SPARATIS ETNIK PATANI DI THAILAND SELATAN
Oleh : Indro Dwi Haryono
“Kebijakan asimilasi yang diterpakan oleh Kerajaan Thai, menimbulkan
pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Etnik Patani yang tidak
menghendaki
adanya
pencampuran
culture
Budha
dan
Islam,
menyebabkan adanya pertentangan etnik Patani terhadap kebijakan
kerajaan Thai. Adanya perbedaan tersebut muncul keinginan etnik Patani
mendirikan Patani Raya.”
Latar Belakang
Pada awalnya Patani adalah kerajaan Islam yang berdaulat. Dengan kekayaan
alam yang dimiliki seperti emas, timah, laka, kapur barus, garahu dan emboni serta
ditunjang dengan pelabuhan terbaik di Semenanjung Malaya, Patani merupakan daya
tarik tersendiri bagi berbagai bangsa untuk melakukan perniagaan di wilayah tersebut.
Mulanya hanya bangsa Cina, India dan Arab yang melakukan aktifitas di pelabuhan
Patani. Namun pada tahap berikutnya bangsa-bangsa barat seperti Protugis, Belanda,
Inggris dan Perancis turut berniaga serta mendirikan institusi-instiusi perdagangan dan
industri. Misalnya Belanda mendirikan suatu kantor perdagangan pada tahun 1602,
Protugis pada tahun 1610 serta Inggris dua tahun kemudian.1
Pada masa itu, Patani menikmati kebebasan dan kemakmuran yang bersumber
dari pendapatan di bidang perdagangan dan aktivitas yang mengikutinya. Patani
merupakan kerajaan merdeka, dalam arti mempunyai stuktur politik, sosial, budaya dan
1
Yunariono Bastian, Paradigma, Jurnal Hubungan Internasional FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta,
Volume 7, Juni 2003.
1
ekonomi sendiri sesuai dengan kultur Melayunya dan landasan agama Islam yang dianut
kerabat kerajaan dan masyarakat. Masa ini merupakan masa keemasan dari Patani Raya.
Disamping bangsa-bangsa barat, bangsa lain juga yang berambisi untuk
mendapatkan pengaruh dari Patani adalah kerajaan Thai (Siam). Berbeda dengan bangsa
lain yang lebih beroriaentasi terhadap masalah perdagangan. Kerajaan Thai memandang
Patani sebagai area yang harus terhimpun dalam kerajaan Thai, sebagai sebuah teritori
politik. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa kali penyerbuan yang dilakukan
Kerajaan Thai terhadap Patani. Invasi pertama kali dilakukan oleh Suan Maharaj Patani
pada tahun 1603 Phranare, kemudian dilanjutkan oleh penggantinya yaitu Rama I pada
tahun 1786 dan Rama III tahun 1832.
Penyerbuan-penyerbuan tersebut menyebabkan kekuatan Patani Raya melemah
dan berahir dengan takluknya pada kerajaan Thai pada akhir abad 18. Wilayah tersebut
kemudian berubah statusnya dari sebuah negara yang independen menjadi kerajaan
tributary. Sebagai bentuk penyerahan Patani terhadap Thai, Raja dan para bangsawan
diwajibkan mengirimkan bunga Mas (semacam upeti berbentuk pohon yang terbuat dari
emas dan perak) setiap dua setengah tahun sekali kepada Raja Tahi yang bertahta di
Bangkok. Namun demikian meski takluk pada Bangkok, Patani bukan merupakan bagian
integral dari kerajaan Tahi. Secara cultural Patani tetap otonom, tata cara pemerintahan
dan pengaturan kehidupan sosial budaya tetap didasarkan atas sandi-sandi kebudayaan
Melayu dan agama Islam. Institusi-institusi keislaman seperti mesjid, pondok dan qadi
tetap berdiri kokoh. Kesemuanya ini menunjukan bahwa Patani dulu merupakan salah
satu pusat penyebaran agama Isalam di Asia Tenggara. Akibat perkembangan
kolonialisme yang semangkin kuat di Asia Tenggara, Kerajaan Thai merupakan
2
pembaruan atministratif kerajaan demi keamanan dan efisiensi urusan negara. Selama ini
stuktur kerajaan Thai hanya berbentuk sekumpulan kerajaan kecil yang dipersatukan
secara loggar tanpa memiliki suatu pusat kekuasaan yang tersentralisir. Sehingga
kerajaan merasa perlu untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan menyatukan satuansatuan politik yang terpisah.
Raja Chulalogkorn (1868-1910) menginginkan suatu sistem administrasi baru
berdasarkan pertimbangan keamanan nasional dan efisiensi urusan negara. Maka
dibentuklah suatu sistem administrasi terpusat, yang menggantikan gabungan propinsipropinsi yang longgar dan kerajaan vassal.Reorganisasi yang dilakukan antara tahun
1892 sampai dengan 1910 tersebut dilakukan dengan membentuk sebuah sistem
administrasi propinsi (the Saphuban) dan terpusat yang menerupai konsep Inggris pada
kerajaan-kerajaan Melayu di sebelah barat Thai.2
Sering dengan perubhan di atas, pada tanggal 20 Desember terjadi peristiwa
penting bagi perjalanan sejarah bangsa Patani. Pada tahun tersebut ditandatanganinya
Perjanjian perbatasan anatra wilayah jajahan Inggris di Semenanjung Melaya dengan
kerajaan Thai. Hasil dari kesepakatan tersebut pihak Inggris mengakui bahwa Patani
dengan tiga Propinisi Melayu yang lain (Yala, Narathivat dan Satun) secara defenitif
menjadi bagian dari kerajaan Thai. Keempat propinsi tersebut berada dalam satu
pengawasa mounthoun Patani. Secara resmi propinsi Melayu yang dulunya merupkan
wilayah Patani Raya kemudian menjadi bagian integral kerajaan Thai. Dengan terjadinya
dua peristiwa tersebut yaitu diterapkannya sistem administrasi propinsi dan disepakatinya
perjanjian Thai, bangsa Patani mulai memasuki suatu unit politik yang sama sekali
2
Yunariono Bastian, Paradigma, Jurnal Hubungan Internasional FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta,
Volume 7, Juni 2003.
3
berbeda. Sejak terbentuknya satuan administrasi baru tersebut otonomi budaya orang
Melayu Muslim mulai terancam. Pemerintah Kerajaan Thai mulai melakukan berbagai
program pembaruan yang bertujuan untuk menggantikan identitas agama dan cultural
orang Melaya Muslim dengan Budhaisme.
Rumusan Masalah :
1. Bagaimana munculnya gerakan sparatis Patani?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pemberontakan etnis Patani?
3. Siapa saja yang menjadi aktor kunci & strategi serta bentuk-bentuk gerakan
macam apa yang ditempuh oleh etnik Patani dalam melakukan perlawanan
terhadap pemerintah?
4. Kebijakan militer, ekonomi, politik dan cultural macam apa yang ditempuh
pemerintah pausat dalam mengatasi gerakan etnik Patani di Thailand Selatan ?
Apa kebijakan tersebut berhasil atau gagal?
Latar Belakang Munculnya Gerkan Patani
Lahirnya gerakan kemerdekaan Patani di Thailan Selatan berawal sekjak
masyarakat Melayu-Muslim teritegrasi dalam negara Thai. Mereka sangat menentang
kebijakan asimilasi yang diterpkan pemerintah Thai. Bentuk perlawanan bersifat pasif
sedangkan ledakan kekerasan hanya terjadi apabila kondisi sangat memburuk bagi
eksistensi identitas mereka. Pada awalnya pimpinan pemberontakan terdiri dari kaum
ulama dan keturunan bangsawan. Namun sejak decade 1970-an, terjadi perubahan
pola dan aktor-aktor yang terlibat didalamnya. Aktor yang memimpin gerakan adalah
generasi muda yang memiliki bekal akademis. Tokoh-tokoh muda Melayu-Muslim
4
tersebut lebih agresif dan canggih dalam mengorganisasikan dan menyusun strategi
pergerakan.
Demikian pula dalam mengekpresikan bahasa perjuangan, mereka berbicara
“dalam bahasa yang sama”dengan bahasa politik Pemerintah Thai. Bagaimana
tuntutan dan proses didasarkan atas asas-asas yang diserukan pemerintah Thai, yaitu
kebebasan persamaan, dan jamianan hak-hak politik bagi semua warga negara tampa
memandang asal-asal rasa dan etnik.
Selain berjuang di dalam negeri, masalah etnik Melayu-Muslaim di Thailand
Selatan sangat gencar diperjuangkan dalam diplomasi internasional. Para intelek
muda tersebut mempunyai walil-wakil dalam pertemuan-pertemuan internasional
seperti Konfrensi Liga Dunia Islam, Konfrensi Para Menteri Luar Negeri Islam,
Konfrensi Islam Asia, dan Konfrensi Liga Arab.
