ISLAM DAN DEMOKRASI
Oleh: Muhammad Abduh
Pendahuluan
Demokrasi merupakan salah satu isu global yang terus berkembang hingga saat
ini1, dan setidaknya dalam wacana pemikiran Islam terdapat tiga grand pemikiran;
menolak, menerima dan mengakomodasi. Namun, wacana yang demikian di dalam
realitas-empirik menunjukkan suatu yang berbeda. Bagi mereka yang dianggap
menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan keseharian cenderung tidak merespon isu-isu
tersebut dengan bijaksana.2 Sementara, di sisi lain terdapat suatu fenomena sebaliknya.
Perkembangan ini kemudian menjadikan wacana demokrasi semakin variatif
dan dalam makalah ini hanya akan difokuskan pada wacana perkembangan pemikiran
demokrasi di dunia barat dan implikasinya terhadap islam dengan memetakan beberapa
tokoh Islam dalam menyikapi demokrasi beserta argumentasi yang dibangun oleh
masing-masing tokoh tersebut.
Berbagai Pengertian dan Variant Teori-Teori: Islam dan Demokrasi
Jika dilihat dari basis empiriknya, Islam dan demokrasi, menurut Mahasin
(1993: 30) merupakan dua sisi yang berbeda. Islam berasal dari wahyu, sementara
demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Dengan demikian Islam
Guru Sejarah Kebudayaan Islam MAN Sakatiga dan Mahasiswa pada Program Studi
Peradaban Islam Konsentrasi Pemikiran Pendidikan Islam Program Doktoral Pascasarjana IAIN Raden
Fatah Palembang.
1
Isu-isu penting yang berkembang di era modern di antaranya globalisasi, demokrasi dan civil
society. Ketiga hal tersebut dalam beberapa hal memaksa umat Islam dan dunia Islam untuk
meresponnya. Oleh karena itu, kajian-kajian tentang hal ini mulai banyak ditemukan, terutama oleh
penulis kontemporer yang berupaya mengakomodasinya dalam wacana keislaman.
2
Pengalaman-pengalaman negara-negara Islam tidak sama dalam meresponnya. Saudi Arabia
merupakan kerajaan Islam yang menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan kenegaraannya. Namun,
banyak yang menilai negara tersebut tidak demokratis. Di negara-negara lain, isu yang demikian telah
menempatkannya sebagai isu penting. Sebuah negara atau person lebih aman ketika tidak dijustifikasi
sebagai negara atau seorang yang demokratis dan tidak otoriter daripada tidak Islami. Demikian juga
terhadap hal-hal yang melingkupi dari pengalaman negara muslim dalam demokrasi. Minimnya kajian
terhadap demokrasi yang berkembang di negara Islam membuat kajian ini tidak populer di negara-negara
Islam.
memiliki dialeketikanya sendiri. Namun begitu menurut Mahasin, tidak ada halangan
bagi Islam untuk berdampingan dengan demokrasi.
Islam3 adalah agama4. Sebagai agama, Islam diyakini dan dipahami merupakan
seperangkat ketentuan dan aturan (aqidah wa al-syari‟ah) yang bersumber dari Allah
Swt. Agama, dalam keseluruhan aspek ajarannya, dimaksudkan untuk menjadi panduan
bagi manusia. Karena agama menjadi panduan bagi kehidupan manusia, berarti agama
juga harus menjadi basis bagi semua atau keseluruhan perilaku manusia, yang antara
lain meliputi perilaku politik, ekonomi, sosial dan seterusnya.
Sebagai kumpulan ajaran Allah Swt, Islam terkodifikasikan dalam al-Qur‘an.
Al-Qur‘an inilah yang kemudian menjadi rujukan perilaku manusia. Tetapi, karena
ajaran-ajaran dalam al-Qur‘an memerlukan penjelasan, maka keberadaan Nabi
Muhammad Saw., adalah berperan sebagai orang yang menjelaskan al-Qur‘an
(mubayyin al-Qur‟an). Nabi Muhammad lah yang kemudian memberikan penjelaskan
secara operasional terhadap ajaran-ajaran yang terdapat di dalam al-Qur‘an. Karena itu
kemudian, keduanya
--al-Qur‘an dan Sunnah--
menjadi rujukan bagi perilaku umat
Islam.
Memperhatikan Islam sebagai kumpulan ajaran yang berasal dari Allah Swt.,
dan kemudian dilembagakan melalui Nabi Muhammad Saw., dapat dikatakan bahwa
yang bisa disebut memiliki kemutlakan untuk mengatur manusia di sini adalah Allah.
Dalam pandangan ini Allahlah yang memiliki kedaulatan atas manusia. Allah lah
(al-Khaliq) yang menentukan segala ketentuan dan aturan untuk sekalian ciptaannya
3
Dari segi etimologis, Islam memiliki sejumlah derivasi (kata turunan), antara lain: aslama
(menyerahkan diri, taat, tunduk, dan patuh sepenuhnya), salimah (selamat, sejahtera, sentosa, bersih dan
bebas dari cacat/cela), salam (damai, aman dan tenteram), sullam (tangga; alat bantu untuk naik ke atas).
4
Agama berdasarkan asal kata, yakni al-Din, religi (religere, religare) dan agama. Al-Din
(semit) berarti undang-undang atau hukum. Kemudian mengandung arti manguasai, menundukkan,
patuh, utang, balasan dan kebiasaan. Adapun dari kata religi (latin) atau relegere berarti mengumpulkan
dan membaca. Sedangkan religare berarti mengikat. Adapun agama berasal dari bahasa Sangsekerta
( a=tidak, dan gam=pergi), mengandung arti tidak pergi, tetap di tempat atau diwarisi turun menurun.
(al-Makhluq), termasuk di dalamnya adalah manusia. Dengan demikian manusia harus
tunduk dan patuh kepada semua ketentuan dan aturan Allah ini.
