Akuntansi

Standar Akuntansi Sektor Publik
1. Standar Akuntansi Sektor Publik adalah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik.
2. Publik hearing menurut saya adalah jejak pendapat masyarakat yang dilakukan suatu lembaga atau instansi pemerintah untuk menampung aspirasi dan saran dari masyarakat, hal inilah membuat publik hearing menjadi penting dan merupakan salah satu tahap dalam menyusun Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP). 3. Asumsi-asumsi Akuntansi Sektor Publik a) Kebutuhan Masyarakat Manusia adalah makhluk hidup yang tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, di samping itu manusia memiliki banyak kebutuhan, seperti kebutuhan ekonomi (pangan, sandang, papan), pendidikan, kesehatan, dan sosial. Disisi lain manusia juga sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari orang lain, oleh karena inilah manusia hidup berkelompok membentuk suatu Negara dan mendirikan organisasi publik untuk membantu memenuhi hajat hidupnya. b) Alokasi Sumber Daya Pengalokasian sumber daya dapat berupa sumber dana, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. Sumber dana organisasi sektor publik dapat diperoleh dari hasil pajak, retribusi, hibah dari donor, sumbangan dari para donatur, atau iuran warga. Sedangkan yang termasuk sumber daya manusia adalah para pegawai, karyawan, pengurus organisasi, sukarelawan, atau pekerja sosial. Dan yang termasuk sumber daya alam yaitu bahan tambang, sungai, hasil pertanian, serta apapun yang dihasilkan oleh alam yang dikelola sepenuhnya oleh pemerintah melalui organisasi sektor publik semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. c) Ketaatan Hukum/Peraturan Perangkat aturan atau dasar hukum organisasi sektor publik ditetapkan berdasarkan kebutuhan organisasi. Sementara mekanisme penyusunan dan pengesahan dasar hukum itu ditentukan dengan mekanisme yang telah disepakati oleh organisasi sektor publik.

Departementalisasi Departementalisasi dari overhead pabrik berarti membagi parik ke dalam segmen-segmen yang disebut departemen, kemana biaya overhead tersebut dibebankan. Untuk tujuan akuntansi, pembagian suatu pabrik ke departemen-departemen yang terpisah menyediakan perhitungan biaya produksi yang lebih baik dan meningkatkan pengendalian yang bertanggungjawab. Suatu pesanan produk yang melalui satu departemen akan dibebankan dengan overhead untuk pekerjaan yang dilakukan di departemen tersebut, menggunakan tarif overhead departemen yang telah ditentukan sebelumnya. Tarif overhead tunggal tingkat pabrik membebankan semua pesanan dengan jumlah rata-rata dari biaya overhead tingkat pabrik per unit dasar alokasi. Departementalisasi mengendalikan biaya overhead dengan cara membuat biaya tersebut menjadi tanggungjawab dari setiap manajer departemen. Biaya yang berasal dari dalam suatu departemen diidentifikasikan dengan individu yang bertanggungjawab untuk departemen tersebut. Departemen Produksi dan Departemen Jasa Departemen produksi menghasilkan produk yang mengubah bentuk atau sifat dari bahan baku atau dengan merakit komponen. Departemen jasa memberikan pelayanan yang berkontribusi secara tidak langsung terhadap produk-produk tetapi tidak mengubah bentuk, rakitan, maupun jenis dari bahan baku. • Pemilihan Departemen Produksi Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jenis departemen yang diperlukan untuk menetapkan tarif overhead departemental yang akurat adalah sebagai berikut: 1. kesamaan operasi dan mesin dari setiap departemen; 2. lokasi dari operasi dan mesin;

A b s t r a k Kesehatan amat strategis dan berperan penting dalam menentu-kan kesejahteraan penduduk Indonesia. Anggaran untuk kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2017 sebesar Rp 104 triliun, bahkan meningkat Rp 500 miliar dari ajuan RAPBN 2017. Besarnya anggaran di sektor kesehatan membuka peluang disalahgunakan oleh instansi maupun individu terkait. Studi ini ber-tujuan menganalisis konsep dan implementasi integritas kepemimp-inan antikorupsi di sektor kesehatan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk menggali pandangan stakeholder di sek-tor kesehatan dan menetapkan fenomena tematik dari analisis isi (content analysis) hasil wawancara. Hasil penelitian mendapatkan adanya keprihatinan yang sama tentang kejadian korupsi di sektor