Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                
SlideShare a Scribd company logo

MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED

•Download as DOCX, PDF•
•
ACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
ACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta

MAKALAH TUGAS PENGAL 1.MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH TENTANG MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH....SEMOGA BERMANFAAT.......

Related slideshows

Jurnal lengkap
Jurnal lengkapJurnal lengkap
Jurnal lengkap
 
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
 
Contoh Artikel Konseptual
Contoh Artikel KonseptualContoh Artikel Konseptual
Contoh Artikel Konseptual
 
1 of 15
TUGAS KELOMPOK 1 MAKALAH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Disajikan Pada Materi Ajar MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH Dosen Pengajar Dr. H. S MUSTAKIM . M.Si Oleh : 1. ACHMAD AVANDI 2. AGUSTIAWAN 3. NGATINO 4. SEP EKA ADIANSYAH 5. DARWIS STIABUDI 6. ZARKASI 7. RISTIYATI 8. MAITA EFRIYANTI 9. MERI SITIAMIN BR GINTING 10. ESANING WIGATI 11. DESSI TRISNA 12. KARMILA 13. WILLI ANDREI 136 11011 291 136 11011 290 136 11011 274 136 11011 250 136 11011 269 136 11011 270 136 11011 246 136 11011 245 136 11011 241 136 11011 294 136 11011 319 136 11011 320 136 11011 323 PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SANG BUMI RUWA JURAI (USBRJ) BANDAR LAMPUNG 2014 JL. IMAM BONJOL NO.468 BANDAR LAMPUNG TELP.(0721) 262654 , 261397 ,FAX. (0721) 261397
KATA PENGATAR Puji dan Syukur Penulis Panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis Dapat menyusun dan Menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Dalam penyusunan makalah ini, penulis banyak mendapat tantangan dan hambatan akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa teratasi. Olehnya itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini, semoga bantuannya mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan makalah selanjutnya. Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian. Lampung , September 2014 Penulis
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL............................................................................ ...................... KATA PENGATAR................................................................................................... DAFTAR ISI............................................................................................................ BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang..................................................................... ............................... 1.2 Rumusan Masalah..................................................................................,............ 1.3 Tujuan Penulisan................................................................................................ BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Manajemen Dan Pendapatan Daerah....................................................... 2.2Sumber-sumber Pendapatan Daerah......................................................................... 2.3 Pengertian Keuangan Daerah................................................................................. 2.4 Sumber- Sumber Keuangan daerah…...................................................................... BAB III PENUTUP KESIMPULAN ........................................................................................................ DAFTAR PUSTAKA
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Manajemen merupakan sebuah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Perancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20. Ketika itu, ia menyebutkan lima fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini, kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi tiga yaitu: 1. Perencanaan (planning) 2. Pengorganisasian (organizing) 3. Pengarahan (directing) Bagaimanakah Dengan Pendapatan Daerah? Pendapatan Daerah Merupakan Pendapatan Yang Diperoleh Pemerintah Daerah Dari Berbagai Sumber Yang Ditetapkan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Membiayai Pelaksanaan Pemerintah Daerah. Penyajian Makalah Kali Ini Akan Membahas Mengenai Manajemen Pendapatan Daerah Dan Keuangan yang Akan Disajikan Ke Dalam Bab Selanjutnya. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, penyajian makalah ini dirumuskan ke dalam beberapa bagian penting menyangkut Manajemen Pendapatan Daerah yaitu: 1. Apakah pengertian Manajemen Dan pendapatan daerah? 2. Bagaimanakah sumber-sumber pendapatan daerah? 4. Apakah pengertian Keuangan Daerah? 5. Bagaimanakah Sumber-Sumber Keuangan Daerah? 1.3 Tujuan Penulisan Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penyusunan makalah ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui Pengertian Manajemen Dan pendapatan daerah 2. Mengetahui sumber-sumber Pendapapatan Asli Daerah 3. Mengetahui pengertian Keuangan Daerah 4. Mengetahui Sumber-Sumber Keuangan Daerah
BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Sebagaimana diketahui bahwa manajemen mencakup aktivitas untuk mencapai tujuan ,yang dilakukan individu-individu yang memberikan kontribusi terbaik melalui tindakan – tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya.hal ini berarti manajemen meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan.ditetapkan dan memahami cara melakukannya.serta mengukur efektivitas usaha mereka. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. (UU.No 32 Tahun 2004). Pengeritan pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Nurcholis (2007:182), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperopleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah Pasal 1 Angka 18 Bahwa “Pendapatan Asli Daerah, Selanjutnya Disebut PAD Adalah Pendapatan Yang Diperoleh Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Peraturan Daerah Sesuai Dengan Peraturan Perundang- Undangan”. Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan Asli Daerah (PAD) Adalah Pendapatan Yang Bersumber Dan Dipungut Sendiri Oleh Pemerintah Daerah.
