Anak merupakan generasi penerus bagi suatu bangsa. Oleh karena itu harus mendapatkan perlindungan... more Anak merupakan generasi penerus bagi suatu bangsa. Oleh karena itu harus mendapatkan perlindungan agar dapat melangsungkan tumbuhkembang secara maksimal. Di masa pandemi Covid 19, perlindungan bidang kesehatan sangat dibutuhkan oleh anak. Salah satunya melakukan pembelajaran on line. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di SDN Ciketing Udik 3 telah melakukan pembelajaran online. Hal dilakukan oleh sekolah dan siswa karena menghindari penularan Covid 19. SDN Ciketing Udik 3 merupakan alah satu sekolah dasar di wilayah Bantar Gebang Kota Bekasi. Sekolah ini berdekatan dengan TPA Sumur Batu Bantar Gebang, sehingga masyarakat dan para siswa rentan terhadap dampak dari pembuangan akhir tersebut. Metode yang digunakan dalam melaksanakan pengabdian adalah secara on line, untuk melaksanakan pre test, presentasi materi penyuluhan, konsultasi dan post test. Hasil yang diperoleh adalah adanya peningkatan pengetahuan tentang pandemik covid 19 dari cukup memahami ke arah memahami dari ...
Abstrak Globalisasi dan modernisasi dapat membawa dampak positif dan negatif dikalangan remaja.T... more Abstrak Globalisasi dan modernisasi dapat membawa dampak positif dan negatif dikalangan remaja.Tujuan program pengabdian kepada masyarakat di desa Sukajaya kecamatan Sukajaya kabupaten Bogor Jawa Barat ini, untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak dari perilaku seks bebas dan penggunaan narkoba kepada para Remaja. Hal ini dilakukan untuk menghindari efek negatif dari globalisasi dan modernisasi yang berkaitan dengan keterbukaaan masyarakat atas masuknya informasi tentang pergaulan bebas dan narkoba dikalangan remaja. Kehidupan yang mengarah kepada pragmatis dan hedonis akan mempengaruhi pola pikir remaja. Kemudahan informasi di peroleh melalui media internet sangat berdampak pada perkembangan para remaja. Diperlukan informasi yang benar berkaitan dengan pergaulan bebas atau seksualitas dan narkoba. Metode pelaksanan dengan melakukan penyuluhan, tanya jawab, diskusi atau konsultasi. Hasil yang diperoleh Remaja di desa Sukajaya cukup memahami tentang bahaya dan akibat seks be...
The phenomenon of student disturb should be paid fully attention from all parties and society . S... more The phenomenon of student disturb should be paid fully attention from all parties and society . Students will be the next generation to decide the nation’s future. The students are in the education process which their mind set should contain morality and knowledge. The purpose of this paper is to find out: (1) the students disturb causes, (2) the law effect, (3) the perspective of education. The method used library research and the data analyzed descriptively. It is concluded that: (1) the violence was caused of direct effect from disturbs, with the subject and certain motive which the target subject are students and the certain motive is the admission. (2) The student’s case is applied to “Pasal 170 KUHP”, (3) It is needed to work on the process of education from all parties and society to make a conducive situation. (4) The student’s case must be handles comprehensively from the sociology, psychology and cultural point of view.
Korupsi sebagai extraordinary crime memberikan pengaturan mengenai pidana mati bagi pelakunya. Na... more Korupsi sebagai extraordinary crime memberikan pengaturan mengenai pidana mati bagi pelakunya. Namun, faktanya ketentuan tersebut belum pernah diterapkan oleh Hakim dalam mengadili kasus korupsi. Oleh karena itu, korupsi tetap terjadi dan mengalami perluasan baik modus maupun pelakunya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa ancaman pidana mati terhadap terpidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) sulit diterapkan? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan, perumusan Pasal 2 ayat (2) UUTPK yang berkaitan dengan “kondisi darurat” sulit dipenuhi unsurnya. Rumusan kata “dapat dipidana mati”, memberikan peluang kepada hakim untuk menjatuhkan alternatif pidana terberat lainnya yang bukan berupa pidana penghilangan kesempatan hidup yaitu pidana penjara dengan jangka waktu tertentu; atau maksimum 20 tahun atau pidana seumur hidup.