Dalam pada itu ketentuan dan aturan yang bersumber dari Allah dipandang
memiliki nilai kemutlakan (ultimate). Dengan demikian penilaian atas sesuatu yang
dilakukan oleh Islam terhadap perilaku manusia secara pasti dan mutlak telah
ditentukan apakah itu termasuk dalam kategori benar atau salah. Ketentuan hukum yang
demikian adalah mutlak adanya dan tidak bisa dirubah dan akan berlaku sepanjang
kehidupan manusia.
Di pihak lain dikenal adanya faham tentang ―demokrasi‖5. Demokrasi bukan
merupakan hal yang baru bagi masyarakat Eropa dan Amerika. Mereka sudah lama
mengenalnya. Nenek moyang mereka sudah dengan sadar mengaplikasikan konsep baru
dalam pemerintahan. Setidaknya dapat dijumpai di masyakarat Athena, kota kecil di
Yunani. Peristiwa tersebut terjadi di masa kepemimpinan Pericles.6 Namun, patut
disayangkan kesempatan hanya diberikan kepada kaum Adam (laki-laki) an sich. Kaum
wanita, budak dan orang-orang asing dikecualikan. Demokrasi yang berjalan di Athena
ini berjalan sampai 200 tahun (The World of Encyclopaedia, 1983: 106-107). Dari
sejarah panjang inilah kemudian demokrasi berkembang dan sekarang menjadi suatu
yang universal dan diadopsi oleh berbagai negara di dunia ini.
Perkembangan demokrasi sejalan dengan perkembangan umat manusia dan
telah melahirkan berbagai macam tokoh dan pemikir yang handal. Pemikiran dan
aplikasi teoritis dalam kancah pemerintahan sudah lama terbukti dan teruji secara baik
5
Istilah demokrasi pertama kali muncul dari Yunani sekitar 2,5 ribu tahun silam, di salah satu
kota Yunani, Athena muncul bentuk pemerintahan politik baru. Namun, bukan berarti substansi
demokrasi tidak dapat ditemukan sebelumnya. Franz Magnis-Suseno (1996: 129-130) melihat jauh
sebelum munculnya Yunani yakni 4 ribu tahun silam di mana munculnya Abraham (Ibrahim) di
masyakarat Israel telah menemukan akar-akar demokrasi ini.
6
Athena adalah kota yang mampu merealisasikan demokrasi secara langsung dalam sebuah
majelis dan di dalamnya hanya terdiri dari 5000 sampai 6000 orang yang memungkinkan dalam jumlah
tersebut berkumpul dalam satu ruangan. Namun, bentuk demokrasi langsung tersebut tidak lagi banyak
dianut oleh negara-negara maju dikarenakan jumlah penduduk yang lebih banyak dan lebih nyaman
menggunakan perwakilan dalam mengurusi suatu tatanan kenegaraan.
dan mengesankan (Effendi, 1996: 86). Walaupun demikian, dalam kapasitas tertentu
simbol tersebut perlu dipertanyakan eksistensi dan aplikasinya dalam kehidupan
masyarakat dunia dalam skala makro maupun mikro.
Pengalaman-pengalaman yang beraneka ragam dan tidak berdimensi satu
membuat makna, ciri dan tinjauan-tinjauan yang berhubungan dengan demokrasi
menjadi suatu yang beragam. Kenyataan ini juga didukung oleh fenomena sosial dari
ilmu politik yang memayungi kajian demokrasi dan yang berhubungan dengannya. Oleh
karena itu, setiap negara dan kawasan memilki banyak ragam dalam merespon
demokrasi dalam kancah perpolitikan mereka. Ada negara yang sudah mampu dan
mapan dalam menerapkannya dan ada juga yang masih belajar dengan tertatih-tatih
tanpa membuahkan hasil yang memadai dan memberikan perubahan yang cukup berarti.
Pemahaman tentang demokrasi dapat dilakukan secara utuh jika dapat
dilakukan kajian yang mendalam tentang substansi dari demokrasi dan hal-hal lain yang
mendukungnya. Pengalaman dan aplikasi berbagai negara dapat dijadikan sebagai
variant model yang muncul mengiringi paket demokrasi, yang dapat disebut sebagai
upaya kreatif masing-masing negara dalam merespon isu demokrasi. Upaya kreatif
tersebut tidak dianggap sebagai sebuah reduksi dalam memahami dan mencerna isu
penting tersebut. Namun, aplikasi demokrasi akan dapat bermakna bagi negara-negara
lain jika disesuaikan dengan kondisi sosial-politik dan sosial-budaya masyarakat
setempat. Tentu, ada beberapa hal yang sesuai dengan kondisi tertentu dari negara dan
tidak cocok bagi negara lain.
Demokrasi tersusun dari dua kata ―demos‖ berarti ―people‖dan ―kratos‖ berarti
rule or authority‖ (bahasa Greek, Yunani); yang berarti pemerintahan oleh rakyat (rule
or authority by the people) di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan
secara langsung maupun melalui perwakilan di bawah sistem pemilihan yang bebas.
Istilah tersebut menurut Abraham Lincoln sebagaimana dikutip oleh Efendi (1996: 86)
didefenisikan sebagai goverment of the people, by the people, for the people atau
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dari pengertian sederhana
tersebut jelas bahwa demokrasi menginginkan pemerintahan diselenggarakan secara
terbuka dan rakyat diberi kesempatan dalam memerintah.
Demokrasi dan kebebasan sering digunakan secara timbal balik. Namun
keduanya tidak sama atau berbeda. Demokrasi merupakan seperangkat gagasan dan
prinsip tentang kebebasan dan juga seperangkat praktek dan prosedur tertentu melalui
sejarah panjangnya yang berliku-liku. Oleh karena itu, demokrasi sering diartikan
sebagai sebuah pelembagaan kebebasan.
Banyak pemikir yang brusaha memberikan pemaparan mengenai ciri-ciri dari
demokrasi.
Robert
A.
