MEREK
1. Pengertian Merek
Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angkaangka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya
pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yang
diproduksi dan dimiliki oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya. Merek
yang kuat ditandai dengan dikenalnya suatu merek dalam masyarakat, asosiasi merek
yang tinggi pada suatu produk, persepsi positif dari pasar dan kesetiaan konsumen
terhadap merek yang tinggi. Dengan adanya merek yang membuat produk yang satu
beda dengan yang lian diharapkan akan memudahkan konsumen dalam menentukan
produk yang akan dikonsumsinya berdasarkan berbagai pertimbangan serta
menimbulkan kesetiaan terhadap suatu merek (brand loyalty). Kesetiaan konsumen
terhadap suatu merek atau brand yaitu dari pengenalan, pilihan dan kepatuhan pada
suatu merek.
2. Fungsi Merek
Fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu
produk (baik itu barang maupun jasa) yang dimiliki oleh perusahaan lain yang serupa
atau mirip yang dimiliki oleh pesaingnya atau sebagai tanda pengenal untuk
membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara
bersama-sama atau badan hukum dengan produksi seseorang atau beberapa orang
atau badan hukum lain. Merek juga berfungsi sebagai alat promosi, sehingga
memproduksi hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya dan Merek juga
dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam memelihara dan
meningkatkan kualitas produk yang mereka miliki guna menjamin bahwa merek
produk yang mereka miliki memiliki reputasi yang baik.
3. Jenis-jenis Merek
•
Merek Dagang
Merek
dagang
adalah
merek
yang
digunakan
pada
barang
yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau
badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
•
Merek jasa
Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk
membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
•
Merek kolektif
Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa
dengan karakteristik yang sama, yang diperdagangngkan oleh seseorang atau
beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan
dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya.
•
Merek sertifikasi
Merek sertifikasi adalah Merek yang digunakan untuk membedakan barang
dan jasa yang mengikuti serangkaian standar-standar dan telah disahkan oleh
otoritas yang memberikan sertifikat.
•
Merek terkenal
Merek terkenal adalah merek yang sudah dikenal dalam periode yang cukup
lama dan dianggap terkenal oleh pemegang otoritas yang berkompeten dari
sebuah negara yang dimintakan perlindungan untuk merek tersebut.
4. Unsur-Unsur Merek
o Merek mempunyai unsur-unsur
o Memiliki daya pembeda
o Bukan milik umum
o Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.
5. Subyek Merek
•
Seorang atau beberapa orang secara bersama-sama (kolektif)
•
Sebuah badan hukum atau beberapa badan hukum secara bersama-sama
(kolektif)
6. Jangka Waktu
Jangka waktu perlindungan hukum merek diberikan selama 10 tahun sejak
tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
Permohonan perpanjangan diajukan secara tertulis kepada Dirjen HKI dalam jangka
waktu 12 bulan sebelum berakhirnya perlindungan hukum bagi merek (tahun ke-9).
7. Strategi pemberian merek
Berbagai strategi pemberian merek dapat dilakukan dalam upaya mendukung
pembentukan citra merek. Strategi yang dimaksudkan diantaranya terdapat enam
pilihan sebagai alternatif pemberian merek. Pertama, strategi tanpa identitas yang
dilakukan dengan cara mengandalkan para grosir maupun pengecernya untuk
mendorong konsumen. Kedua, Strategi merek sendiri,yaitu, dengan cara mengadakan
perjanjian penempatan merek pada produk-produk yang dibuat. Strategi merek bisnis
menjadi alternatif ketiga yang dilaksanakan dengan cara membangun identitas merek
menggunakan nama bisnis sebagai identifikasi seluruh produk yang ditawarkan.
Keempat, strategi lini produk yang menempatkan nama produk pada suatu lini produk
berkaitan. Kelima, strategi merek khusus,yaitu, memperhatikan produk tertentu yang
diproduksi dan atau produk yang sering dibeli konsumen. Terakhir adalah strategi
kombinasi yang tidak lain integrasi dari kelima strategi telah dikemukakan atau
dengan kata lain menggunakan lebih dari satu strategi merek. Keberadaan merek yang
telah
mapan
berguna
untuk
memperkenalkan
produk-produk
baru
lewat
menghubungkannya dengan merek yang sudah ada. Sebuah merek yang dikenal oleh
konsumen dapat digunakan untuk mengidentifikasi produk-produk lain di dalam
portfolio bisnis. Ini berarti dari nama merek tampak mudahnya konsumen mengenali
produk. Merek yang sudah mapan dapat dikenakan terhadapnya perluasan maupun
lisensi. Dengan demikian pemilihan strategi pemberian merek pun mesti
mempertimbangkan perluasannya kemudian.
8. Undang-Undang merek
•
UU NO.21 TAHUN 1961
•
UU NO.19 TAHUN 1992
•
UU NO.14 TAHUN 1997
•
UU NO.15 TAHUN 2001
Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek mempunyai isi pokok :
Bab I
: Ketentuan Umum
(pasal 1)
Bab II
: Lingkup Merek
(pasal 2, 3, 4, 5, dan 6)
Bab III
: Permohonan Pendaftaran Merek
(pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17)
Bab IV
: Pendaftaran Merek
(pasal 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, dan 39)
Bab V
: Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar
(pasal 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, dan 49)
Bab VI
: Merek Kolektif
(pasal 50, 51, 52, 53, 54, dan 55)
Bab VII
: Indikasi-Geografis dan Indikasi-Asal
(pasal 56, 57, 58, 59, dan 60)
Bab VIII
: Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek
(pasal 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, dan 72)
Bab IX
: Administrasi Merek
(pasal 73 dan 74)
Bab X
: Biaya
(pasal 75)
Bab XI
: Penyelesaian Sengketa
(pasal 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, dan 84)
Bab XII
: Penetapan Sementara Pengadilan
(pasal 85, 86, 87, dan 88)
Bab XIII
: Penyidikan
(pasal 89)
Bab XIV
: Ketentuan Pidana
(pasal 90, 91, 92, 93, 94, dan 95)
Bab XV
: Ketentuan Peralihan
(pasal 96, 97, 98, dan 99)
Bab XVI
: Ketentuan Penutup
(pasal 100 dan 101)
9. Nilai Ekonomi Merek
o Merek berguna bagi:
Konsumen: memudahkan konsumen dalam mencari barang (sesuai
dengan selera, mutu/kualitas, harga yang diinginkan)
Produsen: barang lebih mudah untuk dikenali, apabila kualitas barang
baik maka harga dapat lebih mahal sehingga produsen diuntungkan,
mendapatkan fee dari licensee
Negara/bangsa: perdagangan berkembang, investasi, untuk barang
berkualitas baik dapat menaikkan prestige, ekspor meningkat
10. Prosedur pendaftaran merek
Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan Undang-Undang Merek
No. 15 Tahun 2001 :
•
Permohonan pendaftaran Merek diajukan dengan cara mengisi formulir yang
telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat).
•
Pemohon wajib melampirkan:
1. surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang ditanda tangani oleh
pemohon (bukan kuasanya), yang menyatakan bahwa merek yang
dimohonkan adalah miliknya;
2. surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui
kuasa;
3. salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang
dilegalisasi oleh notaris, apabila pemohon badan hukum;
4. 24 (dua puluh empat) lembar etiket merek (4 lembar dilekatkan pada
formulir) yang dicetak diatas kertas;
5. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
6. bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, apabila
permohonan dilakukan dengan hak prioritas; dan
7. bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus
lima puluh ribu rupiah).
11. Perlindungan Merek
Perlindungan merek dapat diperoleh melalui pendaftaran, atau di beberapa negara
juga melalui pemanfaatan merek tersebut. Bahkan jika sebuah merek dapat dilindungi
melalui pemanfaatannya maka sangat disarankan untuk mendaftarkan merek dengan
menagajukan permohonan pada kantor HaKI setempat (beberapa kantor HaKI
memiliki formulir pendaftaran secara online). Pendaftaran merek akan memberikan
perlindungan yang lebih kuat, khususnya jika bertentangan dengan merek yang
identik atau yang mirip. Pelayanan yang diberikan oleh konsultan HaKI akan sangat
bermanfaat (dan kadang-kadang merupakan suatu hal yang diwajibkan) untuk
mendaftarkan sebuah merek. Kesalapahaman sebagian besar masyarakat adalah
bahwa mereka meyakini bahwa nama dagang dan merek dagang yang mereka miliki;
dalam daftar perdagangan, juga secara otomatis dilindungi sebagai sebuah merek.
