Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                
SlideShare a Scribd company logo

PPT Peran Penegak Keadilan Republik Indonesia

•Download as PPTX, PDF•
•
Lydia Nurkumalawati
Lydia Nurkumalawati

Materi Pendidikan Kewarganegaraan tentang Penegak Keadilan Republik Indonesia dengan fungsi dan perannya.

1 of 32
PERAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM MENJAMIN KEADILAN DAN KEDAMAIAN Kelompok 6 : Ivonella Herinra N. Lu’lu Firdausi Haqiqi Lydia Nurkumalawati M. Daffa Mauldine
 Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum tergantung kepada beberapa faktor, salah satunya adalah faktor lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peranannya masing – masing yang diatur dalam peraturan perundang – undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.
Peran Kepolisian Republik Indonesia  Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disebut POLRI merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri.
 Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2).  Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4).
Fungsi dan tujuan kepolisian semacam itu kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tugas pokok kepolisian yang meliputi: (1)Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) Menegakkan hukum; dan (3)Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13).
Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Pasal 14 menyatakan, kepolisian bertugas untuk: a.melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b.menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; c.membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional; e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f. melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PERAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Secara yuridis formal, Kejaksaan Republik Indonesia telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Pada 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bahwa Kejaksaan diputuskan kedudukannya dalam struktur Negara Republik Indonesia, yaitu dalam lingkungan Departemen Kehakiman.
Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang- Undang No.16 Tahun 2004 pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 2 ayat 1 UU nomor 16 Tahun 2004 berisikan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang- undang”. Pasal 2 ayat 2 UU nomor 16 Tahun 2004 berisikan penegasan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi dan tugas serta wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.
Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasar alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.
Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, adalah seorang jaksa yang melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang kewenangannya diatur dalam undang-undang. Seorang jaksa mengajukan penuntutan dan permintaan supaya pelaku pelanggaran pidana diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut oleh seorang jaksa adalah yang benar-benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh mininimal 2 (dua) orang saksi.
Tugas dan wewenang kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 pasal 30, 31, 32, 33, dan 34. Berdasarkan undang-undang tersebut, menegaskan peran kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pelantikan Jaksa Republik Indonesia Tugas dan Wewenang Kejaksaan
 Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 mengatur tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan dalam tiga bidang, yaitu: 1. Di bidang pidana : 1) Melakukan penuntutan; 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang; 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. 3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: 1)Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 2)Pengamanan kebijakan penegakan hukum; 3)Pengawasan peredaran barang cetakan; 4)Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; 5)Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; 6)Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
 Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 Menegaskan bahwa kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahyakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.  Pasal 32 UU No. 16 Tahun 2004 Menetapkan bahwa Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.  Pasal 33 UU No. 16 Tahun 2004 Mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.
 Pasal 34 UU No. 16 Tahun 2004 Menetapkan bahwa kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.
PERAN HAKIM SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN  Istilah hakim merupakan kata serapan dari bahasa arab ahkam yang berarti hukum. Sedangkan menurut KUHAP, hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.  Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili. Kekuasan kehakiman merupakan perangkat negara yang berfungsi sebagai lembaga yudikatif diatur dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945.
 Dalam menjalankan tugasnya, kekuasaan kehakiman terbagi menjadi dua lembaga yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah agung. Mahkamah agung merupakan pengadilan negara tertinggi yang membawai 4 peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer. Masing-masing lembaga dijalankan oleh hakim sebagai pelaksana, penentu dan penegak hukum serta memberikan putusan dalam penyelesaian perkara maupun sengketa yang diajukan oleh masyarakat.
Tugas dan wewenang hakim Dalam Bidang Manajemen Peradilan Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara perdata dan pidana serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan.
 Melakukan pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga pemasyarakatan dan melaporkannya kepada MA.  Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri yang ditugaskan kepadanya serta rneneruskannya kepada kepustakaan hukum.  Dalam Bidang Perdata  Menetapkan hari sidang.  Membuat catatan pinggir pada berita acara dan putusan Pengadilan Negeri mengenai hukum yang dianggap penting.
 Bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatanganinya sebelum hari sidang berikutnya.  Dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya.  Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.  Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk dibacakan.  Menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.
 Melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum perdata yang ditugaskan kepadanya.  Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyeleng-garaan peradilan di Pengadilan Negeri yang ditugaskan kepadanya  Dalam Bidang Pidana  Menetapkan hari sidang untuk perkara dengan acara biasa.  Menetapkan terdakwa ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya.  Bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya.
 Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.  Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk dibacakan.  Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.  Menghubungi BAPAS agar menghadiri persidangan dalam hal terdakwanya masih dibawah umur.  Memproses permohonan grasi.  Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap keadaan dan perilaku narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan serta melaporkannya kepada Mahkamah Agung.
Advokat
Advokat disebut juga penasihat hukum adalah orang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan di bidang hukum baik perdata atau pidana kepada yang memerlukannya, baik berupa nasehat (konsultasi) maupun bantuan hukum aktif baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan jalan mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentigan hukum para pengguna jasanya. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.
Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Setiap orang yang memenuhi persyaratan, dapat menjadi seorang advokat.
Adapun persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia diatur dalam Pasal 3 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu:  warga negara Republik Indonesia;  bertempat tinggal di Indonesia;  tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;  berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;  berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;  lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;  magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat;  tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;  berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritasyang tinggi.
Adapun tugas dari advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya dan sebagainya. Di samping itu, pengacara bertugas membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutar balikkan peristiwa demi kepentingan kliennya agar kliennya menang dan bebas. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban
Adapun yang menjadi hak advokat adalah: 1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. 2. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang- undangan. 3. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. 4. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. 6. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.
Kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat diantaranya adalah: 1. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. 2. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. 3. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. 4. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
5. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan

More Related Content

PPT Peran Penegak Keadilan Republik Indonesia

  • 1. PERAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM MENJAMIN KEADILAN DAN KEDAMAIAN Kelompok 6 : Ivonella Herinra N. Lu’lu Firdausi Haqiqi Lydia Nurkumalawati M. Daffa Mauldine
  • 2.  Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum tergantung kepada beberapa faktor, salah satunya adalah faktor lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peranannya masing – masing yang diatur dalam peraturan perundang – undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.
  • 3. Peran Kepolisian Republik Indonesia  Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disebut POLRI merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri.
  • 4.  Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2).  Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4).
  • 5. Fungsi dan tujuan kepolisian semacam itu kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tugas pokok kepolisian yang meliputi: (1)Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) Menegakkan hukum; dan (3)Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13).
  • 6. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Pasal 14 menyatakan, kepolisian bertugas untuk: a.melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b.menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; c.membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional; e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  • 7. f. melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  • 8. j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • 9. PERAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Secara yuridis formal, Kejaksaan Republik Indonesia telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Pada 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bahwa Kejaksaan diputuskan kedudukannya dalam struktur Negara Republik Indonesia, yaitu dalam lingkungan Departemen Kehakiman.
  • 10. Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang- Undang No.16 Tahun 2004 pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 2 ayat 1 UU nomor 16 Tahun 2004 berisikan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang- undang”. Pasal 2 ayat 2 UU nomor 16 Tahun 2004 berisikan penegasan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi dan tugas serta wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.
  • 11. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasar alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.
  • 12. Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, adalah seorang jaksa yang melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang kewenangannya diatur dalam undang-undang. Seorang jaksa mengajukan penuntutan dan permintaan supaya pelaku pelanggaran pidana diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut oleh seorang jaksa adalah yang benar-benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh mininimal 2 (dua) orang saksi.
  • 13. Tugas dan wewenang kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 pasal 30, 31, 32, 33, dan 34. Berdasarkan undang-undang tersebut, menegaskan peran kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pelantikan Jaksa Republik Indonesia Tugas dan Wewenang Kejaksaan
  • 14.  Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 mengatur tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan dalam tiga bidang, yaitu: 1. Di bidang pidana : 1) Melakukan penuntutan; 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang; 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
  • 15. 2. Di bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. 3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: 1)Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 2)Pengamanan kebijakan penegakan hukum; 3)Pengawasan peredaran barang cetakan; 4)Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; 5)Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; 6)Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
  • 16.  Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 Menegaskan bahwa kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahyakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.  Pasal 32 UU No. 16 Tahun 2004 Menetapkan bahwa Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.  Pasal 33 UU No. 16 Tahun 2004 Mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.
  • 17.  Pasal 34 UU No. 16 Tahun 2004 Menetapkan bahwa kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.
  • 18. PERAN HAKIM SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN  Istilah hakim merupakan kata serapan dari bahasa arab ahkam yang berarti hukum. Sedangkan menurut KUHAP, hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.  Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili. Kekuasan kehakiman merupakan perangkat negara yang berfungsi sebagai lembaga yudikatif diatur dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945.