Sumber PAD Terdiri Dari: Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Laba Dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Yang Sah”. Sedangkan Menurut Herlina Rahman(2005:38) Pendapatan Asli Daerah Merupakan Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Hasil Pajak Daerah ,Hasil Distribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dalam Menggali Pendanaan Dalam Pelaksanaan Otoda Sebagai Perwujudan Asas Desentralisasi. Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Merupakan Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Basil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Yang Bertujuan Untuk Memberikan Keleluasaan Kepada Daerah Dalam Menggali Pendanaan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Sebagai Mewujudan Asas Desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004) 2.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Upaya Memperbesar Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan, Pemerintah Daerah Dituntut Untuk Lebih Mandiri Dalam Membiayai Kegiatan Operasionah Rumah Tangganya. Berdasarkan Hal Tersebut Dapat Dilihat Bahwa Pendapatan Daerah Tidak Dapat Dipisahkan Dengan Belanja Daerah, Karena Adanya Saling Terkait Dan Merupakan Satu Alokasi Anggaran Yang Disusun Dan Dibuat Untuk Melancarkan Roda Pemerintahan Daerah. (Rozali Abdullah, 2002) Sebagaimana Halnya Dengan Negara, Maka Daerah Dimana Masing-Rnasing Pemerintah Daerah Mempunyai Fungsi Dan Tanggung Jawab Untuk Meningkatkan Kehidupan Dan Kesejahteraan Rakyat Dengan Jalan Melaksanakan Pembangunan Disegala Bidang Sebagaimana Yang Tercantum Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Bahwa “Pemerintah Daerah Berhak Dan Berwenang
Menjalankan Otonomi, Seluas-Iuasnya Untuk Mengatur Dan Mengurus Sendiri Urusan Pemerintahan Berdasarkan Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan”. (Pasal 10) Adanya Hak, Wewenang, Dan Kewajiban Yang Diberikan Kepada Daerah Untuk Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, Merupakan Satu Upaya Untuk Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Potensi Daerahnya Dengan Mengelola Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Secara Efisien Dan Efektif Khususnya Pendapatan Asli Daerah Sendiri. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Mengisyaratkan Bahwa Pemerintah Daerah Dalam Mengurus Rumah Tangganya Sendiri Diberikan Sumber-Sumber Pedapatan Atau Penerimaan Keuangan Daerah Untuk Membiayai Seluruh Aktivitas Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas-Tugas Pemerintah Dan Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Secara Adil Dan Makmur. Menurut Feni Rosalia (Dalam Bintoro Tjokroamidjojo 1984: 160) Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Antara Lain: a) Dari Pendapatan Melalui Pajak Yang Sepenuhnya Diserahkan Kepada Daerah Atau Yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemajakan Pemerintah Pusat Dan Masih Ada Potensinya Di Daerah; b) Penerimaan Dari Jasa-Jasa Pelayanan Daerah, Misalnya Retribusi, Tarif Perizinan Tertentu, Dan Lain-Lain; c) Pendapatan-Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Keuntungan-Keuntungan Perusahaan Daerah, Yaitu Perusahaan Yang Mendapat Modal Sebagian Atau Seluruh Dari Kekayaan Daerah; d) Penerimaan Daerah Dari Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Dengan Ini Dimaksudkan Sebagai Bagian Penerimaan Pusat Dan Kemudian Diserahkan Kepada Daerah; e) Pendapatan Daerah Karena Pemberian Subsidi Secara Langsung Atau Yang Penggunaannya Ditentukan Daerah Tersebut; f) Seiring Terdapat Pemberian Bantuan Dari Pemerintah Pusat Yang Bersifat Khusus Karena Keadaan Tertentu. Di Indonesia Hal Ini Disebut Ganjaran; g) Penerimaan-Penerimaan Daerah Yang Didapat dari Pinjaman-Pinjaman Yang Dilakukan Pemerintah Daerah
