Tujuan dari artikel ini untuk mengetahui konsepsi penjatuhan pidana terhadap anak yang di Indones... more Tujuan dari artikel ini untuk mengetahui konsepsi penjatuhan pidana terhadap anak yang di Indonesia. Pada masa lalu pemidanaan terhadap anak sama dengan pemidanaan terhadap orang dewasa. Hal itu menyebabkan kondisi psikologis anak mulai dari penyidikan, penyelidikan dan pengadilan menjadi terganggu karena kerap diintimidasi oleh aparat hukum. Berdasarkan kondisi tersebut maka lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu pembaharuan yang ada dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diwajibkan penyelesaian perkara pidana anak dengan jalan diversi. Faktanya masih banyak kasus perkara pidana anak yang masih tidak memakai diversi sebagai jalan keluar kasus pidana anak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana berfokus pada Undang-undang dan penelitian kepustakaan, Metode pengumpulan data merupakan proses atau cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti. dalam penelitian ini, penyusunan menggun...
Tujuan penelitian ini membahas faktor terjadinya pembatalan perkawinan karena adanya penipuan ata... more Tujuan penelitian ini membahas faktor terjadinya pembatalan perkawinan karena adanya penipuan atau salah sangka di Pengadilan Agama Surakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukan adanya permohonan pembatalan di Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0340/Pdt.G/2019/PA.Ska. Alasan pemohon (suami) yaitu adanya penipuan atau salah sangka yang dilakukan oleh termohon (istri). Bahwasanya sebelum melaksanakan pernikahan dengan pemohon, termohon telah melakukan hubungan dengan laki- laki lain hingga saat ijab qobul dengan pemohon sudah tidak berstatus perawan lagi dan telah diakui oleh termohon. Adapun putusan hakim, yaitu hakim mengabulkan permohonan terhadap pemohon. Selain itu akibat hukumnya adalah batalnya perkawinan pemohon dan termohon setelah adanya putusan hukum tet...
This study aims to analyze and explain development of national law in perspective transcendental ... more This study aims to analyze and explain development of national law in perspective transcendental paradigm. The results of the study that the fundamental values of national legal order Indonesia which is based on the paradigm of transcendental include: (1) the value of the first foundation: the legal character to protect (protect) and not just govern granted, (2) the value of the second base: laws that embody social justice for all people Indonesia. Social justice and not solely as a destination. However, in the grip of concrete in making laws, (3) The value of the third basic: the law is of the people and contain properties populist, and (4) The value of the basic four: the law is a statement of decency and morality, both in legislation and in implementation as taught in religious teachings (transcendent) and customs of our people.
Berbicara tentang hak konstitusional, berarti membicarakan tentang hak dasar manusia yang dimuat ... more Berbicara tentang hak konstitusional, berarti membicarakan tentang hak dasar manusia yang dimuat dalam konstitusi. Hak-hak yang diatur dalam konstitusi merupakan batas yang tidak bisa dilanggar oleh penyelenggara Negara dalam menjalankan kekuasaan Negara, baik sebagai hak warga Negara atau hak asasi. Dalam UUD 1945 hak-hak yang secara tegas disebut sebagai hak asasi manusia yaitu sebagaimana termuat dalam Bab XA UUD 1945. Salah satu hak konstitusional yang diatur dalam UUD NRI 1945 adalah hak konsitutisional penyandang disabilitas. Hak konstitusional penyandang disabilitas ini perlu untuk diatur baik dalam konstitusi maupun di dalam undang-undang yang bertujuan bukan hanya untuk menjamin pemenuhan hak dan kebutuhan para penyandang disabilitas, tetapi juga memberikan tanggung jawab pada pemerintah dan masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat para penyandang disabilitas.Discourse on constitutional rights includes the discussion a...