  • 19.  Dalam menjalankan tugasnya, kekuasaan kehakiman terbagi menjadi dua lembaga yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah agung. Mahkamah agung merupakan pengadilan negara tertinggi yang membawai 4 peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer. Masing-masing lembaga dijalankan oleh hakim sebagai pelaksana, penentu dan penegak hukum serta memberikan putusan dalam penyelesaian perkara maupun sengketa yang diajukan oleh masyarakat.
  • 20. Tugas dan wewenang hakim Dalam Bidang Manajemen Peradilan Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara perdata dan pidana serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan.
  • 21.  Melakukan pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga pemasyarakatan dan melaporkannya kepada MA.  Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri yang ditugaskan kepadanya serta rneneruskannya kepada kepustakaan hukum.  Dalam Bidang Perdata  Menetapkan hari sidang.  Membuat catatan pinggir pada berita acara dan putusan Pengadilan Negeri mengenai hukum yang dianggap penting.
  • 22.  Bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatanganinya sebelum hari sidang berikutnya.  Dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya.  Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.  Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk dibacakan.  Menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.
  • 23.  Melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum perdata yang ditugaskan kepadanya.  Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyeleng-garaan peradilan di Pengadilan Negeri yang ditugaskan kepadanya  Dalam Bidang Pidana  Menetapkan hari sidang untuk perkara dengan acara biasa.  Menetapkan terdakwa ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya.  Bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya.
  • 24.  Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.  Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk dibacakan.  Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.  Menghubungi BAPAS agar menghadiri persidangan dalam hal terdakwanya masih dibawah umur.  Memproses permohonan grasi.  Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap keadaan dan perilaku narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan serta melaporkannya kepada Mahkamah Agung.
  • 26. Advokat disebut juga penasihat hukum adalah orang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan di bidang hukum baik perdata atau pidana kepada yang memerlukannya, baik berupa nasehat (konsultasi) maupun bantuan hukum aktif baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan jalan mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentigan hukum para pengguna jasanya. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.
  • 27. Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Setiap orang yang memenuhi persyaratan, dapat menjadi seorang advokat.
  • 28. Adapun persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia diatur dalam Pasal 3 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu:  warga negara Republik Indonesia;  bertempat tinggal di Indonesia;  tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;  berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;  berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;  lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;  magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat;  tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;  berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritasyang tinggi.
  • 29. Adapun tugas dari advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya dan sebagainya. Di samping itu, pengacara bertugas membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutar balikkan peristiwa demi kepentingan kliennya agar kliennya menang dan bebas. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban
  • 30. Adapun yang menjadi hak advokat adalah: 1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. 2. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang- undangan. 3. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. 4. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. 6. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.
  • 31. Kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat diantaranya adalah: 1. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. 2. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. 3. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. 4. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
  • 32. 5. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan