POLTEKIM

Setiap orang pasti membutuhkan pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak terkecuali orang asing. Dalam menjalankan suatu pekerjaan atau kegiatan usaha pasti membutuhkan tenaga kerja. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sampai saat ini Indonesia masih menjadi sasaran empuk tenaga kerja asing illegal dari berbagai negara. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan bertindak lebih tegas serta mencari solusi yang tepat sebelum menimbulkan keresahan yang lebih luas di masyarakat.
Tidak dapat dipungkiri, mudahnya mendapat pekerjaan dengan penghasilan tinggi serta biaya hidup yang murah menjadi pertimbangan Tenaga kerja Asing (TKA) ilegal untuk datang dan menetap di sejumlah daerah di Indonesia. Kondisi ini semakin diperparah dengan keterbatasan pengawasan dari aparat keamanan. Berbagai modus dilakukan TKA ilegal untuk bisa bekerja di Indonesia seperti menyalahi visa kunjungan, dokumen palsu hingga pelabuhan tikus. Kehadiran para tenaga kerja tidak hanya karena adanya pengiriman dari negara asal melainkan juga karena ada permintaan dari negara yang dituju karena permintaan akan selalu hadir jika ada penawaran, begitu juga sebaliknya. Terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud di atas, tidak hanya terjadi akhir-akhir ini saja melainkan sudah sejak dahulu meski arus migrasi dari maupun menuju Indonesia belum begitu secepat sekarang ini. Bahkan sejak tahun 1958, Indonesia telah memiliki “Undangundang yang mengatur penempatan tenaga kerja asing di negaranya. Dengan perubahan undangundang Ketenagakerjaan tersebut telah terjadi perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan tenaga kerja, khusus berkaitan dangan pengaturan tenaga kerja asing dimana perkembangannya ternyata tidak secara tersendiri di atur dalam satu undang-undang, sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing, akan tetapi dalam berbagai perubahan undang-undang ketenagakerjaan tersebut masih dipertahankan substansi hukum yang berkaitan dengan lembaga perizinan dan pengawasan yang berhubungan dengan penggunaan dan penempatan tenaga kerja asing yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh Instansi atau lembaga yang berlainan, sehingga dibutuhkan suatu koordinasi yang baik diantara lembaga-lembaga tersebut, seperti Imigrasi, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Intelejen negara (BIN) maupun Pemerintah Daerah termasuk dalam hal ini adalah Tim Pengawasan orang asing yang merujuk pada UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 66 sampai Pasal 76.
Lemahnya pengawasan telah menjadi penyebab banyaknya TKA ilegal di Indonesia. Selain itu, longgarnya aturan mengenai TKA juga menjadi faktor lain yang turut mendongkrak kenaikan jumlah TKA ilegal. Pengawasan TKA illegal di Indonesia belum optimal. Salah satu kendala pengawasan di lapangan terkait TKA ilegal adalah kurangnya tenaga pengawas. Permasalahan yang timbul sehubungan dengan penggunaan tenaga kerja asing diIndonesia adalah pelanggaran izin tinggal, dan ijin kerja. Dalam paspor para tenaga kerja asing ini tertulis bahwa izin yang diberikan pemerintah Indonesia oleh pihak imigrasi adalah untuk bekerja sebagai tenaga kerja asing di Indonesia dengan jabatan dan waktu tertentu bahkan hanya sebagai turis. Tidak jarang para perusahaan pengguna sering kali menyembunyikan tenaga kerja asing ilegal ini. Untuk mengatur berbagai macam warga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip selective policy yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Berdasarkan kebijakan ini, hanya orang asing yang menguntungkan dan bermanfaat terhadap kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara dan tidak membahayakan keutuhan, kedaulatan,ketertiban dan keamanan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang diperbolehkan atau diizinkan masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk itu diperlukan batasan dan perizinan bagi orang asing yang ingin tinggal di Indonesia.
Untuk mengantisipasi hal tersebut diharapkan ada kelengkapan peraturan yang mengatur persyaratan tenaga kerja asing, serta pengamanan penggunaan tenaga kerja asing. Selain itu, dalam memperkerjakan tenaga kerja asing sebaiknya dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang sangat ketat, terutama dengan cara mewajibkan bagi perusahaan yang mempergunakan tenaga kerja asing di Indonesia dengan membuat rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).
Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: pengawasan dan penindakan keimigrasian bagi orang asing yang bekerja secara ilegal di Indonesia.

Klik WA https://wa.me/6282164042839, Beasiswa SMA Medan, Beasiswa 2020 2021, Beasiswa Dalam Negeri, Beasiswa Full, Beasiswa Hafidz Quran, Beasiswa Juara 2021, Sekolah Gratis, Beasiswa Terbaru, Beasiswa Unggulan 2021, Beasiswa Prestasi
SMA ISLAM PLUS ADZKIA
Jln Tuasan No. 4 & 6
Medan
(Sebelah Indomaret)

https://www.facebook.com/search/top?q=sma%20islam
https://www.facebook.com/profile.php?id=100056242444178
https://www.instagram.com/smaislamplusadzkia/

#beasiswasma #beasiswasmart2021 #beasiswasmart #beasiswasmasederajat, #smpmedan #smpmedanberkarakter
SMA Islam pertama di Indonesia yang Berorientasi Akhlak & Karakter Mulia, Lulus Sekolah Tinggi Kedinasan, Beasiswa S1 PTN Luar Negeri, Lulus PTN Favorit di Indonesia, Tahfidz & Entrepreneurship.