Begitu pula dengan esensi tuntutan yang diperjuangkan, bila sebelumnya
tebatsanya pada otonomi dalam urusan keagamaan, kebudayaan dan hukum, namun
mulai pertengahan 1970-an tuntutannya berkembang, yaitu keingginan untuk
membentuk suatu memerintahan yang otonom. Dalam memperjuangkan cita-cita ini,
etnik Patani melakukan pergerakn-pergerakan terutama salah satunya dengan
pemberontakan untuk memisahkan diri dari kerajaan Tahiland.
Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Etnis Patani Pemberontakan
a. Faktor-faktor sosial meliputi:
1.
Terancamnya otonomi budaya etnik Melayu-Muslim sejak terbentuknya
sistem administrasi propinsi dan terpusat serta disepakatinya perjanjian
5
perbatasan anatra wialyah jajahan Inggris di semenanjung Malaya dan
kerajaan Thai.
2.
Kebijakan asimilasi yang diterpkan oleh pemerintah Thai.
3.
Sekulerisasi pokok dengan diberlakunya konsep pendidikan sekuler.
4.
Mempertahankan identitas cultural yang dianggap keramat yaitu
fundementalisme Islam yang diletakkan sebagi identitas Melayu_Muslim
(ras,bahasa, agama, adat istiadat,dan kesadaran suatu identitas tersendiri)
dari upaya pengintegerasian dan program asimilasi yang dilakukan oleh
pemerintah Thai.
b. Faktor-faktor politik
1. Mendapat dukungan Internasional
Meliputi NLFP (National Liberation Front of Patani) organisasi yang pusatnya
di Mekah –Arab Saudi yang berfungsi mengkoordinasi kegiatannya
diberbagai negara, serta melakukan loby internasional diberbagai pertemuan
negara-negara Islam sebagai saran efektip untuk menekan pemerintahan
Thailand. Bahkan pada tahun 1975 organisasi PULO (Patani united Liberation
Organization) berhasil memobilisasi 70.000 orang Melayu-Muslim untuk
demonstrasi politik sehingga aksi ini mampu menarik perhatian pres dunia,
sehingga dukungan internasional bertambah besar.
2. Keinggian untuk mendapatkan otonomi dalam keagamaan, kebudayaan,
hukum, serta membentuk pemerintahan yang otonom.
3. Dominasi elit politik oleh etnis Thai terhadap eknik Melayu-Muslim dalam
pemerintahan nasional dan lokal.
6
4. Penyeragaman sistem hukum, pembangunan stukur baru pada isnstitusi
pengadilan dan penterjemahan hukum Islam dari bahasa Arab kedala bahasa
Thai.
5. Penguatan pilar-pilar idiologi “Bangsa, Agama, dan Raja” melalui perlunya
keuasaan absolut pemerintah Thai guna menanamkan persatuan bangsa Thai.
c. Faktor-faktor ekonomi
Secara umum dapat di gambarkan bahwa dengan upaya-upaya pemerintahan
Thai dalam melaksanakan kebijakan asililasinya, baik itu berupa diskriminasi
akomodasi elit politik terhadap etnis Patani, melalui berbagai strategi pemerintah
lain, memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesejahteraan ekonomi
etnis Patani. Hal ini menyebabkan serangkaian pemberontakan atau pergerakanpergerakan etnis Patani untuk mendapatkan hak-hak yang dirasakan oleh mereka
yang telah dirampas oleh pemerintah Thai.
Secara garis besar terdapat 3 bidang yang menjadi sasaran pemerintah Bangkok
dalam menjalankan kebijakan asimilasi, yaitu :
1. Di bidang hukum strategi yang ditempuh pemerintah menerpakan hukum kerajaan
sebagai landasan hukum masyarakat Patani, perombakan stuktur pengadilan, serta
penerjemahan dan pengkodifikasian hukum Islam agar tercipta keseragaman dan
kosistensi dalam penerapanya.
7
2. Di sektor pendidikan yaitu dengan melarang penggunaan bahasa Melayu sebagai
bahasa pengantar untuk diganti dengan bahasa Thai, mengharuskan pondok
menerapkan pendidikan sekuler/sebagai sekolah swasta untuk pendidikan Islam.
3. Di bidang budaya adalah diciptakannya konsep kebudayaan Thai Ranhanium atau
mandat kebudayaan Wiraihan yang merupakan perundang-undangan nasional
mengenai keberanian rakyat Thai.
Aktor kunci dan strategi yang digunakan oleh etnik patani serta bentuk-bentuk
gerakan ancaman yang ditempuh oleh etnis patani dalam melakukan perlawanan
terhadap pemerintah.
