Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                
SlideShare a Scribd company logo

Pkm difabel (revisi 251012) baru

•
•
Zakiyul Mu'min
Zakiyul Mu'min

Dokumen ini membahas partisipasi kaum difabel dalam pembuatan kebijakan publik di Kabupaten Bantul. Ia menjelaskan latar belakang masalah seperti keterbatasan kaum difabel dalam mengakses fasilitas umum dan kebutuhan akan kebijakan inklusif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis partisipasi kaum difabel dalam pembuatan kebijakan publik di Bantul dan menghasilkan artikel ilmiah. Metode yang

1 of 15
1 A. JUDUL PROGRAM Partisispasi Kaum Difabel dalam Pembuatan Kebijakan Publik pada Fasilitas Umum di Kabupaten Bantul B. LATAR BELAKANG MASALAH Difabel merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki hak, kedudukan, dan peran yang sama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kaum difabel memiliki keterbatasan dalam mengakses pelayanan publik yang seharusnya masih menjadi hak mereka. Fasilitas-fasilitas di dalam ruang publik tidak aksesibel dan belum ramah bagi kaum difabel. Hal ini mengakibatkan difabel mengalami kesulitan dalam beraktivitas. Kondisi ini dikarenakan kurang sensitifnya dan belum terimplementasi kebijakan publik terhadap keberadaan difabel (Hesty, dkk, 2012) Menurut data di Dinas Sosial DIY pada 2006 tercatat ada sekitar 370 ribu difabel. Jumlah ini bertambah sebanyak 891 orang pasca gempa bumi 27 Mei 2006. Pada peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat 2007 Sultan menyebutkan pada 2004 jumlah kaum difabel di DIY sebanyak 17.272 orang, dan setelah terjadi gempa pada tahun 2006 jumlahnya meningkat menjadi 24.225 orang jumlah ini tentunya semakin menambah kaum difabel. Menurut menteri kesehatan kaum difabel di Indonesia saat ini berjumlah sekitar 6, 7 juta jiwa dalam kehadiranya kita tidak dapat menutup mata karena mereka memiliki hak yang sama, tetapi sangat disayangkan pemerintah sendiri tidak mengimplementasi undang- undang seutuhnya denga atas nama masyarakat. Pertumbuhan jumlah difabel di Yogyakarta mengalami kenaikan yang signifikan, terutama setelah terjadi gempa bumi pada 27 Mei 2006 yang lalu. Di Sleman, misalnya sebelum gempa jumlah difabel tercatat sebanyak 4.136 jiwa, dan setelah gempa naik menjadi 6.370 jiwa. Demikian juga di Kota Yogyakarta, Bantul, Kulonprogo dan Gunung Kidul mengalami kenaikan. Jika dipersentasekan, maka kenaikan tertinggi jumlah difabel terjadi di Bantul yang mencapai 22.71%, disusul peringkat kedua di Sleman yang mengalami kenaikan mencapai 21.26%, dan berikutnya di Gunung Kidul yang mengalami kenaikan mencapai 20.18%. Sementara di Kulonprogo kenaikan jumlah difabel hanya mencapai kisaran 12.13%, dan yang kenaikannya paling sedikit adalah di Kota Yogyakarta yang hanya mencapai
2 4.04%. Dengan demikian, jumlah difabel pasca gempa mencapai 27.439 jiwa (Kompas, 10/12/2007). Namun kekecewaan kebijakan publik pada tataran legislasi DPRD Kabupaten Bantul masih dirasakan kurang optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penyaluran aspirasi pada kaum minoritas yang terpinggirkan tidak dapat tersalurkan dengan baik terkait dengan pembuatan fasilitas umum bagi kaum difabel serta dana untuk mengimplementasikan aspirasi kaum termarjinalkan tidak dapat teralisasi secara maksimal. Tugas dari DPRD Kabupaten Bantul salah satunya adalah untuk mensejahterahkan masyarakatnya dengan pelayanan yang optimal, tetapi hingga saat ini kaum yang sangat membutuhkan bantuan yang real harus dilaksanakan pemerintah nyatanya tidak teralisasi dengan baik. (Awang, 2010) Berangkat dari permasalahan diatas, maka isu difabel menjadi isu yang menarik untuk dikaji dan diteliti terutama dalam hal partisipasi dalam kebijakan publik terkait dengan fasilitas umum di Kabupaten Bantul. C. RUMUSAN MASALAH Bagaimana partisipasi kaum difabel terhadap pembuatan kebijakan publik di daerah Kabupaten Bantul? D. TUJUAN PROGRAM Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya adalah: 1. Tujuan umum Mampu menjelaskan sejauhmana partisipasi kaum divabel terhadap pembuat kebijakan publik dibantul 2. Tujuan khusus  Mengetahui bagaimana peran pemerintah terhadap keterlibatan kaum difabel dalam pembuatan kebijakan publik di kabupaten bantul  Mengetahui bagaimana hasil kebijakan publik yang telah melibatkan kaum difabel
3 E. LUARAN YANG DIHARAPKAN Luaran dari penelitian ini adalah artikel ilmiah yang akan diterbitkan dalam Jurnal Studi Ilmi Pememrintahan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. F. KEGUNAAN PROGRAM Program penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, antara lain: 1. Memberikan kesempatan bagi kaum difabel untuk mendapatkan haknya melalui aspirasi (pendapat) terhadap kebijakan publik. 2. Memberikan fasilitas umum kepada kaum difabel sebagai masyarakat minoritas 3. Menjalankan kewajiban dan fungsi DPRD Kabupaten Bantul sebagai pengelola dan pelaksana dalam kepemerintahan suatu Negara 4. Meningkatkan partisipasi kaum difabel dalam menuntut hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia G. TINJAUAN PUSTAKA 1. Partisipasi publik Partispasi publik merupakan kegiatan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, tanpa melihat bentuk, sifat dan hasil dari partisipasi yang dilakukannya (Saifudin, 2009: 18). Sedangkan menurut (Miriam budiardjo, 2009:367) partisipasi kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secar aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (publik policy). Terdapat tiga golongan manfaat dari partisipasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Brinkerkoff & Cresby (2002):  Manfaat yang diterima oleh kelompok yang baru berpartisipasi namun menunjang keberhasilan implementasi atau keberlanjutan atas suatu kebijakan baru.  Manfaat yang terkait dengan upaya memperluas partisipasi namun sekaligus meningkatkan keberhasilan suatu implementasi kebijakan atau membaiknya pelayanan.
