Shohibul Anshor Siregar

The Lumiere brothers, inventors of the cinematograph, did not think that it could be more interesting than a mere fairground attraction. However, at the beginning of the 20th century, the cinema was considered a medium of immense educational potential and it has been analyzed from multiple perspectives for its cultural value. Not only was George Meliés the first director to believe in the potential of cinema, simultaneously with the director Alice Guy, fictional cinema also began. Directors and theorists such as Griffith or Eisenstein, Riccioto Canudo, Henry Agel, Guido Aristarco, or André Bazin demonstrated the importance of the language of cinema from a practical perspective. The main objective here is to collect some of the most significant experiences in film pedagogy in the Spanish context, and discover with them the meaning and the sense of delving into this field and its importance in the real context of the screens that nourish the digital environment multimedia and transmed...

Tiga variable utama dalam setiap event pemilihan langsung yakni Figur, Networking dan Budgeting. Ketiga-tiganya harus berinteraksi secara serasi untuk memastikan peluang kemenangan pasangan kandidat. Salah satu pincang yang lain bisa tak bekerja maksimal dalam sistem.

Tanpa mengabaikan prinsip praduga tak bersalah, kalangan yang banyak tahu substansi kasus Rudolf Matzuoka Pardede sudah memprediksi bahwa nasib Wagubsu ini tinggal menunggu waktu saja. Jika nanti ia terbukti tak memiliki persyaratan yang ditentukan untuk pencalonan sebagai Wagubsu, maka status hukum kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2003-2008 jadi masalah. Fatwa hukum diperlukan, termasuk untuk menilai kemungkinan pasangan runner up dalam pemilihan tahun 2003 lalu itu untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di Sumut.

Mohammad Said telah tiada, namun beliau meninggalkan banyak amal monumental, khususnya dalam penulisan buku-buku sejarah, termasuk Harian Waspada. Tugas generasi pewarisnya untuk tidak sekadar mengklaim kekayaan material dan immaterial besar itu tentu saja.

Di Indonesia, menurut laporan pada situs http://www.nu.or.id/post/ berjudul “Mengapa jumlah umat Islam di Indonesia menurun?” data penurunan jumlah umat Islam dilukiskan dengan sebuah trend yang konstan. Dari tahun ke tahun jumlah umat Islam yang terus mengalami penurunan itu semula mencapi 95 persen dan secara perlahan terus berkurang menjadi 92 persen, turun lagi 90 persen, kemudian menjadi 87 persen, dan kini anjlok menjadi 85 persen (Menteri Agama RI, Kiblat Garut 26 Juni 2012).

Memang dengan pola dan perspektif sekularitas, di negara-negara seperti Indonesia seseorang ahli yang tak menekuni studi formal dalam bidang dan dari institusi pendidikan berlabel agama, kerap akan disangkakan sebagai seseorang yang tak faham agama dan sebaliknya julukan ustaz atau ulama hanyalah dominasi bagi para lulusan lembaga pendidikan resmi agama.

Memperkuat kewenangan DPD tampaknya adalah sebuah keniscayaan untuk penyempurnaan sistem ketatanegaraan. Namun aspirasi yang muncul melalui DPD tidak selalu dapat diindahkan oleh wakil-wakil parpol di DPR, meski pun mereka adalah orang-orang yang juga terorbit dari daerah melalui pemilu. Hegemoni dan oligarki partai di Indonesia memang sudah cukup mengganggu sehingga apa yang dipikirkannya tidak selalu identik dengan aspirasi rakyat.

Kemiskinan perkotaan hanyalah sebuah fakta tentang betapa keadilan tak dikenali oleh dunia karena brutalitas kapitalisme dan neoliberalisme yang sangat ganas. Boleh saja ada pemerintahan di kolong langit yang sambil berneoliberasi ria sekaligus meneriakkan keadilan dan pemberian affirmative action membela kaum lemah korban keadilan yang miskin di perkotaan itu.

Banyak orang di Indonesia yang tidak pernah tahu bahwa dalam sebuah UU yang dibuat pada masa pemerintahan Soekarno, terdapat sebuah pengaturan tegas tentang kewajiban imperatif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menunaikan zakat. Ya, UU yang mewajibkan setiap BUMD di Indonesia menunaikan zakat.

Di manakah tempat orang miskin dalam world class city itu? Modal dan para pemiliknya malas mengalokasikan waktu untuk mendiskusikan itu. Dunia akan merujuk pada model-model bantuan sosial yang direkomendasikan badan-badan dunia. Itu sama sekali tidak merubah keadaan. Kondisi kesenjangan internal dalam sebuah kota dalam sebuah Negara, pada dasarnya sama dengan kondisi kesenjangan antara satu dan lain Negara yang begitu parah. Dunia sangat faham, itu hanya perlu diteriakkan berkala untuk tujuan politik belaka tanpa kemauan untuk melakukan perubahan secara struktural.

