pemerintah mewajibkan
kelompok minoritas untuk menggunakan bahasa, adat istiadat, dan aturan
aturan dari kelompok mayoritas (Yulianto, t.t: 17). Upaya lain dari pemerintah
adalah membangun desa damai ( peacefull village ) di wilayah pedalaman
Pattani (Neelapaijit, 2009: 16). Keberadaan desa ini merupakan pintu pembuka
bagi masuknya etnis Siam yang beragama Buddha ke dalam komunitas muslim.
ISSN: 1693 - 6736
| 41
Jurnal Kebudayaan Islam
Kebijakan ini juga diikuti oleh adanya migrasi penduduk Thailand utara (yang
kebanyakan beragama Budha) ke wilayah selatan. Kondisi ini dianggap Muslim
Melayu sebagai ancaman terhadap kebudayaan tradisional mereka.
Pemerintah juga menggunakan jalur hukum untuk memuluskan proyek
integrasinya. Sejak awal, di wilayah Pattani dan sekitarnya yang menjadi aturan
hukum adalah hukum Islam. Semua urusan hukum di kalangan Muslim diselesaikan dengan norma hukum Islam yang bersumber dari kitab fikih Syafi’iyah.
Pada Dato’ bertindak sebagai qad} i yang bertugas menyelesaikan persoalan
persoalan yang dihadapkan kepada mereka. Pada tahun 1938 Phibul Songhkran, perdana menteri waktu itu, membuat kebijakan yang kontroversial. Dia
menghapus berlakunya hukum Islam dan menggantinya dengan hukum sipil.
Bukan hanya itu, dia juga menghapus jabatan qad}i (Sarkar, 2014: 11), sehingga
semua persoalan hukum yang terjadi pada masyarakat Muslim Pattani diselesaikan dalam peradilan umum. Untuk menangani masalah yang terjadi di
kalangan masyarakat muslim pemerintah mengangkat arbitrator yang disebut
dengan Dato’ Yuthithams. Dia hanya bertugas jika diminta oleh hakim sipil
pemerintah karena adanya kasus tentang hukum keluarga Islam atau hukum
kewarisan Islam (Dorloh, 2009: 128).
Kebijakan pemerintah ini menuai protes keras dari kelompok Muslim Melayu. Pada tahun 1948 Haji Sulong Abdul Qadir, tokoh terkemuka masyarakat
Pattani, mengajukan tujuh tuntutan kepada pemerintah terkait dengan otonomi
bagi Muslim Pattani (Abdul Mani, 2013: 5).1 Petisi Haji Sulong ini dapat dipahami karena secara historis pemberlakuan hukum Islam di Pattani sudah
diakui oleh Kerajaan Siam sejak dinasti Krung Sri Ayuttaya (1350-1782). Pada
masa dinasti ini, hukum Islam yang berlaku bukan hanya hukum keluarga
(perdata), tetapi juga hukum pidana (kriminal) (Dorloh, 2009: 147). Namun
ketika pemerintah Siam menganeksasi Pattani, terjadilah intervensi terhadap
pemberlakuan hukum Islam. Dampak aneksasi ini adalah penyatuan aturan dan
kebijakan oleh pemerintahan Thailand, termasuk mengganti hukum Islam
dengan hukum sipil Thai. Pada saat yang sama, pemerintah juga membatasi
wilayah kewenangan hukum Islam, yakni hanya berlaku dalam bidang hukum
keluarga, seperti hukum perkawinan, perceraian, dan kewarisan.
1
Ketujuh petisi tersebut adalah: (1) penunjukan seorang pribumi yang memiliki
kewenangan penuh untuk memerintah wilayah Pattani (2) 80% dari pegawai sipil yang bekerja
di empat provinsi adalah Muslim (3) Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa resmi negara di
samping bahasa Thai (4) Pengajaran di sekolah dasar harus menggunakan bahasa Melayu (5)
Hukum Islam harus diakui dan diimplementasikan di Peradilan Agama, terpisah dari Peradilan
Sipil (6) Pajak dan pemasukan di empat provinsi harus digunakan untuk pembangunan daerah
sendiri (7) Mendirikan biro urusan Muslim yang memiliki kewenangan penuh.