4  Manfaat terkait dengan upaya mencari tambahan dukungan, legitimasi, transparansi, dan responsivitas atas suatu kebijakan baru 2. Kebijakan publik Menurut Riant Nugroho (2003:50) kebijakan publik yang terbaik adalah kebijak publik yang terbaik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga Negara masyarakat daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjeruskan kedalam pola ketergantungan.Kebijakan publik adalah sebagai manajemen pencapaian tujuan nasional, yaitu:  Kebijakan publik mudah untuk dipahami, krena makna nya adalah “hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional”  Kebijakan publik mudah diukur karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu : Pertama, Perumusan kebijakan. Kedua, Implementasi kebijakan, dan yang ketiga adalah Evaluasi kebijakan. Sehingga kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Teori Kelompok (Group Theory): Kebijakan publik merupakan produk dari perjuangan kelompok. Interaksi dan perjuangan antara kelompok-kelompok adalah kenyataan sentral dari kehidupan politik. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mungkin, atas dasar sikap atau kepentingan yang sama, membuat klaim terhadap kelompok lain dalam masyarakat. Kelompok menjadi kelompok kepentingan manakala ia membuat klaim melalui atau terhadap setiap institusi pemerintah. Konsep utama dalam teori kelompok adalah akses. Teori Elit (Elite Theory): Kebijakan publik dipandang sebagai pencerminan nilai dan preferensi elite yang berkuasa. Masyarakat terbagi atas sedikit orang yang mempunyai power dan massa yang tidak mempunyai power. Elite berasal dari lapisan masyarakat dengan tingkat sosial-ekonomi tinggi. Perpindahan non-elite ke posisi elite harus lambat dan terus menerus untuk memelihara stabilitas dan menghindari revolusi. Elite mempunyai konsensus terhadap nilai-nilai dasar dari sistem sosial dan pelestarian sistem. Perubahan dalam kebijakan publik akan bersifat
5 inkremental. Elite mempengaruhi massa lebih banyak daripada massa mempengaruhi elite. Institutionalism: Kebijakan publik ditentukan secara otoritatif dan pada awalnya dilaksanakan oleh institusi pemerintah. Terpusat pada pemaparan aspek- aspek formal dan legal dari institusi pemerintah: organisasi formal, kekuasaan hukum, aturan prosedural, dan fungsi atau aktivitas. Teori pilihan rasional: Kebijakan publik sebagai keputusan dari aktor politik yang bertindak rasional untuk memaksimalkan kepuasan mereka (rational utility maximizer). 3. Pelayanan publik Dalam konteks keindonesiaan, penggunaan istilah pelayanan publik dianggap memiliki kesamaan arti dengan istilah pelayanan umum atau pelayanan masyarakat. Oleh karenanya ketiga istilah tersebut dipergunakan secara interchangeable, dan dianggap tidak memiliki perbedaan mendasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan pengertian pelayanan bahwa “pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan apa yang diperlukan orang lain. Sedangkan pengertian service dalam Oxford (2000) didefinisikan sebagai “a system that provides something that the publik needs, organized by the government or a private company”. Oleh karenanya, pelayanan berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pengertian publik yang melekat pada pelayanan publik tidak sepenuhnya sama dan sebangun dengan pengertian masyarakat. Nurcholis (2005) memberikan pengertian publik sebagai sejumlah orang yang mempunyai kebersamaa berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.Selanjutnya dalam Oxford (2000) dijelaskan pengertian publik service sebagai “a service such as transport or health
6 care that a government or an official organization provides for people in general in a particular society”. Fungsi pelayanan publik adalah salah satu fungsi fundamental yang harus diemban pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Fungsi ini juga diemban oleh BUMN/BUMD dalam memberikan dan menyediakan layanan jasa dan atau barang publik Dalam konsep pelayanan, dikenal dua jenis pelaku pelayanan, yaitu penyedia layanan dan penerima layanan.Penyedia layanan atau service provider adalah pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan da penyerahan barang (goods) atau jasa- jasa (services). Penerima layanan atau service receiver adalah pelanggan (customer) atau konsumen (consumer) yang menerima layanan dari para penyedia layanan (Barata, 2003). H. METODE PENELITIAN 1. Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman tentang pentingnya sinergisitas antara kaum difabel dan DPRD Kabupaten Bantul untuk menciptakan kebijakan yang adil bagi semua masyarakat Bantul khususnya kaum difabel. Beberapa langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini untuk mencapai pada tujuan akhir terciptanya kebijakan yang adil bagi kaum difabel adalah: 1) Memetakan kebijakan yang pernah dibuat oleh DPRD Bantul untuk kaum difabel yang dilanjutkan dengan mengevaluasi kekurangan kebijakan, 2) Identifikasi kebutuhan-kebutuhan kaum marginal ( difabel ) di Bantul yang selama ini masih tidak diakomodasi, 3) Merancang sinergisitas antara kaum difabel dan DPRD Bantul agar tercipta persamaan persepsi, 4) Merancang solusi untuk menciptakan kebijakan pembangunan yang adil bagi difabel. Setelah tahapan itu dilakukan, maka kebijakan yang adil bagi semua diharapkan agar segera dibuat oleh DPRD dan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Sinergisitas yang dibangun antara DPRD dan kaum difabel akan menciptakan mekanisme kontrol yang baik, oleh karena itu kinerja DPRD diharapakan akan tetap berjalan dengan baik.