Korupsi memang sesuatu yang lazim diwacanakan secara double talk. Koruptor terkuat dan terbesar bisa lebih produktif mengeluarkan seruan anti korupsi dan rakyat bisa terkecoh selama gaung seruan masih didukung kekuatan riil politik. Dalam penindakan harus ada pemantangan menghadapkan orang paling bertanggung jawab kepada tuntutan tindak pidana korupsi di peradilan.

Apa pun alasannya, sulit untuk tidak melihat sisi buruk rencana tax amnesty (pengampunan pajak) yang kini sedang dibincangkan secara nasional. Itu sangat mengganggu. Sebuah proses legitimasi hukum membentang karpet merah kepada para mafia pajak, menjadikannya pahlawan dan mengistimewakannya di antara warga Negara.

Agenda pertama jihad kontemporer adalah “perang” terhadap segenap bentuk kejahatan, baik berupa rencana maupun tindakan, dalam penggunaan terminologi “jihad”. Teror verbal yang berlangsung selama ini telah memaksa orang menjadi ragu atas pakem kehidupannya sendiri, karena dengan menyimpangkan terminologi jihad tampaknya diinginkan korban komunitas besar.

Salah satu kegagalan fatal dalam konsepsi globalisasi dalam menduniakan ekonomi, politik, budaya dan mobilitas penduduk dunia itu ialah reduksi para promotor globalisasi terhadap keinginan-keinginan buas mereka untuk menjadikan Negara dan bangsa lain di luar dirinya sebagai mangsa dengan dalih dan hukum-hukum baru.

Sebelum menjadi wacana internasional yang secara otoritatif “dipaksakan” ke seluruh dunia pada dekade 1990-an, terminologi Good Governance (GG) pertama kali diperkenalkan oleh Bank Dunia (BD) dalam publikasinya (1989) berjudul Sub Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth. BD memang sangat agresif mengkampanyekan konsep GG, bahkan memaksa dilakukannya penyesuaian-penyesuaian kelembagaan sebagai prasyarat mendapatkan bantuan pembangunan. Setiap negara wajib tunduk pada kriteria yang dibuat, dan para konsultan ditugasi untuk memperlancar proses itu.

Salah satu langkah penting mengikuti kondisi darurat narkoba saat ini ialah melibatkan TNI dibantu oleh instansi-instansi lain, misalnya dengan membentuk sebuah satuan operasi berjangka pendek yang secara langsung bertanggungjawab kepada presiden.

Apakah yang harus kau katakan kelak kepada pembaca sejarah Indonesia, ketika sekitar 5 atau 10 dasawarsa ke depan misalnya, mereka meragukan kepatriotan Indonesia, karena mereka menemukan bahwa seorang ketua parlemen pada zamannya pernah diturunkan dari jabatannya karena dituduh secara sah dan meyakinkan telah menjadi agen perusahaan raksasa multi-nasional yang beroperasi di dalam negerinya? Bayangkan betapa menyedihkannya lagi jika mereka mengetahui data tanpa keraguan bahwa perusahaan raksasa multi-nasional itu sebetulnya jelas-jelas berperan menjadi musuh bagi rakyatnya?

Sudah mendarah daging doktrin fal-yukrim dhayfah (memuliakan tetamu). Tanjungbalai yang adalah daerah pesisir terbuka (open coastal society) dengan karakter egaliter, tak pernah berharap bermusuhan dengan sesiapa pun (pajago-jagohon) dan tak mewarisi watak xenophobia (khawatir dengan orang asing). Juga tak ada rasa rendah diri (minderwaardigheidscomplex, mc) berhadapan dengan siapa pun. Kalau begitu mengapa orang-orang pada suatu malam penghujung bulan Juli 2016 bergerak tanpa komando membakar sejumlah Vihara dan Klenteng? Ini memang sebuah angin koncang (badai besar).

“Deklarasi Sumatera” akhirnya saya rasakan kurang lebih menjadi sebuah ekspresi keresahan sekaligus tuntutan subjektif seorang warga negara yang berkedudukan sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia. Dalam perumusan itu saya berusaha mengenali secara teliti apa yang menjadi inti permasalahan yang dihadapi Indonesia, yang kurang lebih saya pandang sebagai kelanjutan transisi yang tak berkesudahan.