Asas legalitas dan penerapan delik adat dalam hukum pidana materiil merupakan dua hal yang bersif... more Asas legalitas dan penerapan delik adat dalam hukum pidana materiil merupakan dua hal yang bersifat kontradiktif. Asas legalitas bersifat formalistik (positivistik) sedangkan delik adat bersifat sosiologis. Apabila keduanya dilaksanakan bersamaan maka harus ditemukan titik singgung agar dapat berjalan seiring. Dalam praktek, delik adat diakomodir dalam yurisprudensi pengadilan dan revisi KUHP di Indonesia. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakah eksistensi delik adat dalam hukum pidana materiil Indonesia?; dan Bagaimanakan konsep asas legalitas untuk KUHP Indonesia yang dapat mengakomodir delik adat ? Delik adat diakui dalam hukum formal Indonesia. Untuk mengakomodir delik adat, maka asas legalitas diperluas penerapannya, yang meliputi asas legalitas formal dan material. Penerapan asas legalitas material dengan syarat: kontekstual; pidana yang dijatuhkan tidak bertentangan dengan Pancasila; pembatasan subyek hukum; bersifat premum remedium dalam kasus tertentu.
Korupsi musuh bersama yang harus diberantas sampai dengan akarnya. Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006... more Korupsi musuh bersama yang harus diberantas sampai dengan akarnya. Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 dan No. 025/PUU-XIV/2016 mempengaruhi pemberantasan korupsi, karena dengan kedua putusan tersebut tindak pidana korupsi sulit dibuktikan. Terjadi perbedaan penerapan asas legalitas berdasarkan putusan mahkamah konstitusi dan yurisprudensi. Putusan mahkamah konstitusi menerapkan asas legalitas formil sedangkan yurisprudensi mengembangkan asas legalitas materiil. Legalitas formil mencegah perlakuan kesewenang-wenangan penguasa, sedangkan legalitas materiil mengakomodir hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dari bangsa Indonesia sendiri. Putusan mahkamah konstitusi berperan sebagai pengontrol penerapan hukum kebiasaan sebagai dasar pemidanaan. Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah: pertama, bagaimanakah kedudukan asas legalitas pasca putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Nomor 025/PUU-XIV/2016? Kedua, bagaimanakah model asas legalitas yang dapat mengakomodir pemidanaan berdasar...
Anak merupakan generasi penerus bagi suatu bangsa. Oleh karena itu harus mendapatkan perlindungan... more Anak merupakan generasi penerus bagi suatu bangsa. Oleh karena itu harus mendapatkan perlindungan agar dapat melangsungkan tumbuhkembang secara maksimal. Di masa pandemi Covid 19, perlindungan bidang kesehatan sangat dibutuhkan oleh anak. Salah satunya melakukan pembelajaran on line. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di SDN Ciketing Udik 3 telah melakukan pembelajaran online. Hal dilakukan oleh sekolah dan siswa karena menghindari penularan Covid 19. SDN Ciketing Udik 3 merupakan alah satu sekolah dasar di wilayah Bantar Gebang Kota Bekasi. Sekolah ini berdekatan dengan TPA Sumur Batu Bantar Gebang, sehingga masyarakat dan para siswa rentan terhadap dampak dari pembuangan akhir tersebut. Metode yang digunakan dalam melaksanakan pengabdian adalah secara on line, untuk melaksanakan pre test, presentasi materi penyuluhan, konsultasi dan post test. Hasil yang diperoleh adalah adanya peningkatan pengetahuan tentang pandemik covid 19 dari cukup memahami ke arah memahami dari ...
Abstrak Globalisasi dan modernisasi dapat membawa dampak positif dan negatif dikalangan remaja.T... more Abstrak Globalisasi dan modernisasi dapat membawa dampak positif dan negatif dikalangan remaja.Tujuan program pengabdian kepada masyarakat di desa Sukajaya kecamatan Sukajaya kabupaten Bogor Jawa Barat ini, untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak dari perilaku seks bebas dan penggunaan narkoba kepada para Remaja. Hal ini dilakukan untuk menghindari efek negatif dari globalisasi dan modernisasi yang berkaitan dengan keterbukaaan masyarakat atas masuknya informasi tentang pergaulan bebas dan narkoba dikalangan remaja. Kehidupan yang mengarah kepada pragmatis dan hedonis akan mempengaruhi pola pikir remaja. Kemudahan informasi di peroleh melalui media internet sangat berdampak pada perkembangan para remaja. Diperlukan informasi yang benar berkaitan dengan pergaulan bebas atau seksualitas dan narkoba. Metode pelaksanan dengan melakukan penyuluhan, tanya jawab, diskusi atau konsultasi. Hasil yang diperoleh Remaja di desa Sukajaya cukup memahami tentang bahaya dan akibat seks be...
