Akreditasi LIPI Nomor : 268/AU1/P2MBI/05/2010
Volume IX, Nomor 34, April-Juni 2010
KEARIFAN LOKAL SEBAGAI LANDASAN
PEMBANGUNAN BANGSA
Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah
Two Of Indonesia’s Muslim Giants:
Tension Within Intimacy (Harmony)
Abd. Rahman Mas’ud
Akar Konflik Etnik dan Agama di
Kebijakan Pembangunan Agama di
Indonesia dalam Lintasan Sejarah
M. Ridwan Lubis
Konservasi Budaya Lokal dalam
Membedah Forum Kerukunan Umat
Beragama: Studi tentang Konsistensi
Organisasi dan Tugas FKUB Provinsi
Sumatera Utara
M. Yusuf Asry
Membangun Relasi Islam Indonesia
dan China
Eko Aliroso
Nomor
34
Halaman
246
Thailand Selatan
Endang Turmudzi
Pembentukan Harmoni Sosial
Marwan Shalahuddin
Revitalisasi Kearifan Lokal dalam
Pemberdayaan Masyarakat
A. Syafi’i Mufid
Harmoni Guru-Murid Tarekat
Qadariyah Naqsyabandiyah Kudus
M. Rikza Chamami
Jakarta
April - Juni 2010
1
ISSN 1412-663X
HARMONI
Jurnal Multikultural & Multireligius
Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. IX
No. 34
2
HARMONI
Jurnal Multikultural & Multireligius
Volume IX, Nomor 34, April-Juni 2010
PEMBINA:
Kepala Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI
PENGARAH:
Sekretaris Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI
PENANGGUNG JAWAB:
Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan
MITRA BESTARI:
Rusdi Muchtar (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
Muhammad Hisyam (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
Dwi Purwoko (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
M. Ridwan Lubis (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
PEMIMPIN REDAKSI:
Haidlor Ali Ahmad
SEKRETARIS REDAKSI:
Reslawati
DEWAN REDAKSI:
Yusuf Asry (Litbang dan Diklat Kementerian Agama)
Ahmad Syafi’i Mufid (Litbang dan Diklat Kementerian Agama)
Nuhrison M. Nuh (Litbang dan Diklat Kementerian Agama)
Bashori A. Hakim (Litbang dan Diklat Kementerian Agama)
Mazmur Sya’roni (Litbang dan Diklat Kementerian Agama)
Titik Suwariyati (Litbang dan Diklat Kementerian Agama)
Ibnu Hasan Muchtar (Litbang dan Diklat Kementerian Agama)
M. Rikza Chamami (IAIN Walisongo Semarang)
SIRKULASI & KEUANGAN:
Nuryati & Fauziah
SEKRETARIAT:
Ahsanul Khalikin, Eko Aliroso & Achmad Rosidi
REDAKSI & TATA USAHA:
Gedung Bayt Al-Quran, Museum Istiqlal, Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta Telp. 021-87790189 / Fax. 021-87793540
Email: harmoni2007@gmail.com
SETTING & LAYOUT
Achmad Rosidi
DESIGN COVER
Munzir Fadli
PENERBIT:
Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang & Diklat
Kementerian Agama RI
HARMONI
April - Juni 2010
3
ISSN 1412-663X
HARMONI
Jurnal Multikultural & Multireligius
Volume IX, Nomor 34, April-Juni 2010
DAFTAR ISI
Pengantar Redaksi
Pemimpin Redaksi ___5
Gagasan Utama
Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, Two of Indonesia’s
Muslim Giants: Tension Within Intimacy (Harmony)
Abd. Rahman Mas’ud ___9
Kebijakan Pembangunan Agama di Indonesia dalam Lintasan Sejarah
M Ridwan Lubis ___21
Akar Konflik Etnik dan Agama di Thailand Selatan
Endang Turmudzi ___41
Penelitian
Konservasi Budaya Lokal dalam Pembentukan Harmoni Sosial
Marwan Shalahuddin ___ 63
Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat
A. Syafi’i Mufid ___ 83
Membedah Forum Kerukunan Umat Beragama: Studi tentang
Konsistensi Organisasi dan Tugas FKUB Provinsi Sumatera Utara
M Yusuf Asry ___93
Harmoni Guru-Murid Tarekat Qâdiriyah Naqsyabandiyah Kudus
M. Rikza Chamami ___ 109
Pandangan Pemimpin Ormas Islam terhadap Perolehan Suara Partai
Politik Islam pada Pemilu Legislatif 2009 di DKI Jakarta
Reslawati ___122
Jaringan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Wilayah 8
(Batu, Kabupaten/Kota Malang) Jawa Timur
Wakhid Sugiyarto ___ 143
Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. IX
No. 34
4
DAFTAR ISI
Peranan FKUB Provinsi Sulawesi Tengah dan FKUB Kabupaten Poso
Haidlor Ali Ahmad ___161
Studi Kasus tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008
Zaenal Abidin ___ 179
Peran dan Hubungan LSM dan Pemerintah dalam
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia
Akmal Salim Ruhana ___ 197
Telaah Pustaka
Membangun Relasi Islam Indonesia dan China
Eko Aliroso ___218
HARMONI
April - Juni 2010
PERAN DAN HUBUNGAN LSM DAN PEMERINTAH
DALAM PEMELIHARAAN K ERUKUNAN ....
PENELITIAN
197
Peran dan Hubungan LSM dan Pemerintah dalam
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia
Akmal Salim Ruhana
Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan
Abstrak
Organisasi non pemerintah atau LSM sebagai bagian dari
masyarakat madani mempunyai kekuatan yang lebih
dimasa reformasi. Pemerintah dalam beberapa hal merasa
terganggu oleh kegiatan-kegiatan LSM itu, sehingga
hubungan diantara kedua golongan itu tidak stabil.
Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan: apa peran
LSM dan pemerintah dalam menjaga hubungan agama
yang harmoni; apakah ada semacam kolaborasi diantara
mereka dan bagaimana menciptakan sinergi.
Hasilpenelitian adalah: LSM dan pemerintah mempunyai
peran masing-masing dalam menjaga hubungan harmoni
dengan kegiatan-kegiatan mereka; beberapa LSM bias
menjadi patner pemerintah dalam pembangunan wilayah
ada posisi yang bertentangan dengan mereka; dan sinergi
diantara LSM dan pemerintah pada posisi dan misi
masing-masing.
Kata Kunci: NGO, Pemerintah, Melestarikan Harmoni
Agama, Sinergi
Abstract
Non-Governmental Organization (NGO) as a part of civil
society is more powerful in this Reformation Era. The
Government in some cases occasionally feels annoyed by
NGOs’ actions. Then, relations among them (as pillars of
democracy) become unstable. This research aims to answer
certain questions: what are the roles of NGOs and
Government on (the context of) preserving religious
harmony; are there some kind of ‘collaboration’ among
them on this issue; and how to make a synergy. This
research shows: NGOs and Government have their own
roles on preserving religious harmony with their own
Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. IX
No. 34
198
AKMAL SALIM RUHANA
actions and paradigms; some NGOs could be partner of Government on development
(preserving religious harmony) although some of them are in a contrary position; and synergy
among NGOs and Government can become simply possible if they are aware and consistent
to their own positions and missions.
