Konsep dan Teori Pembangunan

MODUL 1 Konsep dan Teori Pembangunan Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si. Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si. PE N DA H UL U AN M odul ini membahas tentang Konsep dan Teori Pembangunan. Modul ini dibagi dalam 2 Kegiatan Belajar: 1) membahas Pengertian dan Konsep Pembangunan dan 2) membahas tentang beberapa Teori Pembangunan. Pada Kegiatan Belajar 1, Anda diperkenalkan dengan pengertian pembangunan, kemudian akan dilanjutkan dengan mengukur pembangunan, dan konsep pembangunan. Kegiatan Belajar 2, membahas beberapa teori pmbangunan. Pertama tentang teori Modernisasi, meliputi: (1) Teori Harrod-Domar : Tabungan dan Investasi, (2) Max Weber: Etika Protestan, (3) David McClelland: Dorongan Berprestasi atau n-Ach, (4) W.W. Rostow: Lima Tahap Pembangunan, (5) Bert F. Hoselitz: FaktorFaktor Non-ekonomi, (6) Alex Inkeles dan David H. Smith: Manusia Modern. Kedua, teori dependensi atau ketergantungan, meliputi: (1) Raul Prebisch: industri substitusi impor, (2) Perdebatan tentang imperialisme dan kolonialisme, (3) Paul Baran: sentuhan yang mematikan dan kretinisme, dan teori Sistem Dunia Immanuel Wallerstein. Dengan mempelajari modul ini, Anda dapat menjelaskan konsep dan dasar-dasar teori pembangunan. Secara khusus, setelah menyelesaikan modul ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan: 1. pengertian pembangunan; 2. konsep-konsep pembangunan; 3. teori-teori pembangunan 1.2 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota  Berdasarkan tujuan tersebut, modul ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan belajar, yaitu  Kegiatan belajar 1 membahas tentang Pengertian dan Konsep Pembangunan;  Kegiatan belajar 2 membahas tentang teori pembangunan Selamat belajar!  IPEM4542/MODUL 1 1.3 Kegiatan Belajar I Pengertian dan Konsep Pembangunan K ata pembangunan mungkin saja sangat akrab di telinga kita. Secara umum kata ini diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa. Akan tetapi pada sebagian besar masyarakat, pembangunan selalu diartikan sebagai perwujudan fisik. Bahkan pada masyarakat kecil, pembangunan mempunyai makna yang khas, seperti makna kata pembangunan yang sering kita temukan di berbagai tempat yang ditulis pada papan peringatan di tepi-tepi jalan: hati-hati sedang ada pembangunan mall, jembatan, jalan raya, rumah ibadah, dan sebagainya. Selo Sumardjan bahkan menceritakan tentang makna pembangunan pada masyarakat kecil yang unik itu seperti cerita seorang penduduk miskin di sebuah kota kecil di luar Jakarta. “Saya dulu tinggal di Jakarta. Akan tetapi, karena ada pembangunan, saya terpaksa mengungsi kemari.” (Arief Budiman. 1996. Hal. 1). Ukuran fisik itu menjadi ukuran bagaimana anggapan bahwa pembangunan di Indonesia saat ini telah membawa banyak perubahan di negeri ini, baik pada kawasan pedesaan maupun perkotaan. Jalan-jalan lebar dan mulus telah dibangun, berbagai fasilitas publik seperti rumah sakit, pendidikan, PDAM, dan sebagainya. Tidak ketinggalan juga berbagai sarana kemudahan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya di bidang informasi. Oleh karena pembangunan pada dasarnya tidak hanya persoalan fisik itu maka pada modul ini, kiranya penting bagi kita untuk menyelaraskan makna pembangunan itu pada perspektif pertumbuhan kemajuan negara, meski makna pembangunan yang dipahami secara umum tersebut tidaklah salah. Jadi secara umum makna pembangunan adalah setiap usaha mewujudkan hidup yang lebih baik sebagaimana yang didefinisikan oleh suatu negara “an increasing attainment of one’s own cultural values” (Tjokrowinoto, 1996: 1). Ini yang disebut sebagai cita-cita bangsa. Oleh karena itu, merujuk pada konsepsi kenegaraan kita, tujuan akhir pembangunan bangsa Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang tercantum pada sila terakhir Pancasila. Dengan demikian, pembangunan sangat berkaitan dengan nilai, dan acap kali bersifat transendental, suatu gejala meta-disiplin, atau bahkan sebuah 1.4 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota  ideologi (the ideology of developmentalisme). Oleh karenanya, para perumus kebijakan, perencana pembangunan, serta para pakar selalu dihadapkan nilai (value choice), mulai pada pilihan epistimologis-ontologi sebagai kerangka filosofisnya, sampai pada derivasinya pada tingkat strategi, program, atau proyek. Pokok pikiran pembangunan tertuju pada cita-cita keadilan sosial. Untuk itu, pembangunan butuh proses dan tahapan terukur. Tahapan itu harus dapat menyentuh berbagai bidang, yakni pertama ekonomi sebagai ukuran kemakmuran materiil. Kedua adalah tahap kesejahteraan sosial. Ketiga adalah tahap keadilan sosial. Dalam Bab XIV UUD 1945 yang berjudul “Kesejahteraan Sosial”, ditegaskan bahwa (sistem) perekonomian berdasar atas asas kekeluargaan, dalam hal ini sumber daya alam sebagai “pokok-pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya, apabila kemakmuran bagi seluruh rakyat belum tercapai, maka Pasal 34 UUD 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Oleh karena itu, dalam aspek sosial, bukan saja aspirasi masyarakat ikut dipertimbangkan, tetapi juga keberadaan lembaga-lembaga sosial (social capital) juga ikut dipelihara bahkan fungsinya ditingkatkan. Sementara dalam aspek lingkungan, aspek fungsi kelestarian natural kapital juga sangat diperhatikan demi kepentingan umat manusia. Dari semua itu, yang terpenting pengambilan keputusan juga berjalan sangat bersih dari beragam perilaku lobi yang bernuansa kekurangan (moral hazard) yang dipenuhi kepentingan tertentu (vested interest) dari keuntungan semata (rent seeking). Demikianlah, hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil melintasi (menembus) batas ruang (inter-region) dan waktu (inter-generation). Implikasinya, kajian aspek spasial menjadi kurang relevan dalam keadaan empirik yang telah dilukiskan di atas (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004). A. BEBERAPA PENGERTIAN PEMBANGUNAN Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi  IPEM4542/MODUL 1 1.5 klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial hingga pembangunan berkelanjutan. Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004). Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Adapun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya dan mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat. Secara umum, kita dapat memberikan makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (social plan) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara. Tolok ukur pembangunan bukan hanya pendapatan per kapita, namun lebih dari itu harus disertai oleh membaiknya distribusi pendapatan, berkurangnya kemiskinan, dan mengecilnya tingkat pengangguran. Beberapa pakar memberikan definisi pembangunan yang berbeda-beda sebagaimana dalam tabel di bawah ini Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota  1.6 Tabel 1.1 Definisi Pembangunan Menurut Beberapa Pakar Tokoh Easton (1985) Emil Salim (sebelumnya, sebagai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, 1978-1983) Johan Galtung Bintoro Tjokroamidjojo Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004 Pengertian Upaya untuk meningkatkan taraf hidup serta merealisasikan potensi yang ada secara sistematis. Proses sistematik paling tidak terdiri dari 3 unsur. Pertama, adanya input, yaitu bahan masukan konservasi. Kedua, adanya proses konservasi, yaitu wahana untuk mengolah bahan masukan. Ketiga, adanya output, yaitu sebagai hasil dari proses konservasi yang dilaksanakan. Pembangunan berkesinambungan (sustainable development) sebagai “suatu proses perubahan yang di dalamnya eksploitasi sumber daya, arah,investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan semuanya dalam keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan sosial. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk  IPEM4542/MODUL 1 Tokoh Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005 Siagian (1994) Ginanjar Kartasasmita (1994) Deddy T. Tikson (2005) 1.7 Pengertian memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). Suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Deddy T. Tikson menambahkan penjelasan tentang transformasi dalam struktur ekonomi. Peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa mempunyai kontribusi terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, ia mengkritisi kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Sementara transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan, antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, di samping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional. 1.8 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota  B. MENGUKUR PEMBANGUNAN 1. Kekayaan Rata-Rata Sebuah negara dikatakan berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. Atau dalam bahasa teknis ekonominya produktivitas ini diukur oleh Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP). Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Dengan adanya tolak ukur ini, kita bisa membandingkan negara yang satu terhadap negara lainnya. Sebuah negara yang mempunyai GNP US$1000 dianggap lebih berhasil pembangunannya daripada negara lain yang GNPnya US$750. Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah GNP US$ 3.004,9 per tahun (tahun 2010). Meskipun angka ini naik sekitar 13 persen bila dibandingkan pada tahun 2009, yakni sejumlah 2.349,6 dollar AS, angka ini masih berada di bawah negara-negara yang lebih muda, seperti Malaysia. Dengan ini, kita bisa menilai sejauh mana selama 60 tahun ini pembangunan membawa kesejahteraan bagi rakyat.  IPEM4542/MODUL 1 1.9 Konsep pendapatan nasional ini pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya (Inggris) pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun. Namun, pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (Gross National Product, GNP), yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara. 2. Pemerataan GNP sebuah negara bukan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena bisa jadi kekayaan tersebut dimiliki tidak merata oleh penduduknya. Semisal sebagian kecil orang di dalam negara tersebut memiliki kekayaan berlimpah, sedangkan sebagian besar hidup dalam kemiskinan. Hal ini bisa menimbulkan ironi. Kadang, kita bisa melihat sebuah negara yang memiliki pendapatan per kapita tinggi namun di mana-mana kita lihat orang hidup miskin, tidak punya tempat tinggal, tidak bisa makan, dan sebagainya. Ini pula yang kemudian ternyata terjadi di Indonesia. Pada 13 Desember 2007, majalah Forbes memublikasikan daftar 40 orang terkaya di Indonesia. Di mana bila digabungkan seluruh kekayaan mereka, diperoleh angka US$ 38,02 miliar atau sekitar 372,4 Triliun rupiah. Fantastis! Sekaligus menjadi sebuah paradoks yang luar biasa besar di negeri ini. Sementara, mayoritas 1.10 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota  rakyat di bawah garis kemiskinan, tidak bisa menikmati akses pendidikan, tak optimal menikmati layanan kesehatan. Masalah pokok negara berkembang adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan atau tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kesejahteraan: Pendapatan perkapita Distribusi pendapatan Meningkat dan merata Pemerintah berhasil Menurun Meningkat dan tidak merata Tidak berubah dan tidak merata Pemerintah Gagal Kebijakan dan perencanaan pembangunan Orde Baru adalah pembangunan dipusatkan di Jawa (khususnya di Jakarta) dengan harapan akan terjadi “trickle down effect” dengan orientasi pada pertumbuhan yang tinggi. Masalah kesenjangan, jika tidak berhati -hati dan tidak ditangani secara tepat, mempunyai potensi makin membesar dengan adanya deregulasi. Upaya deregulasi sebagai penyesuaian diri terhadap globalisasi membuka persaingan lebih leluasa. Yang kuat dan mampu bersaing akan lebih mampu memanfaatkannya dibandingkan dengan yang lebih lemah. Aset produktif dapat makin terkonsentrasi pada kelompok yang jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, apabila untuk menegakkan ekonomi pasar dan menggerakkan kegiatan ekonomi diperlukan deregulasi maka untuk mengatasi kesenjangan diperlukan intervensi, yakni melindungi dan memberi kesempatan bagi yang lemah untuk tumbuh. Inilah tema keberpihakan kepada yang lemah. Keseimbangan antara kebijakan-kebijakan deregulasi dan regulasi ini amat menentukan kemampuan bangsa untuk tumbuh secara berkesinambungan dengan gejolak yang minimal.  