Angkatan 66 dulu mengusung tritura (tiga tuntutan rakyat), yakni Bubarkan PKI, Retol Kabinet Dwikora dan Turunkan harga/perbaiki ekonomi. Jika dibandingkan dengan saat sekarang, substansi tuntutan itu malah sedang kritis-kritisnya. Karena itu dengan jujur harus diakui bahwa kini sangat terasa degradasi kepekaan dan kejuangan ketika respon Angkatan 66 boleh dikatakan sangat sepi terhadap perkembangan yang terjadi.

Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang lebih dikenal dengan dana aspirasi DPR adalah wujud dari pelaksanaan tugas konstitusi DPR yang sudah diatur dalam UU maupun sumpah jabatan anggota DPR. Penolakan terhadap dana aspirasi berarti menolak konstitusi dan melanggar sumpah jabatan DPR. Tekad DPR hanya melaksanakan UU, dan UU itu sendiri telah mengatur untuk mendengar aspirasi masyarakat.

Salah satu keluhan terbesar rakyat terhadap pemerintahan di level mana pun di Indonesia pasca era pemilihan langsung ialah masalah dan mekanisme lupa. Semua yang diberi amanah (untuk memimpin) melalui pemilihan langsung hampir tak ada yang tak lupa janji menyejahterakan rakyat yang disampaikan saat kampanye. Para ahli political marketing memang mendapat pekerjaan bergaji besar dalam proses ini.

Korupsi politik yang begitu marak bisa dielemininasi. Anggota legislatif tak perlu memikirkan setoran apa pun ke partai, karena ia cukup memberi prestasi setinggi-tingginya hingga ketiga fungsi lembaga tempatnya bekerja (legislasi, budget dan pengawasan) terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Ada kecenderungan-kecenderungan dakwah untuk setiap zaman, dan itu tak selalu harus disadari oleh para pelakunya. Artinya, dakwah bisa sekadar rutinitas yang tak pernah secara serius mempertimbangkan mengapa harus mengerjakan ini dan mengapa bukan yang itu; apa yang harus diperbuat di sana dan apa pula yang diperlukan di sini. Tetapi dakwah bisa menjadi proyek raksasa berskala nasional yang diperani oleh para selebritis yang secara substantif sebetulnya bolehlah disebut seperti tak beragama sama sekali, meski harus dipoles dengan simbol-simbol untuk pengakuan. Mereka mungkin hanya mencari kekayaan di sana, dengan perencanaan besar dan pelibatan instrumen komunikasi terbaru.

Dalam laporan Sue Branford untuk “The Guardian” (22 November 2008) ditekankan bahwa krisis pangan (yang mengarah berkelanjutan) akibat perampasan lahan secara besar-besaran oleh perusahaan swasta di seluruh dunia, yang meski di antaranya ada yang dimaksudkan untuk produksi massal bahan makanan, sangat sulit dihindari. Sue Branford sangat serius mempertanyakan krisis lingkungan yang lebih besar.

Persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap masjid akan mewarnai model pengelolaan masjid dilihat dari pemberian peran dan fungsinya di tengah masyarakat. Administrasi kemasjidan akan ditentukan dan sekaligus menentukan masalah-masalah lainnya seperti kemakmuran masjid dan aktualisasi masjid. Bagi orang yang berfikir amat sederhana, masjid hanyalah tempat sholat dan zikir lima waktu. Sedangkan bagi yang lain masjid harus menjadi pusat ibadah dan pusat kebudayaan Islam.

Secara konseptual, kelima penanda islam nusantara tersebut mudah diucapkan, tetapi sulit direalisasikan. •Reformasi (islahiyyah): pemikiran, gerakan, dan amalan yang dilakukan para nahdliyin selalu berorientasi pada perbaikan. Pemikiran islam nusantara adalah pemikiran yang ditujukan untuk perbaikan terus. Cara berpikirnya adalah tidak statis dan juga tidak kelewat batas.•Tawazuniyyah, yang berarti seimbang di segala bidang. Tawazunniyyah menimbang dengan keadilan.•Tatawwu’iyyah:i sukarela (volunterisme). Tidak boleh memaksakan pada pihak lain (lã ijbãriyyah). Nu harus memperhatikan hak-hak orang di luar nu. Tidak ada pemaksaan, tetapi bukan tidak berbuat apa-apa.•Santun (akhlaqiyyah): segala bentuk pemikiran, gerakan, dan amalan warga islam nusantara dilaksanakan dengan santun.•Tasamuh: bersikap toleran, respek kepada pihak lain. Tidak pasif, tetapi kritis dan inovatif. Dalam bahasa keseharian warga nu adalah sepakat untuk tidak sepakat

Kerap ada predikat tambahan di awal atau di akhir kata “Pancasila”. Di antaranya Pancasila Sakti. Pada tataran seperti ini instrumentasi sering mengarah penerawangan imajinatif tentang sebuah kedigdayaan, keampuhan, dan keindahan Pancasila. Lalu berhenti sampai di situ.