Dalam memperjuangkan cita-cita dari etnik Patani, pergerakan mereka dapat
diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok utama yang didasarkan pada idologi, stuktur
kepemimpinan dan keanggotaan, yaitu :
1. National Liberation Front of Patani (NLFP)
a. Didirikan oleh Tengku Mahyidin-putra Abdul Kadir
b. Aspirasi utama organisasi ini adalah “Otonomi Patani dalam Federasi
Malaysia”
c. NLFP memelihara hubungan yang erat dengan unsur-unsur konservatif yaitu
kelompok utama dan bangsawan Patani.
2. Liberation Front of Republic Patani (LFRP)
a. Pemimpin utamanya Ustad karim Haji Hassan.
b. Aspirasi utama organisasi ini adalah mendirikan suatu Repunlik Patani
berdasarkan idiologi Sosialisme-Islam.
8
c. LFRP memiliki hubungan baik dengan Partai Komunis Cina (CPM).
d. Pada 7 Agustus LFRP mendirikan “Tentara Pembebasan Rakyat Muslim”
yang sering melakukan aksi-aksi militer dengan geriliawan komunis Thai.
3. Patani United Liberation Organization
a. Tokohnya adalah Kubira Kotanila dan Harun Muleng dari organisasi pemuda
tahun 70-an.
b.
Memiliki ladasan idiologi yang dikenbal dengan istilah “UBANG
TAPAKEMA” (Agama, bangsa, tanah air dan perkemanusiaan).
c. Basis pendukungnya lebih luas.
d. Stuktur oeganisasinya terdiri dari 3 tingkat
e. Pada tahun 1975 PULO berhasil memobilisasi 70.000 orang untuk turun
kejalan untuk melakukan serangkaian demonstrasi menuntut pemerintah yang
otonom.
Selain itu terdapat pula PKRRP yaitu organisasi satu-satunya yang dapat
menghadapi pihak Thailand karena organisasi ini mempuntai istitusi yang lengkap
terdiri dari golongan professional yang dulunya tokoh ABRIP, GURBAN dan
KOGAP. Ada pula organisasi barisan nasional Pembebesan Pattani yang diketuai
Tengku Jalal dibentuk tahun 1970. Organisasi lainnya adalah BRN yang sebelumnya
ABREP (Angkatan Bersenjata Revolusi Pattani) yang diketuai Pak Yeh dan PRNS
(Partai Revolusi National Selatan) dibentuk tahun 1967 yang dibentuk oleh Yusoff
Chapakaiya.
9
Dalam masyarakat Melayu-Muslim di Thailand Selatan bentuk gerakan-gerakan
fundamentalisme dianatranya sebagai berikut:
1. Gerakan Dakwah.
2. Gerakan Tariqah.
3. Kelompok-kelompok muslim militan.
Bentuk perlawanan bersifat pasif sedangkan ledakan tejadi apabila kondisi sangat
memburuk bagi eksitensi identitas mereka. Sejak decade 70-an actor yang memimpin
adalah generasi muda yang memiliki bekal akademis yang agresif dan canggih dalam
mengorganisasikan dan menyusun strategi pergerakan. Selain berjuang dalam negeri
dalam diplomasi Internasional masalah etnik Melayu-Muslim Thailand Selatan mulai
digerakan
dan
mereka
mempunyai
wakil-wakil
dalam
pertemuan-pertemuan
Internasional seperti Konfrensi Liga Dunia Islam. Konfrensi Para Mentri Luar Negeri
Islam, Konfrensi Islam Asia, dan Konfrensi Liga Arab.
Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Gerkan Sparatis Patani.
a. Kebijakan Militer :
1. Perdana Menteri mengeluarkan surat perintah penamgkapan bagi 4 militan
muslim yang dituduh mendalangi serangan di Tahiland Selatan
2. Mengintruksikan pihak otoritas di selatan menyita semua bahan peledak dan
menyimpan di komp militer.
3. Penyebaran tentara dan polisi bersenjata berat di wilayah Thailan Selatan.
b. Kebijakan Politik :
10
Meminta bantuan Malaysia untuk mengatasi peningkatan kekerasan di
wilayah Thailand Selatan yang diwujudkan dalam pertemuan dengan Pedana
Menteri Abdullah Baddawi yang bertujuan membahas upaya penghentian tidak
kekerasan dan melakukan kerjasama dalam penanganan militan berkebangsaan
ganda Thailan Malaysia.
c. Kebijakan Ekonomi :
1. Membuat program darurat percepatan pembangunan sebesar 300 juta dolar AS
ditambah 400 juta dolar AS untuk memberikan kredit mikro bagi masyarakat
muslim untuk mengembangkan sarana pendidikan dan komunikasi.