IPEM4542/MODUL 1 1.11 3. Kualitas Kehidupan Salah satu cara untuk mengukur kesejahteraan penduduk sebuah negara adalah dengan menggunakan tolak ukur PQLI (Physical Quality of Life Index). Tolak ukur ini diperkenalkan oleh Moris yang mengukur tiga indikator, yaitu rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun, rata-rata jumlah kematian bayi, dan rata-rata persentase buta dan melek huruf. a. Indeks pembangunan manusia (Human Development Index) The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumber daya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengan mengombinasikan tiga komponen, (1) rata-rata harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMA, (3) pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan purchasing power parity. Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan knowledge, attitude, dan skills, di samping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya. 1.12 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota  b. Kerusakan lingkungan Sebuah negara yang tinggi produktivitasnya, dan merata pendapatan penduduknya bisa saja berada dalam proses untuk menjadi semakin miskin. Hal ini, misalnya karena pembangunan yang menghasilkan produktivitas tinggi itu tidak memedulikan dampak lingkungannya. Jika alam habis terkuras maka otomatis kehidupan manusia pun terancam. Inilah pula yang kemudian saat ini melanda Indonesia. Kita bisa melihat beberapa waktu yang lalu dan hingga kini bencana terus menerus melanda Indonesia sebagai indikator bahwa alam di negara ini mengalami kerusakan parah, mulai dari pembalakan liar hingga pencemaran laut di luar kadar yang ditoleransikan. Garis-garis Besar Haluan Negara telah menetapkan bahwa di dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia haruslah digunakan secara rasional. Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara selanjutnya digariskan pula bahwa penggalian sumber-sumber kekayaan alam harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. C. MODEL-MODEL PEMBANGUNAN Di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya; sering kali, kemajuan yang dimaksudkan terutama adalah kemajuan material. Maka, pembangunan acap kali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh satu masyarakat di bidang ekonomi; bahkan dalam beberapa situasi yang sangat umum pembangunan diartikan sebagai  IPEM4542/MODUL 1 1.13 suatu bentuk kehidupan yang kurang diharapkan bagi ‘sebagian orang tersingkir’ dan sebagai ideologi politik yang memberikan keabsahan bagi pemerintah yang berkuasa untuk membatasi orang-orang yang mengkritiknya (Budiman, 1995: 1-2). Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok: pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia; manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut. Pembangunan tidak hanya berurusan dengan produksi dan distribusi barang-barang material; pembangunan harus menciptakan kondisikondisi manusia bisa mengembangkan kreativitasnya (Budiman, 1995: 13-14). Dalam praktek pembangunan di banyak negara, setidaknya pada tahap awal pembangunan umumnya berfokus pada peningkatan produksi. Meskipun banyak varian pemikiran, pada dasarnya kata kunci dalam pembangunan adalah pembentukan modal. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengundang modal asing dan melakukan industrialisasi. Peranan sumber daya manusia (SDM) dalam strategi semacam ini hanyalah sebagai “instrumen” atau salah satu “faktor produksi” saja. Manusia ditempatkan sebagai posisi instrumen dan bukan merupakan subyek dari pembangunan. Titik berat pada nilai produksi dan produktivitas telah mereduksi manusia sebagai penghambat maksimisasi kepuasan maupun maksimisasi keuntungan. Konsekuensinya, peningkatan kualitas SDM diarahkan dalam rangka peningkatan produksi. Inilah yang disebut sebagai pengembangan SDM dalam kerangka production centered development (Tjokrowinoto, 1996). Bisa dipahami apabila topik pembicaraan dalam perspektif paradigma pembangunan yang semacam itu terbatas pada masalah pendidikan, peningkatan keterampilan, kesehatan, link and match, dan sebagainya. Kualitas manusia yang meningkat merupakan prasyarat utama dalam proses produksi dan memenuhi tuntutan masyarakat industrial. Alternatif lain dalam strategi pembangunan manusia adalah apa yang disebut sebagai peoplecentered development atau panting people first (Korten, 1981 dalam Kuncoro, 2004). Artinya, manusia (rakyat) merupakan tujuan utama dari 1.14 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota  pembangunan, dan kehendak serta kapasitas manusia merupakan sumber daya yang paling penting Dimensi pembangunan yang semacam ini jelas lebih luas daripada sekedar membentuk manusia profesional dan terampil sehingga bermanfaat dalam proses produksi. Penempatan manusia sebagai subyek pembangunan menekankan pada pentingnya pemberdayaan (empowerment) manusia, yaitu kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya. 1. Beberapa Model Pembangunan Sejarah mencatat munculnya paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok (basic needs) pembangunan mandiri (self-reliant development), pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam (ecodevelopment), pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis (ethnodevelomment) (Kuncoro, 2003). Terdapat pula yang mengategorikan paradigma tersebut pada tiga model pembangunan, yakni Economic Growth, Basic Needs dan People Centered. a. Economic growth (model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan) Teori ini menekankan pada kenaikan pendapatan nasional (perspektif ekonomi) dalam jangka waktu misal per tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan secara langsung mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, proses pembangunan menjadi terpusat pada produksi, antara lain melalui: 1. akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan SDM; 2. peningkatan tenaga kerja, baik secara kuantitas maupun kualitas; 3. kemajuan teknologi, yakni cara baru untuk menggantikan pekerjaanpekerjaan yang bersifat tradisional. b. Basic needs (model pembangunan kebutuhan dasar/kesejahteraan) Tokoh teori ini adalah Gunnar Myrdall yang mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat khususnya masyarakat miskin, misal dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, serta akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dan lain-lain.  IPEM4542/MODUL 1 1.15 Untuk itu, maka pemerintah dapat melakukan subsidi atau bantuan pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat. c. People centered (model pembangunan yang berpusat pada manusia) Fokus sentral proses pembangunan adalah peningkatan perkembangan manusia dan kesejahteraan manusia, persamaan dan sustainability sehingga model ini berwawasan lebih jauh dari sekedar angka pertumbuhan GNP atau pengadaan pelayanan sosial. Contoh dari model ini, adalah empowering/ pemberdayaan. Pada proses ini pemerintah berperan sebagai fasilitator. Peranan pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan manusia untuk berkembang, yaitu lingkungan sosial yang mendorong perkembangan manusia dan aktualisasi potensi manusia secara lebih besar. Tabel 1.2 Model Pembangunan Strategi Karakteristik Fokus Nilai Indikator Peran Pemerintah Sumber Utama Kendala Economic Growth Industri Berpusat pada industri Ekonomi makro (pertumbuhannya beberapa %) Entrepreneur Modal (tabungan masyarakat) - konsentrasi dan marginalisasi - konsentrasi pada fasilitas beberapa konglomerat dehumanisasi: tidak memanusiakan manusia Basic Needs People Centered Pelayanan publik dan service Berkiblat pada manusia Indikator sosial Human Empowering (pemberdayaan) Berpusat pada manusia Hub. manusia dengan sumber daya Service provider Enabler/Facilitator Kemampuan administratif dan anggaran Keterbatasan anggaran dan inkompetensi aparat Kreativitas dan komitmen Struktur dan Prosedur yang mendukung 1.16 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota  2. Pembangunan Perspektif Historis Pembangunan nasional merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial Negara”. a. Orde lama Pada era Orde Lama, masa pemerintahan presiden Soekarno antara tahun 1959-1967, pembangunan dicanangkan oleh MPR Sementara (MPRS) yang menetapkan sedikitnya tiga ketetapan yang menjadi dasar perencanaan nasional. 1. TAP MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara; 2. TAP MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969; 3. Ketetapan MPRS No. IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan. Dengan dasar perencanaan tersebut membuka peluang dalam melakukan pembangunan Indonesia yang diawali dengan babak baru dalam menciptakan iklim Indonesia yang lebih kondusif, damai, dan sejahtera. Proses merehabilitasi dan merekonstruksi yang di amanatkan oleh MPRS ini diutamakan dalam melakukan perubahan perekonomian untuk mendorong pembangunan nasional yang telah didera oleh kemiskinan dan kerugian pasca penjajahan Belanda. Pada tahun 1947 perencanaan pembangunan di Indonesia diawali dengan lahirnya “Panitia Pemikir Siasat Ekonomi”. Perencanaan pembangunan 1947 ini masih mengutamakan bidang ekonomi mengingat urgensi yang ada pada waktu itu (meskipun di dalamnya tidak mengabaikan sama sekali masalahmasalah nonekonomi khususnya masalah sosial-ekonomi, masalah perburuhan, aset Hindia Belanda, prasarana, dan lain-lain yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial). Tanpa perencanaan semacam itu maka cita-cita utama untuk “mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional” tidak  IPEM4542/MODUL 1 1.17 akan dengan sendirinya dapat terwujud. Apalagi jika tidak diperkuat oleh undang-undang yang baku pada masa itu. Sekitar tahun 1960 sampai 1965 proses sistem perencanaan pembangunan mulai tersendat-sendat dengan kondisi politik yang masih sangat labil telah menyebabkan tidak cukupnya perhatian diberikan pada upaya pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pada masa ini perekonomian Indonesia berada pada titik yang paling suram. Persediaan beras menipis sementara pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengimpor beras serta memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Harga barang membubung tinggi, yang tercermin dari laju inflasi yang sampai 650 persen di tahun 1966. Keadaan politik tidak menentu dan terus menerus bergejolak sehingga proses pembangunan Indonesia kembali terabaikan sampai akhirnya muncul gerakan pemberontak G-30-S/PKI, dan berakhir dengan tumbangnya kekuasaan presiden Soekarno. b. Orde baru Peristiwa yang lazim disebut Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) menandai pergantian orde dari Orde Lama ke Orde Baru. Pada 11 Maret 1966 Presiden Soekarno menandatangani sebuah surat yang memerintahkan pada Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang perlu untuk keselamatan negara dan melindungi Soekarno sebagai Presiden. Surat yang kemudian dikenal dengan sebutan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) itu diartikan sebagai media pemberian wewenang kepada Soeharto secara penuh. Sejak keluarnya Supersemar, secara de facto kekuasaan telah beralih dari tangan Soekarno ke Jenderal Soeharto. Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru berpedoman pada Trilogi Pembangunan dan delapan jalur pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Berikut ini, isi trilogi pembangunan. 1) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 2) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3) Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. 1.18 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota  Pada masa Orde Baru pula pemerintahan menekankan stabilitas nasional dalam program politiknya dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional. Pada era Orde Baru ini, pemerintahan Soeharto menegaskan bahwa kedaulatan dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang sosial budaya. Tekad ini tidak akan bisa terwujud tanpa melakukan upayaupaya restrukturisasi di bidang politik (menegakkan kedaulatan rakyat, menghapus feodalisme, menjaga keutuhan teritorial Indonesia serta melaksanakan politik bebas aktif), restrukturisasi di bidang ekonomi (menghilangkan ketimpangan ekonomi peninggalan sistem ekonomi kolonial, menghindarkan neokapitalisme dan neokolonialisme dalam wujudnya yang canggih, menegakkan sistem ekonomi berdikari tanpa mengingkari interdependensi global) dan restrukturisasi sosial budaya (nation and character building, berdasar Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila serta menghapuskan budaya inlander). Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia maka langkah selanjutnya yang ditempuh pemerintah Orde Baru adalah melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah waktu itu direalisasikan melalui pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Pembangunan jangka pendek dirancang melalui pembangunan lima tahun (Pelita). Setiap Pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sedangkan pembangunan jangka panjang mencakup periode 25-30 tahun. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan pemerintah orde lama, pemerintah orde baru melakukan langkah-langkah: 1) memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kebijakan ini didasari oleh Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966; 2) MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan, program stabilisasi dan rehabilitasi. Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi, dan rehabilitasi ekonomi. Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-  IPEM4542/MODUL 1 1.19 barang tidak melonjak terus. Rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pada masa ini juga proses pembangunan nasional terus digarap untuk dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Pendapatan per kapita juga meningkatkan dibandingkan dengan masa Orde Lama. Kesemuanya ini dicapai dalam blueprint nasional atau rencana pembangunan nasional. Itulah sebabnya di zaman Orde Lama kita memiliki rencana-rencana pembangunan lima tahun (Depernas) dan kemudian memiliki pula Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun (Bappenas). Di zaman Orde Baru kita mempunyai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I, Repelita II, Repelita III, Repelita IV, Repelita V, dan Repelita VII (Bappenas). 1) Pelita I Pelita I dilaksanakan mulai 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974, dan menjadi landasan awal pembangunan masa Orde Baru. Tujuan Pelita I adalah meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan tahap berikutnya. Sasarannya adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Titik beratnya adalah pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian. 2) Pelita II Pelita II mulai berjalan sejak 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Sasaran utama Pelita II ini adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita II dipandang cukup berhasil. Pada awal pemerintahan Orde Baru inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I inflasi berhasil ditekan menjadi 47%. Pada tahun keempat Pelita II inflasi turun menjadi 9,5%. 1.20 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota  3) Pelita III Pelita III dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pelaksanaan Pelita III masih berpedoman pada Trilogi Pembangunan, dengan titik berat pembangunan adalah pemerataan yang dikenal dengan delapan jalur pemerataan. 4) Pelita IV Pelita IV dilaksanakan tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Titik berat Pelita IV ini adalah sektor pertanian untuk menuju swasembada pangan, dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Dan di tengah berlangsung pembangunan pada Pelita IV ini, yaitu awal tahun 1980 terjadi resesi. Untuk mempertahankan kelangsungan pembangunan ekonomi, pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal, serta pembangunan nasional dapat berlangsung terus. 5) Pelita V Pelita V dimulai 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Pada Pelita ini pembangunan ditekankan pada sektor pertanian dan industri. Pada masa itu kondisi ekonomi Indonesia berada pada posisi yang baik, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,8% per tahun. Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya. 6) Pelita VI Pelita VI dimulai 1 April 1994 sampai 31 Maret 1999. Program pembangunan pada Pelita VI ini ditekankan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak pembangunan. Namun, pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Krisis monter tersebut menjadi pemicu bergejolaknya situasi politik dalam negeri. Terjadi demonstrasi mahasiswa yang meluas yang didukung oleh banyak elemen masyarakat. Akhirnya, pemerintahan Orde Baru jatuh ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun pada 21 Mei 1998. Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus  IPEM4542/MODUL 1 1.21 memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu meninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”. Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu, juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. c. Reformasi Setelah terjadi berbagai guncangan di tanah air dan berbagai tekanan rakyat kepada presiden Soeharto, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B. J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi. Perubahan paradigma dan pendekatan dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah semenjak ditetapkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025, dan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perubahan paradigma dan pendekatan pembangunan pada prinsipnya merupakan upaya untuk menata kembali dan mengedepankan penyusunan perencanaan pembangunan nasional dan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap 1.22 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota  perubahan serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Dalam rangka kesinambungan pembangunan di daerah, Pemerintah Daerah menyusun RPJPD kabupaten/kota yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah sebagai acuan pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun dan penyusunan RPJMD. Terkait perencanaan pembangunan jangka panjang, dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, RPJP didefinisikan sebagai “dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun”. Daerah wajib dan perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Kewajiban penyusunan RPJP Daerah ditegaskan kembali melalui UU Nomor 17 Tahun 2007 yang menyebutkan “RPJP Daerah yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Nasional paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan”.RPJPD kabupaten/kota memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD provinsi. Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, pada masa ini juga memberi kebebasan dalam menyampaikan pendapat, partisipasi masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP). Dengan hadirnya reformasi pembangunan dapat di kontrol langsung oleh rakyat, dan kebijakan pembangunan pun didasari demokrasi yang berbunyi dari, oleh, dan untuk rakyat sehingga dengan dasar ini partisipasi rakyat tidak terkekang seperti pada masa orde baru,kehidupan perekonomian Indonesia dapat didorong oleh siapa saja. Selain pembangunan nasional, pada masa ini juga ditekankan kepada hak daerah dan masyarakatnya dalam menentukan daerahnya masing-masing sehingga pembangunan daerah sangat diutamakan sebagaimana dicantumkan  IPEM4542/MODUL 1 1.23 dalam Undang-Undang No 32/2004, Undang-Undang 33/2004, UndangUndang 18/2001 untuk pemerintahan Aceh, Undang-Undang 21/2001 untuk Papua. Keempat undang-undang ini mencerminkan keseriusan pusat dalam melimpahkan wewenangnya kepada pemerintah dan rakyat di daerah agar daerah dapat menentukan pembangunan yang sesuai keinginan rakyatnya. 3. Tantangan Pembangunan Indonesia Tantangan utama pembangunan adalah untuk memperbaiki kehidupan. Kualitas kehidupan yang lebih baik memang mensyaratkan adanya pendapatan yang tinggi. Namun, kiranya pendapatan bukanlah satu-satunya ukuran kesejahteraan. Hal lain yang tidak kalah penting yang perlu diperjuangkan adalah masalah pendidikan, peningkatan standar kesehatan, nutrisi, pemberantasan kemiskinan, kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, pemerataan kebebasan individual, dan penyegaran kehidupan budaya. Namun, patut dicatat bahwa apa yang disebut sebagai “kehidupan yang lebih baik” itu sangat relatif, harus melibatkan nilai-nilai (values) dan pengukuran nilai-nilai (value judgment). Dengan demikian, dalam terminologi pembangunan terdapat pengukuran nilai tentang apa yang baik (pembangunan) dan apa yang buruk (keterbelakangan). Akan tetapi, perlu direnungkan pemaknaan “pembangunan” itu sendiri tidak sama bagi setiap orang. a. Kemiskinan Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahankemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern. 1.24 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota  Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropa. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenagatenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas, pengangguran. Amerika Serikat sebagai negara maju juga dihadapi masalah kemiskinan, terutama pada masa depresi dan resesi ekonomi tahun 1930-an. Pada tahun 1960-an Amerika Serikat tercatat sebagai negara adi daya dan terkaya di dunia. Sebagian besar penduduknya hidup dalam kecukupan. Bahkan Amerika Serikat telah banyak memberi bantuan kepada negara- negara lain. Namun, di balik keadaan itu tercatat sebanyak 32 juta orang atau seperenam dari jumlah penduduknya tergolong miskin. b. Pembangunan kelautan Isu strategis pembangunan kelautan yang meliputi bidang-bidang seperti pertambangan, pariwisata bahari, perikanan, ekonomi masyarakat pesisir, angkutan laut, dan industri maritim. Tentu saja bidang-bidang yang dikemukakan itu bisa ditambah dengan isu-isu strategis di berbagai bidang kelautan lainnya, seperti bioteknologi, bidang perlindungan sumber daya kelautan yang menyangkut, antara lain sumber daya pusaka/warisan yang terendam, terumbu karang berbagai spesies laut, dan lain-lain, serta bidang keamanan dan pengamanan laut. Di bagian akhir dari makalahnya, penyaji menyampaikan arahan dan rekomendasi tentang kebijakan pembangunan kelautan di Indonesia. Masalah pembangunan dalam kontes pelaksanaan peraturan perundangundangan mengenai otonomi daerah (Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.25 tahun 1999) perlu juga dilihat dalam kaitannya dengan konvensi-konvensi internasional, dalam rangka pergeseran pembangunan kelautan dari rejim yang bersifat sentralistik ke rezim desentralistik. Mengenai hal-hal yang menyangkut tanggung jawab negara sebagai peserta ( contracting party ) dari sesuatu konvensi internasional yang bersifat vital/strategis seyogianya berada di tangan pemerintah pusat. Umpamanya mengenai tanggung jawab atas keselamatan kapal dan navigasi  IPEM4542/MODUL 1 1.25 di laut dan perairan pelabuhan di mana tersangkut keselamatan jiwa manusia dan harta benda di laut, pengaturan tentang pencegahan dan pencemaran laut, pengawasan atas sistem sertifikasi pelaut, keamanan di laut seyogianya berada di tangan pemerintah pusat. c. Pendekatan ekosistem dalam otonomi daerah Masyarakat pada dewasa ini tidak lagi diposisikan sebagai beban pembangunan. Keberhasilan suatu negara dalam pembangunan, tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada peran serta aktif masyarakatnya. Oleh karena setiap kebijakan pembangunan yang dikeluarkan pemerintah pada dasarnya ditujukan bagi masyarakat itu sendiri. Sudah sewajarnyalah masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam ikut menentukan arah kebijakan pembangunan. Di era otonomi saat ini, setiap daerah diberikan kebebasan untuk melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Permasalahannya kini adalah bagaimana daerah tersebut melihat potensi yang mereka miliki bisa memberikan dukungan terhadap pembangunannya. Potensi yang paling penting sebenarnya adalah masyarakat. Namun, bagaimana masyarakat itu diberdayakan, merupakan persoalan lain yang harus diselesaikan. Partisipasi masyarakat adalah sebuah proses yang menyediakan individu suatu kesempatan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan publik dan merupakan komponen dalam proses keputusan yang demokratis. Partisipasi masyarakat merupakan arti sederhana dari kekuasaan masyarakat (citizen power). Hal tersebut menyangkut redistribusi kekuasaan yang memperbolehkan masyarakat miskin dilibatkan secara sadar dalam prosesproses ekonomi dan politik. Partisipasi masyarakat juga merupakan strategi, dalam hal ini masyarakat miskin ikut terlibat dan menentukan bagaimana pemberian informasi, tujuan, dan kebijakan dibuat, jumlah pajak yang dialokasikan, pelaksanaan program-program, dan keuntungan-keuntungan seperti kontrak-kontrak dan perlindungan-perlindungan diberikan. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam pembangunan suatu masyarakat, di antaranya adalah pendekatan ekosistem (Alchin & Decharin, 1979). Pendekatan ekosistem mendasarkan pada beberapa asumsi yang terdapat dalam pembangunan masyarakat. Berikut ini, asumsi-asumsi tersebut. 1.26 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota  Masyarakat didefinisikan sebagai suatu “tempat” di mana keputusankeputusan dapat diambil dan usaha-usaha dapat dijalankan untuk mencapai tujuan-tujuan Pembangunan. Pembangunan masyarakat dipertimbangkan dengan adanya perubahanperubahan di dalam organisasi, tujuan, rencana, dan perilaku masyarakat. Tujuan utama dari pembangunan masyarakat adalah meningkatkan ketersediaan, distribusi, dan penggunaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota masyarakat yang secara naluriah sudah ditentukan (hasrat, keinginan, dan harapan). Informasi merupakan kebutuhan yang penting dalam proses pembangunan masyarakat. Informasi tersebut meliputi: a. jenis dan jumlah sumber daya yang tersedia; b. tujuan-tujuan untuk meningkatkan persiapan, penyediaan, dan penggunaan sumber daya; c. rencana saat ini dan yang akan datang, serta kegiatan-kegiatan untuk memperoleh, menyiapkan, mendistribusikan, dan menggunakan sumber daya. Sebagai agen perubahan (agent of change), masyarakat berada dalam suatu proses perencanaan dan kegiatan untuk memperkenalkan ide-ide yang mempengaruhi rencana orang-orang dan organisasi di dalam masyarakat, pada saat ini dan yang akan datang. Partisipasi para pemimpin dan warga negara dalam mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan dalam merencanakan serta menyatakan bahwa program pembangunan adalah hal yang mendasar. Model ekosistem memberikan gambaran bahwa masyarakat sebagai bagian dari populasi di suatu daerah geografis, menciptakan suatu komponen manusia sebagai sistem organik terpenting dan hasil karya manusia serta komponen-komponen alam sebagai sistem lingkungan. Model ekosistem ini dijelaskan pada gambar berikut:  IPEM4542/MODUL 1 1.27 Sumber: Alchin & Decharin, 1979 Gambar 1.1 Ekosistem Masyarakat d. Pembangunan lingkungan Sejak tahun 1950-an masalah lingkungan mendapat perhatian serius, tidak saja dari kalangan ilmuwan, tetapi juga politisi maupun masyarakat umum. Perhatian tersebut tidak saja diarahkan pada terjadinya berbagai kasus pencemaran terhadap lingkungan hidup, tetapi juga banyaknya korban jiwa manusia. Beberapa kasus lingkungan hidup yang menimbulkan korban manusia seperti pada akhir tahun 1950, yaitu terjadinya pencemaran di Jepang yang menimbulkan penyakit sangat mengerikan yang disebut penyakit itai-itai (aduh-aduh). Penyakit ini terdapat di daerah 3 Km sepanjang sungai Jintsu yang tercemari oleh Kadmium (Cd) dari limbah sebuah pertambangan Seng (Zn). Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kadar Cd dalam beras di daerah yang mendapat pengairan dari sungai itu mengandung kadmium 10 kali lebih tinggi daripada daerah lain. Pada tahun 1953 penduduk yang bermukim di sekitar Teluk Minamata, Jepang mendapat wabah penyakit neurologik yang berakhir dengan kematian. Setelah dilakukan penelitian terbukti bahwa penyakit ini disebabkan oleh air raksa (Hg) yang terdapat di dalam limbah sebuah pabrik kimia. Air yang dikonsumsi tersebut pada tubuh manusia mengalami kenaikan kadar ambang batas keracunan dan mengakibatkan korban jiwa. Pencemaran itu telah menyebabkan penyakit keracunan yang disebut penyakit Minamata. Sejalan dengan gagasan ecodevelopment tersebut maka pembentukan WCED (World Commission on Environment and Development) oleh PBB tahun 1983 mempunyai andil yang sangat besar dalam merumuskan wawasan lingkungan dalam pembangunan di semua sektor. Pendekatan yang dilakukan 1.28 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota  WCED terhadap lingkungan dan pembangunan dari 6 (enam) aspek, yaitu keterkaitan, berkelanjutan, pemerataan, sekuriti dan risiko lingkungan, pendidikan dan komunikasi, serta kerja sama internasional. Laporan WCED yang dibuat oleh Komisi Brundtland (Brundtland Commission) di tahun 1987, yaitu ”Hari Depan Kita Bersama” (Our Common Future) telah mencuatkan gagasan sustainable development (pembangunan berkelanjutan). Dalam perjalanan sejarah lingkungan hidup secara global, aspek kelestarian lingkungan hidup juga tidak dapat dilepaskan peranan LSM Internasional di antaranya European Communites (EC), OECD, IUCN, atau Association of Southeast Asian Nations. Beberapa LSM Internasional yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di daerah, seperti WWF, TNC Indonesia Program, WEC, OISCA, AWB, CUSO, FWZS, ICBP, Sticthing FACE, Conservation International, maupun Care International Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup. Gerakan lingkungan atau mereka yang bekerja untuk peduli terhadap masalah lingkungan sangat beragam. Ton Dietz menelaah gerakan lingkungan ini secara sederhana dan penulis mengategorikannya ke dalam beberapa aliran berikut ini. 1. Aliran Fasis Lingkungan (Eco-Fascism) Kaum fasis lingkungan ini adalah mereka yang “memperjuangkan masalah lingkungan demi lingkungan itu sendiri”. Dengan risiko apapun, lingkungan perlu dilindungi. Landasan lingkungan seperti ini disebut oleh Ton Dietz sebagai pendekatan lingkungan hidup yang bersifat otoriter atau ekototaliter adalah konsep bahwa skala dan mendesaknya masalah lingkungan saat ini sudah sedemikian kuatnya sehingga kepemimpinan yang otoriter dan teknokratis dibutuhkan. Kaum ekofasis menganggap konservasi lingkungan sebagai jauh lebih penting dari pada kehidupan rakyat, khususnya kehidupan rakyat miskin. 2. Aliran Pembangunan Lingkungan (Eco-developmentalism atau Environmentalism) Mereka yang tergolong pada kaum ini adalah yang memperjuangkan kelestarian lingkungan bukan demi lingkungan itu sendiri, tetapi terutama demi keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dan pemupukan modal (kapitalisme). Semboyannya yang terkenal adalah “sustainable  IPEM4542/MODUL 1 3. 1.29 development”. Lingkungan perlu dilestarikan karena hanya melalui pelestarian tersebut terjamin pula keajekan pasokan bahan baku industri sehingga pertumbuhan ekonomi akan terus berlangsung. Aliran Ekologi Kerakyatan atau Lingkungan-Kerakyatan (Eco-Populism) Kaum yang tergolong pada kelompok ini merupakan aktivis gerakan lingkungan yang sangat memihak kepada kepentingan rakyat banyak, lingkungan untuk menyejahterakan masyarakat. Semboyannya adalah hutan untuk rakyat (forest for people). Ekopopulisme ini dapat dibagi lagi ke dalam dua golongan, yaitu (1) ekopopulisme kuat (strong ecopopulism) (2) ekopopulisme lemah (weak ecopopulism). Kedua golongan ini telah menemukan kembali nilai berharga dari pertanian (agro-foresty) dan bentuk-bentuk gembala ternak (sylo-pastoral). Kedua kaum ini cenderung berpendapat bahwa partisipasi dari semua warga masyarakat adalah mungkin dan merupakan kunci untuk menemukan pemecahan masalah. Menelaah gerakan lingkungan atau aliran yang dianut di Indonesia tentunya tidak bisa dilepaskan dari komponen pendukung sekaligus penunjang dari program pembangunan lingkungan hidup, yaitu pemerintah, ornop/LSM, pihak yang terkait terhadap suatu program tertentu dan masyarakat. Mengkaji perkembangan gerakan lingkungan hidup dengan menelusuri aliran mana yang dianut tentunya banyak faktor yang dapat ditelusuri, berikut ini faktor-faktor tersebut. 1. Komitmen politik pemerintah terhadap pembangunan lingkungan hidup. Setiap rezim pemerintah yang berkuasa mempunyai paradigma tersendiri dalam melihat program pembangunan lingkungan hidup sehingga dapat ditelusuri terjadinya perbedaan kebijakan dalam penanganan masalah lingkungan hidup. Hal ini telah dinyatakan oleh Sudarto P. Hadi, yaitu “Kendatipun komitmen politik pemerintah cukup awal dibandingkan dengan sesama negara berkembang, tetapi implementasi konsep pembangunan berkelanjutan seperti jalan di tempat. Di masa Orde Baru pencemaran dan kerusakan lingkungan meningkat baik dalam arti intensitas maupun keragamannya”. 2. Konsep dan aplikasi program pembangunan lingkungan hidup. Hal ini dapat ditelusuri dari berbagai program pemerintah bersama, LSM atau masyarakat mengadakan program yang berdampak pada aspek 1.30 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota  kesejahteraan, aspek ekologis maupun kesadaran konservasi. Berikut ini, beberapa program yang dapat penulis ungkapkan di sini. a. Program Seed for People : Hutanku Masa Depanku. Suatu program dengan upaya membangun sentra-sentra produksi kayu jati rakyat berbasis benih unggul dengan pola sharing. Model pembangunan hutan kayu rakyat di masa depan yang mampu menjawab tantangan dalam menanggulangi kebutuhan industri kayu dan lahan kritis. Program ini merupakan pola kerja sama yang sinergis antara Departemen Kehutanan, Pemerintahan kabupaten, PT. Perhutani, dan masyarakat. b. Pengelolaan produksi bersama (Joint Forest Resources Management) antara Perhutani dan masyarakat dan selanjutnya nanti diadakan Production Sharing Management (Manajemen Bagi Hasil) melalui studi PRA, yaitu masyarakat diikutsertakan pada pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan, serta memberi peranan yang lebih besar dan prioritas kepada masyarakat dalam kegiatan yang banyak melibatkan masyarakat. c. Community Based Forest Management. Peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam mekanisme tata kelola sumber daya hutan di masing-masing wilayah hutan dan desa. Dampak positif pada terjaganya kualitas hutan, menekan jumlah perambah, dan peningkatan pendapatan masyarakat. d. PT. Perhutani dalam pengelolaan sumber daya hutan telah memberikan kesempatan kerja dan berusaha pada masyarakat hutan (masyarakat desa hutan) seperti reboisasi, pemeliharaan hutan, pemungutan hasil hutan. e. Adanya bentuk-bentuk kegiatan, seperti: program pendekatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach) seperti Insus dan Inmas Tumpangsari, Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), tanaman obatobatan, dan lain-lain. f. Perhutanan Sosial (Social Forestry). Aktivitas masyarakat desa, baik perorangan maupun kelompok dalam penanaman, pemeliharaan dan pemanfaatan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program social forestry tersebut sudah termasuk di dalamnya agroforestry, prosperity approach, forestry forest for local community development.  IPEM4542/MODUL 1 1.31 Beberapa alasan di atas dapat ditelaah bahwa gerakan atau aliran lingkungan hidup yang dianut oleh Indonesia tidak dapat dikatakan menganut satu aliran. Banyak data empiris yang membuktikan pola-pola aliran tersebut berkembang secara natural dan sangat tergantung pada sudut pandang pihak tertentu dalam menyelesaikan konflik lingkungan hidup yang dihadapi. Dengan tidak dianutnya satu pola aliran maka dapat dikatakan pola aliran gerakan lingkungan hidup di Indonesia masih terproses dalam mencari bentuk atau dapat dikatakan menganut aliran kombinasi atau gabungan. Aliran kombinasi ini sesungguhnya merupakan hasil data empiris yang diterapkan di mana setiap kasus lingkungan hidup yang ditangani dapat dipecahkan dengan menganut ketiga aliran tersebut. e. Globalisasi Kecenderungan globalisasi dan regionalisasi membawa sekaligus tantangan dan peluang baru bagi proses pembangunan di Indonesia. Dalam era ini, kondisi persaingan antarpelaku ekonomi (badan usaha dan/atau negara) akan semakin tajam. Dalam kondisi persaingan yang sangat tajam ini, tiap pelaku ekonomi (tanpa kecuali) dituntut menerapkan dan mengimplementasikan secara efisien dan efektif strategi bersaing yang tepat (Kuncoro, 2004). Dalam konteks inilah diperlukan ”strategi berperang” modern untuk memenangkan persaingan dalam lingkungan hiperkompetitif diperlukan tiga hal (D’Aveni, 1995), pertama, visi terhadap perubahan dan gangguan. Kedua, kapabilitas, dengan mempertahankan dan mengembangkan kapasitas yang fleksibel dan cepat merespons setiap perubahan. Ketiga, taktik yang mempengaruhi arah dan gerakan pesaing. LAT IH A N Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi kegiatan belajar 1, kerjakanlah latihan berikut! 