Adapun Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Menurut Undang-Undang Ri No.32 Tahun 2004 Pasal 157, Yaitu : 1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari : 1) Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untu pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanannya bisa dapat dipaksakan. Pajak Merupakan Sumber Keuangan Pokok Bagi Daerah-Daerah Disamping Retribusi Daerah. Pengertian Pajak Secara Umum Telah Diajukan Oleh Para Ahli, Misalnya Rochmad Sumitro Yang Merumuskannya “Pajak Lokal Atau Pajak Daerah Ialah Pajak Yang Dipungut Oleh Daerah-Daerah Seperti Provinsi, Kotamadya, Kabupaten, Dan Sebagainya”. 2) Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat. Pengertian Retribusi Daerah Dapat Ditetusuri Dari Pendapat-Pendapat Para Ahli, Misalnya Panitia Nasrun Merumuskan Retribusi Daerah (Josef Kaho Riwu, 2005:171) Adalah Pungutan Daerah Sebagal Pembayaran Pemakaian Atau Karena Memperoleh Jasa Pekerjaan, Usaha Atau Milik Daerah Untuk Kepentingan Umum, Atau Karena Jasa Yang Diberikan Oleh Daerah Baik Iangsung Maupun Tidak Iangsung”. 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang
dipisahkan,sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan dareah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Berarti Kekayaan Daerah Yang Dilepaskan Dan Penguasaan Umum Yang Dipertanggung Jawabkan Melalui Anggaran Belanja Daerah Dan Dimaksudkan Untuk Dikuasai Dan Dipertanggungjawabkan Sendiri. Dalam Hal Ini Hasil Laba Perusahaan Daerah Merupakan Salah Satu Daripada Pendapatan Daerah Yang Modalnya Untuk Seluruhnya Atau Untuk Sebagian Merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Maka Sewajarnya Daerah Dapat Pula Mendirikan Perusahaan Yang Khusus Dimaksudkan Untuk Menambah Penghasilan Daerah Disamping Tujuan Utama Untuk Mempertinggi Produksi, Yang Kesemua Kegiatan Usahanya Dititkberatkan Kearah Pembangunan Daerah Khususnya Dan Pembangunan Ekonomi Nasional Umumnya Serta Ketentraman Dan Kesenangan Kerja Dalam Perusahaan Menuju Masyarakat Adil Dan Makmur. Oleh Karena Itu, Dalam Batas-Batas Tertentu Pengelolaan Perusahaan Haruslah Bersifat Professional Dan Harus Tetap Berpegang Pada Prinsip Ekonomi Secara Umum, Yakni Efisiensi. (Penjelasan Atas UU No.5 Tahun 1962) Berdasarkan Ketentuan Di Atas Maka Walaupun Perusahaan Daerah Merupakan Salah Satu Komponen Yang Diharapkan Dapat Memberikan Kontribusinya Hagi Pendapatan Daerah, Tapi Sifat Utama Dan Perusahaan Daerah Bukanlah Berorientasi Pada Profit (Keuntungan), Akan Tetapi Justru Dalam Memberikan Jasa Dan Menyelenggarakan Kemanfaatan Umum. Atau Dengan Perkataan Lain, Perusahaan Daerah Menjalankan Fungsi Ganda Yang Harus Tetap Terjainin Keseimbangannya, Yakni Fungsi Sosial Dan Fungsi Ekonomi. Walaupun Demikian Hal Ini Tidak Berarti Bahwa Perusahaan Daerah Tidak Dapat Memberikan Kontribusi Maksimal Bagi Ketangguhan Keuangan Daerah. Pemenuhan Fungsi Sosial Oleh Perusahaan Daerah Dan Keharusan Untuk Mendapat Keuntungan Yang Memungkmnkan Perusahaan Daerah Dapat Memberikan Sumbangan Bagi Pendapatan Daerah, Bukanlah Dua Pilihan Dikotomis Yang Saling Bertolak Belakang. Artinya Bahwa Pemenuhan Fungsi Sosial Perusahaan Daerah Dapat Berjalan Seiring
