Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya membangun interelasi antar berbagai pihak dalam pembangunan pariwisata di Indonesia, serta pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan."
1 of 45
Download to read offline
More Related Content
Interelasi birokrasi industri dalam pariwisata
1. M E M B A N G U N
INTERELASI PARA PIHAK
DALAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
“WORKSHOP PENGEMBANGAN POLA INTERELASI
EKOSISTEM ANTARBIROKRASI KEPARIWISATAAN”
Yani Adriani, ST, M.P.Par
Pusat Perencanaan dan Pengembangan Kepariwisataan ITB
YOGYAKARTA
30 SEPTEMBER 2016
2. POKOK PAPARAN
1. URGENSI MEMBANGUN INTERELASI PARA PIHAK
DALAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
2. TANTANGAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
INDONESIA
3. PEMBAGIAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
DALAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
4. MEMBANGUN INTERELASI HORISONTAL DAN
VERTIKAL DALAM PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DI INDONESIA
3. BAGIAN - 1
URGENSI MEMBANGUN INTERELASI PARA PIHAK DALAM
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
4. PARIWISATA MULTI SEKTOR
Bahan bakar/energi
Pertanian
Industri sabun
Biro
perjalananan
wisata
Industri
kerajinan
Jalan,
pengolahan
limbah
Industri
linen
Perikanan
Peternakan
Perkebunan
Keamanan/pertahanan
Imigrasi
Kehutanan
Kehutanan
5. (Sumber: Undang-Undang 10/2009 tentang Kepariwisataan)
DESTINASI
PARIWISATA
FASILITAS
PARIWISATA
DAYA TARIK
WISATA
FASILITAS
UMUM
MASYA-
RAKAT
AKSESIBI-
LITAS
PRASARANA
UMUM
INDUSTRI
PARIWISATA
USAHA
PERJALANAN
WISATA
USAHA
DTW
USAHA
MICE
+ 8 USAHA
PARIWISATA
LAINNYA
USAHA
JASA
MAKMIN
USAHA
PRAMU-
WISATA
PEMASARAN
PARIWISATA
PASAR
WISATAWAN
KELEMBAGAN
KEPARIWISA-
TAAN
ORGANISASI
KEPARIWISATAAN
SISTEM
KEPARIWISATAAN
INDONESIA
9. PENTINGNYA INTERELASI PARA PIHAK DALAM
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
Memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak
negatif yang ditimbulkan dari pembangunan kepariwisataan
Memperluas manfaat pariwisata bagi seluruh sektor
pembangunan
Menjamin keberlanjutan pembangunan kepariwisataan
Mempercepat dan memperkuat keterpaduan pembangunan
kepariwisataan
Akselerasi pencapaian tujuan pembangunan daerah
Efisiensi pembiayaan pembangunan
11. VISI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
“TERWUJUDNYA INDONESIA SEBAGAI NEGARA TUJUAN PARIWISATA
BERKELAS DUNIA, BERDAYA SAING, BERKELANJUTAN, MAMPU
MENDORONG PEMBANGUNAN DAERAH DAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”
BERKELANJUTAN
BERDAYA
SAING
DUNIA
“PEMBANGUNAN DAERAH”
“KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”
16. BERDASARKAN TINGKATAN KEWILAYAHAN
ASPEK PEMBANGUNAN NASIONAL REGIONAL LOKAL
Promosi destinasi, branding dan citra ● ●
Kampanye untuk mendorong bisnis, khususnya UMKM ● ● ●
Pelayanan informasi yang jelas ● ● ●
Penyelenggaraan/fasilitasi reservasi/booking ●
Koordinasi dan manajemen destinasi ●
Informasi dan reservasi pengunjung ●
Pendidikan dan pelatihan ● ●
Konsultasi bisnis ● ●
Pengembangan produk baru ● ●
Pembangunan dan manajemen event ●
Pembangunan dan manajemen daya tarik wisata ●
Strategi, penelitian dan pengembangan ● ● ●
Sumber: UNWTO, 2007. A Practical Guide to Tourism Destination Management
17. PEMANGKU KEPENTINGAN KARAKTERISTIK
Industri/swasta
(mis. usaha pariwisata)
• bagian dari sektor perekonomian yang berkonsentrasi pada produksi barang
dan jasa untuk memperoleh profit.
