Research Interests:
Undang-Undang Dasar menyatakan: “bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadat sesuai agamanya serta kebebasan untuk meyakini... more
Undang-Undang Dasar menyatakan: “bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadat sesuai agamanya serta kebebasan untuk meyakini kepercayaan. Namun pada praktiknya sebagian golongan yakni para penghayat aliran kepercayaan mendapat kesulitan dalam mendapat hak konstitusionalnya, yang berujung pada pengajuan permohonan perkara atas pencantuman kolom agama untuk penghayat kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi dan pada akhirnya permohonan dikabulkan seluruhnya pada Putusan MK Nomor 97/PPU-XIV/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Selain metode tersebut, penelitian ini juga menggunakan jenis metode penelitian Deskriptif Analitis yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa, ...
Research Interests: Physics and Humanities
Undang-Undang Dasar menyatakan: “bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadat sesuai agamanya serta kebebasan untuk meyakini... more
Undang-Undang Dasar menyatakan: “bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadat sesuai agamanya serta kebebasan untuk meyakini kepercayaan. Namun pada praktiknya sebagian golongan yakni para penghayat aliran kepercayaan mendapat kesulitan dalam mendapat hak konstitusionalnya, yang berujung pada pengajuan permohonan perkara atas pencantuman kolom agama untuk penghayat kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi dan pada akhirnya permohonan dikabulkan seluruhnya pada Putusan MK Nomor 97/PPU-XIV/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Selain metode tersebut, penelitian ini juga menggunakan jenis metode penelitian Deskriptif Analitis yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Hasil penelitian ...
Research Interests: Physics and Humanities
Research Interests:
Di Indonesia yang merupakan negara hukum mempunyai kewenangan untuk mempunyai kewenangan membuat produk hukum, salah satunya jenisnya adalah Surat Edaran, namun dalam penggunaan Surat Edaran tersebut seringkali pejabat yang berwenang... more
Di Indonesia yang merupakan negara hukum mempunyai kewenangan untuk mempunyai kewenangan membuat produk hukum, salah satunya jenisnya adalah Surat Edaran, namun dalam penggunaan Surat Edaran tersebut seringkali pejabat yang berwenang tidak tepat dalam memanfaatkan Surat Edaran. , Surat Edaran tidak sesuai dengan fungsi dan posisinya. Surat Edaran harus tepat dalam penggunaannya dilihat dari dasar kewenangan pembuatannya, baik dari segi formal, material, dan penerapan yang luas, sehingga Surat Edaran ini digunakan sesuai dengan fungsi dan posisinya.
Research Interests:
Agrarian reform is a commitment of Government in Indonesia as a state law to carry out the obligations to provide guarantee and protection of law to their citizens. Until now, there are still no solution to accelerate the settlement of... more
Agrarian reform is a commitment of Government in Indonesia as a state law to carry out the obligations to provide guarantee and protection of law to their citizens. Until now, there are still no solution to accelerate the settlement of land registration cases. One of the source of the agrarian conflict is inaccurate data in sub-district that happened because the sub-district has not been implemented of the good and orderly information and administrative system. In this study, the researchers wanted to find out the legal solution to create the good and orderly information and administrative system in sub-district, especially in Cimahi City. This research will use descriptive qualitative method. The results of this study will provide answers how to create the good and orderly information and administrative system in sub-district, especially in Cimahi City.
Research Interests:
Abstract The environmental problem is a problem that arises caused by human carelessness and indifference in the management of living environment. The development utilizes natural resources continuously to improve the public welfare so... more
Abstract
The environmental problem is a problem that arises caused by human carelessness and indifference in the management of living environment. The development utilizes natural resources continuously to improve the public welfare so that the process of development activities is more increasing and it contains the risk of pollution and / or the living environment so that the structure and the basis function of the ecosystem as foundations of life can be damaged. Environmental pollution and / or destruction will become a social problem, at the end, it requires environmental restoration cost which is high enough. The regulation in Article 42 Section (1) of Law Number 32 of 2009 regarding environmental protection and management of living environment states that: "In order to preserve environmental functions, the government and local governments are obliged to develop and implement The Environmental Economic Instruments.
. In this Article 18, it states about the internalization of environmental costs, that states, "Business actors or event organizers are responsible for including production costs or business (activity) costs." These costs include the preventing of environmental pollution or damage, the monitoring of environmental pollution and damage.
Keywords: environmental problems, environmental preservation, environmental economic instruments
The environmental problem is a problem that arises caused by human carelessness and indifference in the management of living environment. The development utilizes natural resources continuously to improve the public welfare so that the process of development activities is more increasing and it contains the risk of pollution and / or the living environment so that the structure and the basis function of the ecosystem as foundations of life can be damaged. Environmental pollution and / or destruction will become a social problem, at the end, it requires environmental restoration cost which is high enough. The regulation in Article 42 Section (1) of Law Number 32 of 2009 regarding environmental protection and management of living environment states that: "In order to preserve environmental functions, the government and local governments are obliged to develop and implement The Environmental Economic Instruments.
. In this Article 18, it states about the internalization of environmental costs, that states, "Business actors or event organizers are responsible for including production costs or business (activity) costs." These costs include the preventing of environmental pollution or damage, the monitoring of environmental pollution and damage.
Keywords: environmental problems, environmental preservation, environmental economic instruments
Research Interests:
Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dan tidak diimbangidengan tersedianya lapangan pekerjaan, berimbas pada tidakterkendalinya jumlah pengangguran. Pengangguran sampai saat inimasih menjadi masalah krusial pemerintah Indonesia. Dengan... more
Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dan tidak diimbangidengan tersedianya lapangan pekerjaan, berimbas pada tidakterkendalinya jumlah pengangguran. Pengangguran sampai saat inimasih menjadi masalah krusial pemerintah Indonesia. Dengan tingkatpendidikan dan skill yang minim, para pencari kerja ini harus salingberkompetisi dengan yang lain. Kondisi ini akhirnya menjadi pemicuterjadinya mobilisasi tenaga kerja secara masal antar negara yangdilakukan oleh pemerintah. Untuk mengurangi angka pengangguran,pemerintah melaksanakan program penempatan Tenaga KerjaIndonesia (TKI) ke luar negeri. Peranan pemerintah dalam program inidititikberatkan pada aspek pembinaan, perlindungan dan memberikanberbagai kemudahan kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya TKIdan Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).Malaysia menjadi salah satu Negara yang banyak dipilih masyarakatIndonesia untuk mencari kesempatan kerja. berjalannya waktuberbagai tantangan dan hambatan telah dilalui bers...