42 |
Vol. 14, No. 1, Januari - Juni 2016
Ali Sodiqin: Budaya Muslim Pattani (Integrasi, Konflik, dan Dinamikanya) (hal. 31-49)
D. PELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA
Perkembangan hukum Islam di Pattani tidak dapat dipisahkan dengan
kehadiran Islam dan juga penaklukkan kerajaan Siam atas wilayah ini. Secara
historis Islam masuk ke Pattani sekitar tahun 1500-an. Kedudukan Islam secara
politik semakin menguat yang dibuktikan dengan kehadiran Kesultanan Pattani
yang bercorak Islam. Sejak awal kesultanan ini sudah memiliki hubungan baik
dengan Kerajaan Ayuttaya di Thailand. Namun dinamika politik di wilayah ini,
apalagi setelah terjadinya penyerangan Kerajaan Burma atas Ayuttaya pada
tahun 1563, mengakibatkan terjadinya perubahan relasi dua kekuasaan, dari
harmoni menjadi konflik. Jon Jeppson (2008: 15) mencatat bahwa antara tahun
1563 hingga tahun 1902 terjadi tujuh kali peperangan antara Pattani dan Thailand. Hubungan konfliktual ini diakhiri dengan aneksasi Thailand atas Pattani
pada tahun 1810. Ketika kesultanan Pattani masih berkuasa, maka hukum Islam
berlaku, tidak hanya dalam bidang hukum perdata (keluarga) tetapi juga di
bidang pidana (kriminal). Dalam struktur pemerintahan Sultan menempati
posisi yang tertinggi. Administrasi kesultanan berada di bawah kendali kantor
Korm-karnmuang yang dipimpin oleh seorang deputi gubernur yang sekaligus
berkedudukan sebagai wakil sultan. Para pegawainya disebut dengan julukan
Tawan Kromakarn. Jabatan di bawahnya adalah Datok yang bertugas menjadi
kepala distrik ( mae kong atau tok kwaeng ). Kedudukan Datok juga sebagai
hakim, baik perdata maupun pidana. Dalam menangani urusan yang berhubungan dengan hukum Islam Datok dibantu oleh Tok Kali dan wakilnya yang
disebut Tok Kiri. Jabatan di bawah mae kong adalah penghulu yang berkedudukan sebagai asisten mae kong. Penghulu pada masa sekarang adalah jabatan
setingkat kepala desa. Pegawai pemerintah lain yang ada dalam kesultanan
Pattani adalah Kwaeng (Pemungut Pajak), Jaa/Tok Jo (Pengawal Maekong),
dan Naidan (Pegawai Bea Cukai) (Chonlaworn, 2014: 532).
Setelah menjadi bagian dari kekuasaan Thailand (Siam), wilayah Pattani
dibagi ke dalam tujuh provinsi di bawah pengawasan Provinsi Songkhla,2 yang
merupakan kepanjangan tangan Kerajaan Siam di Bangkok. Hukum yang berlaku
di tujuh provinsi ini adalah hukum Islam. Namun pada awal abad 19 M, kerajaan
Siam mulai memasukkan hukum Siam dan memberlakukannya di wilayah ini.
Masuknya hukum Siam ke wilayah muslim Melayu menjadikan adanya dualisme
hukum, seperti di Provinsi Pattani, Raman, Rangae, sedangkan di provinsi
Nongchik berlaku hukum Siam saja (Chonlaworn 2014: 533-534). Masuknya
2
Ketujuh provinsi tersebut adalah Patani Tuan Sulung, Teluban Nak Dir, Nongchik Tuan
Nik, Jalor Tuan Yalor, Rangae Nik Dah, dan Reman Tuan Mansur.