The phenomenon of student disturb should be paid fully attention from all parties and society . S... more The phenomenon of student disturb should be paid fully attention from all parties and society . Students will be the next generation to decide the nation’s future. The students are in the education process which their mind set should contain morality and knowledge. The purpose of this paper is to find out: (1) the students disturb causes, (2) the law effect, (3) the perspective of education. The method used library research and the data analyzed descriptively. It is concluded that: (1) the violence was caused of direct effect from disturbs, with the subject and certain motive which the target subject are students and the certain motive is the admission. (2) The student’s case is applied to “Pasal 170 KUHP”, (3) It is needed to work on the process of education from all parties and society to make a conducive situation. (4) The student’s case must be handles comprehensively from the sociology, psychology and cultural point of view.
Korupsi sebagai extraordinary crime memberikan pengaturan mengenai pidana mati bagi pelakunya. Na... more Korupsi sebagai extraordinary crime memberikan pengaturan mengenai pidana mati bagi pelakunya. Namun, faktanya ketentuan tersebut belum pernah diterapkan oleh Hakim dalam mengadili kasus korupsi. Oleh karena itu, korupsi tetap terjadi dan mengalami perluasan baik modus maupun pelakunya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa ancaman pidana mati terhadap terpidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) sulit diterapkan? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan, perumusan Pasal 2 ayat (2) UUTPK yang berkaitan dengan “kondisi darurat” sulit dipenuhi unsurnya. Rumusan kata “dapat dipidana mati”, memberikan peluang kepada hakim untuk menjatuhkan alternatif pidana terberat lainnya yang bukan berupa pidana penghilangan kesempatan hidup yaitu pidana penjara dengan jangka waktu tertentu; atau maksimum 20 tahun atau pidana seumur hidup.
Asas legalitas dan penerapan delik adat dalam hukum pidana materiil merupakan dua hal yang bersif... more Asas legalitas dan penerapan delik adat dalam hukum pidana materiil merupakan dua hal yang bersifat kontradiktif. Asas legalitas bersifat formalistik (positivistik) sedangkan delik adat bersifat sosiologis. Apabila keduanya dilaksanakan bersamaan maka harus ditemukan titik singgung agar dapat berjalan seiring. Dalam praktek, delik adat diakomodir dalam yurisprudensi pengadilan dan revisi KUHP di Indonesia. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakah eksistensi delik adat dalam hukum pidana materiil Indonesia?; dan Bagaimanakan konsep asas legalitas untuk KUHP Indonesia yang dapat mengakomodir delik adat ? Delik adat diakui dalam hukum formal Indonesia. Untuk mengakomodir delik adat, maka asas legalitas diperluas penerapannya, yang meliputi asas legalitas formal dan material. Penerapan asas legalitas material dengan syarat: kontekstual; pidana yang dijatuhkan tidak bertentangan dengan Pancasila; pembatasan subyek hukum; bersifat premum remedium dalam kasus tertentu.
Korupsi musuh bersama yang harus diberantas sampai dengan akarnya. Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006... more Korupsi musuh bersama yang harus diberantas sampai dengan akarnya. Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 dan No. 025/PUU-XIV/2016 mempengaruhi pemberantasan korupsi, karena dengan kedua putusan tersebut tindak pidana korupsi sulit dibuktikan. Terjadi perbedaan penerapan asas legalitas berdasarkan putusan mahkamah konstitusi dan yurisprudensi. Putusan mahkamah konstitusi menerapkan asas legalitas formil sedangkan yurisprudensi mengembangkan asas legalitas materiil. Legalitas formil mencegah perlakuan kesewenang-wenangan penguasa, sedangkan legalitas materiil mengakomodir hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dari bangsa Indonesia sendiri. Putusan mahkamah konstitusi berperan sebagai pengontrol penerapan hukum kebiasaan sebagai dasar pemidanaan. Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah: pertama, bagaimanakah kedudukan asas legalitas pasca putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Nomor 025/PUU-XIV/2016? Kedua, bagaimanakah model asas legalitas yang dapat mengakomodir pemidanaan berdasar...
Uploads