Purpose: This article aims to elucidate how the transcendental paradigm in Pancasila. Methodology... more Purpose: This article aims to elucidate how the transcendental paradigm in Pancasila. Methodology: The writing of this article used the doctrinal method by using philosophical and theoretical approaches. Finding: Indonesian law tends to be paradigmatic towards power. This condition caused a materialistic and atheistic way of law. Therefore, it has evoked a crisis in law. Supposedly, Pancasila is a legal basis that is based on the spirit of the nation (volkgeist) of Indonesia. Pancasila is a law that is under the characteristics of people in Indonesia, which are more monodualistic and pluralistic in nature. Therefore, Pancasila contains transcendental values, which are sourced from divine values in religious, ethical, and moral law. The transcendental paradigm in Pancasila can be observed from the opening of the 1945 Constitution, which states that the independence of the Indonesian state is due to the blessing of the Almighty God. The opening of the 1945 Constitution is a substantia...
This study aims to analyze and explain development of national law in perspective transcendental ... more This study aims to analyze and explain development of national law in perspective transcendental paradigm. The results of the study that the fundamental values of national legal order Indonesia which is based on the paradigm of transcendental include: (1) the value of the first foundation: the legal character to protect (protect) and not just govern granted, (2) the value of the second base: laws that embody social justice for all people Indonesia. Social justice and not solely as a destination. However, in the grip of concrete in making laws, (3) The value of the third basic: the law is of the people and contain properties populist, and (4) The value of the basic four: the law is a statement of decency and morality, both in legislation and in implementation as taught in religious teachings (transcendent) and customs of our people.
International Conference Law Economy Technology, 2018
Terrorism in Indonesia has belonged to extraordinary crime, meaning that it has endangered people... more Terrorism in Indonesia has belonged to extraordinary crime, meaning that it has endangered people, nation, and state lives. Terrorism should have been viewed from two different points of view: firstly, terrorism as a crime putting police officer and law enforcers to be the leading sectors in dealing with terroristic action, helped by other related institutions including TNI (Indonesian Army). Secondly, terrorism should be viewed as the threat against national security that can endanger Republic of Indonesia Unitary State (thereafter called NKRI)'s integrity and sovereignty. Thus, it is a mutual responsibility for both military and nonmilitary defense components to cope with terroristic action. TNI's aid in coping with terrorism is a certainty because it has been consistent with the mandate of Law No.34 of 2004 about TNI, as included in Article 7 clause (2) about TNI's main duty in implementing Military Operations other than war (MOOTW).
Purpose: This article aims to elucidate how the transcendental paradigm in Pancasila. Methodology... more Purpose: This article aims to elucidate how the transcendental paradigm in Pancasila. Methodology: The writing of this article used the doctrinal method by using philosophical and theoretical approaches. Finding: Indonesian law tends to be paradigmatic towards power. This condition caused a materialistic and atheistic way of law. Therefore, it has evoked a crisis in law. Supposedly, Pancasila is a legal basis that is based on the spirit of the nation (volkgeist) of Indonesia. Pancasila is a law that is under the characteristics of people in Indonesia, which are more monodualistic and pluralistic in nature. Therefore, Pancasila contains transcendental values, which are sourced from divine values in religious, ethical, and moral law. The transcendental paradigm in Pancasila can be observed from the opening of the 1945 Constitution, which states that the independence of the Indonesian state is due to the blessing of the Almighty God. The opening of the 1945 Constitution is a substantial agreement among the founders of the nation, which forms the basis of the state-building, and the embodiment of the nation's founders. Importance: It is expected that the transcendental paradigm elucidated in this article can be an alternative solution to overcome the Indonesian legal crisis that can mislead human civilization. Originality/novelty: Orientation of Transcendental paradigms in the principle of Pancasila can be the answer to Indonesia's legal problems that tend to be power-oriented.
Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental, 2019
Abstrak Menyadari pentingnya pekerja di era industri 4.0, perlu dilakukan pemikiran agar pekerja ... more Abstrak Menyadari pentingnya pekerja di era industri 4.0, perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Pemikiran tersebut merupakan bagian dari program perlindungan pekerja, yang dalam praktik sehari-hari berguna untuk dapat mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan bagi pekerja di era industri 4.0 dalam perspektif hubungan industrial Pancasila.Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian doktrinal. Adapun hasil dari pembahasan di dalam makalah ini adalah bahwa Perlindungan bagi pekerja di era industri 4.0 sangatlah penting, hal ini dikarenakan kedudukan pekerja yang lemah. Perlindungan dalam hubungan industrial Pancasila dapat dilakukan, baik dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak pekerja, perlindungan fisik dan teknik serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu.Sehingga perlindungan bagi pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dan kemajuan di era industri 4.0. Kata Kunci: Perlindungan Pekerja, Industri 4.0, Hubungan Industrial Pancasila. PENDAHULUAN Indonesia merupakan suatu Negara hukum, sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Penegasan konstitusi tersebut mengandung makna bahwa segala tindakan dalam ranah hubungan industrial harus berdasarkan kepada hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks konstitusi, hubungan industrial diatur dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 tersebut mengandung dua unsur fundamental yaitu: Pertama, imbalan atau kontra prestasi yang diberikan pengusaha kepada Pekerja/buruh harus ada dan layak. Kedua, perlakuan pengusaha terhadap Pekerja/buruh harus adil dan layak. Konsep perlakuan yang adil dan layak tersebut perlu dijabarkan dalam nilai-nilai yang lebih kongkrit. Untuk itu diperlukan semacam "kaidah perilaku" (code of counduct) untuk memberi acuan, rujukan atau penunjuk arah bagaimana pola perilaku masing-masing pelaku hubungan kerja sebagaimana dikendaki oleh konstitusi. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat
Abstrak-Adanya ancaman perdagangan bebas terhadap potensi pelanggaran nilai-nilai sistem hukum na... more Abstrak-Adanya ancaman perdagangan bebas terhadap potensi pelanggaran nilai-nilai sistem hukum nasional, perlu kembali pada ekonomi kebangkitan bangsa yaitu ekonomi Pancasila, untuk mencari solusi terbaik untuk Indonesia. Fundamentalisme pasar dengan kekuatan korporasi global tengah melahirkan pemiskinan, ketidakadilan sosial, dan mengancam kedaulatan negara lewat jebakan utang dan kesepakatan global. Keinginan untuk membangun kehidupan politik yang demokratis serta membangun masyarakat warga (civil society) dan menerapkan prinsip pasar-bebas secara drastis, ternyata justru sering menimbulkan dampak yang negatif. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia menjadi maju karena prospek globalisasi, akses teknologi dan investasi asing yang pesat. Peranan pemerintah untuk menentukan kebijakan yang akan ditempuh, melalui harmonisasi-harmonisasi hukum agar negara tidak hanya mengikuti arus globalisasi yang dihadapkan kepada sebuah bangsa. Standarisasi hukum dan harmonisasi hukum di Indonesia sangat penting dan segera disesain, untuk meminimalisir benturan-benturan kepentingan, antara Negara-negara yang berkepentingan dalam era pasar bebas. Hal tersebut merupakan keharusan yang telah disepakati dalam perjanjian multilateral, yang berdampak pada konsekuensi-konsekuensi hukum. Kata Kunci: Paradigma Transendental, Perdagangan Bebas, Sistem Hukum Pancasila. Pendahuluan Globalisasi perekonomian merupakan proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi suatu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas territorial Negara. Persyaratan globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa. 1 Sistem Ekonomi Pancasila adalah hubungan ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi berdasarkan moral Pancasila mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Etika Pancasila adalah landasan moral kemanusiaan yang dijiwai nasionalisme dan kerakyatan. Liberalisasi perdagangan, investasi, globalisasi dari negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang, sebenarnya dapat ditangkal dengan kekuatan sistem ekonomi Pancasila, namun gagal karena politik pembangunan 1 Febry Arisandi Artikel Globalisasi Ekonomi dan Tantangan dalam Perdagangan Internasional Sebagai Implementasi dari Konvensi Wina 1969;
Tujuan dari artikel ini untuk mengetahui konsepsi penjatuhan pidana terhadap anak yang di Indones... more Tujuan dari artikel ini untuk mengetahui konsepsi penjatuhan pidana terhadap anak yang di Indonesia. Pada masa lalu pemidanaan terhadap anak sama dengan pemidanaan terhadap orang dewasa. Hal itu menyebabkan kondisi psikologis anak mulai dari penyidikan, penyelidikan dan pengadilan menjadi terganggu karena kerap diintimidasi oleh aparat hukum. Berdasarkan kondisi tersebut maka lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu pembaharuan yang ada dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diwajibkan penyelesaian perkara pidana anak dengan jalan diversi. Faktanya masih banyak kasus perkara pidana anak yang masih tidak memakai diversi sebagai jalan keluar kasus pidana anak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana berfokus pada Undang-undang dan penelitian kepustakaan, Metode pengumpulan data merupakan proses atau cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti. dalam penelitian ini, penyusunan menggun...
