Fisip

Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian kewenangan Mahkamah Konstitusi Reoublik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 terkait dengan pemeriksaan dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dengan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: jenis penelitian normatif, jenis data sekunder yang masih relevan dengan permasalahan yaitu bahan hukum primer (Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), bahan hukum sekunder {(buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, karya ilmiah, koran, makalah, dan majalah), dan bahan hukum tersier (kamus dan internet)}, teknik pengumpulan data studi kepustakaan, teknik analisis data deduksi silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan, kewenangan Mahkamah Kon...

Pada masa Revolusi Industri 4.0 dunia pendidikan mengalami perubahan tren pembelajaran yang berbanding lurus dengan perkembangan teknologi, yang dikenal dengan Pendidikan 4.0. Universitas Terbuka memiliki peranan penting sebagai pendidikan tinggi jarak jauh yang sudah menerapkan metode e-learning jauh sebelum era pembelajaran Daring (dalam jaringan) diterapkan oleh sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia. Tren pembelajaran yang berbasis pada teknologi cyber sudah diterapkan secara menyeluruh dalam pembelajaran di Universitas Terbuka. Dalam artikel ini penulis menggambarkan Universitas Terbuka sebagai pelopor Pendidikan 4.0 yang menggunakan e-learning sebagai pilar utama. E-learning sangat sesuai dengan kebutuhan mahasiswa UT dan siapapun yang membutuhkan pendidikan tinggi karena; a) fleksibilitas waktu, b) meningkatkan kemanjuran pengetahuan dan kualifikasi, c) memberikan peluang lebih antar mahasiswa dan pengajar, d) efektif biaya, e) mempertimbangkan perbedaan mahasiswa, dan ...

Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Agung untuk menemukan hukum dalam memeriksa dan memutus terhadap pengajuan peninjauan kembali perkara korupsi BLBI Bank Bali. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : jenis penelitian normatif, metode penelitian kualitatif, pendekatan studi kasus, sifat penelitian deskriptif dan analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, sumber data adalah sumber data sekunder yang masih relevan dengan permasalahan yaitu bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009), bahan hukum sekunder (buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, karya ilmiah, koran, makalah, dan majalah), dan bahan hukum tersier (kamus dan internet), te...

Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Terbuka memberikan peluang kepada siapapun, di manapun, dan kapanpun untuk menemempuh pendidikan tinggi sebagai sarana meningkatkan kompetensi diri dalam bidang hukum. Kurikulum dirancang dan diperbarui sesuai dengan kebutuhan mahasiswa selama studi. Untuk mengukur ketercapaian kompetensi lulusan dalam dunia kerja perlu dilakukan penelurusan melalui tracer studi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena beragamnya lulusan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan metode penelusuran melalui penyebaran kuesioner yang disebar melalui email, aplikasi whatsapp, dan melalui hubungan telepon dilakukan untuk mencapai sampling sebesar 25% dari keseluruhan lulusan. Prodi Ilmu Hukum baru mulai meluluskan pada tahun 2017, hingga 2019 sudah tercatat terdapat 1.402 lulusan yang terjaring dalam tracer study. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, lulusan Prodi Ilmu Hukum bekerja pada bidang hukum dengan presentase lebih dari 90%. D...

Kegunaan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) adalah sebagai salah satu bahan pertimbangan yang objektif dalam kerangka pelaksanaan pengembangan karier pegawai, dimana pegawai yang lebih tinggi kepangkatannya diberi kesempatan lebih dahulu untuk menduduki jabatan yang lowong, disini sistem senioritas lebih ditekankan.
Instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan sebagai suatu organisasi pemerintahan daerah membutuhkan suatu sistem administrasi kepegawaian yang baik terutama pada penyusunan dan pengolahan data Daftar Urut Kepangkatan (DUK) yang dapat menjadi suatu bahan pertimbangan objektif pelaksanaan pengembangan karier pegawai di daerah Kabupaten Nunukan.
Penyusunan dan pengolahan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dinilai masih sembarangan dan tidak mengikuti asas sistem Administrasi Kepegawaian yang baik dan tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah  Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. Dengan dicantumkannya Calon Pegawai Negeri Sipil ke dalam Daftar Urut Kepangkatan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan maka akan berdampak pada susunan Daftar urut Kepangkatan yang akan  keluar dari asas sistem administrasi kepegawaianyang baik.

ABSTRAK Komunikasi akan berjalan lancar jika para pelaku yang terlibat dalam komunikasi mempunyai latar belakang budaya yang sama. Orang jawa tentu saja lebih mudah berkomunikasi dengan orang Jawa, ketimbang dengan orang Aceh, Sunda, Batak, Ambon, atau Dani. Orang Timur biasanya lebih gampang berkomunikasi dengan orang timur pula dibandingkan dengan orang barat. Suatu kebudayaan tercipta atau terwujud sebagai hasil interaksi antara manusia dengan alam. Manusia adalah makhluk yang sangat kompleks dibandingkan makhluk hidup lain. Kekompleksan tersebut tidak hanya menyangkut masalah, fisik, namun juga menyangkut kebutuhan, pola perilaku, daya nalar, bahkan kehidupan yang dihadapi manusia. Manusia dapat dikatakan juga sebagai monodualis, yaitu sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial maka manusia butuh berhubungan dengan orang lain atau manusia lain, akan tetapi sebagai makhluk individu manusia mempunyai keinginan untuk mengadakan hubungan dengan dirinya sendiri, dan mengambil jarak dengan individu lain.

ABSTRAK Gaya kepemimpinan yang digunakan oleh seorang pemimpin khususnya Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika akan sangat mempengaruhi organisasi dalam hal mencapai tujuannya. Tidak hanya itu, Kepala Dinas selaku pimpinan harus memilih gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada didalam organisasinya agar terciptanya suatu penyelenggaran organisasi yang efektif dan suksesnya pencapaian tujuan organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan dalam hal pelayanan publik dibidang transportasi darat, laut, udara dan kominfo. Gaya atau style ini banyak mempengaruhi keberhasilan bahkan kehancuran seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku pengikut atau bawahannya. Setiap pemimpin mempunyai gaya atau cara tersendiri di dalam memimpin atau mendorong bawahannya untuk bekerja. secara umum dikenal ada tiga tipe/gaya kepemimpinan, yaitu yaitu kepemimpinan demokratis, kepemimpinan otoriter, dan kepemimpinan bebas.