Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                
Skip to main content
The aim of this research is to find out and analyze the justice-based review of out-of-wedlock children as a result of the decision of the constitutional court, the implications of the Constitutional Court's decision have provided a new... more
The aim of this research is to find out and analyze the justice-based review of out-of-wedlock children as a result of the decision of the constitutional court, the implications of the Constitutional Court's decision have provided a new legal breakthrough for the realization of perfecting the legal position of illegitimate children whose regulation. The approach method in this study used a normative juridical approach, the results obtained that The Constitutional Court's decision Number 46/PUU-VIII/2010 has fulfilled the principle of justice, namely the principle of child protection and is an acknowledgment of children's human rights. For children out of wedlock, the Constitutional Court's decision has fulfilled their desire for legal certainty and justice, as well as responding to the subjective sense of injustice that they have felt so far. The decision of the Constitutional Court Number: 46/PUU-VIII/2010 has provided an opportunity for children out of wedlock to be able to obtain law enforcement on the existence of their position as a child due to the marital relationship between their mother and biological father.
The implementation of regional autonomy in accordance with the Law No. 22 Year 1999, concerning the Regional Administration, has affected the appointment and transfer of Structural Position of the Regional Government Apparatus. This is... more
The implementation of regional autonomy in accordance with the Law No. 22 Year 1999, concerning the Regional Administration, has affected the appointment and transfer of Structural Position of the Regional Government Apparatus. This is duc to the Regional Government has a broad authority, including in the personnel matters, according to article 76, Law no. 22/1999 : that the Region has authority to carry out appointment, transfer, dismissal, pension determination, salary, allowances, and employee welfare, as well as education and training conforming to the necessity and capacity of the region which is stipulated in the regional regulation based on the rule and legislation. The broad authority of personnel matters includes that which is performed by the Regent, as the Local Government Head. The appointment and transfer of the Structural Position are decided by the Regent based on the Regent's Decree. Despite, previously, it has got consideration from the Advisory Agency for Offic...
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hakekat atau kandungan dari keadaan darurat negara (state of emergency) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa dan menjawab bagaimana konstitusi mengatur tentang penetapan Perppu ketika negara dalam... more
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hakekat atau kandungan dari keadaan darurat negara (state of emergency) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa dan menjawab bagaimana konstitusi mengatur tentang penetapan Perppu ketika negara dalam kondisi darurat. Dalam dinamika sejarah di Indonesia frasa “kegentingan yang memaksa” memiliki pengertian yang multitafsir dan menjadi wewenang dari Presiden untuk menafsirkan kegentingan yang memaksa tersebut dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Seyogianya, dalam menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, harus ada batasan yang objektif mengenai kegentingan yang memaksa tersebut. sebagaimana ditentukan oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Perppu ditetapkan oleh Presiden, tetapi dalam 1 tahun harus sudah dimintakan persetujuan DPR.. Metode penelitian yang digunakan dalam penel...
If the political parties and board, a member of its cadres in a structured, systematic and massive corruption, it can be dissolved by the Constitutional Court. Legal action for the dissolution of political parties must be a consequence of... more
If the political parties and board, a member of its cadres in a structured, systematic and massive corruption, it can be dissolved by the Constitutional Court. Legal action for the dissolution of political parties must be a consequence of judicial findings of violations of constitutional or based on legal facts. Dissolution a political party is the legal expiration of the existence of political parties. All forms of corruption have the effect of the destruction of the political culture, political institutions, and public trust in the leadership and government
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terpidana terhadap putusan hakim berdasar alat bukti lemah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis... more
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terpidana terhadap putusan hakim berdasar alat bukti lemah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus: sengkon-karta, Risman lakoro-Rostin mahaji, Jessica kumala wongso, dan Pollycarpus. Menggunakan bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah No.92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Bahan hukum sekunder yaitu buku buku yang terkait dengan perlindungan hukum. Hasil penelitian yang didapat adalah sebagai berikut, perlindungan terpidana pada prinsipnya berpedoman pada Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, perlindungan tersebut harus memperhatikan asas keseimbangan dalam KUHAP yaitu, perlindungan harkat martabat manusia dengan perlindungan kepentingan dan ketertiban masyarakat.
If the political parties and board, a member of its cadres in a structured, systematic and massive corruption, it can be dissolved by the Constitutional Court. Legal action for the dissolution of political parties must be a consequences... more
If the political parties and board, a member of its cadres in a structured, systematic and massive corruption, it can be dissolved by the Constitutional Court. Legal action for the dissolution of political parties must be a consequences of judical findings of violations of constitutional or based on legal facts. Dissolutions a political parties. All forms of corruption have the effect of the destruction of the political culture, political institutions, and public trust in the leadership and government.
The mechanism of constitutional complaint and constitutional question will be used by the magistrate who observes a case and ignore constational rules which uses as the basic for offeringa constational question to Constational Court. Itis... more
The mechanism of constitutional complaint and constitutional question will be used by the magistrate who observes a case and ignore constational rules which uses as the basic for offeringa constational question to Constational Court. Itis supposed the decision will be fair and there is no opposite with UUD 1945, the problem which observes will be delayed until the Constational Court has decided. The most important is the mechanism of constationalquestion can avoid the unfairness from magistrate's decided does not contravene with constational right of citizen which is collateralized with UUD 1945. The constational question also prevent uncertainly law, it is happened on decision of magistrate which is on the other point of time will be conceled by Constational Court. The Constational question can be considerate on entering constational question inside of Constational Court's authority.
Its expected to magistrate who is adjudicting a problem, inquiring to Constational Court about constational of rules which it will be a basic problem on observing process.