1) Identifikasi pembangunan yang ada di kota Anda! 2) Carilah data yang terkait dengan pembangunan di Indonesia, lalu amati apakah pembangunan tersebut sudah sesuai dengan model-model pembangunan seperti yang sudah Anda pelajari. Jelaskan! Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota  1.32 Petunjuk Jawaban Latihan Untuk dapat menjawab secara tepat pertanyaan-pertanyaan dalam latihan ini, pelajari dengan cermat materi dalam kegiatan belajar I. Apabila Anda masih belum merasa paham, maka diskusikan dengan teman-teman Anda. R A NG KU M AN Secara umum kita dapat memberikan makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (social plan) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Pembangunan sangat berkaitan dengan nilai, dan acap kali bersifat transendental, suatu gejala meta-disiplin, atau bahkan sebuah ideologi the ideology of developmentalisme. Oleh karenanya, para perumus kebijakan, perencana pembangunan, serta para pakar selalu dihadapkan nilai (value choice), mulai pada pilihan epistimologis-ontologi sebagai kerangka filosofisnya, sampai pada derivasinya pada tingkat strategi, program atau proyek. Mengukur pembangunan dapat dilihat dari berbagai indikator utama, yakni kekayaan rata-rata, pemerataan, kualitas kehidupan, indeks pembangunan manusia (human development index), dan kerusakan lingkungan. Potret kebijakan pembangunan nasional dapat dilihat dari analisis konsep pembangunan dari tiga periode situasi nasional, yakni pada era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Kebijakan Orde Lama dimulai pada tahun 1947 yang mulai merencanakan pembangunan di Indonesia dengan lahirnya “Panitia Pemikir Siasat Ekonomi”. Pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru berpedoman pada trilogi pembangunan dan delapan jalur pemerataan. Sementara di era Reformasi pembangunan bersifat partisipatif, dapat di kontrol langsung oleh rakyat, dan didasari rumusan dasar demokrasi, yakni oleh dan untuk rakyat. Tantangan Pembangunan Indonesia paling pokok terjadi pada persoalan kemiskinan, pembangunan kelautan, pendekatan ekosistem dalam otonomi daerah, serta pembangunan lingkungan dan globalisasi  IPEM4542/MODUL 1 1.33 TES F OR M AT IF 1 Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 1) Pembangunan dapat dimaknai sebagai... A. social problem B. social evaluation C. social netwoeking D. social plan 2) Berikut ini pengertian pembangunan, kecuali... A. upaya untuk meningkatkan taraf hidup serta merealisasikan potensi yang ada secara sistematis B. proses perubahan sosial berencana C. pembangunan berarti pembangunan fisik saja, seperti jalan, jembatan, pasar, dan sebagainya D. pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan 3) Mengukur Pembangunan dapat dilihat dari berbagai indikator di bawah ini... A. kekayaan rata-rata, mobilitas sosial, dan pemerataan B. kualitas kehidupan, kemiskinan, dan mobilitas sosial C. kerusakan lingkungan, kekayaan rata-rata, dan pemerataan D. kekayaan rata-rata, kualitas kehidupan, dan pedesaan 4) Di bawah ini adalah isi Bab XIV UUD 1945 yang berjudul “Kesejahteraan Sosial” kecuali... A. perekonomian berdasar atas asas kekeluargaan B. sumber daya alam sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh Negara C. fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara D. perekonomian didasarkan pada perencanaan pusat 5) Pelaksanaan pembangunan berdasarkan nilai-nilai berikut, kecuali... A. bertumpu pada pembangunan manusia B. berorientasi pada masyarakat miskin C. partisipatif D. top down 1.34 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota  6) Tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan manusia adalah... A. umur panjang, sehat dan pengembangan pengetahuan B. makanan, perolehan dan pengembangan pengetahuan C. tinggal di tempat strategis, peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik D. kaya dan mendapat peningkatan terhadap akses untuk kehidupan 7) Pokok pikiran pembangunan tertuju pada cita-cita... A. tumbuhnya industri maju B. membangun masyarakat industri C. keadilan sosial D. termediasinya konflik politik elit 8) Mengapa masyarakat miskin menjadi prioritas pembangunan manusia? A. orangnya bodoh B. menciptakan keadilan sosial C. kasihan D. menciptakan pluralisasi kelompok sosial masyarakat 9) Kerusakan lingkungan terjadi disebabkan oleh hal-hal berikut, kecuali... A. pembangunan berkelanjutan yang berimbang B. pembangunan sistem top down C. keputusan hanya dibuat oleh elite pimpinan D. eksploitasi alam yang tanpa batas 10) Salah satu isi Garis-garis Besar Haluan Negara adalah... A. penggalian sumber-sumber kekayaan alam harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia B. setiap wilayah kebebasan membuat regulasi dan kebijakan C. Penyerahan semua tanggung jawab kebijakan pada daerah D. Pemerintah darah bersifat bebas dari tanggung jawab ke pusat Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1. Tingkat penguasaan = Jumlah Jawaban yang Benar Jumlah Soal  100%  IPEM4542/MODUL 1 Arti tingkat penguasaan: 1.35 90 - 100% 80 - 89% 70 - 79% < 70% = = = = baik sekali baik cukup kurang Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai. 1.36 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota  Kegiatan Belajar 2 Teori Pembangunan T eori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar: 1) modernisasi dan 2) ketergantungan (Lewwellen 1995, Larrin 1994, Kiely 1995 dalam Tikson, 2005). Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (under-development) ketergantungan (dependent development) dan sistem dunia (world system theory) sesuai dengan klassifikasi Larrain (1994). Adapun Tikson (2005) membaginya ke dalam tiga klasifikasi teori pembangunan: 1) modernisasi; 2) keterbelakangan; dan 3) ketergantungan. Dari berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul berbagai versi tentang pengertian pembangunan. Dalam Kegiatan Belajar 2 ini kita akan membahas teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori sistem dunia . A. TEORI MODERNISASI Teori Modernisasi berkembang pasca perang dunia kedua, yaitu pada saat Amerika terancam kehilangan lawan dagang sehingga terjadi kejenuhan pasar dalam negeri. Amerika melibatkan diri membantu negara-negara Eropa yang porak-poranda seusai perang. Perlahan Eropa mulai bangkit dari keterpurukannya. Keterlibatan ini ternyata bukan saja mampu ‘menolong’ negara-negara Eropa, tetapi ternyata justru memberikan banyak keuntungan yang lebih bagi Amerika. Keberhasilan pembangunan yang diterapkan pada negara-negara di Eropa ini memberikan pemikiran lanjut untuk melakukan ekspansi pasar ke negara-negara Dunia Ketiga sekaligus memberikan bantuan untuk pembangunannya. Kenyataannya, keberhasilan yang pernah diterapkan di Eropa ternyata banyak mengalami kegagalan di negara-negara Dunia Ketiga. Penjelasan tentang kegagalan ini memberikan inspirasi terhadap sarjanasarjana sosial Amerika, yang kemudian dikelompokkan dalam satu teori besar, dan dikenal sebagai teori Modernisasi (Budiman, dalam Frank, 1984: ix).  IPEM4542/MODUL 1 1. 2. 3. 1.37 Berikut ini, asumsi dasar dari teori modernisasi. Berangkat dari dua kutub dikotomis, antara masyarakat modern dan masyarakat tradisional. Masyarakat modern diidentikkan dengan masyarakat negara-negara maju dan masyarakat tradisional diidentikkan dengan masyarakat negara-negara berkembang; Berangkat dari modernisasi tersebut maka negara-negara maju memberikan peran sangat dominan dan dianggap positif, menularkan nilai-nilai modern di samping memberikan bantuan modal dan teknologi. Teori modernisasi menekankan bahwa tekanan kegagalan pembangunan bukan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal melainkan internal (traditional life); Resep pembangunan yang ditawarkan bisa berlaku untuk siapa, kapan, dan di mana saja. Oleh karena dalam proses modernisasi itu terjadi suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern, yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern, menggantikan alat-alat yang tradisional. Negara Dunia ke-3/ Negara Berkembang Penghambat Internal Negara Berkembang: Traditional Life Negara Maju sebagai konseptor, pendamping dan pendorong Modernisasi Kehidupan Harrod Domar menekankan aspek ekonomi. Teori David Mc Cleland Ë Ë, menekankan aspek psikologi individu (Human capital theory). Max Weber tentang Etika Protestan. Rostow tentang Lima Tahap Pembangunan. Bert F. Hoselitz memberikan penjelasan tentang Faktor-Faktor Non Ekonomi. Alex Inkeles & David H. Smith tentang Manusia Modern. Gambar 1.2 Bagan Teori Modernisasi 1.38 1. Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota  Teori Harrod Domar tentang tabungan dan investasi menekankan bahwa pembangunan masyarakat hanya merupakan masalah penyediaan modal dan investasi pembangunan tidak lain adalah investasi/invest/ penanaman modal. Gambar 1.3 Bagan Teori Harrod Domar Pembangunan membutuhkan investasi sebagai pendorong produksi. Dari produktivitas ini maka akan menyerap tenaga kerja yang membentuk regulasi ketenagakerjaan sekaligus menyumbang negara dalam bentuk pajak. Persoalan kegagalan teori ini berlangsung karena kejadian capital flight, yakni larinya modal ke luar negeri. Capital flight ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal: a. tuntutan buruh yang dianggap menghambat produktivitas dan surplus value investor; b. perizinan; c. pungutan liar. Dengan demikian, untuk memecahkan persoalan keterbelakangan pada negara-negara dunia ketiga adalah dengan mencari tambahan modal dari dalam maupun luar melalui penanaman modal atau utang luar negeri.  IPEM4542/MODUL 1 1.39 2. Human capital theory David McCleland menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin tinggi keterampilan dan pengetahuan. Dengan semakin tinggi keterampilan dan pengetahuan maka semakin tinggi tingkat produktivitas. Dengan adanya keterampilan dan pengetahuan yang tinggi maka mendorong tingginya tingkat pendapatan. 3. Teori Weber tentang peran agama khususnya Protestan dalam pembentukan kapitalisme merupakan sumber aliran ini. Apabila nilainilai yang hidup dalam masyarakat (agama) dapat diarahkan kepada sikap yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi maka proses pembangunan dalam masyarakat tersebut dapat terlaksana. Etika Protestan lahir di Eropa melalui agama Protestan oleh Calvin, mengatakan bahwa seseorang setelah mati akan masuk surga atau neraka. Akan tetapi, manusia tidak mengetahui sehingga mereka menjadi tidak tenang, cemas karena ketidakjelasan nasibnya. Indikatornya dapat dilihat pada saat hidup di dunia, jika seseorang: a. sukses/berhasil di dunia Ë tanda-tanda masuk surga; b. gagal di dunia Ë tanda-tanda masuk neraka. Dengan indikator tersebut maka pengikutnya belajar/berjuang untuk mencapai indikator masuk surga. 1.40 4. Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota  Rostow tentang lima tahap pembangunan menjelaskan proses pembangunan bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju. Lima tahap pembangunan: a. masyarakat tradisional; b. prakondisi untuk lepas landas; c. lepas landas; d. bergerak ke kedewasaan; e. zaman konsumsi massal yang tinggi. 5. 6. Bert F. Hoselitz tentang faktor-faktor non-ekonomi membahas faktorfaktor non-ekonomi yang ditinggalkan Rostow yang disebut sebagai faktor kondisi lingkungan yang dapat dicari dalam masyarakat x. Keterampilan tertentu menekankan adanya lembaga-lembaga sosial dan politik yang mendukung proses pembangunan sebelum lepas landas. Satu hal yang menonjol dari teori modernisasi ini, adalah modernisasi seolah-olah tidak memberikan celah terhadap unsur luar yang dianggap modern sebagai sumber kegagalan, namun lebih menekankan sebagai akibat dari dalam masyarakat itu sendiri. Asumsi ini ternyata banyak menimbulkan komentar dari berbagai pihak, terutama dari kelompok pendukung teori Dependensi sehingga timbul paradigma baru yang dikenal sebagai teori Modernisasi Baru (Suwarsono-So, 1991: 58-61). Alex Inkeles & David H. Smith tentang manusia modern menjelaskan penekanan lingkungan material, dalam hal ini lingkungan pekerjaan sebagai salah satu cara terbaik untuk membentuk manusia modern yang bisa membangun.  IPEM4542/MODUL 1 1.41 B. TEORI DEPENDENSI Teori Dependensi atau Teori Ketergantungan lebih menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara Dunia Ketiga. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa teori dependensi mewakili “suara negara-negara pinggiran” untuk menantang hegemoni ekonomi, politik, budaya, dan intelektual dari negara maju. Munculnya teori dependensi lebih merupakan kritik terhadap arus pemikiran utama persoalan pembangunan yang didominasi oleh teori modernisasi. Teori dependensi lahir karena teori modernisasi ternyata mempunyai banyak kelemahan sehingga timbul sebuah alternatif teori yang merupakan antitesis dari teori modernisasi. Kegagalan modernisasi membawa kemajuan bagi negara dunia ketiga telah menumbuhkan sikap kritis beberapa ilmuwan sosial untuk memberikan suatu teori pembangunan yang baru, yang tentu saja mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan teori yang telah ada. Kritikan terhadap modernisasi yang dianggap sebagai “musang berbulu domba” dan cenderung sebagai bentuk kolonialisme baru semakin mencuat dengan gagalnya negara-negara Amerika Latin menjalankan modernisasinya. Frank sebagai pelopor kemunculan teori dependensi, pada awalnya menyerang pendapat Rostow. Frank menganggap Rostow telah mengabaikan sejarah. Sejarah mencatat bagaimana perkembangan dunia ketiga yang tatanan ekonominya telah dihancurkan oleh negara dunia pertama selama masa kolonial. Pemikiran Frank terus bergulir dan disambut oleh pemikir sosial lainnya, seperti Santos, Roxborough, Cardoso, dan Galtung. Keterbelakangan yang dialami oleh negara-negara berkembang yang telah secara intensif mendapat bantuan dari negara-negara maju menyebabkan ketidakpuasan terhadap asumsi-asumsi yang dikemukakan oleh teori modernisasi. Keadaan ini menimbulkan reaksi keras dari para pemerhati masalah-masalah sosial yang kemudian mendorong timbulnya teori dependensi. Teori ini menyatakan bahwa karena sentuhan modernisasi itulah negara-negara dunia ketiga kemudian mengalami kemunduran (keterbelakangan), secara ekstrem dikatakan bahwa kemajuan atau kemakmuran dari negara-negara maju pada kenyataannya menyebabkan keterbelakangan dari negara-negara lainnya (the development of underdevelopment); siapa sebenarnya yang menolong dan siapa yang ditolong ? Andre Gunter Frank (1967) dianggap sebagai salah seorang tokoh pencetus teori Dependensi ini mengatakan bahwa keterbelakangan justru 1.42 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota  merupakan hasil dari kontak yang diadakan oleh negara-negara berkembang dengan negara-negara maju (Budiman, dalam Frank, 1984: xii-xiii). Asumsi dasar dari teori Dependensi mencakup: (1) keadaan ketergantungan dilihat sebagai suatu gejala yang sangat umum, berlaku bagi seluruh negara dunia ketiga; (2) ketergantungan dilihat sebagai kondisi yang diakibatkan oleh ‘faktor luar’; (3) permasalahan ketergantungan lebih dilihat sebagai masalah ekonomi, yang terjadi akibat mengalirnya surplus ekonomi dari negara dunia Ketiga ke negara maju; (4) situasi ketergantungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses polarisasi regional ekonomi global; dan (5) keadaan ketergantungan dilihatnya sebagai suatu hal yang mutlak bertolak belakang dengan pembangunan (Suwarsono-So, 1991: 111). Teori Dependensi ini bukannya tanpa kekurangan, bahkan kritik yang dilontarkan mungkin lebih banyak dari sanggahan terhadap teori Modernisasi (Suwarsono-So, 1991: 137). Salah satu persoalan yang luput dari perhatian teori dependensi adalah kurangnya pembahasan tentang kolonialisme yang pernah tumbuh subur di kebanyakan negara-negara berkembang. Menurut perspektif dependensi, pemerintahan kolonial didirikan dengan tujuan menjaga stabilitas pemerintahan jajahan, dan pemerintahan ini tidak akan pernah dibentuk dengan tujuan untuk membangun negara pinggiran (Suwarsono-So, 1991: 121). Teori ketergantungan ini lahir dari dua induk. Induk yang pertama adalah seorang ahli ekonomi liberal: Raul Prebisch. Induk yang kedua adalah teoriteori Marxis tentang imperialism dan kolonialisme, serta seorang pemikir Marxis yang merevisi pandangan Marxis tentang cara produksi Asia, yakni Paul Baran. Kedua induk ini adalah para pemikir pendahulu dari Teori Ketergantungan. 1. Raul Prebisch: Industri Substitusi Impor Raul Prebisch adalah seorang ahli ekonomi liberal, yang menjadi sekretaris eksekutif sebuah lembaga PBB yang didirikan pada tahun 1948 di Santiago de Chile. Lembaga ini dikenal dengan nama ECLA atau Economic Commission for Latin America. Sebelumnya, antara tahun 1935 sampai 1943, Prebisch adalah Presiden Direktur Bank Sentral Argentina. Oleh karena itu, dia banyak bergumul dengan dampak masa depresi besar tahun 1930-an. Pada tahun 1950 Prebich menjadi Direktur ECLA. Perhatiannya tertuju pada persoalan yang diuraikan di atas: mengapa negara-negara yang melakukan  IPEM4542/MODUL 1 1.43 spesialisasi di bidang industri menjadi negara-negara kaya, sedangkan mereka yang memilih bidang pertanian tetap saja miskin? Menurut pendapat Prebisch yang paling terkenal: negara-negara yang terbelakang harus melakukan industrialisasi, bila mau membangun dirinya. Industrialisasi ini dimulai dengan industri substitusi impor. Barang-barang industri yang tadinya diimpor, harus diproduksi di dalam negeri. Tentunya ini berarti bahwa industri-industri yang masih bayi ini harus dilindungi dari industri-industri besar yang sudah sangat kuat di negara-negara maju. Oleh karena itu, pemerintah perlu melindungi industri-industri bayi ini melalui kebijakan proteksi. Baru setelah industri bayi ini menjadi dewasa dan sanggup bersaing dengan industri-industri yang ada di negara pusat, proteksi ini ditarik kembali. Ekspor barang-barang primer masih tetap penting peranannya, karena dari devisa yang dihasilkannya dapat diimpor barang-barang modal berupa mesin-mesin industri, sementara itu diusahakan terus supaya barang-barang modal ini di kemudian hari bisa dibuat sendiri oleh negara-negara ini. Peran pemerintah dalam proses industrialisasi, seperti sudah diuraikan di atas, menjadi besar. Bagi Prebisch, campur tangan pemerintah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk membebaskan negara-negara ini dari rantai keterbelakangan. 2. Perdebatan tentang Imperialisme dan Kolonialisme Pemikiran tentang imperialisme dan kolonialisme bergumul dengan pertanyaan: mengapa bangsa-bangsa di Eropa melakukan ekspansi keluar dan menguasai bangsa-bangsa lainnya, baik secara politis maupun secara ekonomis? Apa yang menjadi dorongan utamanya? Ada tiga kelompok teori yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan ini, yakni kelompok teori yang menekankan: a. idealisme manusia dan keinginannya untuk menyebarkan ajaran Tuhan, untuk menciptakan dunia yang lebih baik; b. kehausan manusia terhadap kekuasaan, untuk kebesaran pribadi maupun kebesaran masyarakat dan negaranya. c. pada keserakahan manusia, yang selalu berusaha mencari tambahan kekayaan, yang didorong oleh kepentingan ekonomi. 1.44 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota  Ketiga kelompok teori ini dirumuskan sebagai kelompok-kelompok teori God (Tuhan, yang melambangkan keinginan manusia untuk menyebarkan agama untuk menciptakan dunia yang lebih baik), teori Glory (kebesaran, yang melambangkan kehausan manusia akan kekuasaan), dan teori Gold (emas, yang melambangkan keserakahan manusia terhadap harta). Marilah kita bahas kelompok-kelompok teori ini satu persatu. a. Teori God Kelompok teori yang pertama yang akan dibahas adalah kelompok teori God karena isinya yang lebih sederhana. Teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa motivasi utama dari orang-orang Eropa untuk mengarungi samudra dan bertulang di negara-negara lain adalah untuk menyebarkan agama. Mereka ingin membaptis orang-orang yang masih dianggap barbar, yang masih belum mengenal Tuhan. Dengan demikian, mereka akan mendapatkan pahala dari agama mereka, karena berhasil menyelamatkan orang lain di dunia ini dari dosanya. Begitulah pemikiran yang ada di benak orang-orang Eropa ketika itu. Oleh karena itulah, dalam kapal-kapal yang mengarungi samudra ke benua Amerika, Afrika, dan Asia, di samping membawa tentara (yang katanya untuk melindungi diri bila diserang), mereka juga membawa para pendeta. b. Teori Glory Kelompok teori kedua yang akan dibahas adalah kelompok teori Glory, yang menjelaskan bahwa dorongan utama dari imperialism dan kolonialisme bukan kepentingan agama atau ekonomi, melainkan kehausan akan kekuasaan dan kebesaran. Salah satu pencetus teori ini yang terkenal adalah Joseph A. Schumpeter. Dia membantah bahwa imperialism dan kolonialisme digerakkan oleh dorongan ekonomi. Dia memberikan bukti-bukti bahwa banyak negara Eropa sebenarnya mengalami kerugian secara ekonomis karena petualangannya menjadi imperialis dan kolonialis. Bagi Schumpeter, kapitalisme bertentangan dengan imperialisme. Kapitalisme dibangun atas dasar rasionalitas, sedangkan imperialism tidak. Imperialisme didorong oleh keinginan untuk berperang, untuk membuktikan keperkasaan diri. Hal-hal seperti ini jauh dari pikiran seorang kapitalis yang rasional. “Karena itulah setiap perang selalu secara seksama diberi alasan sebagai perang untuk mempertahankan diri oleh semua pemerintah yang terlibat, dan oleh semua partai politik dalam pernyataan resmi mereka, ini  IPEM4542/MODUL 1 1.45 berarti bahwa pernyataan perang dengan alasan lain merupakan sesuatu yang tidak bisa diterima secara politis…” demikian Schumpeter (dalam Budiman, 1996 : 51). c. Teori Gold Kelompok teori ketiga adalah teori Gold, atau teori yang menjelaskan imperialism dan kolonialisme melalui motivasi keuntungan ekonomi. Salah satu bukti klasik tentang imperialism yang termasuk dalam kategori ini ditulis oleh John A. Hobson, dengan judul Imperialism: A Study. Dimulai dengan buku ini, persiapan imperialism kemudian menjadi bahan diskusi. Dalam karyanya yang lain, Hobson pada intinya menjelaskan, imperialism terjadi karena dorongan untuk mencari pasar dan investasi yang lebih menguntungkan. Imperialisme ada hubungannya dengan kapitalisme. Pada suatu saat, perkembangan kapitalisme mencapai sebuah keadaan di mana produktivitas menjadi semakin meningkat, tetapi pasar di dalam negeri terbatas. Buruh yang dibayar dengan upah yang rendah tidak bisa membeli kelebihan produksi yang ada. Oleh karena itu, hasil-hasil produksi ini harus dicarikan pasar di luar negeri. Pada titik ini juga, investasi di dalam negeri menjadi kurang menguntungkan karena pasar dalam negeri sudah jenuh. Maka, modal yang ada diekspor keluar. Modal diinvestasikan di negara-negara lain yang pasarnya masih belum jenuh. Demikianlah uraian serba singkat dari kelompok-kelompok teori God, Glory, dan Gold. Tampaknya, yang banyak dianut adalah teori imperialism jenis ketiga, yakni yang menjelaskan gejala ini dari motivasi ekonomi. Teori Marxis tentang imperialisme memang dimulai oleh Lenin, tetapi kemudian muncul teori-teori yang merupakan variasi lain dari teori yang dicetuskan Lenin. Jelas, teori Marxis semuanya tergolong pada kelompok teori di mana kepentingan ekonomi dianggap sebagai faktor utama yang menyebabkan terjadinya imperialisme. 