Dengan Pemenuhan Fungsi Ekonominya Sebagal Badan Ekonomi Yang Bertujuan Untuk Mendapatkan Laba/Keuntungan. Hal Ini Dapat Berjalan Apabila Profesionalisme Dalam Pengelolaannya Dapat Diwujudkan. (Josef Kaho Riwu, 2005:188) 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusli daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegitan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Huruf d, Meliputi: A) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan; B) Jasa Giro; C) Pendapatan Bunga; D) Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing; Dan Komisi, Potongan, Ataupun Bentuk Lain Sebagai Akibat Dan Penjualan Dan/Atau Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Oleh Daerah 2. Dana perimbangan Dana Perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Lain–Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
2.3 Keuangan Daerah Menurut Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin (2004 : 379) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dengan demikian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan daerah digunakan untuk membiayai semua kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2.4 Sumber Keuangan Daerah Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas : a. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah). b. Dana Perimbangan Merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana Perimbangan merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan
desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi (Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin, 2007 : 173-174). Dana Perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan,Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, penerimaan dari sumberdaya alam,serta Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus(AhmadYani, 2004 : 15). Lebih jelasnya Dana Perimbangan terdiri: Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Dana Alokasi Umum : Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Pasal 1 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004). Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.
BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan  Pendapatan Daerah Adalah Semua Hak Daerah Yang Diakui Sebagai Penambah Nilai Kekayaan Bersih Dalam Periode Anggaran Tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah), Pendapatan Daerah Berasal Dari Penerimaan Dari Dana Perimbangan Pusat Dan Daerah, Juga Yang Berasal Daerah Itu Sendiri Yaitu Pendapatan Asli Daerah Serta Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.  Pendapatan Asli Daerah Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Yaitu Sumber Keuangan Daerah Yang Digali Dari Wilayah Daerah Yang Bersangkutan Yang Terdiri Dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 Yaitu : A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Terdiri Dari :  Hasil Pajak Daerah  Hasil Retribusi Daerah  Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah B. Dana Perimbangan Diperoleh Melalui Bagian Pendapatan Daerah Dari Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Baik Dari Pedesaan, Perkotaan, Pertambangan Sumber Daya Alam Dan Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Dana Perimbangan Terdiri Atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus. C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Adalah Pendapatan Daerah Dari Sumber Lain Misalnya Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku.  Keuangan Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah Adalah Semua Hak Dan Kewajiban Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Dapat Dinilai Dengan Uang Termasuk Di Dalamnya Segala Bentuk Kekayaan Yang Berhubungan Dengan Hak Dan Kewajiban Daerah Tersebut.
