Korban

Sistim Peradilan melalui produk peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang diundangkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) yang menjadi dasar dari penyelenggaraan Sistim Peradilan Pidana, belum benar-benar mencantumkan isyarat dalam UUD 1945 dan falsafah negara Pancasila. Isyarat tersebut merupakan perlindungan hukum kepada setiap warga negara tanpa membeda-bedakan. Hal demikian memunculkan persoalan klasik, bahwa sistem Peradilan Pidana sebagai basis penyelesaian perkara pidana tidak mengakui eksistensi korban tindak pidana selaku pencari keadilan, seorang korban tindak pidana akan menderita kembali sebagai akibat dari sistem hukum itu sendiri, karena korban tindak pidana tidak bisa dilibatkan secara aktif seperti halnya dalam beracara perdata, tidak dapat langsung mengajukan sendiri perkara pidana ke pengadilan melainkan harus melalui instansi yang ditunjuk yakni kepolisian dan kejaksaan. Korban dalam suatu tindak pidana, dalam Sistim Hukum Nasional, posisinya tidak menguntungkan. Karena korban tersebut, dalam Sistim Peradilan (pidana), hanya sebagai figuran, bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi (korban). Dalam kenyataannya korban suatu tindak pidana oleh masyarakat dianggap sama dengan korban bencana alam, terutama tindak pidana pencurian sehingga korban mengalami kerugian materiil, bahkan dengan jumlah yang sangat besar. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah siapa yang mengganti kerugian materi, yang diderita oleh korban ? Melihat uraian di atas, posisi korban dalam suatu tindak pidana dapat dikatakan tidak mudah dipecahkan dari sudut hukum. Masalah kepentingan korban dari sejak lama kurang begitu mendapat perhatian, tetapi obyek perhatian ternyata masih lebih terfokus kepada bagaimana memberikan hukuman kepada si pelaku tindak pidana, dan hal itu masih melekat pada fenomena pembalasan belaka.

Di Indonesia kasus pelecehan seksual tergolong dalam kasus yang paling banyak. Pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan namun juga terjadi pada pria. Namun di Indonesia pelecehan pada pria sangat jarang terjadi bahkan hampir tidak ada. Pelecehan seksual yang dilakukan akan berdampak buruk bagi korban. Salah satu dampak pelecehan seksual adalah trauma psikis yang dialami korban. Trauma ini dapat disembuhkan dengan terapi, namun butuh waktu yang lama untuk penyembuhan. Dampak yang paling buruk bagi korban adalah gangguan kejiwaan. Maka dari itu perlu dorongan semangat dari orang terdekat, bisa keluarga maupun sahabat, agar korban merasa aman dan ada yang mempedulikan dirinya.

Abstrak

Pembulian telah menjadi masalah yang mengganggu kesejahteraan sosial-psikologis siswa, keluarga, sekolah, dan masyarakat umum. Hasil-hasil penelitian mengenai kontribusi pola asuh orangtua yang diduga turut menjadi prediktor terhadap perilaku pembulian di sekolah masih belum banyak dilakukan, masih menyajikan hasil-hasil yang bertentangan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara posibilitas keseluruhan jenis pola asuh dan tendensi menjadi pelaku dan/atau korban pembulian dengan model integratif. Penelusuran topik ini dalam jurnal-jurnal ilmiah di Indonesia belum memberikan temukembali yang memadai, dan metode klasifikasi atribut variabel yang ditemukan masih dirasa belum ketat (unrigorous). Penelitian ini dilakukan terhadap 189 siswa-siswi SMA di Jakarta (Musia = 16,29 tahun; SDusia = 0,81 tahun). Penyampelan dilakukan secara insidental dengan instrumen Bully and Victims Scales dan Parental Authority Questionnaire-Revised yang telah diadaptasi dan dielaborasi dalam bahasa Indonesia. Analisis terhadap data pola asuh yang terklasifikasi berdasarkan skor baku Z dan diolah dengan kalkulasi kai kuadrat (chi-square) menunjukkan adanya hubungan antara jenis pola asuh dengan tendensi kegiatan pembulian (χ2 [16, n = 189] = 32,24; p < 0,01). Analisis tambahan, diskusi dan saran penelitian ini terkait metodologi dan praktik dikemukakan lebih lanjut.

