Academia.edu no longer supports Internet Explorer.
To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.
tri anita sari, 2019
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bahwa Rusia menerapkan pembatasan sementara produk ikan yang diekspor dari Indonesia ke Rusia berkaitan dengan kebijakan Serikat Pabean pada 1 Juli 2013. Pembatasan yang diterapkan didasarkan pada hasil inspeksi bersama yang dilakukan oleh Customs Union dan Rosselkhoznadzor Russia ke beberapa perusahaan ikan di Indonesia yang menemukan bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan dan standar Customs Union dan Rosselkhoznadzor. Dari hasil inspeksi ditemukan beberapa masalah pada proses produksi ikan dan kurangnya sertifikasi dan dokumen. Akhirnya, setelah lebih dari satu tahun upaya keras negosiasi dilakukan dengan otoritas Rusia, pembatasan dapat dirilis pada 17 September 2014. Hal terpenting bagi Serikat Pabean dan Rosselkhoznadzor adalah bahwa bagi perusahaan perikanan Indonesia untuk melakukan beberapa perbaikan dan memenuhi persyaratan dan standar ekspor yang disepakati oleh kedua pihak, seperti kontrol dan dokumen yang sehat dan aman. Data dikumpulkan dari banyak sumber seperti buku, jurnal, dan situs web yang dapat mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif merkantilisme untuk menggambarkan motivasi Rusia tentang pembatasan sementara produk ikan yang diekspor dari Indonesia. Kata Kunci : Ekspor Impor Ikan Antara Rusia Dan Indonesia.
Dasar filosofis penerapan sanksi pidana penyelundupan tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk " kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi perekonomian negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak ". Oleh karena itu, terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan perlu dikenakan sanksi pidana yang bersifat alternatif agar Undang-Undang Kepabeanan dilaksanakan dan ditaati untuk meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Dalam Pasal 29 UndangUndang Tarif yang pernah berlaku dinyatakan kendatipun sudah dalam tingkatan penyidikan dan penuntutan Menteri Keuangan masih dapat meminta penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap kasus penyelundupan sepanjang tersangka/ terdakwa melakukan kewajiban hukumnya, yaitu melunasi bea-bea yang seharusnya dibayarkan oleh tersangka atau terdakwa kepada negara. Hal seperti ini tidak diformulasikan dalam Undang-undang Perubahan Kepabeanan yang berlaku. Penyelundupan berasal dari kata selundup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1989, kata selundup diartikan menyelunduk, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Dalam kamus Webster's Ninth New Collegiate Dictionary kata Smuggle diartikan " to import or exsport secretly contrary to the law and especially without paying duties import or exsport something in violation of the customs law ". (mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan atau tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean). Dalam kamus bahasa Belanda-Indonesia, smokkel diartikan penyelundupan. Pasal 7 Ordonansi Bea (OB) mencantumkan kata penyelundupan dengan " Pegawai-pegawai berwenang jika menyangka seorang melakukan pelanggaran, hak di luar maupun di tempat kedudukannya, memeriksa segala alat-alat pengangkutan, barang-barang yang dimuat di atasnya atau di dalamnya dan barang-barang yang sedang diangkut, memerintahkan kapal-kapal berlabuh di sungai-sungai dan di tasik-tasik, memerintahkan berhenti alat-alat pengangkutan lain atau orang-orang yang sedang mengangkut, memerintahkan membongkar sesuatu alat pengangkutan atas biaya yang bersalah dan mempergunakan segala usaha paksa yang berfaedah untuk melakukan pemeriksaan untuk mencegah penyelundupan. Meneliti perundang-undangan, Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 memuat arti penyelundupan sebagai berikut: Penyelundupan ialah delik yang berhubungan dengan pegeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor), atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).
Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Ekspor dibagi menjadi ekspor langsung dan tidak langsung. Indonesia memiliki sekitar 50 komoditi ekspor nonmigas. Diantaranya kain, sepatu, pupuk, karet, dsb. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Indonesia menurut BPS mengimpor barang dari sekitar 50 negara dengan masing-masing 50 komoditi nonmigas, diantaranya gandum, pesawat mekanik, kapas, obat kimia dsb.
A. J. Quiroga Puertas & A. Jiménez Higueras coord., En busca del tiempo y del espacio. Ucronías y Utopías desde la Antigüedad hasta la Actualidad, Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2024, 35-54., 2024
Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 2018
The Scientific Temper
Journal of Substance Use, 2021
Research in Science Education, 2019
BMC Research Notes, 2008
The Lancet, 1996
European Journal of Pediatric Surgery, 2010