Dengan Demikian Keuangan Daerah Adalah Semua Hak Dan Kewajiban Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Dapat Dinilai Dengan Uang  Sumber Keuangan Daerah 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Perimbangan 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
DAFTAR PUSTAKA Ahmad Yani. 2004. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin. 2004. Otonomi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Read http://merahputih.blogspot.com/2014/08/makalah-keuangan daerah..otonomi.era baru http://wikipedia.Manajemen.pengelolaan keuangan pendapatan daearah,Achmadavandise.c

More Related Content

MAKALAH Tugas kelompok 1 PASCASARJANA SABURAI ANGKATAN 15-ED

  • 1. TUGAS KELOMPOK 1 MAKALAH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Disajikan Pada Materi Ajar MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH Dosen Pengajar Dr. H. S MUSTAKIM . M.Si Oleh : 1. ACHMAD AVANDI 2. AGUSTIAWAN 3. NGATINO 4. SEP EKA ADIANSYAH 5. DARWIS STIABUDI 6. ZARKASI 7. RISTIYATI 8. MAITA EFRIYANTI 9. MERI SITIAMIN BR GINTING 10. ESANING WIGATI 11. DESSI TRISNA 12. KARMILA 13. WILLI ANDREI 136 11011 291 136 11011 290 136 11011 274 136 11011 250 136 11011 269 136 11011 270 136 11011 246 136 11011 245 136 11011 241 136 11011 294 136 11011 319 136 11011 320 136 11011 323 PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SANG BUMI RUWA JURAI (USBRJ) BANDAR LAMPUNG 2014 JL. IMAM BONJOL NO.468 BANDAR LAMPUNG TELP.(0721) 262654 , 261397 ,FAX. (0721) 261397
  • 2. KATA PENGATAR Puji dan Syukur Penulis Panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis Dapat menyusun dan Menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Dalam penyusunan makalah ini, penulis banyak mendapat tantangan dan hambatan akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa teratasi. Olehnya itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini, semoga bantuannya mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan makalah selanjutnya. Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian. Lampung , September 2014 Penulis
  • 3. DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL............................................................................ ...................... KATA PENGATAR................................................................................................... DAFTAR ISI............................................................................................................ BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang..................................................................... ............................... 1.2 Rumusan Masalah..................................................................................,............ 1.3 Tujuan Penulisan................................................................................................ BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Manajemen Dan Pendapatan Daerah....................................................... 2.2Sumber-sumber Pendapatan Daerah......................................................................... 2.3 Pengertian Keuangan Daerah................................................................................. 2.4 Sumber- Sumber Keuangan daerah…...................................................................... BAB III PENUTUP KESIMPULAN ........................................................................................................ DAFTAR PUSTAKA
  • 4. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Manajemen merupakan sebuah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Perancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20. Ketika itu, ia menyebutkan lima fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini, kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi tiga yaitu: 1. Perencanaan (planning) 2. Pengorganisasian (organizing) 3. Pengarahan (directing) Bagaimanakah Dengan Pendapatan Daerah? Pendapatan Daerah Merupakan Pendapatan Yang Diperoleh Pemerintah Daerah Dari Berbagai Sumber Yang Ditetapkan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Membiayai Pelaksanaan Pemerintah Daerah. Penyajian Makalah Kali Ini Akan Membahas Mengenai Manajemen Pendapatan Daerah Dan Keuangan yang Akan Disajikan Ke Dalam Bab Selanjutnya. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, penyajian makalah ini dirumuskan ke dalam beberapa bagian penting menyangkut Manajemen Pendapatan Daerah yaitu: 1. Apakah pengertian Manajemen Dan pendapatan daerah? 2. Bagaimanakah sumber-sumber pendapatan daerah? 4. Apakah pengertian Keuangan Daerah? 5. Bagaimanakah Sumber-Sumber Keuangan Daerah? 1.3 Tujuan Penulisan Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penyusunan makalah ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui Pengertian Manajemen Dan pendapatan daerah 2. Mengetahui sumber-sumber Pendapapatan Asli Daerah 3. Mengetahui pengertian Keuangan Daerah 4. Mengetahui Sumber-Sumber Keuangan Daerah
  • 5. BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Sebagaimana diketahui bahwa manajemen mencakup aktivitas untuk mencapai tujuan ,yang dilakukan individu-individu yang memberikan kontribusi terbaik melalui tindakan – tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya.hal ini berarti manajemen meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan.ditetapkan dan memahami cara melakukannya.serta mengukur efektivitas usaha mereka. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. (UU.No 32 Tahun 2004). Pengeritan pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Nurcholis (2007:182), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperopleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah Pasal 1 Angka 18 Bahwa “Pendapatan Asli Daerah, Selanjutnya Disebut PAD Adalah Pendapatan Yang Diperoleh Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Peraturan Daerah Sesuai Dengan Peraturan Perundang- Undangan”. Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan Asli Daerah (PAD) Adalah Pendapatan Yang Bersumber Dan Dipungut Sendiri Oleh Pemerintah Daerah.