Dahl
sebagaimana
dikutip
oleh
Efendi
(1996:
89)
mengungkapkan bahwa sebuah rezim dianggap demokratis jika memilki tiga ciri, (1)
menyelenggarakan pemilihan yang terbuka dan bebas, (2) mengembangkan pola politik
yang kompetitif dan (3) memberi perlindungan kebebasan masyarakat. Sedangkan,
W. Ross Yates sebagaimana dikutip oleh Karim ( 1988: 6) mengungkapkan enam ciri.
Ciri demokrasi adalah toleransi terhadap yang lain, perasaan fairplay, optimisme
terhadap hakekat manusia, persamaan kesempatan, orang yang terdidik, jaminan hidup,
kebebasan dan milik. Telah terjadi perubahan dalam pemikiran tentang hal ini.
Berbagai pandangan baru yang bersinggungan dengan teori-teori Marxis
sebagaimana dikutip oleh Karim (1988: 6) yang berupaya memberikan porsi lebih
terhadap kebebasan manusia juga bermunculan. Hal ini misalnya ditunjukkan oleh new
left dan new right. Mereka ini berpandangan bahwa demokrasi haruslah memiliki ciriciri penciptaan suasana yang terbaik agar setiap orang dapat berkembang sesuai bakat
dan keahliannya masing-masing. Di samping itu, manusia juga diberi hak-hak
perlindungan dan penggunaan sewenang-wenang otoritas politik dan kekuasaan.
Demikian juga, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, mereka memberikan catatan
tambahan tentang ciri demokrasi yaitu haruslah mampu memberikan keterlibatan yang
sama di antara warga negara dalam bidang politik dan ekonomi yang dapat
mensejahterakan mereka.
Ternyata dari dua ciri-ciri demokrasi yang disebut di atas dapat dikatakan
bahwa demokrasi mengalami berbagai bentuk dan tujuan yang dikaitkan dengan
perbedaan mereka dalam memahami (subyektif) dan dengan obyek yang berbeda pula.
Untuk membuktikan kesimpulan tersebut, dapat diungkap di sini bahwa terdapat
pemikiran yang menitikberatkan pada eksisstensi lembaga eksekutif. Ted Robert Gurr. 7
Demikian juga terhadap pemikiran Mitchell dan Simmons yang mengarahkan pada
pilihan publik8 dan John Rawl yang mengutamakan aspek hukum. 9
Berbagai dimensi dan cara pandang terhadap demokrasi di atas juga
berimplikasi terhadap banyak ragamnya demokrasi yang ada. Demokrasi perwakilan
adalah salah satu bentuk demokrasi yang populer dan sering diterapkan demokrasi
negara-negara maju. Walaupun demikian, demokrasi perwakilan bukan satu-satunya
bentuk demokrasi. Dalam istilah demokrasi setidaknya mengenal banyak ragam
demokrasi antara lain demokrasi protektif, pembangunan, keseimbangan dan partisiparis
(Karim 1988). Demokrasi sisi lain, Sklar sebagaimana dikutip oleh Karim (1988: 7)
menunjuk lima bentuk demokrasi, yaitu demokrasi liberal, terpimpin, sosial,
partsisipasi, dan consociational.
Dari uraian demokrasi atas dapat dikatakan bahwa demokrasi dapat berjalan
dengan baik jika prasyarat tertentu dipenuhi. Demokrasi kalangan para pakar telah
terjadi immak bahwa demokrasi hanya kondusif demokrasi negara maju dan demokrasi
7
Pemikiran tersebut menghasilkan ciri-ciri demokrasi sebagai berikut: persaingan partisispasi
politik, persaingan rekrutmen politik, keterbukaan rekurtmen eksebutif dan keberadaan hambatan dari
ketua-ketua eksekutif.
8
Bagi kedua pemikir tersebut hakekat politik haruslah memilki empat kelompok pembuat
keputusan, yaitu pemilih, pejabat yang dipilih/politisi, birokrat dan kelompok-kelompok kepentingan.
9
Rawl menekankan terhadap hak-hak sipil dan politik yang sama, hak-hak sosio-ekonomi yang
minimum dan keterpercayaan.
lingkungan negara kapitalis saja (Kuntowijoyo, 1997:
91). Sedangkan demokrasi
negara yang berkembang atau terbelakang cenderung pelaksanaan demokrasi tidak
berjalan baik dan bahkan tidak berjalan sama sekali. Salah satu faktornya adalah
kebutuhan biologis masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, mereka
tidak banyak memikirkan hal-hal lain yang mendasar dan luas bagi kelangsungan
kehidupan mereka dalam kancah perpolitikan. Mereka hanya cukup untuk mendapatkan
sesuap nasi guna mendapati kelangsungan hidup mereka dan yang terpenting perut tidak
kosong.
Substansi demokrasi yang berkembang dalam berbagai teori dan telaahan
pemikir dapat disimpulkan dalam tiga agenda dasar yaitu: hak politik yang berkaitan
erat dengan hubungan negara dengan masyarakat, hak sipil (demokrasi sosial dan
demokrasi ekonomi) yang berhubungan dengan hubungan elite dengan massa, dan hak
aktualisasi diri (demokrasi budaya dan demokrasi agama) yang berhubungan dengan
warga negara dengan negara dan warga negara dengan sesamanya.
Dari uraian tentang demokrasi di atas, jelas bahwa demokrasi memilki pilarpilar utama yang merupakan soko gurunya. Di antara pilar-pilar demokrasi adalah
kedaulatan rakyat, pemilihan yang bebas dan jujur, dan kekuasaan mayoritas dan hakhak minoritas. Oleh karena itu, demokrasi sering diidentikkan dengan seperangkat
prosedur tertentu dalam menjadikan bentuk pemerintahan yang berada dalam kekuasaan
rakyat.
al-Aqqad (t.th.: 29-31) mengungkapkan asas-asas demokrasi yang berkembang
di dalam Islam. Dasar penetapan asas-asas tersebut adalah berpijak pada sumber ajaran
Islam (al-Qur‘an dan hadis) dan praktek kenegaraan yang berkembang di masa Nabi
Muhammad Saw. dan khulafa„ al-Rasyidin. Secara lengkap asas-asas demokrasi adalah:
tanggung jawab individu, persamaan manusia dan hak-haknya, musyawarah, dan
solidaritas sosial.
