PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG
PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan
bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan
berbagai upaya pengamanan;
b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun
1992 tentang Kesehatan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun
1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000;
c. bahwa untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan pengamanan rokok bagi kesehatan
dipandang perlu menyempurnakan pengaturan mengenai pengamanan rokok bagi
kesehatan dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3495);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3821);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4252);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN
KESEHATAN.
PEMERINTAH
TENTANG
PENGAMANAN
ROKOK
BAGI
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya
yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies
lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan
tambahan.
2. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam Nikotiana
Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif
dapat mengakibatkan ketergantungan.
3. Tar adalah senyawa polinuklir hidrokarbon aromatika yang bersifat karsinogenik.
4. Pengamanan rokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka
mencegah dan/atau menangani dampak penggunaan rokok baik langsung maupun
tidak langsung terhadap kesehatan.
5. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat,
menghasilkan, mengemas, mengemas kembali
dan/atau mengubah bentuk bahan
baku menjadi rokok.
6. Iklan rokok, selanjutnya disebut Iklan, adalah kegiatan untuk memperkenalkan,
memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada
masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang
ditawarkan.
7. Label rokok, selanjutnya disebut Label, adalah setiap keterangan mengenai rokok
yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang
disertakan pada rokok, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan
bagian kemasan rokok.
8. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau
perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
9. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau
tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk
keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
10. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan
darat, air dan udara.
11. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk
kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
12. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan
hukum maupun tidak.
13. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
BAB II
PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Bagian Pertama
Umum
Pasal 2
Penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan bertujuan untuk mencegah penyakit
akibat penggunaan rokok bagi individu dan masyarakat dengan :
a. melindungi kesehatan masyarakat terhadap insidensi penyakit yang fatal dan penyakit
yang dapat menurunkan kualitas hidup akibat penggunaan rokok;
b. melindungi penduduk usia produktif dan remaja dari dorongan lingkungan dan
pengaruh iklan untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap rokok;
c. meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, kemampuan dan kegiatan masyarakat
terhadap bahaya kesehatan terhadap penggunaan rokok.
Pasal 3
Penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan dilaksanakan dengan pengaturan :
a. kandungan kadar nikotin dan tar;
b. persyaratan produksi dan penjualan rokok;
c. persyaratan iklan dan promosi rokok;
d. penetapan kawasan tanpa rokok.
Bagian Kedua
Kandungan Kadar Nikotin dan Tar
Pasal 4
Setiap orang yang memproduksi rokok wajib melakukan pemeriksaan kandungan
kadar nikotin dan tar pada setiap hasil produksinya.
(2) Pemeriksaan kandungan kadar nikotin dan tar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan di laboratorium yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(1)
Pasal 5
Setiap orang yang memproduksi rokok wajib memberikan informasi kandungan kadar
nikotin dan tar setiap batang rokok yang di produksinya.
Bagian Ketiga
Keterangan pada Label
Pasal 6
(1) Setiap orang yang memproduksi rokok wajib mencantumkan informasi tentang
kandungan kadar nikotin dan tar setiap batang rokok, pada label dengan penempatan
yang jelas dan mudah dibaca.
(2) Pencantuman informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan pada salah satu sisi kecil setiap kemasan rokok,
dibuat kotak dengan garis pinggir 1 (satu) mm, warna kontras antara warna dasar dan
tulisan, ukuran tulisan sekurang-kurangnya 3 (tiga) mm, sehingga dapat jelas dibaca.
Pasal 7
Selain pencantuman kandungan kadar nikotin dan tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6, pada kemasan harus dicantumkan pula:
a. kode produksi pada setiap kemasan rokok;
b. tulisan peringatan kesehatan pada label di bagian kemasan yang mudah dilihat dan
dibaca.
(1)
(2)
Pasal 8
Peringatan kesehatan pada setiap label harus berbentuk tulisan.
Tulisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa “merokok dapat menyebabkan
kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin”.
Pasal 9
Tulisan peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
dicantumkan dengan jelas pada label di bagian kemasan yang mudah dilihat dan
dibaca.
(2) Tulisan peringatan kesehatan dicantumkan pada salah satu sisi lebar setiap kemasan
rokok, dibuat kotak dengan garis pinggir 1 (satu) mm, warna kontras antara warna
dasar dan tulisan, ukuran tulisan sekurang-kurangnya 3 (tiga) mm, sehingga dapat
jelas dibaca.