  • 6. Sumber PAD Terdiri Dari: Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Laba Dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Yang Sah”. Sedangkan Menurut Herlina Rahman(2005:38) Pendapatan Asli Daerah Merupakan Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Hasil Pajak Daerah ,Hasil Distribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dalam Menggali Pendanaan Dalam Pelaksanaan Otoda Sebagai Perwujudan Asas Desentralisasi. Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Merupakan Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Basil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Yang Bertujuan Untuk Memberikan Keleluasaan Kepada Daerah Dalam Menggali Pendanaan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Sebagai Mewujudan Asas Desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004) 2.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Upaya Memperbesar Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan, Pemerintah Daerah Dituntut Untuk Lebih Mandiri Dalam Membiayai Kegiatan Operasionah Rumah Tangganya. Berdasarkan Hal Tersebut Dapat Dilihat Bahwa Pendapatan Daerah Tidak Dapat Dipisahkan Dengan Belanja Daerah, Karena Adanya Saling Terkait Dan Merupakan Satu Alokasi Anggaran Yang Disusun Dan Dibuat Untuk Melancarkan Roda Pemerintahan Daerah. (Rozali Abdullah, 2002) Sebagaimana Halnya Dengan Negara, Maka Daerah Dimana Masing-Rnasing Pemerintah Daerah Mempunyai Fungsi Dan Tanggung Jawab Untuk Meningkatkan Kehidupan Dan Kesejahteraan Rakyat Dengan Jalan Melaksanakan Pembangunan Disegala Bidang Sebagaimana Yang Tercantum Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Bahwa “Pemerintah Daerah Berhak Dan Berwenang
  • 7. Menjalankan Otonomi, Seluas-Iuasnya Untuk Mengatur Dan Mengurus Sendiri Urusan Pemerintahan Berdasarkan Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan”. (Pasal 10) Adanya Hak, Wewenang, Dan Kewajiban Yang Diberikan Kepada Daerah Untuk Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, Merupakan Satu Upaya Untuk Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Potensi Daerahnya Dengan Mengelola Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Secara Efisien Dan Efektif Khususnya Pendapatan Asli Daerah Sendiri. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Mengisyaratkan Bahwa Pemerintah Daerah Dalam Mengurus Rumah Tangganya Sendiri Diberikan Sumber-Sumber Pedapatan Atau Penerimaan Keuangan Daerah Untuk Membiayai Seluruh Aktivitas Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas-Tugas Pemerintah Dan Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Secara Adil Dan Makmur. Menurut Feni Rosalia (Dalam Bintoro Tjokroamidjojo 1984: 160) Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Antara Lain: a) Dari Pendapatan Melalui Pajak Yang Sepenuhnya Diserahkan Kepada Daerah Atau Yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemajakan Pemerintah Pusat Dan Masih Ada Potensinya Di Daerah; b) Penerimaan Dari Jasa-Jasa Pelayanan Daerah, Misalnya Retribusi, Tarif Perizinan Tertentu, Dan Lain-Lain; c) Pendapatan-Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Keuntungan-Keuntungan Perusahaan Daerah, Yaitu Perusahaan Yang Mendapat Modal Sebagian Atau Seluruh Dari Kekayaan Daerah; d) Penerimaan Daerah Dari Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Dengan Ini Dimaksudkan Sebagai Bagian Penerimaan Pusat Dan Kemudian Diserahkan Kepada Daerah; e) Pendapatan Daerah Karena Pemberian Subsidi Secara Langsung Atau Yang Penggunaannya Ditentukan Daerah Tersebut; f) Seiring Terdapat Pemberian Bantuan Dari Pemerintah Pusat Yang Bersifat Khusus Karena Keadaan Tertentu. Di Indonesia Hal Ini Disebut Ganjaran; g) Penerimaan-Penerimaan Daerah Yang Didapat dari Pinjaman-Pinjaman Yang Dilakukan Pemerintah Daerah