Dari beberapa penjelasan tentang demokrasi di atas yang bersumber dari
beberapa pemikir muslim dan Barat, tempat di mana lahirnya tradisi demokrasi, maka
pemahaman
tentang demokrasi
menjadi
suatu yang beragama
sesuai
dengan
konteksnya. Oleh karena itu, tidak dapat disamakan isu-isu demokrasi yang berjalan di
negara-negara
Barat
dengan
menunjukkan lain, acapkali
negara-negara
demokrasi
Timur
(Islam).
Namun,
realitas
dipaksakan oleh negara maju dengan
serangkaian besar dana dan prosedur yang ketat agar demokrasi dilaksanakan sesuai
keinginan mereka, padahal locus dan tempos-nya berbeda. Ada yang menerima,
menolak dan ada yang memberi apresiasi dengan sewajarnya. Penjelasan terhadap
masalah ini dapat dilihat dalam perkembangan pemikiran demokrasi di dunia barat dan
implikasinya terhadap Islam dengan memetakan beberapa tokoh Islam dalam menyikapi
demokrasi beserta argumentasi yang dibangun oleh masing-masing tokoh tersebut
dalam pembahasan berikut ini.
Demokrasi Dalam Pandangan Barat
Berbicara demokrasi dalam pandangan barat tidak bisa dilepaskan dari konteks
historis, karena konsep demokrasi sendiri memang berasal dari barat yang kemudian
berkembang menjadi beberapa fase, yaitu:
Pertama, Fase Klasik. Pada fase ini ditandai dengan munculnya pemikiranpemikiran filosofis dan praksis politik dan ketatanegaraan sekitar abad ke 5 SM yang
menjadi kebutuhan dari negara-negara kota (city states) di Yunani, khususnya Athena.
Munculnya pemikiran yang mengedepankan demokrasi (democratia, dari demos dan
kratos) disebabkan gagalnya sistem politik yang dikusai para Tyrants atau autocrats
untuk memberikan jaminan keberlangsungan terhadap Polis dan perlindungan terhadap
warganya. Filsuf-filsuf seperti Thucydides (460-499 SM), Socrates (469-399 SM), Plato
(427-347SM), Aristoteles (384-322 SM) merupakan beberapa tokoh terkemuka yang
mengajukan pemikiran-pemikiran mengenai bagaimana sebuah Polis seharusnya
dikelola sebagai ganti dari model kekuasaan para autocrats dan tyrants.
Dari buah pikiran merekalah prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi, yaitu
persamaan (egalitarianism) dan kebebasan (liberty) individu diperkenalkan dan
dianggap sebagai dasar sistem politik yang lebih baik ketimbang yang sudah ada waktu
itu. Tentu saja para filsuf Yunani tersebut memiliki pandangan berbeda terhadap
kekuatan dan kelemahan sistem demokrasi itu sendiri. Plato, misalnya, dapat dikatakan
sebagai pengritik sistem demokrasi yang paling keras karena dianggap dapat
mendegenerasi dan mendegradasi kualitas sebuah Polis dan warganya. Kendati Plato
mendukung gagasan kebebasan individu tetapi ia lebih mendukung sebuah sistem
politik dimana kekuasaan mengatur Polis diserahkan kepada kelompok elite yang
memiliki kualitas moral, pengetahuan, dan kekuatan fisik yang terbaik atau yang
dikenal dengan nama “the philosopher Kings”. Sebaliknya, Aristoteles memandang
justru sistem demokrasi yang akan memberikan kemungkinan Polis berkembang dan
bertahan karena para warganya yang bebas dan egaliter dapat terlibat langsung dalam
pembuatan keputusan publik, dan secara bergiliran mereka memegang kekuasaan yang
harus dipertanggungjawabkan kepada warga.
Demokrasi klasik di Athena, baik dari dimensi pemikiran dan praksis, jelas
bukan sebuah demokrasi yang memenuhi kriteria sebagai demokrasi substantif, karena
pengertian warga (citizens) yang “egaliter” dan ―bebas‖ pada kenyataannya sangat
terbatas. Mereka ini adalah kaum pria yang berusia di atas 20 tahun, bukan budak, dan
bukan kaum pendatang (imigran). Demikian pula demokrasi langsung di Athena
dimungkinkan karena wilayah dan penduduk yang kecil (60000-80000 orang). Warga
yang benar-benar memiliki hak dan berpartisipasi dalm Polis kurang dari sepertiganya
dan selebihnya adalah para budak, kaum perempuan dan anak-anak, serta pendatang
atau orang asing! Demikian pula, para warga dapat sepenuhnya berkiprah dalam proses
politik karena mereka tidak tergantung secara ekonomi, yang dijalankan sepenuhnya
oleh para budak, kaum perempuan, dan imigran.
Kedua, Pada fase Pencerahan (Abad 15 sampai awal 18M). Yang mengemuka
pada fase ini adalah gagasan alternatif terhadap sistem Monarki Absolut yang
dijalankan oleh para raja Eropa dengan legitimasi Gereja. Tokoh-tokoh pemikir era ini
antara lain adalah Niccolo Machiavelli (1469-1527), Thomas Hobbes (1588-1679), John
Locke (1632-1704), dan Montesquieu (1689-1755). Era ini ditandai dengan munculnya
pemikiran Republikanisme (Machiavelli) dan liberalisme awal (Locke) serta konsep
negara yang berdaulat dan terpisah dari kekuasan eklesiastikal (Hobbes). Lebih jauh,
gagasan awal tentang sistem pemisahan kekuasaan (Montesquieu) diperkenalkan
sebagai alternative dari model absolutis.