Keywords: NGO, Government, Preserving Religious Harmony, Synergy.
Latar Belakang
P
asca runtuhnya orde baru di tahun 1998, Indonesia memasukibabak
baru yang disebut orde reformasi. Orde ini ditandai dengan terjadinya
fase liberalisasi politik dan berlangsungnya iklim demokratisasi yang kian
membaik. Setelah melalui praktik demokrasi-setengah-hati di bawah rezim
otori-tarian, kini demokrasi Indonesia kian dikokohkan dengan
diperkuatnya elemen-elemen penopangnya, yang salah satunya adalah
berpe-rannya kekuatan masyarakat sipil (civil society).
Ada tiga pilar penopang sebuah negara demokrasi, yaitu:
pemerintahan yang kuat, sektor swasta (bisnis dan industrial) yang
kompeten, dan masyarakat sipil yang berdaya. Ketiga pilar ini bersifat
komplementatif, karena ketiadaan salahsatunya akan mengganggu
keseluruhan sistem yang berjalan. Sebuah pemerintahan yang kuat dapat
membe-rikan pelayanan kepada masyarakat. Sektor swasta yang kompeten
dapat mencip-takan lapangan kerja dan berperan sebagai ladang
tumbuh-nya investasi di sebuah negara sehingga demokrasi dapat
memberikan kesejah-teraan kepada masyarakat. Dan sebuah masyarakat
sipil yang berdaya akan senantiasa mendinamisasi peru-bahan untuk
berjalannya peran pemerintahan dan sektor swasta dengan baik.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), keberadaannya kini diyakini
sangat diperlukan dalam turut serta member-daya-kan masya-rakat
sekaligus menjadi balancing-power terhadap peran pemerintah. Secara
kuantitatif jumlahnya pun kian bertambah. Menurut data Badan Pusat
Statistik (BPS) tahun 2004, jumlah LSM telah bertambah signifikan dari
hanya berjumlah sekitar 10.000 pada tahun 1996 menjadi sekitar 70.000
pada tahun 2000 (http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0404/17/pustaka/
972516.htm).
Hubungan LSM dan pemerintah ternyata tidak selalu berjalan manis.
Fungsi balancing dan pressure LSM dengan corak kritisnya vis a vis paradigma
HARMONI
April - Juni 2010
PERAN DAN HUBUNGAN LSM DAN PEMERINTAH DALAM PEMELIHARAAN K ERUKUNAN ....
199
social order-nya pemerintah dalam pemeliharaan kerukunan, misalnya,
kerapkali menimbulkan konflik wacana yang membuat masyarakat
bingung. Problemnya memang bukan pada LSM yang harus tidak kritis
atau pemerintah yang harus membiarkan kekacauan, tetapi mungkin pada
etika berdemokrasi atau justeru pencer-dasan masyarakat. Pada kasus prapenerbitan SKB tentang Ahmadiyah, misalnya, masyarakat dibuat bingung
oleh pembelaan mati-matian kepada Ahmadiyah atas nama HAM oleh
beberapa LSM. Satu sisi, berhadapan dengan alasan pemeliharaan
ketertiban masyarakat oleh pemerintah, di sisi lain membuat masyarakat
terbelah dan bahkan konflik fisik yang semestinya.
Kerukunan adalah kebutuhan semua pihak. Pemerintah, pihak
swasta, maupun masyarakat sipil membutuhkan dan mendambakan
kondisi tersebut. Maka, pemeliharaan kerukunan adalah tugas-bersama.
Dalam konteks kehidupan beragama, kerukunan umat beragama adalah
tanggung-jawab-bersama umat beragama (baca: masyarakat dan swasta)
serta pemerintah. Tanpa upaya-bersama pemeliharaan kerukunan sulit
dilakukan. Lantas, apa yang sebaiknya diperankan oleh LSM dan
pemerintah dalam menghadapi kondisi ini? Di sinilah penelitian ini
menemukan urgensinya.
Dari paparan latar belakang di atas, masalah yang hendak dikaji
dirumuskan sebagai berikut: a) Bagaimana peran LSM dan pemerintah
dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia? b)
Bagaimana pola hubungan antara LSM dan pemerintah dalam proses
pemeliha-raan kerukunan tersebut? c) Mungkinkah dilakukan sinergi
antara LSM dan pemerintah dalam proses pemeli-ha-raan kerukunan? Jika
ya, dalam bentuk apa sinergi dapat dilakukan? Sedangkan tujuan dari studi
ini adalah menjawab permasalahan tersebut.
Artikel ini diangkat dari hasil penelitian “Peran dan Hubungan LSM
dan Pemerintah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di
Indonesia”. Penelitian ini mencoba menjawab dan menjelaskan hubungan
tersebut. Tentu saja penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi
pemerintah dan LSM dalam mewujudkan kerukunan umat beragama.
Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. IX
No. 34
200
AKMAL SALIM RUHANA
Kerangka Teori
Penelitian ini berangkat dari teori tentang civil society dalam kaitannya
sebagai bagian dari pilar pengokoh suatu negara demokrasi. Mengoreksi
pandangan Aristoteles yang mengidentikkan civil society dengan negara,
juga konsep negara-kotanya Cicero, atau hanya sisi-etisnya Adam Ferguson,
G.W.F. Hegel mengatakan civil society sebagai elemen ideologis kelas
dominan. Hal ini pun sekaligus reaksi atas tesis Thomas Paine yang
memisahkan civil society dari negara. Namun Hegel mengabsahkan
intervensi terhadap wilayah sipil, dengan alasan kelemahan masyarakat
sipil yang tidak mampu eksis tanpa adanya pengaturan dari yang otoritatif.
Akhirnya, Tocqueville menegaskan pentingnya civil society sebagai
penyeimbang negara—hasil pengamatannya pada pengalaman demokrasi
Amerika yang demokrasinya kian kuat dengan adanya kekuatan di luar
negara. Membantah Hegel, Tocqueville meyakini civil society cukup otonom
dan bukan subordinan, serta mempunyai kapasitas politik cukup tinggi
untuk mengimbangi kekuatan negara. Perdebatan konsep Civil Society
terdapat di bagian lain tulisan ini. Maka perimbangan kekuatan itu diyakini
akan memper-kokoh suatu negara demokrasi.
Berikut gambaran pola hubungan elemen civil society, sektor swasta,
dan negara, yang melakukan take and give dan berjalan seimbang sinergistis.
Gambar 1
Skema Hubungan LSM-pemerintah-Swasta
HARMONI
April - Juni 2010
PERAN DAN HUBUNGAN LSM DAN PEMERINTAH DALAM PEMELIHARAAN K ERUKUNAN ....