7 2. Teknik pengumpulan data Data penelitian didapat dari sumber utama yaitu kaum difabel di Bantul dan juga anggota DPRD baru yang terpilih dalam pemilu 2009 melalui metode FGD, semi structured group dan deep interview untuk memperoleh informasi kebutuhan kaum difabel, kebijakan yang pernah dibuat oleh DPRD, sekaligus untuk merancang sinergisitas dan merancang solusi bagi terciptanya kebijakan yang adil bagi kaum difabel. Data hasil penelitian tersebut kemudian dikorelasikan dengan teori-teori tentang kebijakan publik untuk merancang kebijakan bagi kaum difabel yang diperoleh dari buku, narasumber, ataupun literatur lainnya. Data sekunder diperoleh dari kajian dokumentasi; baik dari ekspos media massa yang terkait dengan kebijakan publik yang pernah dilakukan oleh lembaga lainnya. 3. Teknis analisis data Dalam penelitian kualitatif, obyektivikasi data akan didapatkan dengan memberikan kesempatan yang luas kepada obyek untuk bertutur tentang sesuatu. Artinya peneliti tidak memiliki otoritas untuk melakukan treatment, baik mengarahkan agar responden memilih jawaban tertentu ataupun menginterpretasikan makna keluar dari obyek yang diteliti.Pekerjaan analisis lebih pada upaya mengorganisasikan temuan, dan kemudian mengkonstruksikan temuan tersebut dalam bingkai obyek yang diteliti. Dari analisis ini kemudian akan diperoleh kesimpulan makna yang ramah dengan obyek penelitian, dan bermanfaat bagi pembuatan rekomendasi penelitian yang bisa diterapkan di lapangan. 4. Populasi dan sampel Populasi dari penelitian ini adalah kaum difabel dan anggota DPRD Kabupaten diseluruh Indonesia yang diwakili oleh kaum difabel di Bantul dan anggota DPRD Kabupaten Bantul.Penentuan sampel meggunakan metode purposive sampling untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan kaum difabel, kebijakan anggota DPRD untuk difabel, sekaligus sebagai bahan untuk merancang sinergisitas dan solusi menciptakan kebijakan bagi kaum difabel. Data kaum difabel yang menjadi subyek penelitian diperoleh dari dinas kependudukan dan LSM yang berkomitmen terhadap kaum difabel. Sedangkan anggota DPRD yang dijadikan subyek penelitian adalah anggota DPRD Kabupaten Bantul terutama dari komisi yang banyak terkait dengan kebijakan publik.
8 5. Lokasi penelitian Dalam penelitian ini mengambil lokasi di kabupaten Bantul, panti asuhan BinaSiwi. Selain itu penelitian ini juga difokuskan dibeberapa panti asuhan di Kabupaten Bantul yang menangani kaum difabel, karena melihata partisipasi kaum difabel tidak dilibatkan oleh pemerintah dalam pembuatan kebijakan. Tentunya hal ini dipandang perlu untuk bahan evaluasi pemerintah dengan melibatkan kaum difabel. 6. Rancangan penelitian Tahap penelitian mengikuti rancangan sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi kaum difabel di Bantul dan Anggota DPRD Kabupaten Bantul (a) mengumpulkan bahan-bahan data sekunder (terutama dari media) yang terkait dengan kebijakan untuk difabel dan peran anggota DPRD yang akan dianalisis (b) mendokumentasikan untuk bahan penyusunan solusi pembuatan kebijakan untuk difabel 2. Mengidentifikasi subyek penelitian dan karakter kaum difabel di Bantul; (a) mengidentifikasi subyek penelitian (b) memetakan karakter kaum difabel (c) menyusun panduan dan pedoman wawancara dalam proses story telling (d) menyelenggarakan focus group discussion dan (e) melakukan wawancara secara mendalam terhadap kaum difabel dan anggota DPRD Kabupaten Bantul 3. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan kaum difabel (FGD dan Interview); (a) mengklasifikasi kebutuhan dan ketersediaan kebijakan dari DPRD (b) mengkaji kebijakan yang telah dibuat oleh DPRD (3) menganalisis kekurangan yang dihadapi oleh kaum difabel 4. Merancang sinergisitas dan komunikasi intensif antara kaum difabel dan DPRD (FGD, Interview) (a) Mempertemukan antara kaum difabel dan DPRD/brainstorming (b) menyatukan persepsi antara kaum difabel dan DPRD (c) merancang kontinuitas komunikasi antara kaum difabel dan DPRD 5. Menyusun solusi untuk penciptaan kebijakan yang adil bagi kaum difabel (a) penyiapan materi (b) penyusunan draft solusi (c) mengkonsultasikan draft solusi kepada pakar pembuatan kebijakan publik 6. Negosiasi dan Konsolidasi dengan DPRD untuk menyakinkan mereka memakai solusi kebijakan yang adil untuk kaum difabel dari hasil penelitian 7. Sosialisasi hasil penelitian kepada warga (kaum difabel); (a) Warga masyarakat menjadi
9 peserta aktif (b) menentukan jadual pelaksanaan sosialisasi (c) menentukan narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi (d) pelaksanaan sosialisasi. I. JADWAL KEGIATAN PENELITIAN Penelitian ini berlangsung selama 6 Bulan untuk semua tahapan penelitian. Tahapan persiapan penelitian berlangsung selama sekitar 2 minggu.Tahapan pelaksanaan penelitian berlangsung selama 5 bulan. Sedangkan tahapan yang terakhir, yakni proses penyusunan laporan penelitian dan pelaksaan seminar berlangsung sekitar 2 minggu. Secara rinci seluruh tahapan penelitian dapat dilihat dalam timeline berikut. Tabel 1. Jadwal kegiatan Penelitian No Kegiatan/ Rincian kegiatan Pelaksanaan bulan ke- Penanggung Jawab 1 2 3 4 1. Persiapan pelaksanaan Program Okta,Reni, Zakyudin, Siti, Andi 2. Pengumpulan data penelitian Okta,Reni, Zakyudin, Siti, Andi 3. Pengolahan atau menganalisi data penelitian Okta,Reni, Zakyudin, Siti, Andi 4. Pembuatana Laporan Okta,Reni, Zakyudin, Siti, Andi Tabel 2. Rancangan Biaya Penelitian.