"Pendidikan adalah tiket masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini" - Malcolm X

ADZKIA FOUNDATION mempersembahkan :
SCHOLARSHIP SMA ISLAM PLUS ADZKIA - BEASISWA 2.5 M

Beasiswa full selama 3 Tahun
Siswa terbatas hanya 25 siswa
Khusus SMP/MTS diseluruh Indonesia

Dengan tahapan seleksi :
1. Tes Akademik
2. Tes Tahsin dan Tahfidz
3. Tes Graphologi

📝Link Pendaftarannya : https://bit.ly/ScholarshipSMAIslamPlusAdzkia
📅 Deadline : 28 Februari 2021

Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi :
https://wa.me/6282164042839
https://wa.me/6282362209839

Keimigrasian merupakan instansi yang mengawasi dan menindak orang asing, selain itu keimigrasian juga memberikan dampak besar untuk Indonesia. Salah satu penindakan yang di lakukan keimigrasian adalah deportasi. Deportasi merupakan sikap pihak keimigrasian untuk orang asing yang di duga atau patut di duga membahayakan sekitar serta mengganggu ketertiban umum. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat di simpulkan rumusan masalah yaitu bagaimana hukum internasional memandang tindakan keimigrasian yaitu deportasi. Metode penelitian untuk menyusun jurnal ini adalah metode normatif- empiris. Pihak keimigrasian Indonesia harus menghimbau warga negara asing untuk mematuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia supaya tidak terjadi pihak yang di rugikan masyarakat banyak .
Kata kunci : keimigrasian, tempat pemeriksaan keimigrasian, orang asing

Penelitian ini mengamati masalah PENGAWASAN dan INTELIJEN yang merupakan anomali prinsip keimigrasian Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 4 Tahun 207 tentang tata cara pengawasan keimigrasian membawa pengaruh yang sangat besar di negara kita.  Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia memberikan dampak positif, namun juga terdapat dampak negative. Dampak negatifnya, ditengarai adanya penyalahgunaan kebijakan tindak pidana tersebut oleh warga negara asing. Terhadap hal itu, pemerintah terus diminta segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengawasan yang tegas tehadap orang asing dan wni masalah keimigrasian. Kebijakan pengawasan perlu di evaluasi. Besarnya potensi terjadinya kejahatan atau masuknya orang asing secara illegal dengan menyalahgunakan ketentuan keimigrasian yang berlaku di Indonesia merupakan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian. Dengan demikian perlu diadakan suatu kajian terhadap masalah-masalah yang terkait dengan Pengawasan dan Intelijen keimigrasian. Setidaknya, sistem pengawasan terpadu perlu disiapkan sebelum tindak pidana keimigrasian terjadi. .

Residence permit is one of the policies given by immigration to foreigners who want to stay temporarily or stay in Indonesia within a certain time limit. However, not a few foreign nationals (foreigners) commit violations related to the time limit of residence permits (overstay). The formulation of the problem taken in this study is how immigration handles the problem of abuse of this residence permit and what impact it has on the immigration sector. This study aims to determine and analyze law enforcement against foreign nationals who violate overstay and to determine the impact of such abuse on the immigration sector. This type of research uses juridical sociology and uses a qualitative approach. The research data is obtained through scientific analysis and literature studies, while the data processing through data collection, data presentation, data analysis, and conclusions. From this research, it can be obtained that the handling of misuse of residence permits under Law No. 9 of 1992 concerning Immigration against overstay is carried out in the dualism of the law enforcement system, which is based on criminal law and administrative law. Administrative immigration measures are more effective and efficient, in terms of law enforcement against overstay if based on the principle of subsidizing criminal law. While the impact on the immigration sector is the accumulation of illegal foreigners and weak immigration supervision.

Di dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,menyatakan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif, yakni pendekatan yang bertumpu pada penelitian data sekunder yang bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum imigrasi yang terkait dengan pelanggaran keimigrasian yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Hasil penelitian ini adalah pertama, penegakan hukum keimigrasian dilakukan salah satunya dengan penyidikan terhadap pelaku pelanggaran Undang-Undang Imigrasi. Proses penyidikan terhadap pelaku pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian dilakukan berdasarkan ketentuan dalam KUHAP sebagai lex generalis dan Undang-Undang Keimigrasian sebagai lex specialis, seperti dalam penegakan hukum kasus yang ada dalam penelitian ini yaitu kasus tindak pidana turut serta memperdagangkan blangko dokumen perjalanan keimigrasian/Paspor palsu dengan cara memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar kepada petugas Imigrasi untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri. Kedua, dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum keimigrasian masih ada kendala-kendala yang dihadapi PPNS Keimigrasian diantaranya masih rendahnya pengetahuan, minimnya dana operasional, kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan keberadaan orang asing di lingkungannya, lemahnya koordinasi dengan aparat hukum lainnya serta hambatan yang bersumber dari faktor hukumnya sendiri.