201
Beberapa teori mengenai hubungan LSM dan pemerintah telah
banyak disampaikan para ahli. Salahsatunya adalah yang disampaikan
Dadang Solihin ahli LSM dari PACIVIS-UI yang juga pernah menjabat
Deputi di Bappenas. Menurutnya, relasi antara CSO/Civil society Organization
(yang LSM berada di dalam lingkupannya) dengan pemerintah, dapat
terjadi dalam lima kondisi. (Lihat: www.4shared.com atau
www.dadangsolihin.com)
Pertama, apa yang disebutnya autonomous benign neglect. Pada kondisi
ini pemerintah tidak menganggap posisi CSO sebagai ancaman dan tidak
melakukan intervensi terhadap CSO; serta CSO dapat bekerja secara
mandiri dan independen. Kedua, Facilitation/Promotion. Dimana pemerintah
menganggap CSO sebagai entitas yang keberadaannya bersifat
komplementer; dan Tugas pemerintah untuk menyedia-kan kondisi yang
kondusif bagi beBeberapa teori mengenai hubungan LSM dan pemerintah
telah banyak disampaikan para ahli. Salahsatunya adalah yang disampaikan
Dadang Solihin ahli LSM dari PACIVIS-UI yang juga pernah menjabat
Deputi di Bappenas. Menurutnya, relasi antara CSO/Civil Society
Organization (yang LSM berada di dalam lingkupannya) dengan
pemerintah, dapat terjadi dalam lima kondisi (www.4shared.com atau
www.dadangsolihin.com.)
Pertama, apa yang disebutnya autonomous benign neglect. Pada kondisi
ini pemerintah tidak menganggap posisi CSO sebagai ancaman dan tidak
melakukan intervensi terhadap CSO; serta CSO dapat bekerja secara
mandiri dan independen. Kedua, facilitation/ promotion. Dimana pemerintah
menganggap CSO sebagai entitas yang keberadaannya bersifat
komplementer; dan tugas pemerintah untuk menyedia-kan kondisi yang
kondusif bagi beroperasinya CSO. Ketiga, collaboration cooperation. Kondisi
dimana pemerintah menganggap bekerja sama dengan CSO lebih
menguntungkan bagi pencapaian tujuan pemerintah. Keempat, cooptation/
absorbtion. Pada kondisi ini pemerintah melakukan kontrol terhadap CSO
baik dalam konteks programatik maupun ideologis. Hal ini dilakukan
dengan adanya suplai finansial, penghambatan terhadap ijin eksekusi
program CSO, dan sebagainya. Dan kelima, containment/sabotage/dissolution.
Dalam kondisi ini pemerintah melihat CSO sebagai tantangan dan juga
ancaman, sehingga pemerintah menghambat kerja CSO, dan bahkan
sampai pada tindakan.
Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. IX
No. 34
202
AKMAL SALIM RUHANA
Dalam perspektif yang lebih berimbang, Afan Gaffar menjelaskan
pola hubungan LSM-Negara seperti tergambar dalam tabel berikut ini.
(Afan Gaffar, 1999:216)
Tabel 1
Pola Hubungan LSM-Negara
Dimensi Ruang
Publik
Strategi LSM vis a vis
pemerintah/negara
Strategi pemerintah vis a vis LSM
Orientasi isu
Memengaruhi agenda pembangunan,
mengkritik, dan mengajukan alternatif
kebijakan.
Menetapkan agenda dan prioritas
pembangunan, dan memonitor
alternatif apa yang dapat diterima.
Finansial
Memobilisasi dukungan dana,
sehingga menjadi mandiri dan terlepas
dari campur tangan dan pengawasan
pemerintah.
Membantu sumber keuangan
organisasi non-politik, mengatur dan
menyetujui penggunaannya untuk
pembangunan.
Organisasional
Menjaga kemandirian, menghindari
campur tangan pemerintah dalam
urusan administrasi, pembuatan
keputusan, dan pelaksanaan di
lapangan.
Membantu proses administrasi
organisasi non-politik, mengatur
kegiatan mereka dan pelaksanaan
kegiatan di lapangan.
Kebijakan
Memengaruhi dialog dalam
pembentukan kebijakan dengan
melakukan advokasi, guna
meningkatkan kualitas lingkungan
pembuatan kebijakan.
Membantu kebijakan, melakukan
dialog, mengatur akses ke pembuatan
keputusan, dan memelihara kontrol
atas lingkungan pembuatan kebijakan.
Kajian Terdahulu
Penelitian dan kajian tentang LSM telah banyak dilakukan oleh
para akademisi. Sebuah tulisan yang cukup komprehensif yang mengkaji
tentang geliat LSM di Indonesia adalah tulisan karya-masterpiece Dr.
Mansour Fakih berjudul Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial (1996).
Melalui proses riset partisipatif dan studi kolaboratif, Fakih menyim-pulkan
bahwa LSM berada dalam posisi struktural ideologi sebagai bagian dari
hegemoni negara, dan karenanya terdapat indikasi teoritis bahwa sebagian
besar gerakan LSM di Indonesia (pada konteks waktu penelitian itu
dilakukan, akhir 80-an dan awal-90-an. Pen.) lebih merupakan bagian dari
negara daripada bagian dari masyarakat sipil.
HARMONI
April - Juni 2010
PERAN DAN HUBUNGAN LSM DAN PEMERINTAH DALAM PEMELIHARAAN K ERUKUNAN ....
203
Kajian lain tentang LSM, yang relatif baru (2006), dilakukan oleh
Adi Suryadi Culla. Temuannya yang ‘merekonstruksi’ tesis selama ini
tentang hubungan LSM-negara adalah bahwa negara dapat berperan positif
dalam pembentukan masyarakat sipil, artinya hubungan antara masyarakat
sipil dan negara bersifat cross-cutting dan tidak dikotomis. Kajiannya yang
melihat peran YLBHI dan Walhi ini diberi judul Rekonstruksi Civil society:
Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia (2006).
Juga beberapa tesis dan disertasi, namun kebanyakan masih berkutat
pada masalah perdebatan mengenai konsep civil society, hubungan LSMnegara, LSM dalam setting politik tertentu, dan seterusnya. Penulis mencoba
mengisi ‘ruang kosong’ yang spesifik, yakni melihat peran dan hubungan
LSM dan pemerintah dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat
beragama.
Definisi Operasional
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, secara etimologis disebutkan
‘peran’ diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh
orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan dalam konteks
penelitian ini, yang dimaksud peran adalah kiprah atau segala sesuatu
yang dilakukan oleh LSM dan pemerintah dalam upaya pemeliharaan
kerukunan umat beragama. Tegasnya, meliputi visi, misi, tugas-fungsi,
program-program, dan kegiatan yang mereka miliki dan lakukan terkait
pemeliharaan kerukunan umat beragama. Sedangkan ‘hubungan’ berarti
kondisi kontak, sangkut-paut, atau pertalian. Dalam penelitian ini,
hubungan yang dimaksud adalah segala kondisi yang saling
menghubungkan antara LSM dan pemerintah, baik dalam bentuk
kerjasama, aksi-reaksi, perang wacana, dan sebagainya.
Adapun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), secara etimologis,
bermakna organisasi yang bukan bagian dari pemerintah yang melakukan
pemberdayaan masyarakat. Sedangkan secara istilah, LSM berarti organisasi
swasta yang menjalankan kegiatan untuk meringankan penderitaan,
mengentaskan kemiskinan, memeli-hara lingkungan hidup, menyedia-kan
layanan sosial dasar atau melakukan kegiatan pengem-bangan masya-rakat,
yang mencoba untuk mengisi ruang yang tidak akan atau tidak dapat diisi
oleh pemerintah (www.wikipedia.com ).
Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. IX
No. 34
204
AKMAL SALIM RUHANA
Dalam penelitian ini, yang dimaksud LSM adalah lembaga swadaya
masyarakat yang dalam program kerjanya atau dalam wacana dan aksinya
mengenai masalah kerukunan umat beragama dengan membatasi pada:
the WAHID Institute, SETARA Institute, dan ICRP. Ketiga LSM ini dipilih
karena mereka cukup konsisten di bidang ini dan cukup established, terlihat
salahsatunya dari ‘kultur’ penerbitan Laporan Tahunan Kehidupan Beragama
yang secara periodik telah dikeluarkan. Pemerintahan adalah alat
kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk
mencapai tujuan bersama didirikannya sebuah negara. (A. Ubaedillah dan
Abdul Rozak (peny), 2006: 18). Pemerintah dalam penelitian ini diwakili
oleh Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, dan
Kejaksaan. Karena keempat institusi ini memiliki tugas pokok dan fungsi
terkait dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama.
Kerukunan adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang
dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai
kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam NKRI
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan pemeliharaan kerukunan
umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di
bidang pelayanan, pengaturan, dan pember-dayaan umat beragama. (PBM
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun
2006).
LSM, Tipologi dan Ideologi
Kategorisasi LSM antara lain diberikan oleh “Tim Fasilitasi LP3ES
untuk Kode Etik” (Adi Suryadi Culla: 76-77) yang mendasarkan pada
orientasi kegiatan dan masyarakat basis pendukungnya. Pertama, LSM yang
terlibat kegiatan natural sosial (charity) dan berorientasi karikatif. Mereka
memberi bantuan kepada kaum miskin, masyarakat yang menderita karena
bencana, perang, dan sebagainya. Kedua, LSM yang bergerak dalarn
kegiatan berorientasi perubahan dan pembangunan (change and development)
masyara-kat serta pengembangan dan pember-dayaan masyarakat
(commu-nity development). Ketiga, LSM yang tidak hanya bergerak dalam
bidang pelayanan masyarakat, tetapi juga melakukan pembelaan
HARMONI
April - Juni 2010
PERAN DAN HUBUNGAN LSM DAN PEMERINTAH DALAM PEMELIHARAAN K ERUKUNAN ....
205
(advo-kasi). LSM advokasi melihat masalah yang dihadapi masyarakat tidak
hanya bersumber dari mereka sendiri, tetapi juga tidak terlepas dari struktur
yang dipaksakan dari luar.
Kategori lain yang juga dapat dipakai untuk memahami LSM adalah
kategori yang dibuat oleh Mansour Fakih (Mansour Fakih, 2002: 77-79),
berdasarkan konstruksi tipologis paradigma LSM di Indonesia. Pertama,
tipe kon-formis, yang bekerja berdasarkan paradigma bantuan karitatif.
Motivasi utama yang melandasi program dan aktivitas LSM tipe ini adalah
menolong rakyat dan membantu mereka yang membu-tuhkan. Kedua, LSM
tipe reformis, yang mendasarkan pada “ideologi” modernisasi dan
develop-mentalisme. Tesis pokok paradigma tersebut adalah bahwa
keterbelakangan mayoritas rakyat disebabkan oleh adanya sesuatu yang
salah dengan men-talitas, perilaku, dan kultur rakyat. Di tingkat aksi, untuk
mencapai tujuan itu, hal terpenting adalah berjuang mempengaruhi
pemerintah agar pendekatan dan meto-dologi yang ditawarkan akan
dipakai dan diimplementasikan pemerintah. Ketiga, tipe transformatif, yang
memper-tanyakan paradigma mainstream serta ideologi yang tersembunyi
di dalamnya. Menurut perspektif ini, salah satu penyebab “masalah” rakyat
adalah karena berkembangnya diskursus pembangunan dan struktur yang
tim-pang dalam sistem yang ada.
Lembaga Swadaya Masyarakat
The WAHID Institute (WI)
The WAHID Institute didirikan pada tanggal 7 September 2004 di
Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta. Visi yang diusung WI adalah “untuk
mewujudkan prinsip-prinsip dan cita-cita intelektual Abdurrahman Wahid
(Gus Dur) untuk membangun pemikiran Islam moderat yang mendorong
terciptanya demokrasi, pluralisme agama-agama, multikul-turalisme dan
toleransi di kalangan kaum Muslim di Indonesia dan seluruh dunia.
Sedangkan misi yang diemban-nya adalah menyebarkan gagasan Muslim
progresif yang mengedepankan toleransi dan saling pengertian di
masyarakat dunia Islam dan Barat (profil selengkapnya lihat:
www.wahidinstitute.org.)
Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. IX
No. 34
206
AKMAL SALIM RUHANA
SETARA Institute
SETARA Institute didirikan tahun 2006 dan didedikasikan bagi
pencapaian cita-cita di mana setiap orang diperlakukan setara dengan
menghormati keberagaman, mengutamakan solida-ritas dan bertujuan
memuliakan manusia. Visi organisasi ini adalah mewujudkan perlakuan
setara, plural dan bermartabat atas semua orang dalam tata sosial politik
demokratis. Sedangkan misinya adalah: a) mempromo-sikan, pluralisme,
humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia; b) melakukan studi dan
advokasi kebijakan publik di bidang pluralisme, humanitarian, demokrasi
dan hak asasi manusia; c) melancarkan dialog dalam penyelesaian konflik;
dan d) melakukan pendidikan publik (profil selengkapnya dalam
www.setara-institute.org).
ICRP
Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) adalah sebuah
organisasi berbadan hukum yayasan yang bersifat non-sektarian, non-profit,
non-pemerintah dan independen yang bergerak di bidang interfaith dan
dialog agama-agama. Dibidani kelahiran-nya oleh para tokoh antar agama,
ICRP berusaha menyebarkan tradisi dialog dalam pengembangan
kehidupan keberagamaan yang humanis dan pluralis di tanah air. Selain
itu, ICRP turut aktif pula berkontribusi dalam pengem-bangan studi
perdamaian dan resolusi konflik. ICRP juga turut aktif berjejaring dengan
lembaga-lembaga yang concern memperjuangkan pluralisme dan
perdamaian untuk melawan ketidakadilan sistem sosial, gender, HAM,
dan sebagainya. (profil lengkapnya dapat dilihat di www.icrp-online.org).
Dari hasil publikasi dan laporan tahunan yang telah dikeluarkan,
nampak ICRP memiliki peran yang cukup besar dalam upaya
pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia.
Pemerintah
Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas
memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya
sebuah negara. Pemerintah, melalui aparat dan alat-alat negara, yang
menetapkan hukum, melaksanakan ketertiban dan keamanan,
HARMONI
April - Juni 2010
PERAN DAN HUBUNGAN LSM DAN PEMERINTAH DALAM PEMELIHARAAN K ERUKUNAN ....
207
menga-dakan perdamaian dan lainnya dalam rangka mewujudkan
kepentingan warga negaranya yang beragam.
Untuk mewujudkan dan melayani kepentingan warga negaranya,
pemerintah mela-kukan berbagai langkah dan upaya terencana dan
sistematis. Langkah dan upaya itulah yang dinamakan pembangunan.
Hingga saat ini Indonesia masih terus membangun. Untuk mereali-sasikan
rencana tersebut, pemerintah sangat memerlukan adanya stabilitas sosial,
politik dan keamanan nasioanal. Stabilitas tersebut merupakan prasyarat
adanya pembangunan. Tanpa keamanan, pemerintah tidak dapat
membangun infrastruktur dan berbagai fasilitas yang dibutuhkan
masyarakat. Demikian pula, tanpa keamanan, investor asing yang ingin
turut membangun negeri tidak dapat berinvestasi.
Paradigma yang dianut pemerintah adalah paradigma
pembangunan dengan mensyaratkan stabilitas sosial, politik, dan
keamanan masyarakat. Stabilitas terejawantah dalam keteraturan melalui
berbagai peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah. Pemerintah
diwakili oleh 4 institusi, yaitu: Kementerian Agama, Kementerian Dalam
Negeri, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung RI yang masing-masing
memiliki tugas, fungsi, visi, misi, dan program kegiatan dan perannya dalam
pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia yang merupakan
bagian penting dari kerukunan nasional.
Kerjasama LSM-Pemerintah
Telah banyak kerjasama yang pernah dilakukan antara LSM dengan
pemerintah di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama. Sekadar
menunjuk beberapa contoh kerjasama itu diantaranya, Kementerian Agama
(Badan Litbang dan Diklat dan Pusat Kerukunan Umat Beragama) telah
melaksanakan sejumlah kerjasama dengan sejumlah ormas dan LSM dalam
menyosialisasikan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006. Misalnya dilakukan
dengan LKUB (Lembaga Keru-kunan Umat Beragama) Jakarta, NU, dan
Muhammadiyah. Selain itu, Kementerian Agama juga telah dua kali
melakukan Dialog Kebangsaan yang bekerjasama dengan LSM Front
Persatuan Nasional (FPN), di Jakarta. Puslitbang Kehidupan Keagamaan,
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, juga telah bekerjasama
dengan LSM lokal di Cirebon bernama Center for Economic and Population
Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. IX
No. 34
208
AKMAL SALIM RUHANA
Studies (CEPoS), untuk melakukan pelatihan kader perdamaian untuk
wilayah III Cirebon, yang bertempat di Kuningan pada awal Desember
silam. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Kesbangpol) telah
beberapa kali melakukan kerjasama dengan beberapa LSM sejak tahun
2004 hingga 2009 dalam kegiatan “Pengembangan Wawasan Kebangsaan
dan Cinta Tanah Air.” Demikianlah, meski sejumlah kerjasama telah pernah
dilakukan dengan berbagai ormas dan LSM sebagaimana tertera di atas,
namun kerjasama serupa belum dapat dilakukan dengan beberapa LSM
lainnya, seperti dengan 3 LSM yang dipilih di dalam penelitian ini.
The WAHID Institute, misalnya, mengaku belum pernah melakukan
kerjasama dalam suatu program-bersama atau suatu kegiatan bersama.
Meski demikian, sebatas mengundang wakil pemerintah sebagai peserta,
pernah dilakukan. Berikut penuturan Ahmad Suaedy, Direktur Eksekutif
The WAHID Institute dalam wawancara tertulis tanggal 17 Desember 2009:
“Kerjasama dengan MoU belum pernah (dilakukan, pen), tetapi
berusaha bersinergi, selalu. Misalnya, ketika mengadakan kegiatan
mengundang dari pegawai Depag atau MUI, atau pejabat lainnya
seperti Depdagri dan parlemen”.
Demikian juga dengan SETARA Institute, sebagaimana dikatakan
Ismail Hasani, Direktur Program SETARA dalam wawancara tertulis
tanggal 25 November 2009, ia mengatakan belum pernah melakukan
kerjasama dengan pemerintah.
“Kerjasama institusional belum pernah. Tapi pelibatan secara
informal baik mengundang sebagai narasumber atau peserta
lokakarya pernah dilakukan. SETARA juga melibatkan institusi
pemerintah dalam hal pendokumentasian kasus-kasus kebebasan
beragama yang telah kami lakukan selama 3 tahun terakhir. Relasi
yang selama ini terbangun adalah bahwa SETARA adalah lembaga
pemantau yang memantau dan menghasilkan rekomendasi.
Diharapkan pemerintah bisa menjalankan rekomen-dasi masyarakat
sipil”.
Senada dengan kedua hal tersebut, Djohan Effendi, mantan ketua
ICRP mengatakan, lembaganya belum pernah bekerjasama dengan
pemerintah, seraya mengajukan kritik kepada pemerintah yang
menganggapnya tidak mau melihat ICRP sebagai mitra. Dikatakan kepada
penulis tanggal 6 Desember 2009:
HARMONI
April - Juni 2010
PERAN DAN HUBUNGAN LSM DAN PEMERINTAH DALAM PEMELIHARAAN K ERUKUNAN ....
209
“Belum pernah (dilakukan kerjasama dengan pemerintah, pen.),
sebab kalangan pemerintah, khususnya Kementerian Agama,
agaknya tidak memandang ICRP sebagai mitra”.
Selain interaksi dalam bentuk kerjasama sebagaimana digambarkan
di atas, sering pula terjadi interaksi yang saling berhadapan antara LSM
dengan pemerintah, terutama terjadi di aras wacana. Hal-hal seperti ini
biasanya terjadi pada saat terjadi suatu kasus yang memperhadaphadapkan suatu kebijakan pemerintah dengan kepentingan ‘sebagian’
warga masyarakat, dimana LSM kerapkali menjadi ‘advokat’nya sebagian
kalangan masyarakat itu.
Sejumlah LSM, misalnya, melansir sikapnya mengenai kebijakan
pemerintah mengeluarkan SKB tentang Ahmadiyah melalui laporan
tahunannya dan press-release. Salahsatunya The WAHID Institute, membuat
pernyataan dalam Laporan Tahunan 2008: sebagai berikut:
“Munculnya SKB ini merupakan buah dari desakan massa yang
menuntut pemerintah membu-barkan Ahmadiyah. Bahkan, SKB
ini dikeluarkan persis di hari ketika ribuan pengunjuk rasa anti
Ahmadiyah berdemonstrasi di depan istana. SKB ini juga tidak dapat
dilepaskan dari upaya pemerintah, dalam hal ini kepolisian, untuk
menangkap Munarman sebagai tersangka tragedi Monas.
Terlepas dari situasi tersebut ada hal substansial yang bisa dilihat.
SKB ini secara eksplisit mengakui, perdebatan tentang Ahmadiyah
adalah soal tafsir agama. Hal itu sebagaimana tercantum dalam
poin dua. Di sana ada kata “menghentikan semua kegiatan yang
tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam pada umumnya”.
Sejauh menyangkut tafsir agama, sebenarnya pemerintah tidak
punya urusan untuk melakukan pemihakan. Tafsir agama adalah
bagian dari hak beragama dan berkeyakinan yang tidak bisa
dikriminalisasi. Karena itu, dengan SKB itu sebenarnya pemerintah
sudah terjebak pada pemihakan soal tafsir agama”.
Demikian juga SETARA Institute, menolak SKB dengan
merekomendasikan hal berikut dalam Laporan Tahunannya 2009 yang
menyebutkan:
“Presiden harus mencabut SKB Pembatasan Ahmadiyah, karena
secara formal dan substansial kebijakan ini jelas bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan termasuk dan yang utama
bertentangan dengan konstitusi. SKB juga telah secara nyata
Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. IX
No. 34
210
AKMAL SALIM RUHANA
mengeskalasi pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di
tahun 2008”.
Laporan ini dikeluarkan bulan Januari 2009, dan di-publish secara
luas melalui website: www.setara-institute.org. Pendapat-pendapat ini dan
sejumlah kritik lainnya terkait kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang
agama, dibuat dan dipublikasikan secara luas melalui jaringan internet
yang mereka miliki. Demikian juga sebagian kritik ini didiseminasikan
melalui buku cetakan dan acara seminar atau workshop yang cukup massif
dilakukan. The WAHID Institute, misalnya, telah menerbitkan buku
berjudul Kala Fatwa Jadi Penjara (2006) dan Politisasi Agama dan Konflik
Komunal, Beberapa Isu Penting di Indonesia (2007), yang ditulis oleh Ahmad
Suaedy dan kawan-kawan. Sedangkan SETARA sudah 22 kali menggelar
diskusi di 22 kota di Indonesia, pada dua tahun terakhir ini. Selain itu,
sejumlah laporan penelitian dan buletin berkala pun mereka terbitkan dan
publikasikan ke masyarakat luas.
Diskursus pemerintah sebagai pihak yang sedang dikritik dan
diserang, namun pemerintah lebih sering melayaninya dengan ‘mendengar
aspirasi’ dan memberikan penjelasan yang bersifat ‘menjelaskan’ daripada
mengalamatkan pada satu persatu pendapat ataupun kritik itu. Misalnya,
ketika SKB Ahmadiyah yang diterbitkan pemerintah dituduh sebagai
pemihakan tafsir agama dan melanggar konstitusi, pemerintah
menjawabnya dengan mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) yang
menje-laskan tentang posisi SKB terhadap keyakinan seseorang, dan
terhadap hukum/konstitusi (Sosialisasi SKB Badan Litbang dan Diklat,
2008).
Begitu pula, pada saat beberapa pihak menggugat PBM Nomor 9
dan Nomor 8 tahun 2006 karena dinilai masih kurang jelas dan multitafsir,
maka pemerintah mengeluarkan “Buku Tanya Jawab PBM,” yang
menjawab dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada di
masya-rakat tersebut.
Demikianlah, interaksi-berhadapan (dalam bentuk perang wacana)
ini pun sesungguh-nya adalah sebentuk kerjasama dengan peran masingmasing yang saling berhadapan. Meski terkadang kondisi ini menimbulkan
kebingungan di kalangan masyarakat yang kurang dapat memaha-minya,
namun dengan proses ini aspirasi masyarakat bisa tersampaikan, dan
HARMONI
April - Juni 2010
PERAN DAN HUBUNGAN LSM DAN PEMERINTAH DALAM PEMELIHARAAN K ERUKUNAN ....
211
pemerintah menjadi lebih bijak dan tidak sewenang-wenang dalam
pengambilan keputusan.
Kendala Hubungan LSM-Pemerintah
Hubungan kerjasama ataupun interaksi-berhadapan sebagaimana
diulas di atas, memang tidak selamanya baik. Beberapa ‘kerikil’ yang
mengendala kesediaan bekerjasama atau mengerasnya aksi-reaksi diantara
keduanya, kerap ditemukan. Kendala itu ada yang bersifat ideologis, politis,
maupun sebatas kesalahpahaman (psikologis).
Secara ideologis, kedua pihak yakni LSM dan pemerintah, berpijak
pada dua ideologi-paradigmatis yang berbeda. LSM, dengan ideologi
kritisnya, by nature didirikan sebagai balancing atau counterpart bagi
pemerintah yang memeluk ‘developmentalism’. Ideologi pemerintah ini tidak
lepas dari posisi Indonesia sebagai negara di dunia ketiga (negara
berkembang) yang tengah dengan serius terus membangun dan menata
kehidupan bangsa yang lebih baik. Untuk tujuan itu, pemerintah
memerlukan stabilitas sosial-politik. Di lain sisi, LSM terus ‘merecoki’ (baca:
mengkritisi) pemerintah agar tidak berlaku sewenang-wenang atas nama
pembangunan, dalam satu dan lain hal, melabrak kepentingan masyarakat.
Interaksi LSM-pemerintah tidak jarang terganggu oleh
ditemukannya kenyataan dimana integritas dan akuntabilitas beberapa
LSM yang mulai dipertanyakan. Kenyataan bernada kendala-psikologis
ini, misalnya, adanya kekurangpercayaan masyarakat (dan pemerintah)
atas ketulusan misi yang diemban oleh suatu LSM. Kecurigaan yang kerap
membayang-bayangi kalangan masyarakat tertentu ataupun pemerintah
ketika hendak bekerjasama dengan LSM, misalnya, bagaimana
meya-kinkan bahwa agenda kerja LSM adalah murni ‘perjuangan’ dan
bukan ‘order’ pihak asing. Terlebih, kebanyakan LSM menggunakan donor
asing untuk keberlanjutan finansialnya, sebagaimana penelitian Rustam
Ibrahim pada tahun 2005 yang menemukan data dari 25 LSM yang
ditelitinya bahwa mayoritas responden (65%) mengandalkan sumber
bantuan luar negeri, dan hanya 35% yang menggunakan sumber dana
dalam negeri (Ridwan Al-Makassary, 2004: 66).
Kendala di sekitar hubungan LSM-pemerintah memang ada dan
menjadi persoalan bagi sebuah kerjasama yang sinergis. Namun hal ini
Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. IX
No. 34
212
AKMAL SALIM RUHANA
bukan berarti kerjasama itu tidak dapat dilakukan. Upaya sinergi, saling
mendekat tapi berjarak, tampak-nya telah mulai dilakukan.
Kerjasama dan Bersinergi
Dapatkah LSM dan pemerintah bersinergi dalam upaya
pemeliharaan kerukunan? Jawabannya, sangat mungkin bisa. Sekali lagi,
upaya saling mendekat-tapi-berjarak tampak-nya telah mulai dilakukan.
Meski beranjak dari paradigma dan ideologi yang berbeda, LSM dan
pemerintah nampaknya bersepakat bahwa kerukunan umat beragama
adalah tujuan-bersama. Aura kesalahpahaman pun mulai sirna. Meski
demikian, mereka tetap ‘berjarak’ karena by nature posisi masing-masing
harus tetap independen.
