Law

Abstrak Penyuapan merupakan istilah yang dituangkan dalam undang-undang sebagai suatu hadiah atau janji (giften/beloften) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif. Penyuapan tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga negara lain. Tindak pidana penyuapan di belahan dunia ini memiliki batasan dan definisi yang berbeda di masing-masing negara. Meskipun begitu, definisi yang berbeda itu tetap memiliki persamaan.

Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan tersebut mengatur tentang aturan pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan. Dengan menggunakan metode yurudis-dogmatis, dengan spesifikasi penulisan deskriptif analisis, peneliti akan menelaah penyebab sulitnya pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan adat. Permasalahan pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan/ atau Kantor Urusan Agama dapat diselesaikan dengan penetapan pengadilan.

Income tax for land and buildings purchase in Indonesia is regulated in Law Number 36 of 2008 regarding Income tax. This law stipulates that one of the tax object’s profits comes from land and building sale-purchase. The research would emphasise that income tax comes from other profits instead of transactions or gross prices. This research uses a normative juridical method. “Profits” has an important note in Income Tax’s calculation in the land and building sale-purchase process. Income taxes are collected by calculating the transfer value’s gross amount rather than profits. This calculation violates the Income-tax Law and is highly burdensome for taxpayers. Therefore, it tarnishes the sense of justice in such tax collection and disharmony between the law and its implementation.

As the youngest country in Southeast Asia, Timor Leste realizes that becoming a member of ASEAN is important, and even the Timor Leste government says joining ASEAN is a priority for the country. Following up on its seriousness, in 2011, Timor Leste officially submitted an application to become a member of ASEAN, but 11 years later, the application has not yet been approved. Based on this background, this study was conducted to determine the current status of Timor Leste's membership in ASEAN based on the ASEAN Charter 2007 and to find out what hinders Timor Leste's acceptance as a member of ASEAN and how the prospects for Timor Leste's membership in ASEAN in the future. The results of this study show that first, in terms of Article 6 paragraph 2 of the ASEAN Charter, Timor Leste's membership status in ASEAN has not been ratified because Timor Leste has not fulfilled all the requirements contained in the article so currently, it is still a non-member observer country...

Filsafat hukum merupakan salah satu cabang dari filsafat. Adapun Perlindungan terhadap hukum HAM internasional menjadi salah satu permasalahan filsafat hukum yang jawabannya mesti dipahami melalui pendekatan filsafat hukum itu sendiri. HAM merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental, hak ini merupakan sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan harus dihormati, dijaga, serta dilindungi oleh setiap manusia, masyarakat, dan negara. Salah satu manfaat dari penerapan kajian filsafat hukum dalam perlindungan HAM adalah kekuatan moral dari suatu prinsip HAM yang akan dapat diperkuat dengan wewenang hukum internasional HAM sebagai bentuk mekanisme dari penegakkan HAM yang formal. Adapun hukum HAM internasional sendiri termasuk kedalam cabang hukum publik internasional yang dikembangkan untuk mengatur hubungan antara entitas-entitas yang bersifat internasional seperti negara dan organisasi internasional.

ABSTRAK Hak cipta haruslah benar-benar lahir dari kreativitas manusia, kreativitas dan aktivitas manusia menjadi kata kunci dalam kelahiran atau kemunculan hak cipta. Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaan maupun cara pengalihannya. Dalam perspektif Hukum Pidana, hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomi adalah merupakan harta kekayaan. Jika harta kekayaan itu diganggu maka orang yang mengganggu itu termasuk dalam kategori subjek hukum yang melakukan kejahatan terhadap harta kekayaan. Munculnya tindak pidana Hak Cipta dengan berbagai bentuk dan jenisnya, kuantitas maupun kualitas, merupakan sikap tidak menghargai hasil karya orang lain dan bahkan dampak dari kegiatan tindak pidana tersebut telah sedemikian besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi, hukum dan sosial budaya sekalipun mulanya hanya berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan secara finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pemegang hak cipta. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif yaitu merupakan studi dokumen, yakni dengan menggunakan sumber data sekunder berupa peraturah-peraturan, perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap orang dilarang melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara. Secara rinci UUHC tidak memuat jenis-jenis tindak pidana hak cipta namun hanya memuat ketentuan pidana dan yang menjadi kekhususan dari sifat undang-undang ini sendiri bahwa tindak pidana merupakan delik aduan. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana di bidang hak cipta memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan finansial selain itu perbedaan pandangan yakni masyarakat masih memandang Hak Cipta sebagai milik bersama sedangkan UUHC memandang sebagai milik perseporangan). Sanksi terhadap tindak pidana Hak Cipta, lebih berat jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Perubahan terletak pada sanksi pidana penjara paling singkat 1 (Satu) tahun dan/atau pidana denda Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling lama banyak Rp.4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah). Upaya penyelesaian kasus-kasus tindak pidana, di bidang Hak Cipta yakni bertumpu pada penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum Hak Cipta dimulai dari si Pencipta atau pihak yang berhak atas suatu ciptaan lalu kerjasama antara pemerintah/instansi yang berwenang dan kopeten dengan asosiasi-asosiasi yang bergerak di bidang karya cipta dan tak kalah pentingnya aparat penegak hukum Hak Cipta yang profesional.