Hak Warga Negara

Warga Negara adalah bagian dari penduduk suatu Negaranya. Sebagai warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal-balik terhadap negaranya. Tetapi  seperti  kita  ketahui  tidak  sedikit  pula  yang  bukan  warga Negara bisa tinggal di suatu Negara lain yang bukan merupakan Negaranya. suatu Negara pasti mempunyai suatu undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang kewarganegaraan. Peraturan tersebut memuat tentang siapa saja kah yang bisa dianggap sebagai warga Negara. Di Indonesia juga salah satu Negara yang mempunyai peraturan tentang kewarganegaraan  tersebut. Maka dari itu dalam makalah ini akan dijelaskan secara rinci.

Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk memaparkan bahwa pentingnya menumbuhkan kesadaran akan keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk menjaga persatuan dan  kesatuan. Adapun yang melatar belakangi penulisan ini karena banyak terjadi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia. Hal ini disebabkan banyak  diantara Rakyat Indonesia yang tidak tau akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Metode yang digunakan adalah metode simak dan studi literatur. Pengambilan data dilakukan dengan penyimakkan berita dan artikel serta berbagai buku referensi. Hak dan kewajiban kita sebagai Warga Negara Indonesia telah diatur dalam UUD1945. Namun sayang sekali dalam perwujudan sehari-hari tidak begitu terlaksana. Sehingga terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Untuk itu kita sebagai warga negara perlu mengetahui posisi kita dan bekerjasama dengan pemerintah sehingga tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.

Dalam konteks rakyat yang berkedaulatan, tiap warganegara mempunyai hak dan kebebasan politik di samping kebebasan ekonomi maupun cultural yang menjadi hak asasi manusia mereka. Hak itu datang dari preskripsi bangsa Indonesia mengenai masyarakat negara dan warga individu yang dicita-citakan sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu bahwa manusia itu bermartabat. Setiap manusia, apa pun latar belakangnya, siapa pun dia, mempunyai martabat yang sama sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Papers ini akan menjabarkan mengenai keterkaitan antara hak warganegara dengan demokrasi

Sebagai agent of change mahasiswa mempunyai peran besar sebgai pembawa perubahan pada diri bangsa Indonesia, untuk itu sangat diperlukan generasi mahasiswa yang mempunyaitanggung jawab serta memiliki kesadaran juga dapat mengimplementasikan dari hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.Hak dan kewajiban sebagai warga negara adalah berarti kekuasaan yang benar atas apa yang ia harus miliki atau dapatkan danjuga yang wajib dilakukan oleh semua penduduk sebuah negara. Hak dan kewajiban Warga Negara Indonesiatelah ditetapkan dalam UUD 1945 yaitu tercantum di dalam pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, dan pasal 31. Pancasila merupakan idiologi negara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan bangsa dan kenegaraan yang terjadi. Berdasarkan hal tesebut makalah ini yang bertujuan untuk memberikan kontribusi solusi alternatif dalam upaya memantapkan keyakinan Pancasila sebagai idiologi negara melalui bela negara. Kajian dilakukan menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Untuk memperkokoh idiologi negara pancasila kita harus kembali meyakini bahwa Pancasila yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa dan telah terbukti berhasil melalui berbagai ujian yang akan menggantikannya serta dapat mempersatukan bangsa harus semakin diperkokoh, dijelaskan dalam sanubari bangsa Indonesia guna menangkal idiologi-idiologi asing bernuansa agama (radikal) yang tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia melalui bela negara. Dengan bela negara yang dilakukan secara berkesinambungan, semakin memperkuat kebangsaan dan pertahanan Indonesia. Abstract As an agent of change students play a major role in bringing change in the Indonesian nation, for this reason it is needed a generation of students who are responsible and have awareness and can implement their rights and obligations as Indonesian citizens.Citizens' rights and obligations mean the correct power over what they must have or get and what a citizen of a country must do. The rights and obligations of Indonesian citizens are

The mechanism of constitutional complaint and constitutional question will be used by the magistrate who observes a case and ignore constational rules which uses as the basic for offeringa constational question to Constational Court. Itis supposed the decision will be fair and there is no opposite with UUD 1945, the problem which observes will be delayed until the Constational Court has decided. The most important is the mechanism of constationalquestion can avoid the unfairness from magistrate's decided does not contravene with constational right of citizen which is collateralized with UUD 1945. The constational question also prevent uncertainly law, it is happened on decision of magistrate which is on the other point of time will be conceled by Constational Court. The Constational question can be considerate on entering constational question inside of Constational Court's authority.
Its expected to magistrate who is adjudicting a problem, inquiring to Constational Court about constational of rules which it will be a basic problem on observing process.

Keywords : Constational right of citizen, Constational complaint and Constational question, Constational Court.

Indonesia merupakan Negara yang multikultur, yang lahir dari bermacam-macam suku bangsa, agama, budaya, ras dan bahasa.  Salah satu bukti sebagai negara multikultur yaitu adanya aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepercayaan lokal yang sudah ada sebelum masuk agama yang berasal dari luar
Indonesia, dan disyiarkan di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan  KongHuCu. Penganut Kepercayaan Lokal belum mendapatkan perlindungan hukum dan belum  mendapatkan hak-haknya karena ada beberapa peraturan perundangan undangan di Negara ini yang menghambat Penganut Kepercayaan Lokal untuk mendapatkan hak-hak konstitusionalnya itu.  Rumusan masalah penelitian ini bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Penganut Kepercayaan Lokal? dan bagaimana Pemenuhan Hak Konstitusi Penganut Kepercayaan Lokal?  Pendekatan Penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini akan digunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi yang berkaitan dengan penelitian. Negara harus memberikan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk Penganut Kepercayaan Lokal.  Landasan berpijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kepercayaan Lokal.