Menarik mencermati pernyataan Ahmad Suaedy dari the WAHID
Institute yang biasa-nya menggunakan bahasa ‘berita-buruk’ dalam
mengkritik pemerintah. Dalam wawancara ter-tu-lis pada 17 Desember
2009, ia menyebutkan:
“Kami sering berbeda pendapat (dengan pemerintah, pen.) dan
sering mengkritik, tetapi itu tidak berarti menganggap pemerintah
tidak penting. Justeru kami anggap penting karena itu kami terus
melakukan counterpart, apakah dengan kerjasama atau mengkritik”.
“Contohnya, tentang FKUB tersebut. Walaupun tanpa kerjasama
secara langsung, kami melakukan penguatan terhadap para aktivis
FKUB di daerah mengingat peran mereka penting jadi perlu
empowering kepada mereka. Dan di berbagai daerah, pengurus FKUB
menjadi bagian dari jaringan WI. Kami senang jika pemerintah
bersedia bekerja sama untuk memperbaiki bersama”.
Ditambahkan Suaedy mengenai langkah-langkah yang seharusnya
dilakukan oleh the WAHID Institute dan pemerintah dalam upaya bersama
memelihara kerukunan, yakni:
“Pertama, harus ada kajian bersama secara teratur dan
berkesinambungan tentang berbagai kendala, baik UU, aturan
maupun fenomena sosial politik. Lalu dilahirkan semacam
rekomendasi untuk diantarkan ke berbagai lenbaga yang berkaitan.
Kedua, perumusan isu dan langkah-langkah strategis, serta berbagi
tugas dan jika dimungkinkan kerjasama dalam hal-hal tertentu; dan
ketiga, evaluasi berkelanjutan secara bersama, sehingga bisa
HARMONI
April - Juni 2010
PERAN DAN HUBUNGAN LSM DAN PEMERINTAH DALAM PEMELIHARAAN K ERUKUNAN ....
213
introspeksi masing-masing. Dan dari sana bisa saling memperbaiki
diri dan juga perbaikan terhadap strategi, program, dan sebagainya”.
Adapun Djohan Effendi dalam wawancara tertulis pada 6 Desember
2009 berpendapat bahwa yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan
kerukunan umat beragama adalah Presiden dan Menteri Agama, namun
secara jelas menegaskan pentingnya kerjasama LSM-pemerintah dalam
pemeliharaan kerukunan umat beragama. Dikatakannya:
“Kedua-duanya (LSM dan pemerintah, pen.) perlu bekerja sama,
mendialogkan masalah-masalah kerukunan hidup umat beragama.
Kalangan Kementerian Agama jangan memandang sebelah mata
terhadap organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga lintas iman.
Mestinya mereka diperlakukan sebagai mitra kerjasama”.
Azyumardi Azra, dalam kapasitasnya sebagai pakar civil society dan
pemerhati LSM, berpendapat tentang perlunya meningkatkan hubungan
dan komunikasi antara LSM dan pemerintah dalam pemeliharaan
kerukunan umat beragama. Dalam wawancara tertulis pada 25 November
2009 ia mengatakan:
“Seharusnya pemerintah, khususnya Kementerian Agama, menjalin
hubungan dan komunikasi yang workable dengan semua LSM
advokasi maupun religious-based civil society; karena pemerintah tidak
memiliki kapasitas memadai untuk mengembangkan kerukunan
umat beragama. Tanpa keterlibatan mereka, usaha pemerintah tidak
bakal berhasil baik”.
Dengan demikian, sinergi antara LSM kerukunan dan pemerintah
telah mulai terjalin, baik dengan LSM-LSM yang ‘kontra’pemerintah, lebihlebih LSM-LSM yang ‘ramah’ dengan pemerintah. Sinergi itu dilakukan
dalam bentuk kerjasama-langsung maupun interaksi-berhadapan.
Aktualisasi Bersinergi
Peran-peran pemerintah dan LSM secara sekilas seperti
bersinggungan dalam saling beririsan pada titik-titik tertentu. Berikut ini
matriks perbandingan profil peran keduanya, untuk melihat titik-sama
dan titik-bedanya.
Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. IX
No. 34
214
AKMAL SALIM RUHANA
Tabel 2
Matriks Titik-temu/Perbandingan Profil/Peran LSM-pemerintah
Hal
Cuplikan Visi
Cuplikan Misi
LSM
… mendorong terciptanya demokrasi,
pluralisme agama-agama, multikul-turalisme
dan toleransi di kalangan kaum Muslim di
Indonesia …(WI),
mewujudkan perlakuan setara, plural &
bermartabat atas semua orang dalam tata
sosial politik demokratis. (SETARA)
menyebarkan tradisi dialog dalam
pengembangan kehidupan keberagamaan
yang humanis dan pluralis di tanah air.
(ICRP)
menyebarkan gagasan Muslim progresif
yang mengedepankan toleransi dan saling
pengertian di masyarakat dunia Islam dan
Barat. (WI)
melancarkan dialog dalam penyelesaian
konflik (SETARA)
memperjuangkan pluralisme dan
perdamaian untuk melawan ketidak-adilan
sistem sosial, gender, HAM (ICRP)
Cuplikan
Program
Memfasilitasi dialog para pemimpin agama di
atas (kalangan elit) dan di bawah (grassroot).
(WI)
Menggelar diskusi-diskusi publik untuk
membangun pemahaman bersama tentang
penghormatan atas hak
beragama/berkeyakinan. (SETARA)
Mengembangkan kerjasama dan jaringan
dengan organisasi maupun individu yang
peduli atas berbagai isu agama untuk
perdamaian. (ICRP)
WI mengadakan “Workshop Penguatan
Kapasitas bagi Para Pemuka Agama dan
Dewan Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) Berbasis Toleransi”
pemerintah
… serta saling menghormati antar sesama
pemeluk agama dalam kehidu-pan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
dalam wadah NKRI.” (Depag)
… sistem politik yang demokratis, pembangunan daerah & pemberdayaan
masyarakat dlm wadah NKRI. (Dpdagri)
... mewujudkan keamanan dalam negeri
dalam suatu kehidupan nasional yang
demokratis dan masyarakat yang sejahtera.
(Polri)
Memperkokoh kerukunan umat beragama.
(Depag)
Memelihara Ketentraman dan Ketertiban
Umum dalam Kehidupan Bermasyarakat,
Berbangsa, dan Bernegara. (Depdagri)
Memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat dengan tetap memperhatikan
norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku.
(Polri)
mendorong dan mengarahkan seluruh umat
beragama untuk hidup rukun dalam bingkai
teologi yang ideal untuk menciptakan
kebersamaan dan sikap toleransi. (Depag)
Program penguatan integrasi nasional
(Depdagri)
Tercapainya kerukunan antar umat
beragama dalam kerangka interaksi sosial
yang intensif (Polri)
Di bidang ketertiban dan ketenteraman umum
(PAKEM): pengawasan aliran kepercayaan
yang dapat membahayakan masyarakat dan
negara; pencegahan penyalahgunaan
dan/atau penodaan agama. (Kejaksaan)
Dari uraian tabel di atas, tergambar adanya peran-peran dan
sekaligus titik-titik temu pada tataran tujuan yang ingin dicapai baik oleh
LSM maupun pemerintah, dalam upaya pemeli-haraan kerukunan. Titik
temu itu diantaranya, baik LSM maupun pemerintah menginginkan
terwujudnya keamanan, ketertiban, kerukunan, perdamaian, kehidupan
yang lebih demok-ratis, toleransi antarumat beragama, saling pengertian,
dialog dan kerjasama. Memang, cara dan strategi yang dilakukan untuk
meraih keinginan itu terkadang berbeda atau bahkan berhadapan-diametris
dan juga kerapkali ‘terganggu’ oleh adanya kendala-kendala hubungan
HARMONI
April - Juni 2010
PERAN DAN HUBUNGAN LSM DAN PEMERINTAH DALAM PEMELIHARAAN K ERUKUNAN ....