Pemikiran awal dalam sistem demokrasi modern ini merupakan buah dari
Pencerahan dan Revolusi Industri yang mendobrak dominasi Gereja sebagai pemberi
legitimasi sistem Monarki Absolut dan mengantarkan pada dua revolusi besar yang
membuka jalan bagi terbentuknya sistem demokrasi modern, yaitu Revolusi Amerika
(1776) dan Revolusi Perancis (1789). Revolusi Amerika melahirkan sebuah sistem
demokrasi liberal dan federalisme (James Madison) sebagai bentuk negara, sedangkan
Revolusi
Perancis
mengakhiri
Monarki
Absolut dan meletakkan dasar
bagi
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia secara universal.
Ketiga, Fase Modern (awal abad 18-akhir abad 20). Pada fase modern ini dapat
disaksikan dengan bermunculannya berbagai pemikiran tentang demokrasi berkaitan
dengan teori-teori tentang negara, masalah kelas dan konflik kelas, nasionalisme,
ideologi, hubungan antara negara dan masyarakat dan sebagainya. Disamping itu,
terjadi perkembangan dalam sistem politik dan bermunculannya negara-negara baru
sebagai akibat Perang Dunia I dan II serta pertikaian ideologi khusunya antara
kapitalisme dan komunisme.
Pemikir-pemikir demokrasi modern yang paling berpengaruh termasuk JJ
Rousseau (1712-1778), John S Mill (1806-1873), Alexis de Tocqueville (1805-1859),
Karl Marx (1818-1883), Friedrich Engels (1820-1895), Max Weber (1864-1920), dan J.
Schumpeter (1883-1946). Rousseau membuat konsepsi tentang kontrak sosial antara
rakyat dan penguasa dengan mana legitimasi pihak yang kedua akan diberikan, dan
dapat dicabut sewaktu-waktu apabila ia dianggap melakukan penyelewengan. Gagasan
dan praktik pembangkangan sipil (civil disobedience) sebagai suatu perlawanan yang
sah
kepada
penguasa
sangat
dipengaruhi
oleh
pemikiran
Rousseau.
Mill
mengembangkan konsepsi tentang kebebasan (liberty) yang menjadi landasan utama
demokrasi liberal dan sistem demokrasi perwakilan modern (Parliamentary system) di
mana Mill menekankan pentingnya menjaga hak-hak individu dari intervensi
negara/pemerintah. Gagasan pemerintahan yang kecil dan terbatas merupakan inti
pemikiran Mill yang kemudian berkembang di Amerika dan Eropa Barat. De
Toqcueville juga memberikan kritik terhadap kecenderungan negara untuk intervensi
dalam kehidupan sosial dan individu sehingga diperlukan kekuatan kontra yaitu
masyarakat sipil yang mandiri.
Marx dan Engels merupakan pelopor pemikir radikal dan gerakan sosialiskomunis yang menghendaki hilangnya negara dan munculnya demokrasi langsung.
Negara dianggap sebagai ―panitia eksekutif kaum burjuis‖ dan alat yang dibuat untuk
melakukan kontrol terhadap kaum proletar. Sejauh negara masih merupakan alat kelas
burjuis, maka keberadaannya haruslah dihapuskan (withering away of the state) dan
digantikan dengan suatu model pemerintahan langsung di bawah sebuah diktator
proletariat. Dengan mendasari analisa mereka mengikuti teori perjuangan kelas dan
materialism dialektis, Marx dan Engels menganggap sistem demokrasi perwakilan yang
diajukan oleh kaum liberal adalah alat mempertahankan kekuasaan kelas burjuis dan
karenanya bukan sebagai wahana politik yang murni (genuine) serta mampu
mengartikulasikan kepentingan kaum proletar.
Max Weber dan Schumpeter adalah dua pemikir yang menolak gagasan
demokrasi langsung ala Marx dan lebih menonjolkan sistem demokrasi perwakilan.
Mereka berdua mengemukakan demokrasi sebagai sebuah sistem kompetisi kelompok
elite dalam masyarakat, sesuai dengan roses perubahan masyarakat modern yang
semakin terpilah-pilah menurut fungsi dan peran. Dengan makin berkembangnya
birokrasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sistem pembagian kerja modern, maka
tidak mungkin lagi membuat suatu sistem pemerintahan yang betul-betul mampu secara
langsung mengakomodasi kepentingan rakyat. Demokrasi yang efektif adalah melalui
perwakilan dan dijalankan oleh mereka yang memiliki kemampuan, oleh karenanya
pada hakekatnya demokrasi modern adalah kompetisi kaum elit.
Perkembangan pemikiran demokrasi dan praksisnya pada era kontemporer
menjadi semakin kompleks, apalagi dengan bermunculannya negara-negara bangsa dan
pertarungan ideologis yang melahirkan blok Barat dan Timur, kapitalisme dan
sosialisme/komunisme. Demokrasi menjadi jargon bagi kedua belah pihak dan hampir
semua negara dan masyarakat pada abad keduapuluh, kenbdatipun variannya sangat
besar dan bahkan bertentangan satu dengan yang lain.
Demokrasi kemudian menjadi alat legitimasi para penguasa, baik totaliter
maupun otoriter di seluruh dunia. Di negara-negara Barat seperti Amerika dan Eropa,
pemahaman demokrasi semakin mengarah kepada aspek prosedural, khususnya tata
kelola
pemerintahan
(governance).
Pemikir
seperti
Robert Dahl
umpamanya
menyebutkan bahwa teori demokrasi bertujuan memahami bagaimana warganegara
melakukan control terhadap para pemimpinnya. Dengan demikian focus pemikiran dan
teori demokrasi semakin tertuju pada masalah proses-proses pemilihan umum atau
kompetisi partai-partai politik, kelompok kepentingan, dan pribadi-pribadi tertentu yan
memiliki pengaruh kekuasaan.
Dengan hancurnya blok komunis/sosialis pada penghujung abad ke duapuluh,
demokrasi seolah-olah tidak lagi memiliki pesaing dan diterima secara global.
