Law

Irma Bandiyah dan Abraham Ferry Rosando Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia 0315926014, ferry @untag-sby.ac.id Abstrak Warga Negara Indonesia berhak untuk memiliki hak atas tanah. Namun terhadap Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran terdapat pengecualian, yakni harus dibuatnya perjanjian pemisahan harta. Sehingga dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: 1. Kapan perjanjian pemisahan harta dibuat sebagai pembuktian kepemilikan hak atas tanah WNI yang bukan merupakan harta bersama dalam perkawinan campuran?; 2. Bagaimana pengaturan mengenai pemberian hak atas tanah kepada WNI yang melaksanakan perkawinan campuran tanpa perjanjian pemisahan harta?. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dan hasil penelitian diperoleh bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konst...

Tingkat kesadaran hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya faktor pendidikan dan faktor lingkungan. Pada saat ini kami mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya mengajak masyarakat desa Wonomerto untuk menjadi paralegal sehingga masyarakat mampu memberikan pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum serta meningkatkan kemampuan paralegal di masyarakat terutama berkaitan dengan bantuan hukum sehingga akses masyarakat terhadap pengetahuan tentang hukum mudah dijangkau oleh masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi hukum di desa tidak cukup dengan pendekatan sosial dan kebudayaan melainkan juga dengan pendekatan hukum. Karena itu, paralegal diharapkan berperan dalam pencegahan, penanganan hingga pemulihan. Keberadaan paralegal diharapkan bisa lebih bermanfaat terhadap masyarakat terutama di tingkat desa. Kami juga berencana untuk melakukan edukasi dan sosialisasi hukum melalui media video dan flyer yang berkaitan dengan bantuan hukum terutama penyelesaian
sengketa yang dihadapi masyarakat desa Wonomerto. Kami juga akan memberikan bantuan konsultasi hukum bagi masyarakat desa Wonomerto terutama masyarakat yang membutuhkan konsulatasi untuk permasalahan yang sedang berjalan. Kami berharap agar masyarakat desa Wonomerto dapat berkembang menjadi masyarakat yang patuh dan dapat mengimplementasikan ilmu hukum pada kehidupan sehari-harinya.

Dalam buku hugo grotius (the law of war and peace) dalam hakikatnya beliau mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, sekaligus makhluk saling berkompetensi, akan tetapi manusia dapat hidup damai walaupun terdapat konflik dalam dirinya,yaitu menghormati hak-hak setiap orang. Salah satu karyanya hugo grotius adalah de jure belli ac pacis tres (hukum perang dan perdamaian) menjelaskan prinsip hukum alam dianggap mengikat semua orang. Karya tersebut dibagi menjadi 3 buku yang berpengaruh dalam Hukum Internasional. 1. Buku tentang perang & keadilan 2. Buku tentang hanya ada 3 alasan yang dibenarkan untuk perang yaitu pertahanan diri, ganti rugi, dan sebagai hukuman. 3. Buku tentang aturan yang mengatur perilaku aktor-aktor dalam perang, dimana semua pihak yang terlibat perang terikat oleh aturan tersebut yang akan berlaku sebagai apakah perjuangan aktor-aktor tersebut adil/tidak. Dalam hal ini kita membahas pada buku ke 2 Hugo Grotius yang dimana dalam bukunya dijelaskan tentang pertahanan diri seseorang, ganti rugi dan sebagai hukuman dari konflik peperangan. Mengenai konsep just war memiliki dua prinsip utama yaitu jus ad bellum dan jus in bello yang sampai saat ini merupakan asas hukum internasional dalam mengontrol peperangan yang terjadi dalam suatu perang. Peperangan atau biasa disebut just war apabila dilakukan untuk pertahanan, merebut kembali hak kepemilikan dan sebagai hukuman atas pelanggaran yang dilakukan. Konsep just war berdasarkan cicero dikatakan bahwa tidak ada binatang yang tidak ingin tubuhnya utuh dan hidup lama, semua binatang akan melakukan pertahanan diri apabila diserang dan tetap menjaga diri tetap hidup dengan makan. Ketika dalam peperangan pelaksanaan hukum ditunda sementara dan hanya ketika pada saat just warlah hukum dilaksanakan. Pelaksanaan hukum disini adalah ketaatan perang terhadap hukum, Hugo juga berpandangan bahwa perang adalah pilihan terakhir ketika masalah tidak dapat terselesaikan melalui proses mediasi dan pengadilan