Kata-kata kunci: pembulian, viktimisasi, sekolah, pola asuh, remaja

Abstract

Bullying has been a problem that disturbs the students’, families’, schools’, and the societies’ psychological well-being and social welfare. Research findings on parenting styles which may contribute to the bullying behavior in schools are both limited and still contradictory. This research aimed to investigate the relationship of all possibilities of parenting styles and the students’ possibilities of being the victims and/or the bullies of school bullying, with an integrative model. A thorough searching in Indonesia scientific journals has not yet resulted adequate findings, besides the variables attribute found in the journals are still unrigorously classified. As many as 189 high school students in Jakarta participated in this research (Mage = 16.29 years old; SDage = 0.81 years old). This research used incidental sampling technique and the research instrument was translated into and elaborated in the Bahasa Indonesia. The parenting styles variable was classified according to standardized Z-scores and analyzed employing chi-square data analysis technique. The result showed that there was a relationship between the kind of parenting style and the bullying-victimization tendencies (χ2 [16, n = 189] = 32.24; p < 0.01). Additional data analysis, discussion and research suggestions related to the research methodology and practice were also intensively proposed in this research.

Key words: bullying, victimization, school, parenting style, adolescent

Tesis ini membahas mengenai korban kejahatan, yang akan mengalami viktimisasi lanjutan (post victimization) karena adanya penolakan dan pengabaian dari sistem peradilan pidana. Sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana, korban kejahatan tidak pernah dilibatkan dalam proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan perkara di pengadilan. Korban hanya dilibatkan sebatas memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Posisi korban sebagai pihak yang dirugikan, telah diambil alih oleh penyidik dan penuntut umum yang mengatasnamakan negara. Sementara itu dalam proses peradilans eringkali hukum terlalu mengedapankan hak-hak tersangka/terdakwa, sedangkan hak-hak korban diabaikan. Peneitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Hasil peneitian menyarankan korban kejahatan dapat dilindungi hak-hak yuridisnya serta lebih berrperan dalam sistem peradilan pidana dimana korban kejahatan dapat ikut menentukan mengenai model penghukuman apa yang diinginkannya terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana atas dirinya. apakah model penghukuman (retributif) atau ganti kerugian (restoratif)

Melihat kondisi banjir di Garut yang terjadi dua hari lalu benar-benar menyedihkan. Selang 2 hari pasca banjir bandang pada Jumat 23 Sepetmeber 2016 tim Aksi Cepat Tanggap mengirimkan informasi dari lokasi. Kerusakan rumah dan fasilitas umum akibat terjangan banjir melebehi perkiraan banjir biasa yang terjadi sebelumnya. 26 meninggal dunia, ratusan rumah rata diterjang banjir, 10 sekolah tak dapat dipakai dan puluhan mushola dan masjid mengalami rusak parah, masih banyak orang hilang belum ditemukan. Aksi Cepat Tanggap dan juga berbagai elemen sosial masyarakat Indonesia turut terjun lapangan untuk cepat memberikan bantuan untuk korban banjir di Garut. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, jumlah pengungsi bencana banjir bandang di Garut mencapai 1.000 orang. Meraka masih dalam kondisi pilu karena tempat tinggalnya rata dengan tanah, dan keluraganya masih belum ditemukan Prioritas ACT dengan tim relawan MRI, mendirikan posko kemanusian, dapur sosial sebagai tim peduli banjir Garut untuk memberikan bantuan kepada warga korban secara cepat dalam kondisi darurat pasca banjir di garut saat ini antara lain: