materi Reviu RKA dan KAK 2021.ppt
•Download as PPT, PDF•
0 likes•172 views
materi reviuuuu rka
Report
Share
materi Reviu RKA dan KAK 2021.ppt
- 2. Dasar Hukum 1) Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah 2) Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2020 tentang Standar harga Satuan Regional 3) Permendagri 23 tahun 2020 tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2021 4) Permendagri 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemeerintah Daerah 5) Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah 6) Permendagri 40 tahun 2020 tenteng pedoman penyusunan Rencana Kerja pemerintah daerah tahun 2021 7) Permendagi 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 8) Permendagri nomor 10 tahun 2018 tentang reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah tahunan 9) Keputusan Bupati Lumajang nomor : 188.45/392/427.12/2019 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang www.themegallery.com
- 3. TUNTUTAN PERAN APIP Sekilas Tentang Dunia APIP/ Internal Auditor IA sebagai Third Line of Defense 1) Peran IA dalam Governance, Risk and Control (GRC) 2) Fungsi IA dalam Insight, Oversight , Foresight (hindsight) 3) Proses audit IA Ex Ante, On Going, Ex Post www.themegallery.com
- 5. Third Line Of Defense www.themegallery.com
- 6. Mandatory Reviu Terintegrasi oleh APIP Output Reviu terkait Perencanaan dan Anggaran untuk tahun 2021 1) Reviu RPJMD (termasuk Revisi/ penyesuaian) 2) Reviu RKPD 3) Reviu SSH 4) Reviu ASB 5) Reviu HSPK 6) Reviu KUA/PPAS 7) Reviu RKA www.themegallery.com
- 10. Format RKA versi permendagri 64 tahun 2020 www.themegallery.com
- 12. Program Kerja Reviu Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan APIP daerah provinsi dan kabupaten/kota berkoordinasi dengan unsur TAPD provinsi dan kabupaten/kota (Sekretaris Daerah selaku pimpinan TAPD, Kepala SKPKD dan kepala perangkat daerah bidang perencanaan) yang bertujuan untuk: 1) Menyelaraskan Program Kerja Reviu dan Jadwal Reviu dengan jadwal perencanaan dan penganggaran tahunan daerah; 2) Mendapatkan informasi/dokumen kebijakan pemerintah daerah terkait perencanaan dan penganggaran serta dokumen lainnya yang dianggap perlu dan tersedia; 3) Mengidentifikasi permasalahan awal yang berkaitan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah www.themegallery.com
- 13. Reviu Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Reviu dilakukan dengan keyakinan terbatas dan memang merupakan kegiatan yang bersifat pengulangan pengendalian. www.themegallery.com
- 17. Reviu di Era SIPD www.themegallery.com
- 19. Beberapa pertanyaan tentang KAK Mengapa diperlukan? Format berbeda-beda? rumit dst www.themegallery.com
- 20. Dasar Hukum 1) Permendagri nomor 10 tahun 2018 tentang reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah tahunan 2) Permendagi 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 3) Keputusan Bupati Lumajang nomor : 188.45/392/427.12/2019 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang
- 21. Pripsip Penyusunan KAK 1) Ringkas namun memadai 2) Jelas 3) Sistematis 4) Terukur 5) Continous Improvement
- 22. Indikasi kegiatan/Sub Kegiatan Utama Pada Prinsipnya semua kegiatan diperlukan KAK, diantara indikator kegiatan utama yang harus disusun KAK mempunyai indikator: 1) Berdampak besar pada Pencaian Tujuan/ Sasaran/ Program; 2) Menggunakan sumberdaya yang besar; 3) Melibatkan banyak pihak; 4) Diperintahkan/ diatur khusus oleh Peraturan perundang-undangan; 5) Lainnya.
- 23. Kapan KAK Disusun? Setidaknya KAK disusun pada saat: 1) Usulan Rencana Kegiatan 2) Pelaksanaan Kegiatan 3) Evaluasi dan Pelaporan Dilakukan Revisi terus Menerus
- 24. Kendali Mutu KAK 1) KAK dievaluasi/diverifikasi berjenjang a) Perangkat Daerah Yang Bersangkutan b) Bappeda dan Bagian Layanan Pengadaan c) Tim Anggaran/ Tim yang ditunjuk 2) KAK direviu oleh Inspektorat
- 25. Dampak Tidak ada KAK 1) Tidak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; 2) Pengendalian perencanaan dan penggaran kurang memadai; 3) Anggaran kegiatan tidak dapat dinilai efektivitasnya dan keterkaitan dengan tujuan/sasaran serta target yang ditetapkan tidak dapat diyakini 4) Anggaran kegiatan berpotensi tidak berdampak untuk menyelesaikan fenomena/ masalah tupoksi utama OPD 5) Anggaran belanja tidak dapat dinilai efisiesinya 6) Anggaran belanja tidak dapat dinilai keterkaitan dengan outputnya 7) Kegiatan tidak terdapat pedoman penyelenggaraan secara memadai 8) lainnya
- 26. Fenomena Penyusunan KAK 1) Yang menyusun bukan pelaksana dan dianggap sebagai beban 2) Disusun hanya untuk memenuhi kewajiban 3) KAK Tidak terjaga sebagai dokumen yang harus tersedia dan dievaluasi terus menerus 4) dst
- 27. Akses Website untuk Reviu RKA Inspektorat.lumajangkab.go.id/id/reviu/reviu-rka www.themegallery.com
- 29. LOGO