ISSN: 1693 - 6736
| 43
Jurnal Kebudayaan Islam
hukum Siam tidak banyak berpengaruh terhadap keberadaan hukum Islam. Hal
ini disebabkan masyarakat Melayu Muslim lebih memilih penyelesaian perkara
secara tradisonal. Beberapa model litigasi tradisonal masyarakat Pattani adalah:
melalui sumpah, mediasi oleh tetua adat, dan jurisdiksi formal oleh pemimpin lokal.
Persoalan yang timbul di masyarakat lebih banyak diselesaikan secara mediasi atau
negosiasi. Jika persoalan tersebut belum dapat diselesaikan, maka solusinya
dilimpahkan kepada penghulu atau maekong (Chonlaworn, 2014: 534).
Pada masa ini juga sudah dibentuk lembaga peradilan dengan hirarki yang jelas.
Peradilan tertinggi dinamakan Saan Boriwane yang berkedudukan di Pattani. Di
tiap-tiap provinsi didirikan Saan Muang (Peradilan provinsi), dan di bawahnya lagi
ada Saan Amphoe (Peradilan Distrik). Pada awalnya, hakim di Peradilan Provinsi
berjumlah enam orang, namun ketika hukum Siam masuk maka jumlahnya
dikurangi menjadi tiga orang, dan salah satunya adalah hakim dari Siam. Hukum
Islam tetap diberlakukan, namun keputusannya harus diratifikasi oleh Komisioner
Wilayah agar dapat memiliki kekuatan hukum (Chonlaworn, 2014: 537).
Kehadiran sistem hukum Siam juga mengubah kewenangan para kali
sekaligus pembatasan berlakunya hukum Islam. Hukum Siam diberlakukan
untuk semua persoalan, baik pidana maupun perdata, namun hukum Islam
dibatasi hanya berlaku untuk hukum keluarga, yang meliputi masalah marital
(nikah, talak, perzinaan) dan kewarisan yang terjadi di kalangan umat Islam
atau perkara yang melibatkan muslim di salah satu pihak. Pembatasan ini juga
berimplikasi pada kewenangan kali yang hanya berwenang menyelesaikan
masalah keperdataan Islam (Chonlaworn 2014: 538). Reformasi hukum lain
yang diberlakukan oleh Kerajaan Siam adalah mengubah pola penyelesaian
perkara oleh Tok Kali. Sebelumnya, Tok Kali bertindak sebagai hakim tunggal
yang memutuskan perkara sendirian. Jika para pihak tidak puas mereka dapat
mengajukan banding ke Komisioner Siam atau kepada raja. Kebijakan Siam
mengubah pola ini dan menjadikan kedudukan Tok Kali seperti juri dalam
persidangan. Setiap perkara yang masuk akan ditangani oleh lebih dari satu Tok
Kali, dan pihak yang berperkara boleh menentukan Tok Kali mana yang mereka
pilih. Jika keputusan Tok Kali sama keputusannya, maka putusan itu bersifat
final dan tidak ada banding (Chonlaworn, 2014: 539).
Tindakan pemerintah Thailand selanjutnya adalah menghilangkan karakteristik keislaman di wilayah Pattani dengan menghapus jabatan sultan dan
digantikan oleh seorang komisioner (Chonlaworn, 2014: 528-529). Kedaulatan
Thailand atas Pattani menjadi semakin kuat setelah ditandatanganinya Perjanjian Anglo-Siamese. Meskipun Pattani tetap diberikan hak untuk memberlakukan hukum keluarga Islam, namun intervensi Siam terus dilakukan. Pada
44 |
Vol. 14, No. 1, Januari - Juni 2016
Ali Sodiqin: Budaya Muslim Pattani (Integrasi, Konflik, dan Dinamikanya) (hal. 31-49)
tahun 1929 pemerintah Thailand membuat proyek untuk menyatukan hukum
perkawinan dan kewarisan Islam dengan hukum Thailand. Penyatuan ini
dilakukan juga terhadap lembaga peradilan, dengan memasukkan peradilan
Islam menjadi bagian dari peradilan sipil. Upaya intervensi ini mencapai
puncaknya pada tahun 1944, di mana hukum Thailand menggantikan hukum
Islam. Akibatnya, banyak Muslim Melayu yang menyeberang ke wilayah
Malaysia untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Malaysia
(Jeppson, 2008: 19). Pitsuwan (1985: 136-145) mencatat bahwa antara tahun
1943 hingga 1947 tidak ada kasus yang diajukan ke pengadilan Thailand.