Kesalahpahaman ini merupakan kesalah pahaman yang umum. Hal penting dan yang
perlu dimengerti adalah perbedaan antara nama dagang dan merek dagang. Nama
dagang adalah nama lengkap usaha yang dimiliki, seperti: “Blackmark International
Ltd”, yang dalam hal tersebut mencirikan perusahaan yang bersangkutan.
Namatersebut sering diakhiri dengan Ltd, Inc, atau singkatan-singkatan yang serupa
yang menunjukkan sifat hukum dari perusahaan tersebut. Namun demikian, sebuah
‘merek’ merupakan tanda yang membedakan produk-produk yang dimiliki oleh suatu
perusahaan. Sebuah perusahaan dapat mempunyai bermacam-macam merek.
Misalnya Blackmark International Ltd dapat menjual salah satu dari produk mereka
dengan menggunakan merek BLACKMARK tetapi yang lainnya digunakan merek
REDMARK. Sebuah perusahaan juga dapat menggunakan merek dagang khusus
untuk mencirikan produk-produk yang mereka miliki untuk sejumlah produk khusus
atau satu jenis produk yang spesifik. Sebagian perusahaan dapat juga menggunakan
nama dagang mereka atau bagian dari nama dagang tersebut sebagai sebuah merek
dagang. Maka dalam kasus tersebut mereka harus mendaftarkannya sebagai sebuah
merek.
12. Penolakan Pendaftaran Merek
Ketika memilih sebuah merek, akan sangat membantu jika telah mengetahui
’kategori tanda’ mana yang tidak bisa didaftarkan sebagai merek. Permohonan untuk
pendaftaran merek biasanya ditolak dengan alasan-alasan mendasar sebagai berikut:
1. Kata-kata/Hal-hal umum. Contohnya, jika sebuah perusahaan berkeinginan
untuk mendaftarkan merek KURSI untuk sebuah kursi, maka merek tersebut
akan ditolak karena “kursi” adalah istilah yang sudah umum untuk produk
tersebut.
2. Hal-hal yang bersifat menerangkan/kata keterangan. Kata-kata yang biasa
digunakan dalam perdagangan untuk menerangkan sifat suatu produk .
Misalnya, merek SWEET atau MANIS, bisa saja ditolak untuk pemasaran
coklat karena bersifat deskriptif. Dalam kenyataannya tidak adil jika
memberikan eksklusivitas kepada salasatu produsen coklat saja atas kata
“manis” untuk memasarkan produk-produknya. Begitu juga halnya dengan
istilah-istilah
kualitatif
seperti
CEPAT,
TERBAIK,
KLASIK
atau
INOVATIF; dapat juga ditolak kecuali kata-kata tersebut merupakan bagian
dari merek yang berbeda. Dalam kasuskasusseperti itu, perlu dicantumkan
dalam maklumat, pemberitahuan yang menjelaskan bahwa tidak ada
eksklusivitas atas bagian khusus untuk merek.
3. Merek-merek yang membingungkan Ini adalah merek-merek yang dapat
membigungkan atau menyesatkan konsumen terutama berkaitan dengan sifat,
kualitas atau asal daerah/geografis dari produk tersebut. Antara lain misalnya
produk margarin yang menggunakan merek, yang dicirikan dengan SAPI,
juga akan ditolak, karena dianggap dapat menyesatkan konsumen; yang
kemungkinan konsumen mengkaitkan merek tersebut dengan produk-produk
dari susu sapi(seperti: mentega)
4. Merek-merek yang dianggap bertentangan dengan kebiasaan masyarakat atau
moral. Kata-kata dan ilustrasi-ilustrasi yang dianggap melanggar normanorma moral dan agama yang berlaku di tengah masyarakat, juga tidak dapat
didaftarkan sebagai merek.
5. Bendera, armorial bearings, lambanglambang resmi, lambang-lambang negara
dan organisasi internasional yang telah disampaikan kepada biro internasional
WIPO yang biasanya tidak dimasukkan dalam pendaftaran.