Fukuyama bahkan menyebut era paska perang dingin sebagai Ujung Sejarah (the End of
History) di mana demokrasi (liberal), menurutnya, menjadi pemenang terakhir. Pada
kenyataannya, sistem demokrasi di dunia masih mengalami persoalan yang cukup pelik
karena komponen-komponen substantif dan prosedural terus mengalami penyesuaian
dean tantangan. Kendati ideologi besar seperti sosialisme telah pudar, namun
munculnya ideologi alternatif seperti fundamentalisme agama, etnis, ras, dsb telah
tampil sebagai pemain dan penantang baru terhadap demokrasi, khususnya demokrasi
liberal.
Kondisi saat ini di mana globalisasi telah berlangsung, maka demokrasi pun
mengalami pengembangan baik pada tataran pemikiran maupun prkasis. Munculnya
berbagai pemikiran dan gerakan advokasi juga menjadi tantangan bagi sistem politik
demokrasi liberal, seperti gerakan feminisme, kaum gay, pembela lingkungan, dan
sebagainya. Termasuk juga gerakan anti kapitalisme global yang bukan hanya
berideologi kiri, tetapi juga dari kubu liberal sendiri, semakin menuntut terjadinya
terobosan baru dalam pemikiran tentang demokrasi. Contoh yang dapat disebutkan
disini adalah upaya mencari jalan ke tiga (the Third Way) yang menggabungkan
liberalisme dan populisme di Eropa dan Amerika Serikat.
Indonesia sedang dalam proses tranformasi dari sistem otoriter menuju
demokrasi sebagaimana dicita-citakan para pendirinya dalam konstitusi. Tak terelakkan
lagi, diperlukan kemampuan dari para pekerja demokrasi untuk mencari varian
demokrasi yang compatible dengan konteks yang dihadapi. Pemahaman tentang
perkembangan pemikiran dan praksis demokrasi dari berbagai era dan wilayah dunia
akan sangat membantu dalam usaha tersebut (Rosyada, 2005: 127-130).
Demokrasi Dalam Pandangan Islam
Esposito dan Piscatori (1994: 19-21), memetakan wacana pemikiran politik
Islam terhadap demokrasi menjadi tiga aliran; aliran pemikiran Islam yang menolak
konsep demokrasi, aliran yang menyetujui prinsip-prinsipnya tetapi mengakui adanya
perbedaan, dan aliran yang menerima konsep demokrasi sepenuhnya. Pertama, bagi
kelompok yang menolak demokrasi beranggapan bahwa adalah impossible jika Islam
memiliki kesamaan dengan demokrasi. Mereka berpendapat bahwa dalam Islam tidak
ada tempat yang layak bagi demokrasi, yang karenanya Islam dan demokrasi tidak dapat
dipadukan. Beberapa ulama yang berpandangan demikian antara lain adalah, Syaikh
Fadillah Nuri, Thabathabai, dan Sayyid Qutb. Bagi Syaikh Fadillah Nuri, salah seorang
ulama Iran, satu kunci gagasan demokrasi yaitu persamaan semua warga negara adalah
impossible dalam Islam. Perbedaan luar biasa yang tidak mungkin dihindari pasti
terjadi, misalnya, antara yang beriman dan yang tidak beriman, antara kaya dan miskin,
dan antara faqih (ahli hukum Islam) dan pengikutnya (Kamil, 1999: 38-39). Selain itu,
ia juga menolak legislasi oleh manusia. Islam katanya, tidak memiliki kekurangan yang
memerlukan penyempurnaan. Dalam Islam tidak ada seorangpun yang diizinkan
mengatur hukum. Paham konstitusional sebagai bagian dari demokrasi, karenanya
bertentangan dengan Islam. dalam keyakinan Syaikh Fadillah Nuri, tampaknya manusia
hanya bertugas melaksanakan hukum-hukum Tuhan (Kamil, 1999: 48). Sayyid Qutb,
Pemikir Ikhwanul Muslimin, sangat menentang gagasan kedaulatan rakyat. Baginya, hal
itu adalah pelanggaran terhadap kekuasaan Tuhan dan merupakan suatu bentuk tirani
sebagian orang terhadap yang lainnya. Mengakui kekuasaan tuhan berarti melakukan
pertentangan secara menyeluruh terhadap seluruh kekuasaan manusia dalam seluruh
pengertian, bentuk, sistem, dan kondisi. Agresi menentang kekuasaan Tuhan di atas
bumi merupakan suatu bentuk jahiliyah (kebodohan pra Islam), sambil menekankan
bahwa sebuah negara Islam harus berlandaskan pada prinsip musyawarah, ia percaya
bahwa syari‟ah sebagai sebuah sistem hukum dan sistem moral sudah sangat lengkap,
sehingga tidak ada legislasi lain yang mengatasinya (Kamil, 1999: 48).
Kedua, Kelompok yang menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam
Islam tetapi mengakui adanya perbedaan. Kelompok ini diwakili oleh Maududi di
Pakistan dan Imam Khomeini dari Iran, serta beberapa pemikir Islam lainnya. Abu ‗Ala
Maududi misalnya berpandangan bahwa ada kemiripan wawasan antara demokrasi
dengan
(QS.
Islam,
seperti
al-Hujuraat/49:
keadilan,
(QS.
13), akuntabilitas
asy-Syuraa/42:
pemerintahan (QS.
15),
persamaan
an-Nisaa/4:
58),
musyawarah (QS. asy-Syuraa/42: 38), tujuan negara (QS. al-Hajj/22: 4), dan hak-hak
oposisi (QS. al-Ahzab/33: 70). Akan tetapi perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa
dalam sistem Barat, suatu negara demokratis menikmati kedaulatan rakyat mutlak, maka
dalam demokrasi Islam, kekhalifahan diterapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang
telah di gariskan oleh hukum-hukum Ilahi (Kamil, 1999: 49). Khomeini sebagaimana
dikutip oleh Yamani (2002: 141) mempunyai pandangan lain terhadap demokrasi,
menurutnya demokrasi Islam berbeda dengan demokrasi liberal, Khomeini meyakini
bahwa kebebasan mesti dibatasi dengan hukum, dan kebebasan yang diberikan itu harus
dilaksanakan di dalam batas-batas hukum Islam dan konstitusi, dengan sebaik-baiknya.