(1)
Bagian Keempat
Produksi dan Penjualan Rokok
Pasal 10
Setiap orang yang memproduksi rokok wajib memiliki izin di bidang perindustrian.
Pasal 11
Setiap orang yang memproduksi rokok dilarang menggunakan bahan tambahan
dalam proses produksi yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang bahan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(1)
Pasal 12
Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian berkewajiban menggerakkan,
mendorong dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan
produk tanaman tembakau dengan risiko kesehatan seminimal mungkin.
Pasal 13
Menteri yang bertanggungjawab di bidang perindustrian berkewajiban menggerakkan,
mendorong dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses produksi
rokok untuk menghasilkan produk rokok dengan risiko kesehatan seminimal mungkin.
Pasal 14
Produk rokok yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia harus memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan
Pasal 11.
Pasal 15
(1) Penjualan rokok dengan menggunakan mesin layan diri hanya dapat dilakukan di
tempat-tempat tertentu.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
Bagian Kelima
Iklan dan Promosi
Pasal 16
(1) Iklan dan promosi rokok hanya dapat dilakukan oleh setiap orang yang memproduksi
rokok dan/atau yang memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia.
(2) Iklan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan di media elektronik,
media cetak atau media luar ruang.
(3) Iklan pada media elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat
dilakukan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat.
Pasal 17
Materi iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilarang :
a. merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
b. menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi
kesehatan;
c. memperagakan atau menggambarkan dalam bentuk gambar, tulisan atau gabungan
keduanya, bungkus rokok, rokok atau orang sedang merokok atau mengarah pada
orang yang sedang merokok;
d. ditujukan terhadap atau menampilkan dalam bentuk gambar atau tulisan atau
gabungan keduanya, anak, remaja, atau wanita hamil;
e. mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
f. bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
Pasal 18
Setiap iklan pada media elektronik, media cetak dan media luar ruang harus
mencantumkan peringatan bahaya merokok bagi kesehatan.
(2) Pencantuman peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditulis dengan
huruf yang jelas sehingga mudah dibaca, dan dalam ukuran yang proporsional
disesuaikan dengan ukuran iklan tersebut.
(1)
Pasal 19
Setiap orang yang memproduksi rokok dan/atau memasukkan rokok kedalam wilayah
Indonesia dilarang melakukan promosi dengan memberikan secara cuma-cuma atau
hadiah berupa rokok atau produk lainnya dimana dicantumkan bahwa merek dagang
tersebut merupakan rokok.
Pasal 20
Kegiatan sponsor dalam rangka iklan dan promosi yang dilakukan oleh setiap orang yang
memproduksi rokok dan/atau yang memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia,
hanya dapat dilakukan dengan tetap mengikuti ketentuan periklanan dan promosi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 21
(1) Setiap orang yang memproduksi rokok dan/atau memasukkan rokok ke wilayah
Indonesia dalam melakukan iklan dan promosi rokok pada suatu kegiatan harus
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 , Pasal 17, Pasal 18,
Pasal 19 dan Pasal 20.
(2) Pimpinan atau penanggung jawab suatu kegiatan berkewajiban menolak bentuk
promosi rokok yang tidak memenuhi Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal
20.
Bagian Keenam
Kawasan Tanpa Rokok
Pasal 22
Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai
tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum
dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.
Pasal 23
Pimpinan atau penanggungjawab tempat umum dan tempat kerja yang menyediakan
tempat khusus untuk merokok harus menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak
mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok.
Pasal 24
Dalam angkutan umum dapat disediakan tempat khusus untuk merokok dengan
ketentuan:
a. lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara fisik/tidak bercampur dengan
kawasan tanpa rokok pada angkutan umum yang sama;
b. dalam tempat khusus untuk merokok harus dilengkapi alat penghisap udara atau
memiliki sistem sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh
Menteri yang bertanggung jawab di bidang perhubungan.
Pasal 25
Pemerintah Daerah wajib mewujudkan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22, di wilayahnya.
BAB III
PERAN MASYARAKAT
Pasal 26
Masyarakat termasuk setiap orang yang memproduksi rokok dan/atau yang memasukkan
rokok ke dalam wilayah Indonesia, memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya
dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal melalui terbentuknya kawasan
tanpa rokok.