Permohonan yang ditolak pada umumnya karena alasan pertentangan dengan
hak merek yang sudah terdaftar sebelumnya. Memiliki 2 merek yang identik (atau
sangat mirip) untuk jenis produk yang sama dapat mengakibatkan kebingungan
konsumen. Beberapa Kantor HaKI melakukan pemeriksaan terhadap pertentangan
yang terjadi di antara merek-merek yang ada, termasuk merek-merek terkenal
yang tidak terdaftar, sebagai bagian yang sudah biasa dalam proses pendaftaran
merek, sedangkan sebagian besar kantor HaKI lain, hanya akan melakukan jika
sebuah merek dipertanyakan oleh pihak ketiga setelah publikasi merek tersebut.
Dalam kasus yang lain jika sebuah merek dianggap identik atau mirip dengan
produk sejenis dan mirip yang sudah ada maka pendaftaran merek tersebut akan
ditolak. Oleh karena akan lebih baik dan bijaksana menghindari penggunaan
merek yang beresiko dianggap membingungkan jika disandingkan dengan merek
yang sudah ada.
13. Tahap-tahap penaftaran Merek
•
Pemohon
Sebagai langkah pertama, pemohon harus mengirimkan atau menyerahkan
formulir pendaftaran merek yang isinya sudah dilengkapi, yang mencakup
keterangan kontak perusahaan yang dimiliki, ilustrasi gambar merek yang dimiliki
(bentuk yang spesifik harus dberikan), deskripsi dari produk barang dan jasa
dan/atau kelas usaha yang ingin didaftarkan mereknya, dan kemudian membayar
sejumlah biaya tertentu. Perlu diperhatikan bahwa beberapa kantor HaKI (seperti
Amerika dan Kanada) mewajibkan adanya bukti penggunaan dan atau pernyataan
bahwa perusahaan yang anda miliki bermaksud untuk menggunakan merek
tersebut. Kantor HaKI yang bersangkutan akan memberikan informasi yang jelas
mengenai proses pendaftaran merek.
•
Kantor HaKI
Langkah-langkah yang ditempuh oleh Kantor HaKI dalam melaksanakan
pendaftaran merek berbeda antar satu negara dengan negara lainnya tetapi secara
umum mengikuti pola yang sama:
Pemeriksaan formal : Kantor HaKI memeriksa dokumen permohonan guna
memastikan bahwa permohonan tersebut sudah sesuai dengan persyaratan
administrasi dan formalitas (misalnya apakah biaya pendaftaran telah dibayarkan
dan formulir pendaftaran telah diisi dengan tepat).
Pemeriksaan Substantif: Di beberapa negara Kantor HaKI juga melakukan
pemeriksaan permohonan untuk memperjelas apakah permohonan tersebut sudah
memenuhi persyaratan substantif (misalnya., apakah permohonan tersebut
termasuk ke dalam kategori)
Publikasi dan Oposisi : Di sebagian besar negara, merek yang didaftarkan akan
dipublikasikan dalam sebuah jurnal, dengan rentang waktu yang diberikan untuk
pihak ketiga guna melakukan “keberatan” (oposisi/penolakan) atas pendaftaran
tersebut. Sedangkan di sebagian negara lainnya merek hanya dipublikasikan
apabila merek tersebut sudah didaftarkan yang diikuti oleh rentang waktu untuk
melakukan petisi guna membatalkan pendaftaran.
Pendaftaran : Apabila telah diputuskan bahwa tidak ada alasan untuk penolakan,
maka merek tersebut dapat didaftar, dan sertifikat pendaftaran akan dikeluarkan
dengan masa berlaku selama 10 tahun.
Perpanjangan : Sebuah merek dapat diperpanjang terus menerus dengan cara
membayar sejumlah biaya perpanjangan yang disyaratkan, tetapi secara
keseluruhan dapat ditunda untuk jenis barang dan jasa tertentu jika merek tersebut
tidak digunakan untuk jangka waktu tertentu seperti yang diatur dalam UU Merek
dinegara yang bersangkutan.-tahap Pendaftaran Merek
14. Lisensi
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain
untuk menggunakan merek tersebut dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Lisensi
harus dilakukan dengan perjanjian pemberian hak, bukan pengalihan hak untuk
menjamin kepastian hukum. Lisensi merek bisa atas seluruh atau sebagian jenis
barang dan/atau jasa. Namun, merek kolektif tidak dapat dilisensikan. Perjanjian
lisensi harus menegaskan bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut
untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa tertentu dan dalam jangka waktu
yang tidak melebihi jangka waktu perlindungan merek terdaftar serta disertai syaratsyarat tertentu. Perjanjian lisensi dapat pula mengatur pemberian lisensi lebih lanjut
dari penerima lisensi kepada pihak ketiga. Perjanjian lisensi wajib dimohonkan
pencatatannya dalam Daftar Umum Merek di Dirjen HKI yang kemudian diumumkan
dalam Berita Resmi Merek. Merek dagang dapat dilisensikan kepada perusahaan lain.
Dalam kasus seperti itu, pemilik merek tetap memiliki hak milik atas merek tersebut
dan hanya memberikan persetujuan penggunaan merek kepada satu atau lebih
individu atau perusahaan lainnya. Hal ini biasanya dilakukan atas dasar adanya
pembayaran royalties dan penggunaan tersebut harus dilakukan atas izin pemilik
merek tersebut, dan diperjelas dalam sebuah persetujuan lisensi yang bersifat resmi.
Pemberi lisensi tetap melakukan pengawasan pada kondisi tertentu terhadap
penerima lisensi guna terjaminan kualitas produk tetap terjaga, sesuai dengan
persetujuan awal yang dibuat. Dalam prakteknya, lisensi merek lebih sering diberikan
dalam persetujuan lisens, yang lebih luas., misalnya persetujuan waralaba atau
persetujuanpersetujuan yang mencakup pelisensian HaKI lainnya seperti paten,
‘know-how’ dan beberpa jenis bantuan teknis untuk produksi produk tertentu.
15. Tarif Merek
Tarif merek sebagai berikut:
No
Jenis Penerimaan
Satuan
Tarif
Negara Bukan Pajak
1
Biaya permintaan pendaftaran merek dan permintaan perpanjangan
perlindungan merek terdaftar :
a.
Permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa :
1).
1 (satu) kelas barang dan per
atau jasa
2).
permintaan
2 (dua) kelas barang dan per
atau jasa
3).
3 (tiga) kelas barang dan per
Permintaan
pendaftaran per
d.
Rp250.000
permintaan
Permintaan pendaftaran merek per
kolektif
Rp1.500.000
permintaan
indikasi geografis
c.
Rp950.000
permintaan
atau jasa
b.
Rp450.000
Rp600.000
permintaan
Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek :
1).
UKM
per
Rp750.000
permintaan
2).
Non UKM
per
Rp1.500.000
permintaan
e.
Permintaan
perpanjangan per
Rp750.000
perlindungan merek kolektif
2
permintaan
Biaya pencatatan dalam daftar umum merek:
a.
Pencatatan perubahan nama per
Rp150.000
dan atau alamat pemilik merek permintaan
b.
Pencatatan pengalihan hak / per
penggabungan
Rp375.000
perusahaan permintaan
(merger) atas merek terdaftar
c.
Pencatatan perjanjian lisensi
per
Rp375.000
permintaan
d.
Pencatatan
penghapusan per
pendaftaran merek
e.
Pencatatan
Rp150.000
permintaan
perubahan per
Rp225.000
peraturan penggunaan merek permintaan
kolektif
f.
Pencatatan
pengalihan
hak per
atas merek kolektif terdaftar
g.
Pencatatan
3
permintaan
penghapusan per
pendaftaran merek kolektif
Rp450.000
Rp225.000
permintaan
Biaya permintaan petikan resmi dan permintaan keterangan tertulis
mengenai merek :
a.
Permintaan
petikan
resmi per
pendaftaran merek
b.
permintaan
Permintaan keterangan tertulis per
mengenai daftar umum merek
c.
persamaan
pertanyaan permintaan
pada
pokoknya
Rp125.000
permintaan
Permintaan keterangan tertulis per
mengenai
Rp75.000
Rp125.000
suatu merek dengan merek
yang sudah terdaftar
4.
Biaya permintaan banding merek
per
Rp1.000.000
permintaan
5.
Biaya permintaan banding indikasi per
geografis
6.
7.