Buku dengan judul Perkembangan-Perkembangan Baru Tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme dalam Teori dan Praktik ini merupakan buku yang di tulis oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. Beliau sudah banyak menulis buku-buku yang berkaitan dengan pengertian konstitusi dan buku-buku tersebut merupakan hasil pemikirannya tentang arti konstitusi itu sendiri. Dan salah satu buku yang saya baca ini merupakan hasil pemikiran berliau tentang perkembangan baru tentang konstitusi dalam teori dan praktik yang terjadi. Dan setelah membaca buku tersebut saya menyatakan bahwa saya setuju dengan beberapa pendapat Prof.Dr. Jimly Asshidiqie, SH. Tetapi ada beberpa pendapat beliau yang saya masih kurang setuju. Berikut saya paparkan beberapa pendapat saya baik yang pro dan kontra terhadap pemikiran beliau dalam mengartikan sebuah Konstitusi. Dalam bab pertama TERMINOLOGI DAN PENGERTIAN hal 1 beliau memberikan pengertian tentang pengertian tentang konstitusi itu sendiri sebagai suatu perangkat mengenai prinsip-prinsip nilai dan norma dasar yang mengatur mengenai apa dan bagaimana suatu sistem kekuasaan dilembagakan dan di jalankan untuk mencapai tujuan bersama dalam wadah orgnasisasi. Dari sini saya berpendapat bahwa Konstitusi dalam pengertian umum merupakan sebuah Undang-Undang dasar yang isinya adalah seperangkat aturan-aturan dasar yang menjadikan patokan bagi aturan-aturan dibawahnya yang dapat di pegang atau menjadi kiblat bagi semua penyelenggara negara dan juga organisasi-oraganisasi masyarakat dalam menjalankan fungsinya bagi suatu negara. Penulis juga menuliskan bahwa konstitusi merupakan merupakan kesepakatan tertinggi yang dalam perumusannya dapat tertulis dalam satu naskah hukum yang di sebut dengan Undang-Undang Dasar serta tidak tertulis sama sekali melainkan hanya tumbuh dan ditaati dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara. Dan menurut saya, di Indonesia juga terdapat atau mengalami baik konstitusi tertulis dan juga tidak tertulis. Konstitusi yang tertulis yang ada di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusi yang tidak tertulis adalah pidato yang dilakukan oleh presiden setiap hari kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus, kebiasaan ini sudah dilaukan sejak orde lama hingga kini serta konvesi atau tradisi dalam ketatanegaraan lainnya seperti upacara bendera peringatatan hari kemerdekaan 17 Agustus.

Buku dengan judul Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukun Tata Negara Indonesia merupakan karya dari Dr. Mochamad Isnaeni Ramdhan,SH.MH. dalam buku ini beliau mengkaji tentang optimalisasi Wakil Presiden dimana masih sedikit buku yang membahas tentang tugas wewenang seorang presiden. Pada bab pertama beliau menuliskan tergadainya kedaulatan rakyat yang menurut saya hal ini memang tidak dapat di pungkiri karena kenyataan yang terjadi saat ini adalah tugas dari seorang wakil presiden kurang jelas terlihat. Peran dari seorang wakil presiden kurang menonjol dan tertutup oleh tugas dan wewenang presiden. Sehingga muncul ketidakberdayaan seorang wakil presiden untuk mewujudkan kedaulatan dari pemilihnya. Dilihat dari kanyataan yang terjadi saat ini banyak sekali partai politik yang sebenarnya memiliki kandidat sebagai calon presiden dan wakil presiden tetapi calon presiden yang di usung oleh partai politik tersebut masih kurang kuat dan tidak dapat mengalahkan elektabilitas calon presiden yang lain. Oleh karena itu salah satu cara yang dapat di lakukan adalah mengajukan wakil presiden yang di anggap kuat untuk mendampingi calon presiden yang elektabilitasnya sudah cukup baik bahkan sudah memiliki pengalaman dalam menjabat sebagai presiden. Sehingga disini saya setuju dengan pendapat beliau bahwa motivasi pencalonan wakil presiden tersebut di dasarkan pada : mereka meyakini bahwa posisi wakil presiden tersebut merupakan posisi yang strategis setelah posisi presiden,bahkan dalam beberapa kondisi peran seorang wakil presiden dapat lebih operasional daripada seorang presiden. Seorang wakil presiden juga memiliki kemungkinan untuk bisa menjadi seorang presiden jika prestasi yang di hasilkan baik selama menjabat sebagai wakil presiden. Sehingga menurut saya kedaulatan rakyat ini tergadaikan karena calon wakil presiden yang akan menjabat tidak sepenuhnya mementingkan kebutuhan rakyat yang memilihnya melainkan ada maksud lain yaitu berharap jika suatu saat nanti akan mengambil posisi sebagai presiden dan sebagainya yang dapat menguntungkan dirinya sendiri maupun partai politik yang sudah mengusungnya. Indonesia sebagai negara yang menganut bentuk pemerintahan republik memuat ketentuan jabatan wakil presiden dalam konstitusinya salah satu yang menjadi perhatian saya adalah pada tulisan beliau yaitu tercantum di Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Majelis Permusyawaratan rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Nama : Fitri Hayatun Nufus NBI : 1311700209 Mata kuliah : Hukum Internasional Dosen : Pak Tomy Michael SOAL 1. Jelaskan argumen anda tentang apa yang harus diatur dalam hukum perang dimasa yang akan datang berdasarkan pada peraturan protol 1 dan protokol 2 JAWABAN 1. Jika tidak ada jalan mediasi diantara kedua Negara dan apabila diharuskan perang maka argument saya yang harus diatur di dalam hukum perang di masa yang akan datang adalah : a. Membuat pertahanan perlindungan di bawah tanah khusus bagi perempuan, anak-anak, dan tenaga medis sipil, serta perlindungan bagi para wartawan. Perlindungan terhadap mereka ini terdapat di dalam protol 1 pasal 76, pasal 77, pasal 15, dan pasal 79. b. Tidak melanggar untuk merusak zona tempat-tempat fasilitas umum seperti tempat ibadah, tempat bahan bakar yang akan mengakibatkan kebakaran lebih besar. Terdapat di dalam pasal 56 dan pasal 53 protol 1. c. Membuat zona pertahanan militer untuk wilayah militer yang akan menyerang negara lain agar musuh tidak menyerang tempat-tempat fasilitas lain.