• bekerja dalam suasana yang kompetitif sehingga efektivitas dan efisiensi dalam
proses produksi barang dan jasa menjadi hal yang sangat penting, dituntut pula
untuk menghasilkan produk (barang maupun jasa) yang berkualitas tinggi.
• membentuk jejaring dan membangun kemitraan merupakan upaya yang
dianggap paling efektif, untuk
a) memperbesar kapasitas dalam mengkonversi permintaan potensial,
b) membangun sinergi dengan saling melengkapi kelemahan yang dimiliki
dengan kekuatan mitra, maupun
c) melengkapi dan memperkuat rentang produksi barang dan jasa yang
ditawarkan.
Pemerintah
(pusat dan daerah)
• merupakan institusi yang mampu mengendalikan situasi politik.
• dengan kekuasaan yang dimilikinya, diharapkan:
a) pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memberikan fasilitas atau
insentif bagi pelaku-pelaku usaha yang bermitra,
b) pemerintah daerah membangun prasarana dan sarana yang dapat
merangsang para pelaku usaha untuk bermitra,
c) pemerintah daerah melaksanakan program kemitraan
BERDASARKAN KARAKTERISTIK
PARA PIHAK
18. PEMANGKU
KEPENTINGAN
KARAKTERISTIK
Masyarakat • Kelompok stakeholder yang dapat menjadi objek dan juga subjek dalam
pembangunan hubungan kemitraan usaha pariwisata.
• Masyarakat memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui
peningkatan kualitas hidup.
Akademisi • Institusi pendidikan, terutama tingkat menengah dan tinggi, tempat pengetahuan
dikembangkan dan disebarluaskan.
• Dalam perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan sarat kepentingan,
akademisi memiliki peran dalam meningkatkan basis pengetahuan melalui proses
belajar yang terjadi.
• Akademisi juga memiliki kepentingan untuk melaksanakan pendidikan dan
pembinaan bagi masyarakat dalam rangka menciptakan aset-aset intelektual.
Media • Media merupakan aktor yang mampu menyebarkan informasi sampai ke kalangan
akar rumput
• Informasi yang diberikan mutakhir dan mampu mempengaruhi cara pandang
seseorang
• Sangat efektif untuk membangun citra pariwisata
Wisatawan • Kelompok stakeholder yang ingin mendapatkan kenyamanan dan kesenangan selama
melakukan kegiatan wisata
• Sebagian besar belum mengenal dengan baik lingkungan dan budaya destinasi yang
dikunjunginya
• Media yang efektif untuk promosi destinasi tanpa biaya, dan sebaliknya.
BERDASARKAN KARAKTERISTIK PARA PIHAK
19. Industri/swasta
(mis. usaha pariwisata)
• Tidak sekedar meningkatkan profit
• Meningkatkan kualitas produk dan jasa
• Memperluas jejaring pasar
• Menciptakan hubungan yang lebih baik dg stakeholders lain
Pemerintah (pusat dan
daerah)
• Meningkatkan kinerja pelayanan publik
• Memperbaiki kualitas good governanve
• Mengoptimalisasi pemakaian sumber daya yang terbatas
Masyarakat • Tidak sekedar meningkatkan kesejahteraan
• Meningkatkan kualitas hidup
• Meningkatkan kemampuan dan keterampilan
• Meningkatkan kemandirian
Akademisi • Meningkatkan basis pengetahuan
• Memperbaiki kualitas penyelenggaraan pendidikan
• Menciptakan produk-produk atau jasa-jasa inovatif
• Menawarkan pengalaman pembelajaran baru
Media • Meningkatkan penjualan
• Menjangkau pasar yang lebih luas
• Mendapat reputasi yang baik/kepercayaan terhadap berita yang disajikan
Wisatawan • Kenyamanan dan kesenangan selama perjalanan
• Pengetahuan dan pengalaman berharga
BERDASARKAN KEPENTINGAN PARA PIHAK
20. BAGIAN - 4
MEMBANGUN INTERELASI HORISONTAL DAN VERTIKAL
DALAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI INDONESIA
22. PENTING DIPERHATIKAN DALAM
MEMBANGUN INTERELASI !
1. PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG PEMBAGIAN KEWENANGAN
(UU 10/2009, UU 23/2014, PERPRES 64/ 2014, INPRES 1/2016, PERPRES
3/2016)
2. MEMBANGUN INTERELASI BUKAN UNTUK MENGAMBIL ALIH
KEWENANGAN, TETAPI UNTUK SALING MEMPERKUAT PERAN DAN
FUNGSI DALAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
3. HARUS MEMILIKI SATU TUJUAN BERSAMA
4. SALING TERBUKA TENTANG TUJUAN MASING-MASING DALAM
MEMBANGUN INTERELASI
5. TIDAK HANYA BERBAGI MANFAAT, TETAPI JUGA BERBAGI SUMBER
DAYA DAN RESIKO
27. INTERELASI VERTIKAL PEMERINTAHAN
KEWENANGAN NASIONAL PROVINSI KAB/KOTA
Menyusun Rencana Induk Pariwisata ● ● ●
Mengkoordinasikan pembangunan kepariwisataan lintas
sektor dan lintas wilayah
● ●
Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pariwisata
di daerah
●
Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan
pendaftaran usaha pariwisata
● ●
Menetapkan daya tarik wisata sesuai skalanya ● ● ●
Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru ●
Menetapkan destinasi pariwisata sesuai skalanya ● ● ●
Menyelenggarakan kerja sama internasional di bidang
kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan
●
Sumber: Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
28. INTERELASI VERTIKAL PEMERINTAHAN
KEWENANGAN NASIONAL PROVINSI KAB/KOTA
Menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur,
kriteria, dan sistem pengawasan dalam
penyelenggaraan kepariwisataan
●
Mengembangkan kebijakan pengembangan SDM di
bidang kepariwisataan
●
Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset
yang menjadi daya tarik wisata
● ● ●
Melakukan dan memfasilitasi promosi pariwisata ● ●
Memfasilitasi promosi pariwisata yang ada di
wilayahnya
●
Memberikan kemudahan yang mendukung kunjungan
wisatawan
●
Sumber: Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
29. INTERELASI VERTIKAL PEMERINTAHAN
KEWENANGAN NASIONAL PROVINSI KAB/KOTA
Memberikan informasi dan/atau peringatan dini yang
berhubungan dengan keamanan dan keselamatan
wisatawan
●
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi
pariwisata yang dimiliki masyarakat
●
Memberikan bimbingan masyarakat sadar wisata ●
Mengawasi, memantau, dan mengevaluasi
penyelenggaraan kepariwisataan
●
Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian
kepariwisataan dalam lingkup kab/kota
●
Mengalokasikan anggaran kepariwisataan ● ● ●
Sumber: Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
32. INTERELASI VERTIKAL PEMERINTAHAN
KEWENANGAN NASIONAL PROVINSI KAB/KOTA
Penetapan daya tarik wisata ●
Pengelolaan daya tarik wisata ● ●
Pengelolaan kawasan strategis pariwisata (KSP) ● ● ●
Pengelolaan destinasi pariwisata ● ● ●
Penetapan tanda daftar usaha ● ● ●
Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri: daya tarik
wisata, destinasi pariwisata, dan KSP
● ● ●
Pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan
kapasitas SDM pariwisata tingkat ahli
●
Tingkat ahli
●
Tingkat lanjutan
●
Tingkat dasar
Sumber: Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
33. Kewajiban Wisatawan
(UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 25)
1. menjaga dan menghormati norma agama, adat
istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat setempat
2. memelihara dan melestarikan lingkungan
3. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan
lingkungan
4. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan
yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang
melanggar hukum
34. Kewajiban Pengusaha Pariwisata
(UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 26)
1. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya,
dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat
2. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab
3. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif
4. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan,
dan keselamatan wisatawan
5. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan
kegiatan yang berisiko tinggi
6. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan
koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan
menguntungkan
7. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk
dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja
lokal
8. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan
pendidikan
35. Kewajiban Pengusaha Pariwisata
(UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 26)
9. berperan aktif dalam upaya pengembangan
prasarana dan program pemberdayaan masyarakat
10. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang
melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar
hukum di lingkungan tempat usahanya
11. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri
12. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya
13. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui
kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung
jawab
14. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
36. INTERELASI VERTIKAL PEMERINTAHAN
DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
KEWENANGAN NASIONAL PROVINSI KAB/KOTA
Penyempurnaan, pencabutan, penggantian, atau
penyusunan peraturan perundang-undangan
●
Penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan
perundang-undangan
●
Mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis
nasional di wilayahnya
● ●
Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk
mendukung pengadaan tanah dan percepatan
pelaksanaan proyek strategis nasional
● ●
Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk
mengendalikan kenaikan harga terkait pengadaan
tanah untuk percepatan pelaksanaan proyek strategis
nasional.