  • 8. Adapun Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Menurut Undang-Undang Ri No.32 Tahun 2004 Pasal 157, Yaitu : 1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari : 1) Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untu pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanannya bisa dapat dipaksakan. Pajak Merupakan Sumber Keuangan Pokok Bagi Daerah-Daerah Disamping Retribusi Daerah. Pengertian Pajak Secara Umum Telah Diajukan Oleh Para Ahli, Misalnya Rochmad Sumitro Yang Merumuskannya “Pajak Lokal Atau Pajak Daerah Ialah Pajak Yang Dipungut Oleh Daerah-Daerah Seperti Provinsi, Kotamadya, Kabupaten, Dan Sebagainya”. 2) Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat. Pengertian Retribusi Daerah Dapat Ditetusuri Dari Pendapat-Pendapat Para Ahli, Misalnya Panitia Nasrun Merumuskan Retribusi Daerah (Josef Kaho Riwu, 2005:171) Adalah Pungutan Daerah Sebagal Pembayaran Pemakaian Atau Karena Memperoleh Jasa Pekerjaan, Usaha Atau Milik Daerah Untuk Kepentingan Umum, Atau Karena Jasa Yang Diberikan Oleh Daerah Baik Iangsung Maupun Tidak Iangsung”. 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang
  • 9. dipisahkan,sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan dareah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Berarti Kekayaan Daerah Yang Dilepaskan Dan Penguasaan Umum Yang Dipertanggung Jawabkan Melalui Anggaran Belanja Daerah Dan Dimaksudkan Untuk Dikuasai Dan Dipertanggungjawabkan Sendiri. Dalam Hal Ini Hasil Laba Perusahaan Daerah Merupakan Salah Satu Daripada Pendapatan Daerah Yang Modalnya Untuk Seluruhnya Atau Untuk Sebagian Merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Maka Sewajarnya Daerah Dapat Pula Mendirikan Perusahaan Yang Khusus Dimaksudkan Untuk Menambah Penghasilan Daerah Disamping Tujuan Utama Untuk Mempertinggi Produksi, Yang Kesemua Kegiatan Usahanya Dititkberatkan Kearah Pembangunan Daerah Khususnya Dan Pembangunan Ekonomi Nasional Umumnya Serta Ketentraman Dan Kesenangan Kerja Dalam Perusahaan Menuju Masyarakat Adil Dan Makmur. Oleh Karena Itu, Dalam Batas-Batas Tertentu Pengelolaan Perusahaan Haruslah Bersifat Professional Dan Harus Tetap Berpegang Pada Prinsip Ekonomi Secara Umum, Yakni Efisiensi. (Penjelasan Atas UU No.5 Tahun 1962) Berdasarkan Ketentuan Di Atas Maka Walaupun Perusahaan Daerah Merupakan Salah Satu Komponen Yang Diharapkan Dapat Memberikan Kontribusinya Hagi Pendapatan Daerah, Tapi Sifat Utama Dan Perusahaan Daerah Bukanlah Berorientasi Pada Profit (Keuntungan), Akan Tetapi Justru Dalam Memberikan Jasa Dan Menyelenggarakan Kemanfaatan Umum. Atau Dengan Perkataan Lain, Perusahaan Daerah Menjalankan Fungsi Ganda Yang Harus Tetap Terjainin Keseimbangannya, Yakni Fungsi Sosial Dan Fungsi Ekonomi. Walaupun Demikian Hal Ini Tidak Berarti Bahwa Perusahaan Daerah Tidak Dapat Memberikan Kontribusi Maksimal Bagi Ketangguhan Keuangan Daerah. Pemenuhan Fungsi Sosial Oleh Perusahaan Daerah Dan Keharusan Untuk Mendapat Keuntungan Yang Memungkmnkan Perusahaan Daerah Dapat Memberikan Sumbangan Bagi Pendapatan Daerah, Bukanlah Dua Pilihan Dikotomis Yang Saling Bertolak Belakang. Artinya Bahwa Pemenuhan Fungsi Sosial Perusahaan Daerah Dapat Berjalan Seiring
  • 10. Dengan Pemenuhan Fungsi Ekonominya Sebagal Badan Ekonomi Yang Bertujuan Untuk Mendapatkan Laba/Keuntungan. Hal Ini Dapat Berjalan Apabila Profesionalisme Dalam Pengelolaannya Dapat Diwujudkan. (Josef Kaho Riwu, 2005:188) 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusli daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegitan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Huruf d, Meliputi: A) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan; B) Jasa Giro; C) Pendapatan Bunga; D) Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing; Dan Komisi, Potongan, Ataupun Bentuk Lain Sebagai Akibat Dan Penjualan Dan/Atau Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Oleh Daerah 2. Dana perimbangan Dana Perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Lain–Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