Tujuan penelitian ini membahas faktor terjadinya pembatalan perkawinan karena adanya penipuan ata... more Tujuan penelitian ini membahas faktor terjadinya pembatalan perkawinan karena adanya penipuan atau salah sangka di Pengadilan Agama Surakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukan adanya permohonan pembatalan di Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0340/Pdt.G/2019/PA.Ska. Alasan pemohon (suami) yaitu adanya penipuan atau salah sangka yang dilakukan oleh termohon (istri). Bahwasanya sebelum melaksanakan pernikahan dengan pemohon, termohon telah melakukan hubungan dengan laki- laki lain hingga saat ijab qobul dengan pemohon sudah tidak berstatus perawan lagi dan telah diakui oleh termohon. Adapun putusan hakim, yaitu hakim mengabulkan permohonan terhadap pemohon. Selain itu akibat hukumnya adalah batalnya perkawinan pemohon dan termohon setelah adanya putusan hukum tet...
This study aims to analyze and explain development of national law in perspective transcendental ... more This study aims to analyze and explain development of national law in perspective transcendental paradigm. The results of the study that the fundamental values of national legal order Indonesia which is based on the paradigm of transcendental include: (1) the value of the first foundation: the legal character to protect (protect) and not just govern granted, (2) the value of the second base: laws that embody social justice for all people Indonesia. Social justice and not solely as a destination. However, in the grip of concrete in making laws, (3) The value of the third basic: the law is of the people and contain properties populist, and (4) The value of the basic four: the law is a statement of decency and morality, both in legislation and in implementation as taught in religious teachings (transcendent) and customs of our people.
Berbicara tentang hak konstitusional, berarti membicarakan tentang hak dasar manusia yang dimuat ... more Berbicara tentang hak konstitusional, berarti membicarakan tentang hak dasar manusia yang dimuat dalam konstitusi. Hak-hak yang diatur dalam konstitusi merupakan batas yang tidak bisa dilanggar oleh penyelenggara Negara dalam menjalankan kekuasaan Negara, baik sebagai hak warga Negara atau hak asasi. Dalam UUD 1945 hak-hak yang secara tegas disebut sebagai hak asasi manusia yaitu sebagaimana termuat dalam Bab XA UUD 1945. Salah satu hak konstitusional yang diatur dalam UUD NRI 1945 adalah hak konsitutisional penyandang disabilitas. Hak konstitusional penyandang disabilitas ini perlu untuk diatur baik dalam konstitusi maupun di dalam undang-undang yang bertujuan bukan hanya untuk menjamin pemenuhan hak dan kebutuhan para penyandang disabilitas, tetapi juga memberikan tanggung jawab pada pemerintah dan masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat para penyandang disabilitas.Discourse on constitutional rights includes the discussion a...