Pasal 27
Peran masyarakat diarahkan untuk meningkatkan dan mendayagunakan kemampuan
yang ada pada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pengamanan rokok bagi
kesehatan.
Pasal 28
Peran masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan
usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Pasal 29
Peran masyarakat dilaksanakan melalui :
a. pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan/atau
pelaksanaan program pengamanan rokok bagi kesehatan;
b. penyelenggaraan, pemberian bantuan dan/atau kerjasama dalam kegiatan penelitian
dan pengembangan penanggu-langan bahaya merokok terhadap kesehatan;
c. pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi penyelenggara
pengamanan rokok bagi kesehatan;
d. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan
informasi kepada masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan pengamanan rokok
bagi kesehatan;
e. kegiatan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pengamanan rokok bagi
kesehatan.
Pasal 30
Peran masyarakat dalam rangka penyelenggaraan upaya pengamanan rokok bagi
kesehatan dilaksanakan berpedoman kepada kebijaksanaan pemerintah dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 31
Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Menteri bekerja sama dengan instansi
terkait lainnya menyebarluaskan informasi dan pengertian penyelenggaraan pengamanan
rokok bagi kesehatan.
BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Pembinaan
Pasal 32
Menteri, Menteri terkait dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan atas pelaksanaan
pengamanan rokok bagi kesehatan dengan mendorong dan menggerakkan :
a. produk rokok yang memiliki risiko kesehatan seminimal mungkin;
b. terwujudnya kawasan tanpa rokok;
c. berbagai kegiatan untuk menurunkan jumlah perokok.
Pasal 33
Pembinaan atas penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan dilaksanakan
melalui pemberian informasi dan penyuluhan, dan pengembangan kemampuan
masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
Pasal 34
Menteri dan Menteri terkait dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan upaya
pengamanan rokok bagi kesehatan dapat :
a. secara sendiri atau bekerja sama menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk
pembinaan dalam penyeleng-garaan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan;
b. bekerja sama dengan badan atau lembaga internasional atau organisasi
kemasyarakatan untuk menyelenggara-kan pengamanan rokok bagi kesehatan;
c. memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam
membantu pelaksanaan pengamanan rokok bagi kesehatan.
(2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, mendorong dilaksanakan
diversifikasi tanaman tembakau ke jenis tanaman lain.
(3) Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian mendorong dilaksanakan
diversifikasi usaha industri rokok ke industri lain.
(1)
Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 35
Menteri dan Menteri terkait melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya
pengamanan rokok bagi kesehatan.
(2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Menteri dan
Menteri terkait dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran
(1)
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
masing-masing.
(3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. pencabutan izin industri.
Pasal 36
Pengawasan terhadap produk rokok yang beredar dan iklan dilaksanakan oleh Kepala
Badan Pengawas Obat dan Makanan.
(2) Dalam rangka pengawasan produk rokok yang beredar dan iklan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat
memberikan teguran lisan, teguran tertulis dan/atau membuat rekomendasi untuk
melakukan penghentian sementara kegiatan atau pencabutan izin industri kepada
instansi terkait.
(1)
BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 37
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5,
Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal
19, Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38
(1) Produk lain yang mengandung Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies
lainnya dan/atau hasil olahannya termasuk pembuatan sintetis yang jenis dan sifatnya
sama atau serupa dengan yang dihasilkan oleh Nicotiana spesiesnya termasuk dalam
ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
(2) Produk lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Menteri
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39
Setiap orang yang memproduksi rokok dan/atau memasukkan rokok ke dalam wilayah
Indonesia harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini paling
lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.
Pasal 40
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan pelaksanaan dari
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi
Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2000 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti
dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun
1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 42
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2003
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 36
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,
Lambock V. Nahattands
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG
PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN
UMUM
Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna
tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap
penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.
Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat tersebut,
diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dimana salah satu upaya dimaksud adalah
pengamanan zat adiktif yang diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun
1992 tentang Kesehatan.
Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan
bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat
kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar
yang bersifat karsinogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain
kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, bronkitis kronik, dan
gangguan kehamilan.