10 No Kegiatan Jenis penelitian Satuan Pembiayaan(RP) Volume Total 1. Bahan habis pakai Kertas 50.000 5 rim 250.000 Tinta print 200.000 1 unit 200.000 Tinta print warna 250.000 1 unit 250.000 Alat tulis 250.000 Flashdisk 180.000 2 buah 360.000 CD blank 5000 10 buah 50.000 Jilid proposal 20.000 6 buah 120.000 Jumlah 1.480.000 2. Peralatan penunjang PKM Foto copy data sekunder 200 400 lembar 80.000 Beli buku 80.000 5 buah 40.000 Sewa internet 30.000 10 kali 300.000 Mp4 350.000 2 buah 700.000 Jumlah 1.120.000 3. Perjalanan Perjalanan survey/ lapangan 100.000 10 kali 1.000.000 Perjalanan mengurus surat ijin 50.000 5 orang 250.000 Perjalanan mencari data sekunder 50.000 10 kali 500.000 Perjalanan melakukan wawancara 100.000 10 kali 1.000.000 Jumlah 2.750.000
11 4. Lain-lain Analisis data penelitian 150.000 5 orang 750.000 Pengadaan laporan penelitian 70.000 10 buah 700.000 Seminar laporan penelitian 200.000 1 kali 200.000 Jumlah 3.450.000 Jumlah 1+2+3+4 8.800.000 J. LAMPIRAN 1. Nama dan Biodata Ketua serta Anggota Kelompok 1) Ketua Pelaksana Kegiatan a. Nama Lengkap : Siti Chairiah b. NIM : 20100520069 c. Fakultas/Program Studi : ISIPOL/Ilmu Pemerintahans d. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta e. Waktu untuk kegiatan PKM : Yogyakarta, 25 Oktober 2012 (Siti Chairiah) 2) Anggota Pelaksana a. Nama Lengkap : Zakiyudin Fikri b. NIM : 20110520093 c. Fakultas/Program Studi : ISIPOL/Ilmu Pemerintahan
12 d. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta e. Waktu untuk kegiatan PKM : Yogyakarta, 25 Oktober 2012 (Zakiyudin Fikri) 3) Anggota Pelaksana a. Nama Lengkap : Andi Nur Fiqhi Utami b. NIM : 20110520105 c. Fakultas/Program Studi : ISIPOL/Ilmu Pemerintahan d. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta e. Waktu untuk kegiatan PKM : Yogyakarta, 25 Oktober 2012 (Andi Nur Fiqhi Utami) 4) Anggota Pelaksana a. Nama Lengkap : Reni Oktarina b. NIM : 20100520023 c. Fakultas/Program Studi : ISIPOL/Ilmu Pemerintahan d. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta e. Waktu untuk kegiatan PKM : Yogyakarta, 25 Oktober 2012 (Reni Oktarina) 5) Anggota Pelaksana a. Nama Lengkap : Oktavia Saptarini Ekadewi
13 b. NIM : 20100520052 c. Fakultas/Program Studi : ISIPOL/Ilmu Pemerintahan d. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta e. Waktu untuk kegiatan PKM : Yogyakarta, 25 Oktober 2012 (Oktavia Saptarini Ekadewi) 2. Biodata Dosen Pendamping 1) Nama Lengkap dan Gelar : Awang Darumurt, SIP, M.Si 2) Golongan Pangkat dan NIK : 163084 3) Jabatan Fungsional : Dosen 4) Jabatan Struktural : 5) Fakultas/Program Studi : ISIPOL/Ilmu Pemerintahan 6) Perguruan Tinggi : Universitas Muhamadiyah Yogyakarta 8) Waktu untuk kegiatan PKM : Yogyakarta, 25 Oktober 2012 (Awang Darumurt,SIP ,M.Si)
14 K. DAFTAR PUSTAKA Buku dan Jurnal Budiardjo Miriam. 2009. , Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta, PT Gramedia Barata, Atep Adya. 2003. Dasar-dasar Pelayanan Prima: Persiapan Membangun Budaya Pelayanan Prima untuk Meningkatkan Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan. Jakarta. Elex Media Komputindo. Brinkerkorf, D.W. dan Cresby, B.L. 2002. Managing Policy Reform : Concept and Tools for Decision Maker in Develoving and Transitioning Countries. Kumariu Press, Inc., Blomfield. Darumurti, Awang. 2010. Penelitian : Membangun Sinegritas Antara DPRD dan Kaum Difabel Untuk Menciptakan Kebijakan Pro Minoritas di Bantul. Hanif, Nurcholis. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Grasindo Hersty Pangesti Aji dkk. 2012. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Dareah Tentang Penyandang Cacat di Kota Yoyakarta. Yogyakarta, Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik UGM. Imam Nawawi. 2009. “Peduli kaum difabel atau neokolonialisme?”. Kompas, sabtu 18 April LGSP-USAID. 2008. Peran DPRD dalam meningkatkan otonomi daerah dan tata pemerintahan yang baik, Jurnal edisi maret 2008. Nugroho. D, Riant. 2003. “Kebijakan Publik Formulasi, Impelemntasi, dan Evaluasi. Elex Media Komputindo
15 Saifudin, DR, SH., Mhum. 2009. Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.Yogyakarta. FH.UII Press. Yogi S & M. Iksan. 2006. Standar pelayanan publik, Handbook Manajemen Pemerintahan Daerah. Bandung. PKKOD-LAN. Data Internet http://ciils.wordpress.com/2008/05/05/integrasi-kebijakan-aksesibilitas-bagi-kaum-difabel/ (diakses tanggal 24-10-2012) http://id.shvoong.com/society-and-news/opinion/2307050-hak-hak-yang-belum- dipenuhi/#ixzz28xUfMHkP (diakses tanggal 10-10-2012) http://id.shvoong.com/society-and-news/opinion/2307050-hak-hak-yang-belum- dipenuhi/#ixzz28xUYZES8 (Diakses tanggal 10-10-2012) http://www.gemari.or.id/artikel/4363.shtml (diakses tanggal 14-10-2012)

More Related Content

Pkm difabel (revisi 251012) baru