3. Paul Baran: Sentuhan yang Mematikan dan Kretinisme Seperti dikatakan sebelumnya, Paul Baran adalah seorang pemikir Marxis yang menolak pandangan Marx tentang pembangunan di negaranegara Dunia Ketiga. Bila Marx mengatakan bahwa sentuhan negara-negara kapitalis maju kepada negara-negara pra-kapitalis yang terbelakang akan membangunkan negara-negara yang terakhir ini untuk berkembang seperti 1.46 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota  negara-negara kapitalis di Eropa, Baran berpendapat lain. Baginya, sentuhan ini akan mengakibatkan negara-negara pra-kapitalis tersebut terhambat kemajuan dan akan terus hidup dalam keterbelakangan. Pandangan atau teori Baran ini dituangkannya dalam bukunya yang terkenal, The Political Economy of Growth, sebuah studi tentang dampak kolonialisme di India yang diterbitkan pada tahun 1957. Dengan pendapatnya ini, berbeda dengan Marx, Baran menyatakan bahwa perkembangan kapitalisme di negara-negara pinggiran (meminjam istilah Prebisch) berbeda dengan perkembangan kapitalisme di negara-negara pusat. Di negara-negara pinggiran, sistem kapitalis seperti terkena penyakit kretinisme. Orang yang dihinggapi penyakit tetap kerdil dan tidak bisa besar. Mengapa negara-negara yang menjadi korban imperialism tidak bisa mengembangkan dirinya, berbeda dengan kapitalisme yang menggejala di negara-negara pusat dulu? Menurut Baran kapitalisme di negara-negara pusat bisa berkembang karena adanya tiga prasyarat: a. meningkatnya produksi diikuti dengan tercabutnya masyarakat petani dari pedesaan; b. meningkatnya produksi komoditi dan terjadinya pembagian kerja mengakibatkan sebagian orang menjadi buruh yang menjual tenaga kerjanya sehingga sulit menjadi kaya, dan sebagian lagi menjadi majikan yang bisa mengumpulkan harta; c. mengumpulnya harta di tangan para pedagang dan tuan tanah. Faktor ketiga itulah yang membuat kapitalisme dimungkinkan di Eropa. Surplus yang ada di tangan para pedagang dan tuan tanah kemudian diinvestasikan ke bidang industri. Sementara yang terjadi di negara-negara pinggiran justru sebaliknya. Munculnya kekuatan ekonomi asing dalam bentuk modal kuat dari dunia Barat ke negara-negara Dunia ketiga membuat surplus. Surplus tersebut, diambil oleh kaum pendatang. Jadi, bukan akumulasi modal, melainkan penyusutan modal. Bagaimana proses penyusutan modal di negara-negara Dunia Ketiga ini terjadi? Baran menjelaskan dengan melihat sifat kelas dari pemerintah yang berkuasa di negara-negara Dunia Ketiga. Di negara-negara ini, terdapat macam-macam kelas di masyarakatnya. Pertama, adanya kelas tuan tanah yang kaya di pedesaan. Tuan tanah ini juga merupakan produsen dari hasil-  IPEM4542/MODUL 1 1.47 hasil pertanian yang kemudian diekspor. Kedua, terdapat kelas pedagang. Mula-mula, kegiatan mereka terbatas di dalam negeri saja. Dengan masuknya kekuatan asing, mereka kemudian berhubungan dengan orang-orang asing ini. Ketiga, adanya kaum industrialis yang memproduksikan komoditikomoditi industri. Keempat, orang asing dengan modalnya yang kuat merupakan komponen yang baru dalam dunia perekonomian negara ini. Orang asing ini datang terutama untuk mencari bahan mentah yang murah untuk dibawa pulang, mencari buruh murah untuk bekerja di pabrik-pabrik yang mereka dirikan, dan (kalau negara induknya sudah merupakan negara industri maju) menjual barang-barang industri mereka. Masuknya modal asing ini menimbulkan guncangan-guncangan baru terhadap kemapanan yang sudah ada. Demikianlah, beberapa pandangan dari teori Dependensi. C. TEORI SISTEM DUNIA: IMMANUEL WELLERSTEIN Munculnya Wellerstein dengan Teori Sistem Dunianya juga merupakan reaksi terhadap Teori Ketergantungan. Seperti juga teori Bill Warren dan Teori Artikulasi, reaksi ini muncul karena Teori Ketergantungan dianggap tidak bisa menjelaskan gejala pembangunan di Dunia Ketiga. Yang bisa dijelaskan hanyalah gejala terjadinya keterbelakangan. Teori Sistem Dunia Wellerstein sebenarnya sangat sederhana. Dia beranggapan bahwa dulu dunia dikuasai oleh sistem-sistem kecil atau sistem mini dalam bentuk kerajaan atau pemerintahan lainnya. Pada waktu itu belum ada sistem dunia. Masing-masing sistem mini tidak saling berhubungan. Dunia terdiri dari banyak sistem mini yang saling terpisah. Kemudian terjadi penggabungan-penggabungan, baik melalui penaklukan secara militer maupun secara sukarela. Sebuah kerajaan besar kemudian muncul. Meskipun tidak sampai menguasai seluruh dunia, tetapi karena besarnya yang luar biasa dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan yang ada sebelumnya, kerajaan ini disebut dengan kerajaan dunia, atau world empire. Kerajaan dunia ini mengendalikan kawasannya melalui sistem politik yang dipusatkan. Meskipun kerajaan dunia ini sangat besar, kawasannya terbatas sampai sejauh mana kerajaan ini bisa menguasai secara politis daerahnya. Penguasaan juga tidak dalam bentuk pengendalian yang ketat, tetapi cukup dengan sistem upeti sebagai tanda takluk. Semakin jauh dari pusat kekuasaan, semakin bebas daerah tersebut. 1.48 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota  Perkembangan teknologi perhubungan dan perkembangan di bidang lain kemudian memunculkan sistem perekonomian dunia yang menyatu. Berbeda dengan kerajaan besar dunia yang menguasai kawasannya melalui kekuatan politik, sistem perekonomian dunia menghubungkan kawasan-kawasan yang ada di dunia ini melalui pertukaran di pasar. Sejumlah kerajaan besar muncul dan menghilang, sementara sistem perekonomian dunia yang berkembang secara mantap sejak Abad ke-16 sudah menguasai seluruh dunia pada saat ini. Dengan kata lain, sistem perekonomian dunia adalah satu-satunya sistem dunia yang ada. Sistem dunia inilah yang sekarang ada sebagai kekuatan yang menggerakkan negara-negara di dunia. Kata Brewer, Sebuah sistem “dunia” tidaklah harus berarti bahwa dia menguasai seluruh dunia; sistem ini dirumuskan sebagai sebuah “unit dengan satu pembagian kerja dengan macam-macam sistem budaya”. Sebuah sistem dunia dengan demikian merupakan sebuah sistem dunia tanpa satu kekuasaan pusat. Sistem dunia yang ada sekarang adalah kapitalisme global. Wallerstein kemudian membagi tiga kelompok Negara: pusat, setengah pinggiran, dan pinggiran. Konsep ini jelas diambil dari teori ketergantungan. Wallerstein hanya menambah kelompok setengah pinggiran. Perbedaan inti dari ketiga kelompok ini adalah kekuatan ekonomi dan politik dari masing-masing kelompok. Jelas, yang paling kuat adalah negaranegara pusat. Kelompok negara-negara kuat, yakni negara-negara pusat, mengambil keuntungan yang paling banyak karena kelompok ini bisa memanipulasikan sistem dunia sampai batas-batas tertentu. Selanjutnya, negara tengah pinggiran mengambil keuntungan dari negara-negara pinggiran yang merupakan pihak yang paling dieksploitir. Dinamika dari ketiga kelompok negara ini ditentukan oleh sistem dunia. Bagi Wallerstein, “semua sistem sosial harus dilihat sebagai sebuah keseluruhan; negara kebangsaan, dalam sebuah dunia yang modern, bukan lagi sebuah sistem yang tertutup dan karena itu tidak bisa dianalisis seakanakan mereka berdiri sendiri.’’ Selanjutnya, menurut Wallerstein, negara-negara bisa “naik atau turun kelas,” misalnya dari negara pusat menjadi negara setengah pinggiran dan kemudian menjadi negara pinggiran, dan sebaliknya. Naik dan turun kelasnya negara-negara ini ditentukan oleh dinamika sistem dunia. Pada suatu saat,  IPEM4542/MODUL 1 1.49 Inggris, Belanda, dan Prancis adalah negara-negara pusat yang berperan dominan dalam sistem dunia. Akan tetapi kemudian, Amerika Serikat muncul menjadi negara terkuat setelah Negara-negara Eropa hancur dalam Perang Dunia II. Akan tetapi, pada saat ini muncul Jepang sebagai negara yang menantang kekuasaan hegemonik Amerika Serikat. Bangun dan jatuhnya kekuatan negara-negara ini oleh Wellerstein dijelaskan melalui sebuah analisis sejarah dari dinamika sistem dunia, yang dituangkan dalam dua bukunya (semuanya akan ada empat buku, menurut Wallerstein) yang terbit pada tahun 1974 dan 1980. Di samping itu, teori Wallerstein dapat dipakai untuk menjelaskan naiknya negara-negara industri baru (Korea Selatan, Taiwn, Hong Kong, dan Singapura) dari posisinya pinggiran. Naiknya upah kerja di negara-negara pusat membuat negara-negara ini memberikan kesempatan pada beberapa negara yang sudah siap (dalam arti kesiapan teknologi, kestabilan politik, disiplin kerja, dan sebagainya) untuk mengambil alih produksi barang-barang industri yang lebih sederhana. Industri dengan teknologi canggih yang memberi keuntungan besar seperti komputer, tetap ada di tengah negara seperti Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura ini naik kelas. Wallerstein kemudian merumuskan tiga strategi bagi terjadinya proses kenaikan kelas ini. 1. Kenaikan kelas terjadi dengan merebut kesempatan yang datang. Karena dinamika yang ada pada sistem perekonomian dunia, pada suatu kali harga komoditi primer menjadi murah sekali, dan barang-barang industri mahal. Akibatnya, negara-negara pinggiran tidak lagi bisa mengimpor barang-barang industri. Dalam keadaan seperti ini, negara yang sudah terdesak mengambil tindakan yang berani untuk mulai melakukan industrialisasi substitusi impor sendiri. Meskipun tindakan ini hanya membuat negara ini beralih dari satu jenis ketergantungan ke jenis ketergantungan yang lain, tetapi dalam kriteria ekonomi, ada kemungkinan negara ini naik kelas dari negara pinggiran menjadi negara tengah pinggiran. 2. Kenaikan kelas terjadi juga melalui undangan. Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan industri raksasa di negara-negara pusat perlu melakukan ekspansi keluar. Maka lahirlah perusahaan-perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ini membutuhkan mitra usaha di negara-negara berkembang karena macam-macam alasan. (Lihat Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota  1.50 3. analisis Peter Evan tentang lahirnya pembangunan dalam ketergantungan, yang sudah diuraikan sesudahnya.) Akibat dari perkembangan ini, muncullah industri-industri di negara-negara pinggiran, yang diundang oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk bekerja sama. Proses ini jelas dapat meningkatkan posisi negara pinggiran ini menjadi setengah pinggiran. Kenaikan kelas yang ketiga terjadi karena negara tersebut menjalankan kebijakan untuk memandirikan negaranya. Wallerstein menunjuk Tanzania sebagai contoh. Negara itu melaksanakan konsep ujamaa untuk melepaskan dirinya dari eksploitasi negara-negara yang lebih maju. Kalau berhasil, tindakan melepaskan diri ini bisa membuat negara tersebut naik kelas menjadi negara setengah pinggiran. Akan tetapi, semua ini tergantung pada kondisi sistem dunia yang ada, apakah pada saat negara tersebut mencoba memandirikan dirinya, peluang dari sistem dunia memang ada. Kalau tidak, tentu saja usaha ini bisa gagal. LAT IH A N Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi kegiatan belajar 2, kerjakanlah latihan berikut! 1) Teori pembangunan manakah yang paling tepat bisa diterapkan dalam pembangunan di negara kita? 2) Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar. Jelaskan masing-masing! Petunjuk Jawaban Latihan Untuk dapat menjawab secara tepat pertanyaan-pertanyaan dalam latihan ini, pelajari dengan cermat materi dalam kegiatan belajar I. Apabila Anda masih belum merasa paham, maka diskusikan dengan teman-teman Anda.  IPEM4542/MODUL 1 1.51 R A NG KU M AN Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar: 1) modernisasi dan 2) ketergantungan (Lewwellen 1995, Larrin 1994, Kiely 1995 dalam Tikson, 2005). Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (under-development) ketergantungan (dependent development) dan sistem dunia (world system theory) sesuai dengan klasifikasi Larrain (1994). Teori ketergantungan membantah tesis Marx yang menyatakan bahwa kapitalisme akan menjadi cara produksi tunggal, dan menciptakan proses maupun struktur masyarakat yang sama di semua negara yang ada di dunia ini. Seperti yang diuraikan mula-mula oleh Prebisch, kemudian oleh Baran, kapitalisme yang berkembang di negara-negara yang menjadi korban imperialism, tidak sama dengan perkembangan kapitalisme dari negara-negara imperialisme yang menyentuhnya. Munculnya Wellerstein dengan teori sistem dunianya juga merupakan reaksi terhadap teori ketergantungan. Seperti juga teori Bill Warren dan teori artikulasi, reaksi ini muncul karena teori ketergantungan dianggap tidak bisa menjelaskan gejala pembangunan di dunia ketiga. Yang bisa dijelaskan hanyalah gejala terjadinya keterbelakangan. TES F OR M AT IF 2 Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 1) Apa Asumsi dasar dari teori modernisasi? A Berangkat dari dua kutub dikotomis, antara masyarakat modern dan masyarakat tradisional. B Negara maju memberikan modal dan menularkan nilai-nilai modern pada negara berkembang. C Negara maju menawarkan resep pembangunan pada negara berkembang yang bersifat konsep matang. D A, B, C benar. 1.52 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota  2) Human capital theory, David McCleland menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan. Mengapa demikian? A Semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin tinggi keterampilan dan pengetahuan. B Pendidikan merupakan alat untuk menguasai. C Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin besar gajinya. D Orang berpendidikan merupakan para calon buruh. 