Meskipun upaya penyatuan hukum dilakukan, namun pemerintah Thailand masih memberi ruang berlakunya hukum Islam, yaitu dalam bidang hukum
keluarga dan kewarisan. Pada tahun 1941, hukum keluarga dan kewarisan Islam
menjadi esksepsional dari buku V Kitab Hukum Sipil dan Dagang Thailand
(Dorloh 2009: 126). Kitab hukum ini menjadi referensi bagi Dato’ Yuthithams
dan juga hakim sipil Thailand di peradilan provinsi Pattani, Narathiwat, Yala,
dan Satun dalam menyelesaikan perkara di kalangan muslim. Kitab hukum ini
merupakan hukum tertulis pertama yang disusun, karena sebelumnya para
Dato’ Yuthithams mendasarkan putusan-putusannya pada kitab fikih klasik.
Muatan hukum dalam Kitab Hukum Islam ini mencakup aturan tentang
perkawinan, perceraian dan kewarisan. Sumber pengambilan hukumnya berasal
dari Kitab Fat al-Mu’i>n, Mughni> al-Muh}ta>j, al-Baju>ri> ‘ala> al-Syamsuri>, Gha>yat
al-Maqs} u > d , H} a > l al-Muskilat, dan Syarh} al -‘Arabiyyah. Selain itu juga
digunakan kitab yang ditulis dalam bahasa jawi, seperti Mir’atut al-Tula>b Fi
>Syarh al -ma’rifat karya Abd Rauf, Kasyfu Lit}ha>m ‘an As-ilah al Anam karya
Syaikh Zainuddin Muhammad al-Fattani, Furu’ al-Masa>’il wa Us}u>l al -Masa>’il,
‘Iddah al -Ba>b karya Syaikh Dawud al-Fattani, dan Fatawa al-Qad}a>’i fi> Ih}ka>m
al -Nika>h}. Dari referensi kitab yang dijadikan sumber menunjukkan pengaruh
mazhab Syafi’iyah dalam kitab hukum tersebut. Secara umum kandungan
hukum di dalamnya dibagi dua bagian, yaitu bagian hukum perkawinan Islam
dan bagian hukum kewarisan Islam.
Kitab Hukum Islam ini diresmikan pada tahun 1946, berdasarkan Surat
Edaran Pemberlakuan Hukum Islam di Pattani, Narathiwat, Yala dan Satul B.E
2489 (1946). Surat ketetapan ini merupakan pengakuan eksistensi hukum Islam
sekaligus pembatasan berlakunya hukum Islam, baik dari segi materi hukum
maupun wilayah hukum. Dalam hal hukum beracara yang digunakan tetap
hukum Thailand. Pada tahun 1997 para tokoh agama bersama dengan para
politikus muslim berusaha melakukan modifikasi hukum Islam guna mengadaptasikannya dengan konteks kekinian. Keinginan kalangan Muslim ini
ISSN: 1693 - 6736
| 45
Jurnal Kebudayaan Islam
disetujui oleh parlemen Thailand dan dikeluarkanlah Ketetapan Raja tentang
Administrasi Organisasi Islam (Intajallie, 2012: 116).