  • 1. 1 A. JUDUL PROGRAM Partisispasi Kaum Difabel dalam Pembuatan Kebijakan Publik pada Fasilitas Umum di Kabupaten Bantul B. LATAR BELAKANG MASALAH Difabel merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki hak, kedudukan, dan peran yang sama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kaum difabel memiliki keterbatasan dalam mengakses pelayanan publik yang seharusnya masih menjadi hak mereka. Fasilitas-fasilitas di dalam ruang publik tidak aksesibel dan belum ramah bagi kaum difabel. Hal ini mengakibatkan difabel mengalami kesulitan dalam beraktivitas. Kondisi ini dikarenakan kurang sensitifnya dan belum terimplementasi kebijakan publik terhadap keberadaan difabel (Hesty, dkk, 2012) Menurut data di Dinas Sosial DIY pada 2006 tercatat ada sekitar 370 ribu difabel. Jumlah ini bertambah sebanyak 891 orang pasca gempa bumi 27 Mei 2006. Pada peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat 2007 Sultan menyebutkan pada 2004 jumlah kaum difabel di DIY sebanyak 17.272 orang, dan setelah terjadi gempa pada tahun 2006 jumlahnya meningkat menjadi 24.225 orang jumlah ini tentunya semakin menambah kaum difabel. Menurut menteri kesehatan kaum difabel di Indonesia saat ini berjumlah sekitar 6, 7 juta jiwa dalam kehadiranya kita tidak dapat menutup mata karena mereka memiliki hak yang sama, tetapi sangat disayangkan pemerintah sendiri tidak mengimplementasi undang- undang seutuhnya denga atas nama masyarakat. Pertumbuhan jumlah difabel di Yogyakarta mengalami kenaikan yang signifikan, terutama setelah terjadi gempa bumi pada 27 Mei 2006 yang lalu. Di Sleman, misalnya sebelum gempa jumlah difabel tercatat sebanyak 4.136 jiwa, dan setelah gempa naik menjadi 6.370 jiwa. Demikian juga di Kota Yogyakarta, Bantul, Kulonprogo dan Gunung Kidul mengalami kenaikan. Jika dipersentasekan, maka kenaikan tertinggi jumlah difabel terjadi di Bantul yang mencapai 22.71%, disusul peringkat kedua di Sleman yang mengalami kenaikan mencapai 21.26%, dan berikutnya di Gunung Kidul yang mengalami kenaikan mencapai 20.18%. Sementara di Kulonprogo kenaikan jumlah difabel hanya mencapai kisaran 12.13%, dan yang kenaikannya paling sedikit adalah di Kota Yogyakarta yang hanya mencapai
  • 2. 2 4.04%. Dengan demikian, jumlah difabel pasca gempa mencapai 27.439 jiwa (Kompas, 10/12/2007). Namun kekecewaan kebijakan publik pada tataran legislasi DPRD Kabupaten Bantul masih dirasakan kurang optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penyaluran aspirasi pada kaum minoritas yang terpinggirkan tidak dapat tersalurkan dengan baik terkait dengan pembuatan fasilitas umum bagi kaum difabel serta dana untuk mengimplementasikan aspirasi kaum termarjinalkan tidak dapat teralisasi secara maksimal. Tugas dari DPRD Kabupaten Bantul salah satunya adalah untuk mensejahterahkan masyarakatnya dengan pelayanan yang optimal, tetapi hingga saat ini kaum yang sangat membutuhkan bantuan yang real harus dilaksanakan pemerintah nyatanya tidak teralisasi dengan baik. (Awang, 2010) Berangkat dari permasalahan diatas, maka isu difabel menjadi isu yang menarik untuk dikaji dan diteliti terutama dalam hal partisipasi dalam kebijakan publik terkait dengan fasilitas umum di Kabupaten Bantul. C. RUMUSAN MASALAH Bagaimana partisipasi kaum difabel terhadap pembuatan kebijakan publik di daerah Kabupaten Bantul? D. TUJUAN PROGRAM Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya adalah: 1. Tujuan umum Mampu menjelaskan sejauhmana partisipasi kaum divabel terhadap pembuat kebijakan publik dibantul 2. Tujuan khusus  Mengetahui bagaimana peran pemerintah terhadap keterlibatan kaum difabel dalam pembuatan kebijakan publik di kabupaten bantul  Mengetahui bagaimana hasil kebijakan publik yang telah melibatkan kaum difabel
  • 3. 3 E. LUARAN YANG DIHARAPKAN Luaran dari penelitian ini adalah artikel ilmiah yang akan diterbitkan dalam Jurnal Studi Ilmi Pememrintahan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. F. KEGUNAAN PROGRAM Program penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, antara lain: 1. Memberikan kesempatan bagi kaum difabel untuk mendapatkan haknya melalui aspirasi (pendapat) terhadap kebijakan publik. 2. Memberikan fasilitas umum kepada kaum difabel sebagai masyarakat minoritas 3. Menjalankan kewajiban dan fungsi DPRD Kabupaten Bantul sebagai pengelola dan pelaksana dalam kepemerintahan suatu Negara 4. Meningkatkan partisipasi kaum difabel dalam menuntut hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia G. TINJAUAN PUSTAKA 1. Partisipasi publik Partispasi publik merupakan kegiatan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, tanpa melihat bentuk, sifat dan hasil dari partisipasi yang dilakukannya (Saifudin, 2009: 18). Sedangkan menurut (Miriam budiardjo, 2009:367) partisipasi kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secar aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (publik policy). Terdapat tiga golongan manfaat dari partisipasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Brinkerkoff & Cresby (2002):  Manfaat yang diterima oleh kelompok yang baru berpartisipasi namun menunjang keberhasilan implementasi atau keberlanjutan atas suatu kebijakan baru.  Manfaat yang terkait dengan upaya memperluas partisipasi namun sekaligus meningkatkan keberhasilan suatu implementasi kebijakan atau membaiknya pelayanan.
