Isu good governence sering menjadi topik yang di angkat sebagai bahan penelitian yang cukup menarik untuk di teliti karena adanya beberapa pembaruan dalam pemerintahan negara. Salah satu unsur yang cukup krusial untuk di teliti sehubungan dengan Pasar rakyat merupakan salah satu wujud aplikasi ekonomi kerakyatan yang paling mendasar. Dimana transaksi ekonomi dilakukan oleh rakyat kebanyakan secara swadaya dengan mengelola sumber daya ekonomi yang tersedia, yang meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dan lain sebagainya. Keseluruh kegiatan ekonomi tersebut berbasis masyarakat yang ditujukan untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan hidup tanpa mengekploitasi sumber daya alam yang ada. (www.kemendagri.com) Pasar tradisional merupakan basis ekonomi rakyat yang memiliki potensi besar dan mampu menggerakkan roda perekonomian. Dalam kondisi krisis pasar tradisional terbukti tetap bertahan dan mampu melayani kebutuhan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas baik kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Pasar tradisional telah menyumbangkan lapangan kerja dan memberikan kehidupan bagi banyak orang. Saat ini di wilayah Indonesia terdapat 13.450 pasar tradisional yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, dari jumlah tersebut menampung sebanyak 12,6 juta pedagang belum termasuk para pemasok barang serta pengelola pasar. Oleh karena itu, keberadaan pasar tradisional yang kini semakin terhimpit dari pesatnya pertumbuhan pasar modern menjadi penting untuk segera diselamatkan.Salah satunya yakni melalui program revitalisasi/ pengembangan pasartradisional. (www.kemendagri.com) Dalam rangka penataan pasar tradisional secara umum, Pemerintah sebenarnya sudah memiliki payung hukum yang tertuang dalam dalam Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Di dalam peraturan ini disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Puska Dagri, BP2KP, Kemendag 2 sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan penataan, pembinaan dan pengawasan pasar tradisional. Secara mendasar, peraturan ini menjadi pedoman awal bagi beragam program penataan dan revitalisasi pasar tradisional di sejumlah kementerian dan lembaga non kementerian. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, penggunaan istilah “pasar tradisional” berubah menjadi “pasar rakyat”. Dalam Pasal 12 Ayat (1) disebutkan bahwa: (www.kemendagri.com)

1. Setiap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana harus mendapat pengawasan secara teknis dilapangan, agar rencana teknis yang telah disiapkan dan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan kontruksi dapat berlangsung operasional efektif. 2. Pelaksanaan pengawasan lapangan harus dilakukan oleh pemberi jasa pengawasan yang kompeten, dan dilakukan secara penuh dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawasan di lapangan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan. 3. Konsultan pengawas bertujuan secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi, dari segi biaya, mutu, dan waktu kegiatan pelaksanaan. 4. Kinerja pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas dan intensitas pengawasan, serta yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati. B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Pengawas yang memuat masukan, azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan kedalam pelaksanaan tugas pengawasan. 2. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan pengawas dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi sesuai KAK ini.

Pengertian kerja dalam ekonomi Islam mencakup semua pekerjaan fisik, seperti kerjinan tangan; dan pekerjaan yang membutuhkan pemikiran seperti Gubernur dan Hakim (Jaribah, 2003: 259). Hal ini berbeda dengan pekerjaan di dalam ekonomi konvensional yang hanya mencakup apa yang dilakukan manusia dalam kerja untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mendapatkan imbalan tertentu. Contoh pengawasan dan pengaturan kerja adalah pengawasan yang dilakukan oleh Umar r.a terhadap para pegawainya, para wali dan pasukannya. Pentingnya tema ini, karena digunakan sebagai alat untuk memerangi mismanajemen. Telah diketahui oleh para ahli Ekonomi, bahwa tidak mungkin sebuah usaha pengembangan sukses dengan adanya mismanajemen. Karena itu, perbaikan manajemen tidak bisa dipisahkan dari perbaikan finansial dalam setiap ajakan untuk perbaikan ekonomi. Di sisi lain, mempelajari tema ini bermanfaat untuk menjelaskan hak-hak pekerja dan kewajiban mereka serta mengetahui tujuan dan cara pengawasan terhadap mereka dan lain sebagainya dari hal-hal yang berhubungan dengan aturan kerja dan pengawasannya dalam islam.

Kesehatan koperasi adalah kondisi ataukeadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasasn khusus. Hal ini diperkuat bahwa, aspek yang digunakan untuk penilaian kesehatan koperasi antara lain aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, kemandirian dan pertumbuhan, likuiditas dan jatidiri koperasi. Penilaian tingkat kesehatan koperasi berdasarkan aspek permodalan bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai kecukupan modal koperasi dalam mendukung kegiatan operasionalnya, dan untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam menyerap kerugian akibat investasi dan penuruan nilai aktiva. Penilaian terhadap aspek permodalan Koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu: rasio modal sendiri terhadap total aset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, dan rasio kecukupan modal sendiri.