Keywords : Constational right of citizen, Constational complaint and Constational question, Constational Court.
Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai kebijakan pemerintahan, bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Karena konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan mengenai... more
Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai kebijakan pemerintahan, bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Karena konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan. Segala tindakan atau perilaku Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpang dari
konstitusi, bahkan koruptif maka tindakan (kebijakan) yang dilakukan tersebut adalah tidak konstitusional. Dalam praktek pemilukada yang berlangsung dalam pemenangan pemilukada karena kekuatan uang bukan program. Maka menumbuh suburkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Aspek kelemahan dalam pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung antara Iain bahwa sebagian besar masyarakat masih bersifat paternalistik dan primordial, sehingga masyarakat kesulitan untuk menentukan pilihannya secara mandiri. Disamping masyarakat secara sengaja dipolitisasi.

Kata Kunci : Money poiitics, Konstitusi, Kebijakan Pemerintahan Daerah.
Hukum supranatural dimulai dari jaman berdirinya negara-negara Hindu-Jawa. Dalam kerajaan-kerajaan di Jawa maupun di banyak kerajaan kuno di Asia Tenggara berkembang konsep khusus mengenai sifat raja. Dasarnya adalah kesadaran orang akan... more
Hukum supranatural dimulai dari jaman berdirinya negara-negara Hindu-Jawa. Dalam kerajaan-kerajaan di Jawa maupun di banyak kerajaan kuno di Asia Tenggara berkembang konsep khusus mengenai sifat raja. Dasarnya adalah kesadaran orang akan hubungan yang dekat antara Tuhan dan susunan alam semesta dengan manusia. Pada umumnya masyarakat Indonesia berusaha keras untuk melestarikan budayanya. Alam semesta memilikitata tertib yang menggagumkan.Demikian juga di alam manusia, baik, didalam dirinya maupun didalam masyarakat pergaulan hidup. Maka ditemukan tata tertib alam yang mengatur keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sehingga hidup ini menjadi tempat yang layak dan menyenangkan bagi manusia. Dengan suara hati yang dibimbing oleh akal, manusia mengetahui mana yang pantas dan mana yang tidak pantas, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan dan mana yang dilarang dilakaukan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat.

Kata Kunci : kepemimpinan nasional, suksesi, hukum supranatural
Implementasi Konstitusi dalam Kebijakan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dan Daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Daerah belum ideal bahkan semakin banyak permasalahan hukum yang... more
Implementasi Konstitusi dalam Kebijakan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dan Daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Daerah belum ideal bahkan semakin banyak permasalahan hukum yang jauh dari rasa keadilan. Bahkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat karena dampak dari kelemahan kelengkapan peraturan hukum, dan efektifitas dalam menjalankan sanksi hukum. Pembangunan hukum yang bercorak sentralisme hukum menjadi pemicu munculnya konflik nilai (conflictof values) dan konflik norma (conflictof norms) dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Konflik nilai dan konflik norma terus mengimbas kepada pelaksanaan pembangunan Nasional.