2. Mkemberikan peluang dan kesempatan kerja penduduk di wilayah propinsi
selatan dan memberi kesempatan bagi penduduk untuk ambil bagian dalam
pengelolaan SDA.
Selain itu mengadakan perundingan dengan pemimpin separatis muslim untuk
menghentikan kekerasan di wilayah selatan negara itu.
Kegagalan Kebijakan Yang Diterpkan Karena :
1. Kebijakan politik Thksin mencopot pemberian pinjaman kepada kelompok Patani
Muslim.
2. Pada perundingan tanggal 19 juli 2004 antar Pedana Menteri Thaksin dengan Wan
Abdullah Kadir Che Man. P.M Thaksin menyatakan pemerintahakan berkompromi
dalam upaya menagani masalah separatis di negaranya.
3. Sampai sekarang kekerasan di Thailand Selatan tidak bisa dihentikan karena
pemerintah Bangkok mengadakan perundingan tetapi di lain pihak Bangkok tidak
11
mencabut keadaan darurat militer sehingga banyak terjadi pembunuhan di luar
hukum.
4. Selain itu pada 37 April 2004 terjadi bentrokan yang melawan 112 orang akibat
dampak kebijakan pemerintah yang terlihat memaksa kaum muslim memperburuk
keadaan.
5. Kelompok Melayu Muslim tidak akan berhenti berjuang samapai memperoleh
otonomi secara penuh sebelum dipenuhi Pemerintah Thailand.
6. Pengintegrasian pimpinan agama terutama Budha diberbagai daerah kedalam
hirarki keamanan nasional tidak berhasil karena Nasionalisme Negara sebagian
Suku Melayu di provinsi Pattani, Tata dan Narathivat.
12
Kesimpulan
Sejak diintegrasi didalam national state Thai pada tahun 1902, mereka tetap
melakukan perlawanan. Dua unsur yang menjadi ikatan solidaritas dan tujuan perjuangan
rakyat Patani, yaitu ikatan agama Islam dan etnik Melayu. Disisi lain, pemerintah Thai
melakukan berbagai program asimilasi yang bertujuan menggantikan identitas agama dan
cultural orang MelayuMuslim dengan idiologi nasional yaitu “Bangsa, Agama dan Raja.
Ketiga symbol itulah yang mendasai suatu pembentukan identitas dan kebudayaan
nasional guna mempersatukan kerajaan, idiologi nasional tersebut berakar kuat dari
Budhisme. Oleh karenanya semua penduduk permanen tampa memandang ras apatun
asal-usul cultural diseluruh wilayah kerajaan harus menjalankan asimilasi sepenuhnya ke
arah cara hidup Tahi guna menciptakan suatu pandangan nasional.
Hal ini berarti orang-orang Melayu Muslim akan dijadikan sebagai “orang Thai”
dengan jalan atau cara-cara berprilaku seperti orang Thai atau penghilangan identitas
kemelayuan berserta keislaman mereka. Dalam menjalankan kebijakan asimilasi
pemerintah Thai menggunakan tiga bidang proyek yaitu bidang hukum, pendidikan dan
budaya.
Munculnya gerkan sparatis patani di sebabkan oleh ketidak setujuan etnis Patani
terhadap kebijakan pemerintah terhadap program asimilasi yang menginginkan
13
pembauran yang bertujuan untuk menggantikan identitas agama dan cultural orang
Melayu Muslim dengan identitas cultural Thai yang berdasarkan Budhisme. Di dalam
menangani perlawana dan pemberontakan etnis Patani, pemerintah Thai mengeluarkan
kebijakan-kebijakan yaitu kebijakan militer, kebijakan politik dan kebijakan ekonomi
yang bertujuan supaya tidak ada lagi perlawanan dan ppemberontakan etnis
Patani
terhadap pemerintah Thai.
14
Daftar Pustaka
------------; Yunariono Bastian, Paradigma, Jurnal Hubungan Internasional FISIP UPN
“Veteran” Yogyakarta, Volume 7, Juni 2003.
------------; Loy, Nocolaus, Diktat Mata Kuliah Etno Politik.
------------; Patani, httpwww.majalahsaksi.comnewsindex.phpID=11.htm
------------; Patani_infohttpwww.patani.infoReadMelayu.aspID=293.htm
15