215
diantara keduanya. Namun demikian, peran-peran itu tetap terlaksana dan
menjadi kontribusi tersendiri bagi upaya pemeliharaan kerukunan.
Penutup
Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa: a) LSM maupun
pemerintah telah berperan di dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat
beragama di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari visi, misi, program, dan
kiprah nyata LSM dan pemerintah tersebut, yang telah mengarah secara
nyata pada upaya pemeli-haraan kerukunan tersebut; b) Pola hubungan
yang terjadi antara LSM dan pemerintah di dalam upaya pemeliharaan
kerukunan umat beragama, secara garis besar ada dua. Pertama, kerjasamalangsung yang berupa pelibatan dan pendelegasian program. Dan kedua,
interaksi-berhadapan yakni berupa sparring partner yang saling mengoreksi
dan melengkapi satu sama lain; c) Sinergi antara LSM dan pemerintah
dapat dilakukan. Bentuk-bentuk sinergi itu antara lain dengan: perumusan
agenda dan pembagian kerja sesuai kapasitasnya; kerjasama-teknis
pelaksanaan suatu program-bersama, pelibatan dalam suatu proses
pengambilan keputusan, dan lain-lain.
Rekomendasi dari kajian ini, bahwa: a) LSM maupun pemerintah
perlu meningkatkan perannya pemeliharaan kerukunan umat beragama,
dengan variasi program kegiatan yang sesuai dengan kebu-tuhan
masyarakat, dan mengusahakan kerjasama-sinergis; b) Baik LSM maupun
pemerintah sebaiknya mengedepankan titik-temu tujuan, dan strategi-cara
mewujudkannya yang dapat menghormati posisi masing-masing. Adanya
perbedaan dasar pijakan dan paradigma, hendaknya dikalahkan oleh
pentingnya ketercapaian tujuan yang hampir bersamaan itu. Dalam konteks
pemeliharaan kerukunan umat beragama, misalnya, tujuan terciptanya
ketertiban dan kerukunan masyarakat harus diprioritaskan.
Daftar Pustaka
SETARA Institute, 2009. Berpihak dan Bertindak Intoleran: Intoleransi Masyarakat dan
Restriksi Negara dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia, Laporan
Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2008 Jakarta.
Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. IX
No. 34
216
AKMAL SALIM RUHANA
Buku Sosialisasi Surat Keputusan Bersama (SKB) Surat Keputusan Bersama
Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia, Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, dan
Nomor: 199 Tahun 2008, tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut,
Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)
dan Warga Masyarakat, tanggal 9 Juni 2008. Jakarta: Badan Litbang dan
Diklat.
Culla, Adi Suryadi, 2006 Rekonstruksi Civil society: Wacana dan Aksi Ornop di
Indonesia, Jakarta: LP3ES.
Eldridge, Philip, 2006 “Ornop dan Negara dalam Prisma, No.7, Thn. XVIII, 1989,
hlm. 33-55 dalam Adi Suryadi Culla, Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan
Aksi Ornop di Indonesia, Jakarta, LP3ES.
Fakih, Mansour, 2002, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Yogyakarta:
Insist Press dan Pustaka Pelajar.
_____ , Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial, 2000, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Gaffar, Afan, 1999, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Jakarta, Pustaka
Pelajar.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999. Jakarta, Balai Pustaka.
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9
dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah
Ibadat.
Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Agama.
Pluralisme Beragama dan Berkeyakinan, “Menapaki Bangsa yang Kian Retak”, Laporan
Tahunan The WAHID Institute 2008 (Jakarta: The WAHID Institute dan
TIFA Foundation, 2009).
Raharjo, Diah Y., “Membangun Kemitraan dengan Organisasi Non-pemerintah
dalam Program Community Development”, dalam Bambang Rudito, dkk.
(Ed.), Akses Peran Serta Masyarakat: Lebih Jauh Memahami Community
Development, (Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development/ICSD,
2003)
Rudito, Bambang, dkk. (Ed.), Akses Peran Serta Masyarakat: Lebih Jauh Memahami
Commu-nity Development, (Jakarta: Indonesia Center for Sustainable
Development/ICSD, 2003)
Ubaedillah, A. dan Abdul Rozak (Peny.), Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan
Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006).
HARMONI
April - Juni 2010
PERAN DAN HUBUNGAN LSM DAN PEMERINTAH DALAM PEMELIHARAAN K ERUKUNAN ....
217
Situs Internet
http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0404/17/pustaka/972516.htm, diakses 19 Juni
2009.
www.wikipedia.com, dengan kata kunci “NGO”.
www.lp3es.or.id
www.direktori-perdamaian.org
www.wahidinstitute.org, diunduh tanggal 7 September 2009.
www.setara-institute.org
www.icrp-online.org
http://www.interseksi.org/publications/essays/articles/akuntabilitas_lsm.html.
Lain-lain
Mudzhar, M. Atho, “Kebijakan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di
Indonesia”, slide pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Badan Litbang
dan Diklat Kementerian Agama, dalam berbagai acara/seminar terkait
pemeliharaan kerukunan umat beragama.
Solihin, Dadang, “Format Hubungan dan Kerjasama pemerintah, Media, serta Private
Sector dengan NGO dalam Penguatan Civil society,” slide pemaparan dalam
Program Pacivis-NGO-Mana-gement Certificate, di FISIP-UI Depok, 17
Maret 2006, diunduh dari www.4shared.com, atau www.dadangsolihin.com.
Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. IX
No. 34
UCAPAN TERIMAKASIH
ISSN 1412-663X
Redaksi Jurnal Harmoni mengucapkan terimakasih dan
memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Mitra Bestari atas
peran serta aktif untuk peningkatan kualitas Jurnal Harmoni dengan
memberikan perhatian, kontribusi, koreksi dan pengkayaan wawasan
secara konstruktif. Ucapan disampaikan kepada Mitra Bestari sebagai
berikut:
1. Prof. Drs. Rusdi Muchtar, BA,MA,APU (Pakar Bidang Komunikasi Opini Publik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI);
2. Prof. Dr. Dwi Purwoko, M.Si,APU (Pakar Bidang Humaniora
dan Sosial - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI);
3. Prof. Dr. H.M. Ridwan Lubis (Guru Besar Bidang Pemikiran
Modern dalam Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta);
4. DR. H. Muhammad Hisyam (Pakar Bidang Humaniora dan
Sosial - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI);
5. Drs. H.M. Muhaimin, MA, Ph.D. (Pakar Bidang Antropologi
Agama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. IX
No. 34