Sistem demokrasi yang dirancang mempergilirkan sekali dalam lima tahun telah menjadi faktor pemungkin munculnya konflik politik. Setiap orang yang sedang bertengger di puncak kekuasaan pastilah ingin mengabadikannya selama waktu yang diperkenankan konstitusi. Produktivitas pemerintahan terjadang menjadi tak penting, dan ketika pilihannya adalah pencitraan, maka gejolak telah diundang untuk bangunan dikhotomi yang begitu kokoh. Ketatar ketitir langlenglinglung galadabekbusbus

Rencana besar ini memerlukan dukungan berbagai lembaga khusus seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga-lembaga lain yang mestinya lahir dari organisasi organisasi besar seperti Muhammadiyah, NU dan lain-lain. Mereka harus lebih proaktif, tak lagi bersifat lebih menunggu seperti selama ini. Satu hal perlu dicatat bahwa wisata halal tak selamanya secara total dioperasikan oleh muslim, sebab hal yang lebih dipentingkan adalah produk halalnya. Sekiranya lembaga-lembaga itu mau lebih proaktif, otoritasnya tentu dapat lebih menguntungkan bagi para pelaku usaha muslim mengingat kesempurnaan kehalalan produk dan pelayanan tentu saja jika pelakunya muslim dan produknya halal. Oleh karena itu kendala-kendala administratif dan kultural perlu segera dihapus hingga tak ada lagi perusahaan milik muslim dengan produk yang sangat terjamin kehalalannya justru tak beroleh sertifikat halal sedangkan produk non muslim begitu mentereng dilabeli halal.

Rivalitas itu dimaknai tak hanya sebatas masuk dalam bursa pencalonan. Tetapi juga peluang memenangkan pertarungan. Mengapa tidak? Mereka memiliki sumberdaya umum yang kurang lebih berada di atas para bakal calon lain untuk satu tahapan, yakni tahapan pencalonan.

Timothy A. Kohler dan kawan-kawan dalam laporan risetnya yang diterbitkan baru-baru ini berjudul “Greater post-Neolithic wealth disparities in Eurasia than in North America and Mesoamerica” (Nature, 2017), memberi data perbandingan kesenjangan dari zaman lampau untuk mengingatkan bahaya kesenjangan yang terjadi di dunia baru (moderen). Ada kemiripan keduanya, dan apa-apa saja yang menyebabkan munculnya kesenjangan dan keruntuhannya dijelaskan secara rinci. Komparasi ini menggunakan representasi data yang cukup untuk membentuk sebuah kesimpulan akademik-ilmiah terandalkan.

Salah satu masalah yang sangat perlu disadari ialah tentang konsepsi otonomi daerah. Menurut sejarahnya gagasan ini adalah sebuah produk politik yang sangat canggung yang sekaligus menunjukkan pengawetan dialog tak usai dalam kontroversi bentuk Negara, apakah unitaris atau federalis. Semua tahu belakangan gagasan yang berbenturan ini diselesaikan tanpa diskusi berimbang, karena hanya lebih mengamini hegemoni pusat yang terlihat dalam setiap produk undang-undang, terutama sejak reformasi.

Sebuah pemeriksaan umum yang saya coba lakukan menggiring sebuah kesimpulan yang kuat pada diri saya tentang mengapa begitu dahsyat narkoba ini merajalela. Ini sekaligus telah membuktikan bagi diri saya, bahwa regulasi sebaik apa pun tidak lagi akan banyak menolong. Hanya ada sebuah pengecualian, yakni jika ada kejelasan tindakan dan rencana yang terus-menerus dievaluasi untuk perbaikan langkah perlawanan atau perang.

Dalam bentuk yang amat sederhana dan umumnya hanya dianggap sebagai garis besar kumpulan peraturan yang semata-mata menyangkut adat-istiadat, dikhabarkan bahwa sekitar tahun 600-an sebelum Masehi di kota Athena pernah ditemukan tak kurang dari 11 yang mirip konstitusi. Aristoteles sendiri disebut berhasil mengoleksi 158 jenis dari beberapa tempat (Negara). Melihat cakupan dan bentuknya, keseluruhannya itu tak sebanding dengan Konstitusi Madinah (KM) yang dibuat Rasulullah SAW pada abat ke 7 Masehi.