Kata kunci : Konstitusi, kebijakan nasional, RPJP, bidang hukum
Kedudukan hukum lahirnya Pancasila terdapat pendapat-pendapat mengenai dasar Indonesia Merdeka. Pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, tentang Dasar Negara Indonesia Merdeka (Philosofische grondslag). sebagai "Lahirnya Pancasila".... more
Kedudukan hukum lahirnya Pancasila terdapat pendapat-pendapat mengenai dasar Indonesia Merdeka. Pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, tentang Dasar Negara Indonesia Merdeka (Philosofische grondslag). sebagai "Lahirnya Pancasila". Secara konstitusi lahirnya Pancasila sebagai dasar implementasi konsitusi dalam Pembukaan UUD I945. yang dirumuskan dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
The philosophical paradigm values in the formation of laws and regulations on legal norms contain awareness, appreciation of the values, attitudes, ideas and ideas of political authorities. Pancasila as the soul of the nation as a legal... more
The philosophical paradigm values in the formation of laws and regulations on legal norms contain awareness, appreciation of the values, attitudes, ideas and ideas of political authorities. Pancasila as the soul of the nation as a legal aspiration "rechtside" as a source of law in the formation of legislation. Theoretically based on the rule of law of the community and juridically constitutional amendments affect the formation of legislative regulations. Changes in the Paradigm affect the legal politics of the formation of laws and regulations that affect the implementation of the enactment of laws and regulations in the community. The establishment of laws and regulations that were previously in the hands of the president of his legal politics changed the power of the formation of legislation in the hands of the House of Representatives. Political law cannot be separated from the source of the Pancasila law as a 'rechtside' as the basis for implementing the progress of the nation and state in accordance with the nation's culture. Abstrak Nilai-nilai paradigma filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan norma hukum berisi kesadaran, penghayatan nlai-nilai, sikap, ide dan gagasan pemegang otoritas politik. Pancasila sebagai jiwa bangsa sebagai cita hukum 'rechtside' sebagai sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara teoritis berdasar pada kaidah hukum masyarakat dan secara yuridis amandemen konstitusi berpengaruh pada pembentukan peraturan perundnag-undangan.Perubahan Paradigma berpengaruh terhadap politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh pada implementasi berlakunya peraturan perundang-undangan di masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya ditangan Presiden politik hukumnya berubah kekuasaan pembentukan peraturan perundang-undangan berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat.Politik hukum tidak lepas
Succession research purposes with the title of President in Indonesia is to identify, locate, and analyze change, mechanisms and legal implications of the President is in accordance with the paradigm of the state and... more
Succession  research  purposes  with  the  title  of  President  in  Indonesia  is  to  identify, locate, and analyze change, mechanisms and legal implications of the President is in accordance  with  the  paradigm  of  the  state  and  nation  in  Indonesia.  From  these results,  based  on  analysis  of  the  theory  of  sovereignty,  the  president  Substitution implementation incompatible with the paradigm of nation and state of Indonesia, the 1945  Constitution,  and  the  Constitution  Amendment  the  1945  contitution  of  the republic of Indonesia sovereignty  paradigm the goal of power. In the Constitutional ideology,  based  on  Pancasila  and  the  1945  Constitution  changed  the  paradigm  of repressive  law  schools.  Theoretical  arguments  Succession  President  of  Indonesia, theoretically  democratic  constitutional  state,  no  presidential  term  limits.  The  1945 Constitution  Amendment  restrictions  office  of  President.  Based  on  the  theory  of democracy,  President  Succession  mechanism  of  representative  democracy  based  on the  1945  Constitution  and  the  Constitution  Amendment  1945  implementation undemocratic.  Succession  effect  on  the  legal  implications  of  the  President  based  on the  theory  of  the  Presidential  election,  the  1945  Constitution  and  the  1945 Amendment unconstitutional occurred legality.

Keywords:  The  Succession  President  in  Indonesia,  Paradigm  nation  and  state, Mechanisms and Implications of the Law