  • 11. 2.3 Keuangan Daerah Menurut Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin (2004 : 379) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dengan demikian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan daerah digunakan untuk membiayai semua kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2.4 Sumber Keuangan Daerah Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas : a. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah). b. Dana Perimbangan Merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana Perimbangan merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan
  • 12. desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi (Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin, 2007 : 173-174). Dana Perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan,Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, penerimaan dari sumberdaya alam,serta Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus(AhmadYani, 2004 : 15). Lebih jelasnya Dana Perimbangan terdiri: Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Dana Alokasi Umum : Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Pasal 1 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004). Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.
  • 13. BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan  Pendapatan Daerah Adalah Semua Hak Daerah Yang Diakui Sebagai Penambah Nilai Kekayaan Bersih Dalam Periode Anggaran Tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah), Pendapatan Daerah Berasal Dari Penerimaan Dari Dana Perimbangan Pusat Dan Daerah, Juga Yang Berasal Daerah Itu Sendiri Yaitu Pendapatan Asli Daerah Serta Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.  Pendapatan Asli Daerah Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Yaitu Sumber Keuangan Daerah Yang Digali Dari Wilayah Daerah Yang Bersangkutan Yang Terdiri Dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 Yaitu : A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Terdiri Dari :  Hasil Pajak Daerah  Hasil Retribusi Daerah  Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah B. Dana Perimbangan Diperoleh Melalui Bagian Pendapatan Daerah Dari Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Baik Dari Pedesaan, Perkotaan, Pertambangan Sumber Daya Alam Dan Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Dana Perimbangan Terdiri Atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus. C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Adalah Pendapatan Daerah Dari Sumber Lain Misalnya Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku.  Keuangan Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah Adalah Semua Hak Dan Kewajiban Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Dapat Dinilai Dengan Uang Termasuk Di Dalamnya Segala Bentuk Kekayaan Yang Berhubungan Dengan Hak Dan Kewajiban Daerah Tersebut.
  • 14. Dengan Demikian Keuangan Daerah Adalah Semua Hak Dan Kewajiban Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Dapat Dinilai Dengan Uang  Sumber Keuangan Daerah 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Perimbangan 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
  • 15. DAFTAR PUSTAKA Ahmad Yani. 2004. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin. 2004. Otonomi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Read http://merahputih.blogspot.com/2014/08/makalah-keuangan daerah..otonomi.era baru http://wikipedia.Manajemen.pengelolaan keuangan pendapatan daearah,Achmadavandise.c