Hak dan kewajiban adalah dua hal yang meiliki hubungan yang sangat erat, bahkan tidak bisa dipisakan. Hak adalah sesuatu yang melekat pada diri kita bahkan sejak kita belum dilahirkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dan tidak boleh kita ingkari. Hak seseorang akan memiliki batas yaitu hak orang lain. Kita sebagai akhluk sosial yang berarti tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, maka kita memiliki kewajiban untuk menghormati, menghargai, dan menjaga hak orang lain. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang berfungsi untuk melindungi hak hak manusia. Kita sebagai warga negara harus memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi untuk membantu membangun dan memajukan Indonesia agar lebih kuat dengan cara melakukan kewajiban kita sebagai warga negara dan melindugi serta menghormati hak hak orang lain.
Keywords: Hak, Kewajiban, Warga Negara.

Pengaturan hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara secara lebih operasional ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan sangat bermanfaat. Pengaturan itu akan menjadi acuan bagi penyelenggara negara agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang tatkala mengoptimalisasikan tugas kenegaraan. Sedangkan bagi masyarakat atau warga negara hal itu merupakan pegangan atau pedoman dalam mengaktualisasikan hak-haknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan kejelasan substansi tersebut dapat memotivasi warga untuk memahaminya lebih mendalam serta memberdayakan hak dan kewajibannya dalam konteks pelaksanaan otonomi dan semangat demokratisasi di daerah.

this paper will discuss the role of CSO in building the rights of citizens. CSO as a novel actor resulted from the democracy transition has played as a significant role in Indonesia. Unlike political parties, which tend to become homogeny (as middle parties), CSO empowers the society based on issues. In the other hand, the social awareness of the rights of citizens is still considered low. This condition creates possibilities of the democracy transition dominated by political elites. Therefore, it is interesting to discuss the role of CSO in building the social awareness.

This research will answer the questions of: how is the prospect of citizens as a democracy strengthening stakeholder in Indonesia? In order to answer the question, the writer will conduct a qualitative research using in-depth-interview method to civil organizations. Yogyakarta becomes the location in which the research is conducted, considering the plenty numbers of civil organizations in this region.

In this research, there are two CSOs which become the objects of the research: Indonesian Society for Indonesia Transformation (INSIST) and Institute for Research and Empowerment (IRE). Both of them have a society strengthening program at the village level despite the different backgrounds.  INSIST has a confederation form whose the members are activist groups, whereas IRE is in the form of foundation whose the members come from academic groups. The result of this research indicates that the democracy transition in Indonesia is still top-down. The
process of the citizen awareness building also uses the same logic. As a result, CSO cannot root in the society and build the awareness of citizens.

Key words: Empowerment, Citizens’ awareness, Top-down

Perdebatan kian merajalela, permusuhan menyebar dimana-mana seakan-akan tiada perdamaian indah yang ada di sana. Begitulah keadaan Indonesia sekarang. Karena pemilihan presiden, semua warganegara menjadi sangat ambisius dan melupakan hakikat berbangsa dan bernegara yang baik. Padahal, di era yang sangat terkenal akan arus globalisasi, negara sangat membutuhkan peran warga negara dalam kemajuannya. Tapi kian berkurangnya akan kesadaran tersebut.

Harusnya mereka sadar, bahwa perpecahan dan perseterua tidak membuahkan hasil apapun, kecuali kerusakan bangsa. Entah apa yang ada di pikiran mereka, terbutakan dari segalanya. Seakan-akan mereka lupa akan perjuangan para pahlawan dahulu yang mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk negeri tercinta ini. Mereka lupa akan cita-cita para leluhur, amanat mereka untuk meneruskan estafet negeri ini, menjadikannya lebih baik penuh dengan kedamaian.

Sedangkan mereka para pejabat, kaum elit, bukannya memiliki cita-cita mulia untuk menolong bangsa, malah sibuk akan diri mereka sendiri, memuaskan urusan perut mereka yang tentu tak akan pernah puas. Memuaskan nafsu yang menyengsarakan mereka, rakyat jelata. Padahal mereka sangat sadar akan hal itu. Bahkan, walau mereka dipenjarapun tindak korupsi masih saja berjalan di tangan mereka.

Pertumpahan darah seakan suatu hal biasa, tanpa pikir panjang, menghakimi tanpa akal rasional. Seenaknya saja. Bahkan mereka merasa sangat puas dengan apa yang terjadi. Yang seharusnya kita sebagai warganegara Indonesia, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila yang seluruhnya mencakup syarat keseluruhan hal dalam berbangsa dan bernegara. Lagi-lagi sayangnya hati dan pikiran mereka telah buta, menabrak seluruh aturan-aturan kehidupan. Sungguh miris. Entah sampai kapan bangsa ini akan hilang dari hal yang seperti ini.