Nama : muhammad Dicky alfian NBI : 1311700174 Kelas : Hukum internasional / C Diadopsi pada tanggal 8 Juni 1977, Protokol Tamabahan I dan II merupakan traktat internasional untuk melengkapi Konvensi Jenewa 1949. Kedua Protokol ini secara signifikan meningkatkan perlindungan hukum bagi penduduk sipil dan korban luka, dan untuk pertama kali, menetapkan aturan-sturan kemanusiaan secara rinci yang berlaku ketika terjadi perang sipil atau konflik bersenjata dalam negeri atau konflik bersenjata non-internasional. Dalam perkembangan dunia yg pesat ini banyak peraturan yang belum dibuat untuk mengatur perkembangan khususnya dalam hukun perang, contoh sekarang robot sudah bisa di buat oleh manusia bagaimana jika manusia menggunakan robot sebagai alat perangnya atau bahkan di 50/100 tahun lagi robot bisa saja berperang dengan manusia. Jadi kita harus membuat peraturan tersebut agar bisa meminimalisir kecurangan jika berperang, PBB harus mengatur dan memperbarui atau menambahkan protokol yang lainnya untuk mengatur perang jika menggunakan robot. Dan perkembangan sekarang masyarakat bumi bisa di kirim ke planet mars, jika kedapannya manusia bumi yang ada di mars lupa akan dari mana dia berasal dan menginginkan bumi untuk dimilikinya maka mau tidak mau manusia mars akan memerangi bumi untuk mendapatkan bumi maka itu termasuk dalam perang antar planet, maka disini harus di atur untuk mengindari peperangan atau menimalisir kecurangan, jika tidak diatur bisa berakibat bahaya kedepannya. Media internasional juga sebenarnya harus diatur juga dalam hukum perang. Negara-negara Maju sekarang jarang menyatakan perang senjata tetapi memanfaatkan media internasional untuk memberikan berita-berita hoax untuk menghancurkan negara tertentu, maka media internasional harus diatur dalam hukum internasional terutamanya hukum perang.

Fraud is an act that harms other people so that it is included in actions that can be subject to the principal form of punishment by the legislators as regulated in Article 378 of the Criminal Code. Fraud is a lie that is made for personal gain but harms others and what happens in general is that the crime of fraud is always carried out by persuading and moving someone to give up goods and actions that can lead to belief in a confession that is actually a lie. Criminal acts on this earth will never end, the most frequent criminal

This study aims to find out credit dispute resolution through banking mediation in pandemic situation. This study use qualitative research method. The result shows that Settlement of bank credit problems that arose as a result of the Covid-19 pandemic, namely through deliberations between the bank (creditor) and the debtor. In POJK No.18 / POJK.07 / 2018 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, it is stipulated that every financial service institution is required to have a work unit and / or function as well as a service and complaint resolution mechanism for consumers. If the dispute resolution at a financial service institution does not reach an agreement, consumers can resolve the dispute through the court or outside the court. Out of court dispute resolution is carried out through arbitration and alternative dispute resolution.