Konstitusi Republik Islam Iran yang didasarkan pada konsep wilayatul faqih
mencerminkan bahwa di satu sisi Iran merupakan negara Islam yang bersumber pada
hukum agama, namun di sisi lain Iran termasuk merupakan sebuah negara yang secara
prinsipil menganut sistem demokrasi.
Ketiga, kelompok yang menerima sepenuhnya konsep demokrasi memandang
bahwa sejatinya di dalam diri Islam sangat demokratis karenanya menurut mereka Islam
menerima sepenuhnya demokrasi sebagai sesuatu yang universal. Pemikir yang masuk
dalam kategori kelompok ketiga ini antara lain, Muhammad Husain Haikal dari Mesir,
Rashid al-Ghannouchi, pemikir politik asal Tunisia, serta Bani Sadr dan Mehdi
Bazargan dari Iran.
Muhammad Husein Haikal, salah seorang pemikir muslim dari Mesir,
berpendapat bahwa dalam dunia pemikiran, demokrasi pertama kali dicanangkan oleh
Islam, menurutnya, semua sistem yang tidak berdiri di atas prinsip-prinsip demokrasi
adalah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah utama yang ditetapkan dan diserukan Islam.
Karena, kaidah-kaidah yang ditetapkan demokrasi merupakan kaidah Islam dan begitu
pula dengan prinsip-prinsipnya. Islam dan demokrasi sama-sama berorientasi kepada
fitrah manusia. Haikal mendasarkan pikirannya kepada prinsip musyawarah, prinsip
persaudaraan Islam, prinsip persamaan, prinsip ijtihad (penalaran pribadi) atau
kebebasan berpikir terutama dalam masalah yang tidak ada kaitannya dengan syariah.
prinsip legislasi yang wewenangnya hanya dimiliki oleh para hakim dan tidak dimiliki
oleh khalifah atau imam, prinsip ijma‟ (kesepakatan para ahli), pengawasan terhadap
penguasa, akuntabilitas serta pengendalian nafsu bagi penguasa. Semua itu merupakan
prinsip-prinsip dari sistem politik yang dipraktekkan Nabi di Madinah (Kamil, 1999:
58-59).
Pemahaman dan Pandangan Penulis
Demokrasi yang berkembang di Barat, berangkat dari adagium: “vox populi vox
dei“ (Suara rakyat suara Tuhan) yang dikemukakan oleh William of Malmesbury di
abad ke-12. Dalam Islam sebuah pertanyaan besar: apakah kalau rakyatnya semua kafir,
atau musyrik, atau fasiq, itu juga suara Tuhan , atau bodoh-bodoh, itu suara Tuhan?
Tuhan yang mana? dan dalam hal apa saja kapasitas demokrasi itu, apakah kalau mau
shalat harus musyawarah dulu? Melaksanakan hukum Allah harus musyawarah dulu?
Tentu saja tidak! Tetapi juga wajib difahami bahwa, Islam mengatur tata kehidupan
beragama dalam bernegara, -dalam kontek Indonesia, misalnya- hal ini penting untuk
diketahui
,karena
banyak umat yang beragama
sangat eksklusif, yang tidak
proporsional, atau inklusif juga tidak pada tempatnya.
Prinsip hidup beragama dalam bernegara seperti ini telah diterapkan oleh
Rasulullah Saw., bersama para sahabatnya, ketika membangun Negara Madinah,
melalui “Watsiqah Madinah“ (Piagam Madinah) nya. Bagaimana Nabi Muhammad
Saw. membuat perjanjian bela negara dengan orang-orang Yahudi, Nashrani, Majusi,
Shabi-iin, Musyrikiin. Itulah bentuk negara pertama yang sebenarnya, dalam sejarah
ketatanegaraan, kalau kita mau jujur. Lalu, umat Islam kapan lagi, jujur dan konsisten
dengan ajaran pokoknya al-Quran dan al-Sunnah, siapa lagi yang harus diikuti dan
diteladani selain Rasul Allah dan para sahabatnya? (lihat QS. Ali Imran/3: 3, dan
QS. an-Nisa‟/ 4: 59).
Jadi menurut penulis konsep demokrasi tidak sepenuhnya bertentangan dan tidak
sepenuhnya sejalan dengan Islam.
Prinsip dan konsep demokrasi yang sejalan dengan Islam adalah keikutsertaan
rakyat dalam mengontrol, mengangkat, dan menurunkan pemerintah, serta dalam
menentukan kebijakan lewat wakilnya.
Adapun yang tidak sejalan adalah ketika suara rakyat diberikan kebebasan
secara mutlak sehingga bisa mengarah kepada sikap, tindakan, dan kebijakan yang
keluar dari rambu-rambu Ilahi. Karena itu, maka perlu dirumuskan sebuah sistem
demokrasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Yaitu di antaranya:
Pertama, demokrasi tersebut harus berasa di bawah payung agama; Kedua,
rakyat diberi kebabasan untuk menyuarakan aspirasinya; Ketiga, pengambilan
keputusan senantiasa dilakukan dengan musyawarah; Keempat, suara mayoritas tidaklah
bersifat mutlak meskipun tetap menjadi pertimbangan utama dalam musyawarah.