Purpose: This article aims to elucidate how the transcendental paradigm in Pancasila. Methodology... more Purpose: This article aims to elucidate how the transcendental paradigm in Pancasila. Methodology: The writing of this article used the doctrinal method by using philosophical and theoretical approaches. Finding: Indonesian law tends to be paradigmatic towards power. This condition caused a materialistic and atheistic way of law. Therefore, it has evoked a crisis in law. Supposedly, Pancasila is a legal basis that is based on the spirit of the nation (volkgeist) of Indonesia. Pancasila is a law that is under the characteristics of people in Indonesia, which are more monodualistic and pluralistic in nature. Therefore, Pancasila contains transcendental values, which are sourced from divine values in religious, ethical, and moral law. The transcendental paradigm in Pancasila can be observed from the opening of the 1945 Constitution, which states that the independence of the Indonesian state is due to the blessing of the Almighty God. The opening of the 1945 Constitution is a substantia...
This study aims to analyze and explain development of national law in perspective transcendental ... more This study aims to analyze and explain development of national law in perspective transcendental paradigm. The results of the study that the fundamental values of national legal order Indonesia which is based on the paradigm of transcendental include: (1) the value of the first foundation: the legal character to protect (protect) and not just govern granted, (2) the value of the second base: laws that embody social justice for all people Indonesia. Social justice and not solely as a destination. However, in the grip of concrete in making laws, (3) The value of the third basic: the law is of the people and contain properties populist, and (4) The value of the basic four: the law is a statement of decency and morality, both in legislation and in implementation as taught in religious teachings (transcendent) and customs of our people.
International Conference Law Economy Technology, 2018
Terrorism in Indonesia has belonged to extraordinary crime, meaning that it has endangered people... more Terrorism in Indonesia has belonged to extraordinary crime, meaning that it has endangered people, nation, and state lives. Terrorism should have been viewed from two different points of view: firstly, terrorism as a crime putting police officer and law enforcers to be the leading sectors in dealing with terroristic action, helped by other related institutions including TNI (Indonesian Army). Secondly, terrorism should be viewed as the threat against national security that can endanger Republic of Indonesia Unitary State (thereafter called NKRI)'s integrity and sovereignty. Thus, it is a mutual responsibility for both military and nonmilitary defense components to cope with terroristic action. TNI's aid in coping with terrorism is a certainty because it has been consistent with the mandate of Law No.34 of 2004 about TNI, as included in Article 7 clause (2) about TNI's main duty in implementing Military Operations other than war (MOOTW).
Purpose: This article aims to elucidate how the transcendental paradigm in Pancasila. Methodology... more Purpose: This article aims to elucidate how the transcendental paradigm in Pancasila. Methodology: The writing of this article used the doctrinal method by using philosophical and theoretical approaches. Finding: Indonesian law tends to be paradigmatic towards power. This condition caused a materialistic and atheistic way of law. Therefore, it has evoked a crisis in law. Supposedly, Pancasila is a legal basis that is based on the spirit of the nation (volkgeist) of Indonesia. Pancasila is a law that is under the characteristics of people in Indonesia, which are more monodualistic and pluralistic in nature. Therefore, Pancasila contains transcendental values, which are sourced from divine values in religious, ethical, and moral law. The transcendental paradigm in Pancasila can be observed from the opening of the 1945 Constitution, which states that the independence of the Indonesian state is due to the blessing of the Almighty God. The opening of the 1945 Constitution is a substantial agreement among the founders of the nation, which forms the basis of the state-building, and the embodiment of the nation's founders. Importance: It is expected that the transcendental paradigm elucidated in this article can be an alternative solution to overcome the Indonesian legal crisis that can mislead human civilization. Originality/novelty: Orientation of Transcendental paradigms in the principle of Pancasila can be the answer to Indonesia's legal problems that tend to be power-oriented.
Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental, 2019
Abstrak Menyadari pentingnya pekerja di era industri 4.0, perlu dilakukan pemikiran agar pekerja ... more Abstrak Menyadari pentingnya pekerja di era industri 4.0, perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Pemikiran tersebut merupakan bagian dari program perlindungan pekerja, yang dalam praktik sehari-hari berguna untuk dapat mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan bagi pekerja di era industri 4.0 dalam perspektif hubungan industrial Pancasila.Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian doktrinal. Adapun hasil dari pembahasan di dalam makalah ini adalah bahwa Perlindungan bagi pekerja di era industri 4.0 sangatlah penting, hal ini dikarenakan kedudukan pekerja yang lemah. Perlindungan dalam hubungan industrial Pancasila dapat dilakukan, baik dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak pekerja, perlindungan fisik dan teknik serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu.Sehingga perlindungan bagi pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dan kemajuan di era industri 4.0. Kata Kunci: Perlindungan Pekerja, Industri 4.0, Hubungan Industrial Pancasila. PENDAHULUAN Indonesia merupakan suatu Negara hukum, sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Penegasan konstitusi tersebut mengandung makna bahwa segala tindakan dalam ranah hubungan industrial harus berdasarkan kepada hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks konstitusi, hubungan industrial diatur dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 tersebut mengandung dua unsur fundamental yaitu: Pertama, imbalan atau kontra prestasi yang diberikan pengusaha kepada Pekerja/buruh harus ada dan layak. Kedua, perlakuan pengusaha terhadap Pekerja/buruh harus adil dan layak. Konsep perlakuan yang adil dan layak tersebut perlu dijabarkan dalam nilai-nilai yang lebih kongkrit. Untuk itu diperlukan semacam "kaidah perilaku" (code of counduct) untuk memberi acuan, rujukan atau penunjuk arah bagaimana pola perilaku masing-masing pelaku hubungan kerja sebagaimana dikendaki oleh konstitusi. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat
Abstrak-Adanya ancaman perdagangan bebas terhadap potensi pelanggaran nilai-nilai sistem hukum na... more Abstrak-Adanya ancaman perdagangan bebas terhadap potensi pelanggaran nilai-nilai sistem hukum nasional, perlu kembali pada ekonomi kebangkitan bangsa yaitu ekonomi Pancasila, untuk mencari solusi terbaik untuk Indonesia. Fundamentalisme pasar dengan kekuatan korporasi global tengah melahirkan pemiskinan, ketidakadilan sosial, dan mengancam kedaulatan negara lewat jebakan utang dan kesepakatan global. Keinginan untuk membangun kehidupan politik yang demokratis serta membangun masyarakat warga (civil society) dan menerapkan prinsip pasar-bebas secara drastis, ternyata justru sering menimbulkan dampak yang negatif. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia menjadi maju karena prospek globalisasi, akses teknologi dan investasi asing yang pesat. Peranan pemerintah untuk menentukan kebijakan yang akan ditempuh, melalui harmonisasi-harmonisasi hukum agar negara tidak hanya mengikuti arus globalisasi yang dihadapkan kepada sebuah bangsa. Standarisasi hukum dan harmonisasi hukum di Indonesia sangat penting dan segera disesain, untuk meminimalisir benturan-benturan kepentingan, antara Negara-negara yang berkepentingan dalam era pasar bebas. Hal tersebut merupakan keharusan yang telah disepakati dalam perjanjian multilateral, yang berdampak pada konsekuensi-konsekuensi hukum. Kata Kunci: Paradigma Transendental, Perdagangan Bebas, Sistem Hukum Pancasila. Pendahuluan Globalisasi perekonomian merupakan proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi suatu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas territorial Negara. Persyaratan globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa. 1 Sistem Ekonomi Pancasila adalah hubungan ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi berdasarkan moral Pancasila mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Etika Pancasila adalah landasan moral kemanusiaan yang dijiwai nasionalisme dan kerakyatan. Liberalisasi perdagangan, investasi, globalisasi dari negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang, sebenarnya dapat ditangkal dengan kekuatan sistem ekonomi Pancasila, namun gagal karena politik pembangunan 1 Febry Arisandi Artikel Globalisasi Ekonomi dan Tantangan dalam Perdagangan Internasional Sebagai Implementasi dari Konvensi Wina 1969;
Uploads