Rp50.000
permintaan
Permintaan salinan bukti prioritas per
permohonan merek
Rp100.000
permintaan
Biaya permintaan petikan resmi per
pendaftaran indikasi geografis
8.
permintaan
Biaya pengajuan keberatan atas per
permintaan pendaftaran merek
Rp1.000.000
Rp50.000
permintaan
Sumber : UU No. 15 th 2001, PP No. 19 th 2007 dan Ditjen HKI
16. Penegakan Hukum Merek
Beban penegakan hukum terhadap sebuah merek terutama merupakan tanggung
jawab pemilik merek. Semuanya bergantung kepada perusahaan pemilik merek untuk
mengidentifikasikan berbagai pelanggaran dan untuk memutuskan langkahlangkah
apa yang harus diambil untk melakukan penegakan hukum di bidang merek. Hal lain
yang juga berperan dalam hal ini adalah meminta saran dari ahli, jika sudah diyakini
bahwa merek yang dimiliki sudah dilanggar oleh pihak lain. Konsultan HaKI
merupakan pihak yang paling tepat untuk mendapatkan informasi mengenai
pilihanpilihan yang ada di negara tempat merek berasal, dan berkemungkinan juga di
negara-negara tetangga guna mengambil langkah awal terhadap pelanggaran yang
sudah terjadi dan konsultan ini juga dapat memberikan saran mengenai bagaimana
caranya melindungi hak merek yang dimiliki. Jika menghadapi pelanggaran terhadap
merek yang dimiliki, langkah pertama yang diambil adalah mengirim surat (yang
bisanya dikenal dengan ‘surat pemberitahuan untuk menghentikan pelanggaran‘/
cease and desist letter) terhadap pihak yang dituduh telah melanggar, yang bertujuan
untuk
menginformasikan
kepada
pihak
yang
melanggar
tersebut
tentang
persengkataan yang mungkin muncul dikemudian hari jika tindakan pelanggaran
tersebut terus dilakukan. Dalam menulis surat pemberitahuan tersebut, bantuaan dari
konsultan HaKI akan sangat membantu. Jika pelanggaran tersebut dianggap sebagai
tindakan yang benar-benar sudah terencana dan anda mengetahui lokasi kegiatan
pelanggaran tersebut, maka tindakan dapat dilakukan sewaktuwaktu ke lokasi
tersebut, tentu saja dengan bantuan konsultan HaKI, perintah penelusuran dan
penyitaan (biasanya dari pihak kepolisian dan pengadilan yang berwenang) untuk
melaksanakan pemberbagusan tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya kepada pihak
yang melanggar. Pihak pengadilan dapat memaksa pihak yang melanggar untuk
memberitahukan mengenai identitas orang-orang yang terlibat dalam produksi dan
distribusi barang dan jasa yang dilanggar dan jaringa-jaringan distribusi yang mereka
miliki.
Langkah yang efektif untuk menghentikan pelanggaran, adalah pihak pengadilan
dapat memerintahkan, berdasarkan permintaan, untuk menghancurkan barang dan
produk yang merupakan hasil pelanggaran atau dibuang keluar dari jaringan
perdagangan tanpa adanya kompensasi apapun. Guna mencegah masuknya barangbarang hasil pelanggaran merek melalui perbatasan antar negara, langkahlangkah pada pencegahan dapat dimanfaatkan oleh para pemilik merek di berbagai
negara melalui kewenangan otoritas bea dan cukai. Sebagai pemilik merek, sebuah
perusahaan dapat meminta bantuan pihak bea dan cukai yang terdapat di perbatasan,
yaitu, sebelum barang-barang yang dilanggar didistribusikan di negara bersangkutan.
Bantuan dari pihak bea dan cukai mungkin memerlukan biaya yang harus
dikeluarkan, untuk melakukan hal tersebut hubungi pihak bea cukai yang berwenang.
Pada kondisi tertentu, cara yang efektif untuk menghadapi pelanggaran adalah
melalui arbitrase atau mediasi. Secara umum Arbitrase memiliki manfaat yaitu sifat
yang tidak terlalu formal, prosedur yang lebih singkat dan murah dibandingkan
dengan proses di pengadilan, dan arbitrase lebih mudah pelaksanaannya secara
internasional. Manfaat dari mediasi adalah pihak-pihak yang terlibat dapat terus
melakukan pengawasan terhadap proses penyelesaian sengketa. Dengan cara begitu,
dapat membantu untuk menjaga hubungan bisnis yang baik dengan perusahaan lain
yang mungkin saja perusahaan anda akan bekerja sama pada suatu saat di masa yang
akan datang dengan perusahaan tersebut. Untuk informasi selanjutnya mengenai
Arbitrase dan mediasi, lihat website Pusat Arbitrase dan Mediasi.