Contonya kasus Abu Bakar ketika mengambil suara minoritas yang menghendaki untuk
memerangi kaum yang tidak mau membayar zakat. Juga ketika Umar tidak mau
membagi-bagikan tanah hasil rampasan perangdengan mengambil pendapat minoritas
agar tanah itu dibiarkan kepada pemiliknya dengan cukup mengambil pajaknya; Kelima,
musyawarah atau voting hanya berlaku pada persoalan ijtihadi bukan pada persoalan
yang sudah ditetapkan secara jelas oleh al-Qur‘an dan Sunnah; Keenam, produk hukum
dan kebijakan yang diambil tidak boleh keluar daari nilai-nilai agama; Ketujuh, hukum
dan kebijakan tersebut harus dipatuhi oleh semua warganya.
Akhirnya, agar sistem atau konsep demokrasi yang Islami di atas terwujud,
langkah yang harus dilakukan:
Pertama, seluruh warga atau sebagaian besarnya harus diberi pemahaman yang
benar tentang Islam sehingga aspirasi yang mereka sampaikan tidak keluar dari
ajarannya.
Kedua, parlemen atau lembaga perwakilan rakyat harus diisi dan didominasi
oleh orang-orang Islam yang memahami dan mengamalkan Islam secara baik.
Penutup
Nampaknya, entah itu di kalangan barat maupun Islam memiliki perbedaan
berikut persamaan dalam mengartikan demokrasi, dan terlepas dari itu semua, pada
tataran konsep, memang apapun sistem politik yang digunakan dalam menjalakan
sebuah roda pemerintahan dan negara pada dasarnya adalah ideal dan baik, begitu pun
dengan demokrasi, demokrasi memang pada tataran idea dan konsepnya merupakan
sebuah sistem politik yang dianggap terbaik dari sistem politik yang ada, namun pada
tataran praktis para demokrat yang hidup di alam demokrasi tersebut terkadang
melenceng dari koridor demokrasi yang ada, dengan mengkhianati konsep-konsep
demokrasi yang ideal tersebut, yang mesti dikedepankan kemudian adalah komitmen
dalam menjalankan sebuah sistem politik, dengan mengikuti koridor-koridor yang ada,
apa pun itu sistemnya, termasuk demokrasi. Wallahua`lam…
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur‘an al-Karim
al-Aqqad, Abbas Mahmud. t.th. al-Dimuqratiyah fi al-Islam. Mansyurat al-Maktabat al‘Asriyah, Beirut.
Ali, A. Mukti. 1996. Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan. Mizan,
BandungCet. III.
al-Raziq, Ali ibn Abd. 1925. al-Islam wa Usul al-Hukum. tp.Cet. III.
Dede Rosyada dkk, Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, HAM dan
Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah), 2005, cet. III
Donohue, John J. dan John L. Esposito, Islam in Tradition, Muslim Perspective
(diterjemahkan oleh Machnun Husein) 1995. Islam dan Pembaruan Ensiklopedi
Masalah-masalah. Rajawali Press, Jakarta.
Effendi, Bahtiar. 1996. ―Islam dan Demokrasi: Mencari Sebuah Sintesa yang
Memungkinkan dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher, (Ed),. Agama dan Dialog
antar Peradaban. Paramadina, Jakarta. Cet. I.
—— Masyarakat Agama: Deprivatiasai Agama, dalam Jurnal Kebudayaan dan
Peradabn Ulumul Qur‘an edisi 3/VII/1997.
——.1995. Islam and Democracyt: in Search of a Viable Systhesis dalam Studi Islami,
Vo. 2, No. 4, 1995.
Esposito, John L. 1999. Islam and Democracy (diterjemahkan oleh Rahmani Astuti)
dengan judul Demokratisasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Praktek. Mizan,
Bandung.
——– 1986. Islam and Development (diterjemahkan oleh Rahman Zainuddin) dengan
judul Identitas Islam pada Perubahan Politik. Bulan Bintang, Jakarta.
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi
Huwaydi, Fahmi. 1996. al-Islam wa al-DImuqratiyah (diterjemahkan oleh Muhammad
Abdul Goffar E.M.) dengan judul Demokratsi oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-isu
Besar Politik Islam. Mizan, Bandung. Cet. I.
Ibn Majah. t.th. Sunan Ibn Majah, Isa al-Babi al-Hubla wa Auladuh, Mesir. Jilid II.
Kamil,Sukron. 2002. Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis. Gaya
Media Pratama, Jakarta.
Karim, M. Rusli. Peluang dan Hambatan Demokratisasi dalam Analisis CSIS, Tahun
XXVII, No. 1 Januari-Maret 1988.
Kuntowijoyo. 1997. Identitas Politik Umat Islam. Mizan, Bandung. Cet. II.
Lapidus, Ira M. 1999. Sejarah Sosial Umat Islam, Bagian 3 (terj. Ghufron A. Mas‘adi).
Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Magnis-Suseno, Franz. 1996. ―Demokrasi: Tantangan Universal‖ dalam M. Nasir
Tamara dan Elza Peldi Taher, (Ed), Agama dan Dialog antar Peradaban. Paramadina,
Jakarta. Cet. I.
Ohmae, Kenichi. The End of the Nation State dalam Analisis CSIS Tahun XXV, No. 2
Maret-April 1996.
Rusli, Ris‘an et. al. 2010. Panduan Penulisan Karya Ilmiah. Program Pascasarjana
IAIN Raden Fatah Palembang.
Sjadzali, Munawir. 1990. Islam dan Tata Negara: Ajarn, Sejarah, dan Pemikirannya.
UI Press, Jakarta. Cet. VIII.
Taylor,David. 1989. ―Politik Islam dan Islamisasi Pakistan‖ dalam Harun Nasution dan
Azyumardi Azra, Perkembangan Modern dalam Islam. Yayasan Obor Indonesia,
Jakarta.
Thaba, Abdul Aziz. 1996. Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru. Gema Insani
Press, Jakarta. Cet. I
The World of Encyclopaedia. 1983.World Book, Inc., Chicago. Juz V. 1983.
Tibi, Bassam. 1998. The Challenge of Fundamentalism Political Islam and the New
World Disorder. University of California Press, Los Angles.
Yamani. 2002. Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam. Mizan,
Bandung. Cet. I.