Berbilang juga terpelajar Islam Indonesia yang dengan senanghati memberi apresiasi atas rencana membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang diumumkan Menkopolhukam Wiranto pekan lalu. Gagasan kepemerintahan internasional HTI (khilafah) dipandang sebagai salah satu pasal kuat untuk dukungan itu. Terlebih belakangan memang ada penguatan semangat mengkonfrontasikan gagasan internasionalitas Islam seperti yang melekat pada karakter HTI dengan gagasan lokalitas Islam (Indonesia). Padahal keduanya mestinya dapat seiring dan sejalan.

Banyak sekali paradoks yang ditemukan di Indonesia. UUD 1945 menyatakan bahwa ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” [pasal 33 Ayat (1)]. Tetapi itu tak terimplementasikan di lapangan. Juga ditegaskan bahwa ”Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” [pasal 33 Ayat (2)]. Pelaksanaannya jauh panggang dari api. Begitu pun ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” [pasal 33 Ayat (3)]. Faktanya hegemoni para pemodal sangat terakomodasi memuaskan.

Demokrasi itu juga menjadi sesuatu taktik budaya dan kekuasaan akal-akalan jika tak member perhatian serius terhadap ekonomi, keadilan dan pemerataan. Di Negara lain mungkin demokrasi yang mengabadikan eksploitasi elit atas mayoritas dianggap hal lazim saja. Tetapi Indonesia yang berpancasila, yang di dalam sila-silanya kata “keadilan” disebutkan sampai dua kali, itu tak beroleh tempat. Demokrasi ini telah dibajak untuk mengesahkan ketidak-adilan.

Setidaknya sebutan Batak dan yang sangat mirip dengannya kita ketahui tak hanya ada di Sumatera Utara (Indonesia), tetapi juga di beberapa tempat lain di dunia ini, antara lain Malaysia, Singapura, Filipina dan juga di Eropa, tepatnya Bulgaria. Memang hingga hari ini tak cukup penjelasan untuk mempertemukan semuanya dalam bentuk yang terterima sebagai satu unititas tercerai-berai. Sejarah (kolonial) telah membawanya begitu rupa.

Gambaran kekhawatiran berkisar pada kemungkinan kelak dapat dianggap perlu oleh pemerintah memberi keterjaminan setiap do’a kenegaraan bersih dari kritik. Kekhawatiran semakin bertambah karena membayangkan bahwa jika do’a bisa menjadi kritik pedas, tentu Negara bisa mengaturnya menjadi narasi yang disakralkan untuk kultus individu. Jika saatnya nanti benar-benar tiba, maka do’a kenegaraan pun dapat melulu beresensi hoax yang berlandaskan gagasan-gagasan pah politik pentahiran kedudukan dan segenap tindakan penguasa

Terlalu sederhana menyimpulkan demokratisasi sebagai fenomena lembaga-lembaga resmi demokrasi belaka. Sesungguhnya demokrasi itu adalah nilai yang harus disebar merata kepada seluruh warga Negara. Negara akan baik jika warga negaranya sehat, disehatkan dan menyehatkan. Itu yang tak pernah terjadi kecuali pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia.

Memperkuat kewenangan DPD tampaknya adalah sebuah keniscayaan untuk penyempurnaan sistem ketatanegaraan. Namun aspirasi yang muncul melalui DPD tidak selalu dapat diindahkan oleh wakil-wakil parpol di DPR, meski pun mereka adalah orang-orang yang juga terorbit dari daerah melalui pemilu. Hegemoni dan oligarki partai di Indonesia memang sudah cukup mengganggu sehingga apa yang dipikirkannya tidak selalu identik dengan aspirasi rakyat.

Semua ancaman yang pernah terjadi akan terus menjadi ancaman selama keadilan tidak dihadirkan, tak perduli permainan doktrin terus dilakukan untuk menjejalkan bahwa bangsa adalah suatu jiwa atau suatu azas spiritual.Secara teoritis terdapat banyak argumen sejarah, politik, ekonomi dan budaya yang menunjukkan bahwa sesungguhnya tidaklah mudah untuk menemukan kesepakatan yang memuaskan semua pihak tentang Presiden seperti apa yang paling baik untuk Indonesia khususnya saat ini.

Dalam perkembangan Indonesia kontemporer banyak pihak melihat alasan yang tepat memusuhi ide khilafah. Tetapi tidaklah dengan permusuhan itu sejarah bisa diubah. Juga tak akan mampu menghilangkan kebenaran meski dengan memojokkan pencari kebenaran itu sendiri, misalnya dengan pendiskreditannya sebagai radikal.