E. RESISTENSI MASYARAKAT PATTANI: MENOLAK POLITIK UNIFORMITAS
Sejak Pattani masuk dalam kedaulatan Siam hingga menjadi Thailand terjadi
konflik vertikal yang berkelanjutan. Hal ini dipicu oleh upaya Thailand untuk
melakukan asimilasi dan integrasi nasional yang berdampak pada pemberlakuan
norma mayoritas ke semua wilayah. Akar konflik diantara dua kekuatan ini adalah
persoalan identitas dan sosiokultural yang berbeda, antara masyarakat Muslim
Melayu dengan bangsa Thai yang diwakili oleh pemerintah Thailand (William,
2011: 5). Nasionalisasi yang dilaksanakan oleh Thailand tidak lain adalah
Siamisasi seluruh penduduk Thailand. Proyek nation building yang digagas oleh
Phibul Songkharn bertujuan untuk memobilisasi seluruh warga negara dibawah
bendera nasional Thai dengan tidak memberi ruang toleransi terhadap minoritas.
Proyek ini disimbolkan dengan “Thai People Truly Thai” (Jeppson, 2008: 18).
Semua penduduk Thailand, baik pribumi maupun pendatang harus menyatu
dalam satu bangsa dengan cara berperilaku dan berbahasa yang sama, yaitu
budaya dan bahasa Thai. Masyarakat Pattani mencurigai bahwa kebijakan
tersebut adalah upaya dekulturisasi Melayu Muslim. Masyarakat Pattani yang
secara etnis adalah Melayu dan dari segi agama adalah Muslim memiliki kultur
yang berbeda bahkan berlainan dengan bangsa Thai yang beragama Buddha.
Persoalan etnisitas (Melayu-Thai) yang berkombinasi dengan masalah agama
(Muslim-Buddha) membuat konflik yang terjadi adalah perpaduan antara interes
politik dan sentimen keagamaan (Abdul Mani, 2013: 2, Yusuf, 2009: 52). Muslim
Melayu yang merasa minoritas berusaha menjaga dan melindungi identitas
mereka dari hegemoni Thai Buddha.
Sebab lain yang merupakan akar munculnya konflik adalah ketidakadilan
dan marginalisasi yang dirasakan oleh penduduk Pattani. Pembangunan ekonomi di wilayah selatan tidak segencar jika dibandingkan dengan wilayah utara.
Di sisi lain pemerintah Thailand, atas nama integrasi, juga mendukung upaya
migrasi penduduk utara ke wilayah selatan (Yulianto, t.t: 16). Kehadiran penduduk utara yang merupakan etnis Thai yang beragama Buddha ke wilayah
selatan yang beretnis Melayu dan beragama Islam menyebabkan terancamnya
identitas Melayu Muslim. Oleh karena itu, masyarakat Pattani melakukan upaya
untuk melawan ancaman tersebut.
Dalam catatan sejarah, resistensi masyarakat Melayu Muslim terhadap
pemerintah Thailand sudah dilakukan sejak masa Kerajaan Siam. Pada tahun
46 |
Vol. 14, No. 1, Januari - Juni 2016
Ali Sodiqin: Budaya Muslim Pattani (Integrasi, Konflik, dan Dinamikanya) (hal. 31-49)
1947, Haji Sulong Abdul Qadir, tokoh terkemuka masyarakat Pattani memperjuangkan upaya mendapatkan otonomi bagi wilayah Pattani. Dia meminta PBB
untuk menjamin upaya pemisahan Pattani dari Thailand. Masyarakat Pattani
juga sudah menandatangani petisi untuk menggabungkan diri dengan federasi
Malaysia. Kolega Haji Sulong, yaitu Tengku Muhyiddin bahkan sudah menemui Sukarno dan Abdul Ghani, tokoh kemerdekaan Indonesia, menawarkan
Pattani menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia (Walker, 2005: 83).
Otonomi Pattani yang diperjuangkan oleh masyarakat Pattani merupakan
upaya mempertahankan identitas. Kesadaran akan posisinya sebagai minoritas
yang memiliki karakteristik sosial budaya berbeda dengan mayoritas, menyadarkan mereka untuk melindungi diri. Perjuangan Haji Sulong terus membara
dalam diri masyarakat Pattani, sehingga api perlawanan di wilayah ini tidak
pernah padam. Pada tahun 1959 Tengku Abdul Jalil mendirikan Barisan
Nasional Pembebasan Pattani. Kelompok perlawanan lainnya adalah Barisan
Revolusi Nasional (BRN) yang berdiri tahun 1980 dan bertujuan mendirikan
Republik Islam Pattani. Di samping itu berdiri PULO (Pattani Union Liberation
Front). Dari beberapa organisasi perlawanan tersebut semua terkendali di
bawah MPR MP (Council of the Muslim People of Pattani) yang menjadi
organisasi payungnya (Yulianto, t.t: 15).
Perlawanan tersebut memaksa pemerintah Thailand untuk mengubah kebijakannya terhadap masyarakat Pattani. Pada tahun 1997 pemerintah membuat
kebijakan yang mendukung muslim, seperti: memperbolehkan muslimah menggunakan jilbab pada foto paspor dan di kantor pemerintah, memberikan jam
khusus bagi pria untuk menunaikan salat Jumat, mengizinkan perayaan ritual
keagamaan, dan memberikan libur pada hari raya (Walker, 2005: 105). Di
samping itu pemerintah juga memfasilitasi ibadah haji, menerbitkan sertifikat
halal, mengakui keberadaan Syaikh Islam (Chularajmontri) serta memberdayakan
Komite Islam Pusat dan Mejelis Islam Provinsi (Yusuf, 2009: 54). Dalam bidang
politik, peran muslim dalam parlemen Thailand juga meningkat, terutama dari sisi
kuantitasnya. Namun kebijakan ini sedikit berubah ketika Thaksin Sinawatra
menduduki jabatan Perdana Menteri. Pada tahun 2001 dia menghapus otonomi
provinsi-provinsi di Thailand selatan, termasuk di dalamnya Pattani (Walker,
2005: 106).
F. SIMPULAN
Integrasi politik, budaya, dan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah
Thailand terhadap provinsi-provinsi di wilayah selatan mendapatkan perlawanan dari masyarakat lokal. Perlawanan ini merupakan upaya melindungi etnoISSN: 1693 - 6736
| 47
Jurnal Kebudayaan Islam
religius yang mereka miliki dari hegemoni bangsa Thai. Identitas yang sudah
melekat dalam diri Muslim Melayu Pattani mampu menggerakkan komunitas
ini untuk melawan setiap kebijakan pemerintah yang mengancam eksistensinya. Perlawanan ini menyebabkan konflik yang berkepanjangan dari abad
ke-19 hingga sekarang. Pemerintah Thailand semestinya menyadari adanya
diferensiasi antara masyarakat Pattani dengan masyarakat di wilayah lain.
Kebijakan asimilasi atau integrasi hanya akan menimbulkan konflik baru yang
merugikan kedua belah pihak. Persoalan pokoknya bukanlah masalah keagamaan, tetapi masalah etnisitas yaitu mempertahankan identitas Melayu-Muslim
dari ancaman Thai-Buddha. Menghargai dua identitas yang berbeda maka sikap
toleransi adalah kunci pokok menyelesaikan konflik. Pemerintah Thailand
harus berbesar hati memberikan otonomi seluas luasnya kepada wilayah ini dan
juga mendukungnya dengan pembangunan khususnya di bidang ekonomi.
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Auni bin Haji. 2001. Islam dan Perdagangan dalam Sejarah Alam
Melayu. Malaysia: Darulfikir SDN BHO.