3) Teori Weber tentang peran agama dalam pembentukan kapitalisme (spirit of capitalisme) berisi.... A nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (agama) dapat diarahkan kepada sikap yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi B orang beragama adalah pendukung kapitalisme C agama membuat kita memberikan makna yang positif terhadap keberadaan modernisasi D agama adalah candu 4) Urutan lima tahap pembangunan menurut Rostow adalah.... A masyarakat tradisional, lepas landas, bergerak ke kedewasaan dan jaman konsumsi massal yang tinggi, dan prakondisi untuk lepas landas B prakondisi untuk lepas landas, lepas landas, bergerak ke kedewasaan, aman konsumsi massal yang tinggi dan masyarakat tradisional C masyarakat tradisional, prakondisi untuk lepas landas, lepas landas, bergerak ke kedewasaan dan jaman konsumsi massal yang tinggi D bergerak ke kedewasaan, jaman konsumsi massal yang tinggi, prakondisi untuk lepas landas, lepas landas 5) Yang dimaksud Economic berorientasi.... A pada pertumbuhan B pada elit C pada fisik D fasilitas jalan Growth adalah pembangunan yang  IPEM4542/MODUL 1 1.53 6) Yang bukan termasuk tokoh teori modernisasi adalah.... A Harrod Domar B David McCleland C Paul Baran D Rostow 7) Yang dijelakan oleh Alex Inkeles & David H. Smith tentang manusia modern adalah.... A penekanan lingkungan material B penekanan lingkungan masyarakat C penekanan sistem politik D jawaban a, b, dan c benar 8) Apa yang menyebabkan munculnya teori Dependensi? A Teori Modernisasi terlalu banyak konsepnya. B Teori Modernisasi sulit di praktekkan. C Teori Modernisasi terlalu banyak kelemahannya. D Teori Modernisasi dianggap kuno. 9) Teori ketergantungan ini lahir dari dua induk, induk yang pertama adalah.... A Marxis B Raul Prebisch C Paul Baran D semua jawaban benar 10) Tokoh dari teori Sistem Dunia adalah.... A Raul Prebisch B Paul Baran C Weber D Immanuel Wellerstein Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2. 1.54 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota  Tingkat penguasaan = Jumlah Jawaban yang Benar Jumlah Soal Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% 80 - 89% 70 - 79% < 70% = = = =  100% baik sekali baik cukup kurang Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.  IPEM4542/MODUL 1 1.55 Kunci Jawaban Tes Formatif Tes Formatif 1 1) D. Pembangunan pada dasarnya tidak hanya persoalan fisik. Pembangunan membahas semua indikator yang menunjang segala perbaikan kualitas hidup bangsa. Oleh karena itu, dari semua pilihan jawaban yang ada, paling tepat pembangunan dapat diartikan sejalan dengan perencanaan sosial, atau disebut dengan social plan. 2) C. Pembangunan jangan hanya diartikan fisik semata. Jawaban A, B, dan D adalah beberapa pengertian yang benar tentang pembangunan, yakni upaya untuk meningkatkan taraf hidup serta merealisasikan potensi yang ada secara sistematis, sebagai proses perubahan sosial, dan pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Dan jawaban C adalah pilihan jawaban yang sangat tidak tepat. 3) D. Mengukur Pembangunan dapat dilihat dari berbagai indikator Kekayaan Rata-rata, Pemerataan, Kualitas Kehidupan, dan lingkungan. Kemiskinan bagian dari cara melihat tentang pemerataan. Sementara jawaban yang tidak tepat ada pada D, yaitu melihat pedesaan. Jawaban ini masih bias/belum jelas. 4) D. Bab XV UUD 1945 menjelaskan tentang perekonomian berdasar atas asas kekeluargaan, sumber daya alam sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh Negara dan jika masih terjadi kemiskinan maka fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara. 5) D. Salah satu tantangan pada proses pembangunan saat ini adalah pendekatan ekosistem dan otonomi daerah dalam bentuk pemberdayaan partisipatif. 6) A. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks pembangunan manusia adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Indeks ini dibuat dengan mengombinasikan tiga komponen, (1) ratarata harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMU, (3) pendapatan per kapita 1.56 7) 8) 9) 10) Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota  yang dihitung berdasarkan Purchasing Power Parity. Rata-rata harapan hidup pada saat lahir menjadi salah satu indikator kondisi kesehatan masyarakat. Jawaban yang tepat adalah A. C. Tujuan pembangunan berangkat dari nilai utama filosofis bangsa pada Pembukaan UUD 1945 alinea empat bahwa tujuan kemerdekaan adalah menciptakan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Kemiskinan adalah musuh bersama. Dampak dari kemiskinan melingkar dalam banyak hal, seperti keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, mobilitas sosial, dan menurunnya partisipasi pembangunan. Kadang kemiskinan menjebak mereka pada berbagai kekurangan yang lebih ekstrem. Untuk itu, kemiskinan adalah prioritas yang harus diselesaikan sebagai tanggung jawab negara mengemban amanat mewujudkan keadilan sosial. A. Masalah lingkungan menjadi perhatian serius dalam konsep pembangunan berkelanjutan yang berimbang. Pendekatan yang dilakukan WCED terhadap lingkungan dan pembangunan dari 6 (enam) aspek, yaitu keterkaitan, berkelanjutan, pemerataan, sekuriti dan risiko lingkungan, pendidikan dan komunikasi, serta kerja sama internasional. Laporan WCED yang dibuat oleh Komisi Brundtland (Brundtland Commission) di tahun 1987, yaitu ”Hari Depan Kita Bersama” (Our Common Future) telah mencuatkan gagasan sustainable development (pembangunan berkelanjutan). Konsep pembangunan berkelanjutan yang berimbang saat ini dituangkan dalam kesepakatan Millenium Development Goal’s A. GBHN adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk lima tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. GBHN ditetapkan dengan maksud memberikan arah penyelenggaraan negara dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, mandiri, bebas, maju, dan sejahtera untuk kurun waktu lima tahun ke depan.  IPEM4542/MODUL 1 1.57 Tes formatif 2 1) D. Asumsi dasar teori modernisasi negara dunia ketiga adalah berangkat dari dua kutub dikotomis, antara masyarakat modern dan masyarakat tradisional. Negara maju kemudian menawarkan resep pembangunan pada negara berkembang yang bersifat konsep matang, sekaligus negara maju memberikan modal dan menularkan nilai-nilai modern pada negara berkembang tersebut. 2) A. Human capital theory David McCleland menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan. Asumsi ini berangkat dari premis bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi keterampilan dan pengetahuan. Dengan semakin tinggi keterampilan dan pengetahuan maka semakin tinggi tingkat produktivitas. Dengan adanya keterampilan dan pengetahuan yang tinggi maka mendorong tingginya tingkat pendapatan. 3) A. Teori Weber tentang peran agama dalam pembentukan kapitalisme (Spirit of Capitalisme) berisikan dukungan moral agama dalam menggerakkan sistem kapitalisme dengan prepektif peluang yang positif. Agama bagi Weber menjadi suntikan moral semangat bekerja. 4) C. Lima Tahap Pembangunan menjelaskan proses pembangunan bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju. Lima tahap pembangunan: a. masyarakat tradisional; b. prakondisi untuk lepas landas; c. lepas landas; d. bergerak ke kedewasaan; e. zaman konsumsi massal yang tinggi. 1.58 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota  5) A. Yang dimaksud economic growth adalah pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. 6) C. Karena Paul Baran adalah tokoh teori ketergantungan. 7) A. Alex Inkeles & David H. Smith tentang Manusia Modern menjelaskan penekanan lingkungan material, dalam hal ini lingkungan pekerjaan sebagai salah satu cara terbaik untuk membentuk manusia modern yang bisa membangun. 8) C. Teori dependensi lahir karena teori modernisasi ternyata mempunyai banyak kelemahan sehingga timbul sebuah alternatif teori yang merupakan antitesis dari teori modernisasi. Kegagalan modernisasi membawa kemajuan bagi negara dunia ketiga telah menumbuhkan sikap kritis beberapa ilmuwan sosial untuk memberikan suatu teori pembangunan yang baru, yang tentu saja mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan teori yang telah ada. 9) B. Teori ketergantungan ini lahir dari dua induk. Induk yang pertama adalah seorang ahli ekonomi liberal: Raul Prebisch. Induk yang kedua adalah teori-teori Marxis tentang imperialisme dan kolonialisme, serta seorang pemikir Marxis yang merevisi pandangan Marxis tentang cara produksi Asia, yakni Paul Baran. Kedua induk ini adalah para pemikir pendahulu dari Teori Ketergantungan. 10) D. Karena tokoh yang lain adalah tokoh dari teori modernisasi.  IPEM4542/MODUL 1 1.59 Glosarium Derivasi : asal mula; penyimpangan penggunaan, atau konstruksi yang berbeda. Empirik : berdasarkan pengalaman nyata (terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan), berdasarkan pada penelitian ilmiah. Fisik : jasmani; badan, sesuatu yang tampak oleh pancaindra, materiil. Indeks : daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetakan (biasanya pada bagian akhir buku) tersusun menurut abjad yang memberikan informasi mengenai halaman tempat kata atau istilah itu ditemukan; atau daftar harga sekarang dibandingkan dengan harga sebelumnya menurut persentase. Publik : orang banyak (umum), khalayak. Perspektif : sudut pandang. Sekularisme : paham atau pandangan yang berpendirian bahwa moralitas, sistem politik, dan sistem sosial budaya tidak perlu didasarkan pada ajaran agama. Terminologi : peristilahan, ilmu mengenai batasan atau definisi istilah. Transendental : menonjolkan hal-hal yang bersifat kerohanian; sukar dipahami; gaib; abstrak. 1.60 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota  Daftar Pustaka Alatas, S.H. 1988. Mitos Pribumi Malas: Citra Orang Jawa, Melayu Dan Filipina Dalam Kapitalisme Kolonial. Jakarta: LP3ES. Alisjahbana, Sutan Takdir. 1988. Kebudayaan Sebagai Perjuangan. Jakarta: PT. Dian Rakyat. Budiman, Arief. 1996. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Budiman, Arif Frank dan Andre Gunder. 1984. Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi. terj. Jakarta: Pustaka Pulsar. Boelaars, Y. 1984. Kepribadian Indonesia Modern, Suatu Penelitian Antropologi Budaya. Jakarta: PT. Gramedia. Budhisantoso, S. 1989. Petani dan Pembangunan, dalam Berita Antropologi, Tahun xiii, No.46, April-Juni 1989. Jurusan Antropologi FISIP UI. Garna, Yudistira K. ed. 1993. Tradisi Transformasi Modernisasi dan Tantangan Masa Depan di Nusantara. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Garna, Yudistira K.1999. Teori Sosial dan Pembangunan Indonesia: Suatu Kajian Melalui Diskusi. Bandung: Primaco Academika. Harjanto, N. Teguh Budi. 1998. Memajukan Demokrasi Mencegah Disintegrasi sebuah Wacana Pembangunan Politik. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hardjasoemantri, Koesnadi. 1992. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.  IPEM4542/MODUL 1 1.61 Kartasasmita, Ginandjar. 1996. Tantangan dan Agenda Pembangunan. Makalah Disampaikan Pada Temu Kader Cendekiawan Golkar Bandung, 30 Oktober 1996 Koentjaraningrat. 1984. Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan. Jakarta: PT. Gramedia. Moeis, Drs. Syarif. 2009. Pembangunan Masyarakat Indonesia Menurut Pendekatan Teori Modernisasi dan Teori Dependensi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. Myron, Weiner (ed). 1994. Modernisasi Dinamika Pertumbuhan. terj. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Oszaer, R. T.T. Pembangunan Hutan Berbasis Ekosistem dan Masyarakat. Ritzer, George. 1992. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta: Rajawali Pers. Rogers, Everett M.-Schumaker, Floyd F. 1987. Memasyarakatkan Ide-Ide Baru. terj. Surabaya: Usaha Nasional. Stalker, Peter. Oktober 2008. Millenium Development Goal’s. Jakarta: Setneg. RI. So, Alvin Y dan Suwarsono. 1991. Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia, Teori-Teori Modernisasi, Dependensi, dan Sistem Dunia; Jakarta: LP3ES. S, Soedjito. 1991. Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Industri. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya. Susanto, Astrid S. 1995. Sosiologi Pembangunan. Bandung: PT. Bina Cipta. Saifullah. 2006. Paradigma Pembangunan Lingkungan Hidup di Indonesia. Makalah Perkuliahan UIN Malang. Malang: UIN Malang. 1.62 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota  Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. Pembangunan, Dilema, dan Tantangan. Jakarta: Pustaka Pelajar. Van den Bos, K., Vermunt, R. & Wilke, A.M. 1997b. Procedural and Distributive Justice: What is Fair Depends More on What Comes First Than on What Comes. Next. Journal of Personality and Social Psychology. Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho Dwijowijoto. 2006. Manajemen Indonesia Membangun, Sebuah Pengantar dan Panduan. Jakarta: Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia. .