  • 4. 4  Manfaat terkait dengan upaya mencari tambahan dukungan, legitimasi, transparansi, dan responsivitas atas suatu kebijakan baru 2. Kebijakan publik Menurut Riant Nugroho (2003:50) kebijakan publik yang terbaik adalah kebijak publik yang terbaik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga Negara masyarakat daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjeruskan kedalam pola ketergantungan.Kebijakan publik adalah sebagai manajemen pencapaian tujuan nasional, yaitu:  Kebijakan publik mudah untuk dipahami, krena makna nya adalah “hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional”  Kebijakan publik mudah diukur karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu : Pertama, Perumusan kebijakan. Kedua, Implementasi kebijakan, dan yang ketiga adalah Evaluasi kebijakan. Sehingga kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Teori Kelompok (Group Theory): Kebijakan publik merupakan produk dari perjuangan kelompok. Interaksi dan perjuangan antara kelompok-kelompok adalah kenyataan sentral dari kehidupan politik. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mungkin, atas dasar sikap atau kepentingan yang sama, membuat klaim terhadap kelompok lain dalam masyarakat. Kelompok menjadi kelompok kepentingan manakala ia membuat klaim melalui atau terhadap setiap institusi pemerintah. Konsep utama dalam teori kelompok adalah akses. Teori Elit (Elite Theory): Kebijakan publik dipandang sebagai pencerminan nilai dan preferensi elite yang berkuasa. Masyarakat terbagi atas sedikit orang yang mempunyai power dan massa yang tidak mempunyai power. Elite berasal dari lapisan masyarakat dengan tingkat sosial-ekonomi tinggi. Perpindahan non-elite ke posisi elite harus lambat dan terus menerus untuk memelihara stabilitas dan menghindari revolusi. Elite mempunyai konsensus terhadap nilai-nilai dasar dari sistem sosial dan pelestarian sistem. Perubahan dalam kebijakan publik akan bersifat
  • 5. 5 inkremental. Elite mempengaruhi massa lebih banyak daripada massa mempengaruhi elite. Institutionalism: Kebijakan publik ditentukan secara otoritatif dan pada awalnya dilaksanakan oleh institusi pemerintah. Terpusat pada pemaparan aspek- aspek formal dan legal dari institusi pemerintah: organisasi formal, kekuasaan hukum, aturan prosedural, dan fungsi atau aktivitas. Teori pilihan rasional: Kebijakan publik sebagai keputusan dari aktor politik yang bertindak rasional untuk memaksimalkan kepuasan mereka (rational utility maximizer). 3. Pelayanan publik Dalam konteks keindonesiaan, penggunaan istilah pelayanan publik dianggap memiliki kesamaan arti dengan istilah pelayanan umum atau pelayanan masyarakat. Oleh karenanya ketiga istilah tersebut dipergunakan secara interchangeable, dan dianggap tidak memiliki perbedaan mendasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan pengertian pelayanan bahwa “pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan apa yang diperlukan orang lain. Sedangkan pengertian service dalam Oxford (2000) didefinisikan sebagai “a system that provides something that the publik needs, organized by the government or a private company”. Oleh karenanya, pelayanan berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pengertian publik yang melekat pada pelayanan publik tidak sepenuhnya sama dan sebangun dengan pengertian masyarakat. Nurcholis (2005) memberikan pengertian publik sebagai sejumlah orang yang mempunyai kebersamaa berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.Selanjutnya dalam Oxford (2000) dijelaskan pengertian publik service sebagai “a service such as transport or health
  • 6. 6 care that a government or an official organization provides for people in general in a particular society”. Fungsi pelayanan publik adalah salah satu fungsi fundamental yang harus diemban pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Fungsi ini juga diemban oleh BUMN/BUMD dalam memberikan dan menyediakan layanan jasa dan atau barang publik Dalam konsep pelayanan, dikenal dua jenis pelaku pelayanan, yaitu penyedia layanan dan penerima layanan.Penyedia layanan atau service provider adalah pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan da penyerahan barang (goods) atau jasa- jasa (services). Penerima layanan atau service receiver adalah pelanggan (customer) atau konsumen (consumer) yang menerima layanan dari para penyedia layanan (Barata, 2003). H. METODE PENELITIAN 1. Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman tentang pentingnya sinergisitas antara kaum difabel dan DPRD Kabupaten Bantul untuk menciptakan kebijakan yang adil bagi semua masyarakat Bantul khususnya kaum difabel. Beberapa langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini untuk mencapai pada tujuan akhir terciptanya kebijakan yang adil bagi kaum difabel adalah: 1) Memetakan kebijakan yang pernah dibuat oleh DPRD Bantul untuk kaum difabel yang dilanjutkan dengan mengevaluasi kekurangan kebijakan, 2) Identifikasi kebutuhan-kebutuhan kaum marginal ( difabel ) di Bantul yang selama ini masih tidak diakomodasi, 3) Merancang sinergisitas antara kaum difabel dan DPRD Bantul agar tercipta persamaan persepsi, 4) Merancang solusi untuk menciptakan kebijakan pembangunan yang adil bagi difabel. Setelah tahapan itu dilakukan, maka kebijakan yang adil bagi semua diharapkan agar segera dibuat oleh DPRD dan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Sinergisitas yang dibangun antara DPRD dan kaum difabel akan menciptakan mekanisme kontrol yang baik, oleh karena itu kinerja DPRD diharapakan akan tetap berjalan dengan baik.