● ●
Melakukan evaluasi dan revisi atas peraturan daerah
yang menghambat dan/atau menimbulkan biaya tinggi
pelaksanaan proyek strategis nasional
● ●
Sumber: Inpres No. 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
37. A B
ISU ISU
• KEBUTUHAN
• TUJUAN
• FOKUS
• KEBUTUHAN
• TUJUAN
• FOKUS
• KESEPAKATAN • KESEPAKATAN
• SUMBER DAYA
• RESIKO
• KEUNTUNGAN
SATU TUJUAN DAN BERBAGI
KUNCI MEMBANGUN INTERELASI
43. INTERELASI DALAM PENGEMBANGAN GEOWISATA
DI GEOPARK RINJANI LOMBOK
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH PEMERINTAH
DAERAH
AKADEMISI BISNIS KOMUNITAS MEDIA
Kementerian
Pariwisata
Pemerintah
Provinsi Nusa
Tenggara Barat
Pemerintah Kota
Mataram,
Kabupaten
Lombok Barat,
Lombok Utara,
Lombok Tengah,
Lombok Timur
ITB
Universitas
Mataram
Akademi
Pariwisata
Mataram
SMKN 5
Mataram
• PT BNI
• ASITA
• AHM
• LAMOPS
• ASOSIASI
CHEF
LOMBOK
Kelompok
Kerja
Geoproduk di
1 Kota dan 4
Kabupaten di
Pulau Lombok.
Media lokal
dan
nasional
Inisiator dan
regulator
Regulator dan
fasilitator
Konseptor
dan
fasilitator
ahli
Penyandang
dana dan
fasilitator.
Aktor utama Katalisator
44. GEOPRODUK
LOMBOK BARAT
GEOPRODUK
MATARAM
GEOPRODUK
LOMBOK TENGAH
GEOPRODUK
LOMBOK UTARA
GEOPRODUK
LOMBOK TIMUR
POKJA LOMBOK
BARAT
POKJA
MATARAM
POKJA LOMBOK
TENGAH
POKJA LOMBOK
UTARA
POKJA LOMBOK
TIMUR
8 orang
8 orang
8 orang
8 orang
8 orang
GEOTOUR
GEOHOMESTAY
GEOKULINER
GEOSOUVENIR
E-COMMERCE
KEMENTERIAN
PARIWISATA
AKADEMISI
PEMPROV
NTB
PEMKOT/ PEMKAB
DI LOMBOK PT BNI MEDIA LOKAL
DAN NASIONAL
BISNIS
(ASITA,
LAMOPS,
AHN,
ASSOSIASI
CHEF
LOMBOK)
INTERELASI DALAM PENGEMBANGAN GEOWISATA
DI GEOPARK RINJANI LOMBOK
45. TERIMA KASIH
PUSAT PERENCANAAN & PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
GEDUNG LITBANG INTEGRASI & APLIKASI ITB LANTAI 3
JL. GANESA NO. 10
BANDUNG