Dalam rangka peningkatan upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan juga
implementasi pelaksanaannya di lapangan lebih efektif, efisien dan terpadu, diperlukan
peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan
Rokok Bagi Kesehatan, dengan tujuan :
a. melindungi kesehatan dari bahaya akibat merokok;
b. membudayakan hidup sehat;
c. menekan perokok pemula;
d. melindungi kesehatan perokok pasif.
Prevalensi perokok aktif di Indonesia meningkat dengan sangat cepat dalam dua dekade
terakhir. Data survei Kesehatan Nasional Tahun 2001 menunjukkan bahwa 54,5% (lima
puluh empat koma lima persen) laki-laki dan 1,2% (satu koma dua persen) perempuan
Indonesia berusia lebih dari 10 (sepuluh) tahun, merupakan perokok aktif. Sekitar 28,3%
(dua puluh delapan koma tiga persen) perokok adalah tergolong dalam sosial ekonomi
rendah, dimana mereka membelanjakan rata-rata 15%-16% (lima belas persen sampai
dengan enam belas persen) dari pendapatan dalam sebulan untuk membeli rokok.
Tingkat kematian akibat kebiasaan merokok di Indonesia telah mencapai 57.000 (lima
puluh tujuh ribu) orang setiap tahunnya dan 4.000.000 (empat juta) kematian di dunia
setiap tahunnya. Pada Tahun 2030 diperkirakan tingkat kematian di dunia akibat
konsumsi tembakau akan mencapai 10.000 (sepuluh ribu) orang tiap tahunnya, dengan
sekitar 70% (tujuh puluh persen) terjadi di negara-negara berkembang termasuk
Indonesia.
Pengamanan rokok bagi kesehatan perlu dilaksanakan dengan pemberian informasi
tentang kandungan kadar nikotin dan tar yang ada pada setiap batang rokok,
pencantuman peringatan pada label, pengaturan produksi dan penjualan rokok dan
periklanan dan promosi rokok. Selain itu, perlu ditetapkan pula kawasan tanpa rokok
pada tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik
sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan
umum.
Dalam Peraturan Pemerintah ini, iklan dan promosi rokok hanya dapat dilakukan dengan
persyaratan tertentu yang ditetapkan.
Ketentuan mengenai iklan tersebut juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (3)
huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Peran masyarakat dalam upaya pengamanan rokok bagi kesehatan perlu ditingkatkan
agar terbentuk kawasan tanpa rokok di semua tempat/sarana.
Pembinaan dan pengawasan oleh Menteri Kesehatan atas pelaksanaan pengamanan rokok
bagi kesehatan dilaksanakan dalam berbagai bidang melalui pemberian informasi,
penyuluhan, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
Pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dikenakan tindakan
administratif dan sanksi pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992
tentang Kesehatan.
Pengamanan rokok bagi kesehatan ini juga perlu dilaksanakan secara terpadu dengan
lintas sektor yang terkait. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang erat
kaitannya dengan pengamanan rokok ini perlu diperhatikan seperti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kesehatan Kerja, Undang-undang Nomor 5
Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-undang
Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenaga-kerjaan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Merokok merugikan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri maupun orang lain
disekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Perokok mempunyai risiko 2 – 4 kali
lipat untuk terkena penyakit jantung koroner dan risiko lebih tinggi untuk kematian
mendadak.
Perlindungan terhadap perokok pasif perlu dilakukan mengingat risiko terkena penyakit
kanker bagi perokok pasif 30% (tiga puluh persen) lebih besar dibandingkan dengan
perokok itu sendiri. Perokok pasif juga dapat terkena penyakit lainnya seperti penyakit
jantung iskemik yang disebabkan oleh asap rokok.
Pasal 3
Huruf a
Kadar maksimum kandungan nikotin dan tar pada setiap batang rokok yang beredar perlu
diinformasikan. Nikotin dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah termasuk
pembuluh darah koroner yang memberi oksigen pada jantung. Karena penyempitan
pembuluh darah, maka jantung akan bekerja keras, sehingga memerlukan oksigen lebih
banyak yang menyebabkan aliran darah dipercepat dan terjadi kenaikan tekanan darah,
bila terjadi penyumbatan arteri koroner, tidak ada aliran oksigen ke otot jantung yang
mengakibatkan serangan jantung. Sedangkan tar yang bersifat karsinogenik dapat
menyebabkan penyakit kanker.
Huruf b
Rokok yang akan diedarkan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk
mencegah dampak bahaya terhadap kesehatan.
Penjualan rokok perlu diatur agar tidak memberikan kemudahan bagi anak untuk
memperoleh rokok.
Huruf c
Periklanan dan promosi rokok perlu diatur karena dapat mendorong bertambahnya
perokok pemula.
Huruf d
Dalam rangka melindungi kesehatan individu dan masyarakat dari bahaya akibat
merokok, Pemerintah melakukan upaya penanggulangannya, diantaranya pengaturan
penetapan kawasan tanpa rokok.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan laboratorium yang terakreditasi dalam ketentuan ini adalah
laboratorium yang telah memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan oleh lembaga yang
berwenang.
Pasal 5
Kewajiban untuk memberikan informasi kandungan kadar nikotin dan tar dalam
ketentuan ini dilakukan apabila telah mendapatkan hasil pemeriksaan kandungan kadar
nikotin dan tar dari laboratorium yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2).
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pencantuman informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dilakukan sebagai
berikut :
a. garis pinggir warna hitam, dasar kotak berwarna putih dan tulisan warna hitam; atau
b. garis pinggir, warna dasar kotak dan tulisan dapat diberi warna lain sepanjang tulisan
peringatan dapat dibaca dengan jelas.
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Bahan tambahan yang dimaksud antara lain penambah rasa, penambah aroma, pewarna
dan obat-obatan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 12
Dengan digunakannya ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan hasil strain tembakau
dengan kadar nikotin dan tar rendah sehingga dampak risiko kesehatan minimal.
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Dalam menentukan lokasi penempatan mesin layan diri (vending machine), perlu
dipertimbangkan agar lokasi jauh dari jangkauan anak-anak.
Ayat (2)
Penentuan tempat-tempat tertentu dalam ketentuan ini harus memperhatikan jarak dengan
kawasan tanpa rokok.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud media luar ruang antara lain billboard dan media elektronik (billboard
electronic ) yang berada di luar ruangan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 17
Huruf a
Termasuk dalam hal ini antara lain menampilkan adegan menawarkan rokok, membuka
bungkus rokok, mengajak orang merokok.
Huruf b
Termasuk dalam hal ini antara lain merokok membuat langsing, menambah konsentrasi
dan lain-lain yang bertentangan dengan aspek kesehatan.
Huruf c
Termasuk dalam hal ini antara lain menampilkan gambar bungkus rokok baik sebagian
atau secara utuh, gambar batang rokok, tulisan rokok, gambar asap rokok.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Yang dimaksud dengan norma yang berlaku dalam masyarakat adalah norma hukum,
norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan.
Pasal 18
Ayat (1)
Pencantuman peringatan dimaksud dalam ketentuan ini hendaknya mengacu pada tulisan
peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). Pencantuman peringatan
bahaya merokok pada penyiaran televisi lamanya harus dapat memberikan kesempatan
pada orang untuk membacanya dengan baik. Peringatan bahaya merokok pada penyiaran
radio harus diberikan dengan suara yang jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud ukuran yang proporsional dalam ketentuan ini yaitu untuk media cetak
dan media luar ruang antara lain luas kolom yang memuat peringatan kesehatan
sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari luas total iklan, dengan tulisan yang
jelas dan mudah dibaca oleh masyarakat.
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Tempat khusus dalam ketentuan ini adalah tempat yang disediakan untuk para perokok
yang terpisah dan tidak berhubungan dengan ruangan tanpa rokok dan harus mempunyai
alat penghisap udara.
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Peran serta masyarakat
yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah partisipasi
masyarakat termasuk produsen atau importir dalam upaya mewujudkan terbentuknya
kawasan tanpa rokok di tempat-tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, dan
angkutan umum.
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Menteri terkait antara lain Menteri yang bertanggung jawab di
bidang pertanian, Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dan
perdagangan, dan Menteri yang bertanggung-jawab di bidang kepabeanan dan cukai.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Pengawasan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam ketentuan ini
berkaitan dengan kebenaran kandungan kadar nikotin dan tar, pencantuman peringatan
kesehatan pada label dan ketaatan dalam pelaksanaan iklan dan promosi rokok.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 37
Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 32 Tahun
2002 tentang Penyiaran.
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4276