  • 7. 7 2. Teknik pengumpulan data Data penelitian didapat dari sumber utama yaitu kaum difabel di Bantul dan juga anggota DPRD baru yang terpilih dalam pemilu 2009 melalui metode FGD, semi structured group dan deep interview untuk memperoleh informasi kebutuhan kaum difabel, kebijakan yang pernah dibuat oleh DPRD, sekaligus untuk merancang sinergisitas dan merancang solusi bagi terciptanya kebijakan yang adil bagi kaum difabel. Data hasil penelitian tersebut kemudian dikorelasikan dengan teori-teori tentang kebijakan publik untuk merancang kebijakan bagi kaum difabel yang diperoleh dari buku, narasumber, ataupun literatur lainnya. Data sekunder diperoleh dari kajian dokumentasi; baik dari ekspos media massa yang terkait dengan kebijakan publik yang pernah dilakukan oleh lembaga lainnya. 3. Teknis analisis data Dalam penelitian kualitatif, obyektivikasi data akan didapatkan dengan memberikan kesempatan yang luas kepada obyek untuk bertutur tentang sesuatu. Artinya peneliti tidak memiliki otoritas untuk melakukan treatment, baik mengarahkan agar responden memilih jawaban tertentu ataupun menginterpretasikan makna keluar dari obyek yang diteliti.Pekerjaan analisis lebih pada upaya mengorganisasikan temuan, dan kemudian mengkonstruksikan temuan tersebut dalam bingkai obyek yang diteliti. Dari analisis ini kemudian akan diperoleh kesimpulan makna yang ramah dengan obyek penelitian, dan bermanfaat bagi pembuatan rekomendasi penelitian yang bisa diterapkan di lapangan. 4. Populasi dan sampel Populasi dari penelitian ini adalah kaum difabel dan anggota DPRD Kabupaten diseluruh Indonesia yang diwakili oleh kaum difabel di Bantul dan anggota DPRD Kabupaten Bantul.Penentuan sampel meggunakan metode purposive sampling untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan kaum difabel, kebijakan anggota DPRD untuk difabel, sekaligus sebagai bahan untuk merancang sinergisitas dan solusi menciptakan kebijakan bagi kaum difabel. Data kaum difabel yang menjadi subyek penelitian diperoleh dari dinas kependudukan dan LSM yang berkomitmen terhadap kaum difabel. Sedangkan anggota DPRD yang dijadikan subyek penelitian adalah anggota DPRD Kabupaten Bantul terutama dari komisi yang banyak terkait dengan kebijakan publik.
  • 8. 8 5. Lokasi penelitian Dalam penelitian ini mengambil lokasi di kabupaten Bantul, panti asuhan BinaSiwi. Selain itu penelitian ini juga difokuskan dibeberapa panti asuhan di Kabupaten Bantul yang menangani kaum difabel, karena melihata partisipasi kaum difabel tidak dilibatkan oleh pemerintah dalam pembuatan kebijakan. Tentunya hal ini dipandang perlu untuk bahan evaluasi pemerintah dengan melibatkan kaum difabel. 6. Rancangan penelitian Tahap penelitian mengikuti rancangan sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi kaum difabel di Bantul dan Anggota DPRD Kabupaten Bantul (a) mengumpulkan bahan-bahan data sekunder (terutama dari media) yang terkait dengan kebijakan untuk difabel dan peran anggota DPRD yang akan dianalisis (b) mendokumentasikan untuk bahan penyusunan solusi pembuatan kebijakan untuk difabel 2. Mengidentifikasi subyek penelitian dan karakter kaum difabel di Bantul; (a) mengidentifikasi subyek penelitian (b) memetakan karakter kaum difabel (c) menyusun panduan dan pedoman wawancara dalam proses story telling (d) menyelenggarakan focus group discussion dan (e) melakukan wawancara secara mendalam terhadap kaum difabel dan anggota DPRD Kabupaten Bantul 3. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan kaum difabel (FGD dan Interview); (a) mengklasifikasi kebutuhan dan ketersediaan kebijakan dari DPRD (b) mengkaji kebijakan yang telah dibuat oleh DPRD (3) menganalisis kekurangan yang dihadapi oleh kaum difabel 4. Merancang sinergisitas dan komunikasi intensif antara kaum difabel dan DPRD (FGD, Interview) (a) Mempertemukan antara kaum difabel dan DPRD/brainstorming (b) menyatukan persepsi antara kaum difabel dan DPRD (c) merancang kontinuitas komunikasi antara kaum difabel dan DPRD 5. Menyusun solusi untuk penciptaan kebijakan yang adil bagi kaum difabel (a) penyiapan materi (b) penyusunan draft solusi (c) mengkonsultasikan draft solusi kepada pakar pembuatan kebijakan publik 6. Negosiasi dan Konsolidasi dengan DPRD untuk menyakinkan mereka memakai solusi kebijakan yang adil untuk kaum difabel dari hasil penelitian 7. Sosialisasi hasil penelitian kepada warga (kaum difabel); (a) Warga masyarakat menjadi
  • 9. 9 peserta aktif (b) menentukan jadual pelaksanaan sosialisasi (c) menentukan narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi (d) pelaksanaan sosialisasi. I. JADWAL KEGIATAN PENELITIAN Penelitian ini berlangsung selama 6 Bulan untuk semua tahapan penelitian. Tahapan persiapan penelitian berlangsung selama sekitar 2 minggu.Tahapan pelaksanaan penelitian berlangsung selama 5 bulan. Sedangkan tahapan yang terakhir, yakni proses penyusunan laporan penelitian dan pelaksaan seminar berlangsung sekitar 2 minggu. Secara rinci seluruh tahapan penelitian dapat dilihat dalam timeline berikut. Tabel 1. Jadwal kegiatan Penelitian No Kegiatan/ Rincian kegiatan Pelaksanaan bulan ke- Penanggung Jawab 1 2 3 4 1. Persiapan pelaksanaan Program Okta,Reni, Zakyudin, Siti, Andi 2. Pengumpulan data penelitian Okta,Reni, Zakyudin, Siti, Andi 3. Pengolahan atau menganalisi data penelitian Okta,Reni, Zakyudin, Siti, Andi 4. Pembuatana Laporan Okta,Reni, Zakyudin, Siti, Andi Tabel 2. Rancangan Biaya Penelitian.