Abdul Mani, Lutfee. 2013. “Conflict Resolution: A Case Study of The Separatist
Movement in The Southern Border Provinces of Thailand, Qudus
International Journal of Islamic Studies, vol.1, Number 1, January-June
2013.
American Foreign Policy Council. 2013. “Thailand”, World Almanac of
Islamism.
Chonlaworn, Piyada. 2014. “Contesting Law and Order: Legal and Judicial
Reform in Southern Thailand in the Late Nineteenth to Early Twentieth
Century”, Southeast Asia Studies, vol. 3 No. 3, December 2014.
Dorloh, Sulaiman. 2009. “The Code of Muslim Family Law and Law of
Inheritance (1941) as Applicable in the Provincial Courts of Southern
Four Border Provinces of Thailand: Issues and Prospects”, Journal of
Fiqh, No. 6 (2009).
Eriksen, Thomas H. 1993. Ethnicity abd Nationalism: Anthropological
Perpectives. Finland: Pluto Press.
Feigenblatt, Otto von. “The Muslim Malay Community in Southern Thailand:
A Small People Facing Existensial Uncertainty”, Nova Southeastern
University, paper unpublished.
Intajalle, Feirul Maliq and etc. 2012. “Islamic Inheritance Law among Muslim
Minority Countries in Southeast Asia”, Middle East Journal of Scientific
Research 12 (1), 2012.
48 |
Vol. 14, No. 1, Januari - Juni 2016
Ali Sodiqin: Budaya Muslim Pattani (Integrasi, Konflik, dan Dinamikanya) (hal. 31-49)
Jeppsson, Jon. 2008. Annexation and Assimilation: An Ethnic Approach to
The Roots of Conflict in Thailand’s Deep South. Lund: University
Department of Political Science.
Herriman, Michael. 2005. “Language, Etnicity, Culture and Conflicts in
Southern Thailand”, NUCB JLCC, 7, 1 (2005).
Neelapaijit, Angkhana. 2009. “Roles and Challenges for Muslim Women in The
Restive Southern Border Provinces of Thailand”, paper at the” Conference
on Religious Activism & Women’s Development in Southeast Asia:
Highlighting Impediments, Exploring Opportunities, 20th & 21st November
2009.
Pitsuwan, Surin. 1985. Islam and Malay Nationalism; A Case Study of The
Malay Muslims of Southern Thailand. Bangkok: Thai Kadi Research
Institute, Tommasat University.
Sarkar, Diptendu. 2014. “Religious Minority, Education and Separatism in
South Thailand”, paper presented at “the 12th International Conference
on Thai Studies” University of Sydney, April, 22-24, 2014.
Walker, Dennis. 2005. “Conflict Between The Thai and Islamic Cultures in
Southern Thailand (Patani) 1948-2005, Islamiyyat Universiti Kebangsaan Malaysia, 27 (1), 2005.
Williams, Timothy. 2011. “Beyond Development and Counter-Insurgency;
Searching for A Political Solution to The Malay Secessionist Conflict in
Southern Thailand”, Scholar Report, London School of Economics and
Political Science Asia Research Centre (ARC)-Thailand Government
Scholarship.
Yulianto, Paulus Rudolf. 2004. “Integration of Pattani Malays: a Geopolitical
Change Perpective”, dalam Multiculturalism, Separatism and National
Building in Thailand. Indonesia: Pusat Penelitian Sumber Daya Nasional,
2004.
. “Integrasi Muslim Patani: Reidentitas Sosial atas Dominasi
Nasional Thailand”, dalam www.digilib.uin-suka.ac.id
Yusuf, Imtiyaz. 2009. “Ethnoreligious and Political Dimensions of The
Southern Thailand Conflict”, dalam Amit Pandya and Ellen Laipson
(eds), Islam and Politics, Renewal and Resistance in Muslim World.
Washington DC: The Henry L. Stimson Center.
ISSN: 1693 - 6736
| 49