  • 10. 10 No Kegiatan Jenis penelitian Satuan Pembiayaan(RP) Volume Total 1. Bahan habis pakai Kertas 50.000 5 rim 250.000 Tinta print 200.000 1 unit 200.000 Tinta print warna 250.000 1 unit 250.000 Alat tulis 250.000 Flashdisk 180.000 2 buah 360.000 CD blank 5000 10 buah 50.000 Jilid proposal 20.000 6 buah 120.000 Jumlah 1.480.000 2. Peralatan penunjang PKM Foto copy data sekunder 200 400 lembar 80.000 Beli buku 80.000 5 buah 40.000 Sewa internet 30.000 10 kali 300.000 Mp4 350.000 2 buah 700.000 Jumlah 1.120.000 3. Perjalanan Perjalanan survey/ lapangan 100.000 10 kali 1.000.000 Perjalanan mengurus surat ijin 50.000 5 orang 250.000 Perjalanan mencari data sekunder 50.000 10 kali 500.000 Perjalanan melakukan wawancara 100.000 10 kali 1.000.000 Jumlah 2.750.000
  • 11. 11 4. Lain-lain Analisis data penelitian 150.000 5 orang 750.000 Pengadaan laporan penelitian 70.000 10 buah 700.000 Seminar laporan penelitian 200.000 1 kali 200.000 Jumlah 3.450.000 Jumlah 1+2+3+4 8.800.000 J. LAMPIRAN 1. Nama dan Biodata Ketua serta Anggota Kelompok 1) Ketua Pelaksana Kegiatan a. Nama Lengkap : Siti Chairiah b. NIM : 20100520069 c. Fakultas/Program Studi : ISIPOL/Ilmu Pemerintahans d. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta e. Waktu untuk kegiatan PKM : Yogyakarta, 25 Oktober 2012 (Siti Chairiah) 2) Anggota Pelaksana a. Nama Lengkap : Zakiyudin Fikri b. NIM : 20110520093 c. Fakultas/Program Studi : ISIPOL/Ilmu Pemerintahan
  • 12. 12 d. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta e. Waktu untuk kegiatan PKM : Yogyakarta, 25 Oktober 2012 (Zakiyudin Fikri) 3) Anggota Pelaksana a. Nama Lengkap : Andi Nur Fiqhi Utami b. NIM : 20110520105 c. Fakultas/Program Studi : ISIPOL/Ilmu Pemerintahan d. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta e. Waktu untuk kegiatan PKM : Yogyakarta, 25 Oktober 2012 (Andi Nur Fiqhi Utami) 4) Anggota Pelaksana a. Nama Lengkap : Reni Oktarina b. NIM : 20100520023 c. Fakultas/Program Studi : ISIPOL/Ilmu Pemerintahan d. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta e. Waktu untuk kegiatan PKM : Yogyakarta, 25 Oktober 2012 (Reni Oktarina) 5) Anggota Pelaksana a. Nama Lengkap : Oktavia Saptarini Ekadewi
  • 13. 13 b. NIM : 20100520052 c. Fakultas/Program Studi : ISIPOL/Ilmu Pemerintahan d. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta e. Waktu untuk kegiatan PKM : Yogyakarta, 25 Oktober 2012 (Oktavia Saptarini Ekadewi) 2. Biodata Dosen Pendamping 1) Nama Lengkap dan Gelar : Awang Darumurt, SIP, M.Si 2) Golongan Pangkat dan NIK : 163084 3) Jabatan Fungsional : Dosen 4) Jabatan Struktural : 5) Fakultas/Program Studi : ISIPOL/Ilmu Pemerintahan 6) Perguruan Tinggi : Universitas Muhamadiyah Yogyakarta 8) Waktu untuk kegiatan PKM : Yogyakarta, 25 Oktober 2012 (Awang Darumurt,SIP ,M.Si)
  • 14. 14 K. DAFTAR PUSTAKA Buku dan Jurnal Budiardjo Miriam. 2009. , Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta, PT Gramedia Barata, Atep Adya. 2003. Dasar-dasar Pelayanan Prima: Persiapan Membangun Budaya Pelayanan Prima untuk Meningkatkan Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan. Jakarta. Elex Media Komputindo. Brinkerkorf, D.W. dan Cresby, B.L. 2002. Managing Policy Reform : Concept and Tools for Decision Maker in Develoving and Transitioning Countries. Kumariu Press, Inc., Blomfield. Darumurti, Awang. 2010. Penelitian : Membangun Sinegritas Antara DPRD dan Kaum Difabel Untuk Menciptakan Kebijakan Pro Minoritas di Bantul. Hanif, Nurcholis. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Grasindo Hersty Pangesti Aji dkk. 2012. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Dareah Tentang Penyandang Cacat di Kota Yoyakarta. Yogyakarta, Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik UGM. Imam Nawawi. 2009. “Peduli kaum difabel atau neokolonialisme?”. Kompas, sabtu 18 April LGSP-USAID. 2008. Peran DPRD dalam meningkatkan otonomi daerah dan tata pemerintahan yang baik, Jurnal edisi maret 2008. Nugroho. D, Riant. 2003. “Kebijakan Publik Formulasi, Impelemntasi, dan Evaluasi. Elex Media Komputindo
  • 15. 15 Saifudin, DR, SH., Mhum. 2009. Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.Yogyakarta. FH.UII Press. Yogi S & M. Iksan. 2006. Standar pelayanan publik, Handbook Manajemen Pemerintahan Daerah. Bandung. PKKOD-LAN. Data Internet http://ciils.wordpress.com/2008/05/05/integrasi-kebijakan-aksesibilitas-bagi-kaum-difabel/ (diakses tanggal 24-10-2012) http://id.shvoong.com/society-and-news/opinion/2307050-hak-hak-yang-belum- dipenuhi/#ixzz28xUfMHkP (diakses tanggal 10-10-2012) http://id.shvoong.com/society-and-news/opinion/2307050-hak-hak-yang-belum- dipenuhi/#ixzz28xUYZES8 (Diakses tanggal 10-10-2012) http://www.gemari.or.id/artikel/4363.shtml (diakses tanggal 14-10-2012)