Nadia F Azhara

Palm oil industry in Indonesia has been growing rapidly in the last decade. As the main commodity which brings around US$ 20 billion a year to the national income, the government is pursuing to achieve the title of number one palm oil production in the world, along with its aim to be the successful agrarian country. What is missing from the government’s sight is year by year Indonesia has suffered from a massive forest loss because of the need for conversion land to plant palm trees is increasing. The effect of environmental degradation is somehow inevitable, especially with the use of burning method that is considered as the most effective way to open the forest. The government itself seems not being serious to overcome this issue. From the Gramsci’s Hegemony and the concept of Global Value Chain, we can see that who owns the power drives the system. That is why Indonesia has to take a chance to drive the system. Indonesia could have been the leader to settle all environmental degradation issue. The chance is still hanging, waiting to be reached, if Indonesia is brave enough to work together and open up towards a more tight and intense ASEAN relations.

All this time nuclear weapons are still considered as legal that nations are aiming to keep them in order to maintain the world's security. Meanwhile there were numbers of meetings of the world's nation leaders to talk about Nuclear nonproliferation and disarmament, but up to this day, nothing is reaching a final decision.
Until November 2016, where open-ended working group (OEWG) on nuclear disarmament succeeded to bring their draft resolution to be voted on an annual First Committee meeting at the UN. The L.41 resolution is basically emphasizing the role of Non-Nuclear Weapon States to pursue the majority's desire, the world's need, that is to abolish nuclear weapons.
But the thing needs to get concerned about is how to make this resolution works unlike the previous deadlocks. They surely need some strategy to make the Nuclear Weapon States in favor with this resolution. This paper, therefore, provides those answers.

Militer merupakan badan yang memiliki ciri khas terorganisir  dan memiliki struktur dengan baik. Bahkan militer disebut-sebut sebagai badan yang lebih baik dibandingkan badan atau instansi sipil lainnya. Selain itu, militer memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh sembarang instansi, yakni kemampuan untuk berperang dan kewenangan untuk menggunakan senjata. Oleh karena itu, untuk menjaga kualitas kemampuan militer, maka militer harus senantiasa menjaga profesionalismenya. Militer yang baik merupakan militer yang fokus mengurusi bidang pertahanan dan keamanan negara dan tidak mencampuri urusan sosial, ekonomi, dan politik yang seharusnya dijalankan oleh sipil.
Tulisan ini kemudian akan mencoba menjelaskan secara lebih jauh dan mendalam mengenai sejauh mana prinsip profesionalisme militer dijalankan oleh TNI dengan menyajikan suatu studi kasus yang relevan dan signifikan, yakni keterlibatan TNI dalam bisnis perusahaan swasta PT Freeport Indonesia. Tak lupa pembahasan serta analisis studi kasus tersebut disempurnakan dengan beberapa landasan konseptual yang mendukung, antara lain konsep profesionalisme, paternalistik, dan budaya patriarki. Dari pembahasan tersebut kemudian akan ditemukan suatu kesimpulan kompleksitas apa saja yang dihadapi oleh pemerintah dan militer sehingga mampu menciderai prinsip profesionalisme militer.
Kata kunci: Profesionalisme militer, TNI, Freeport, Bisnis Militer, Paternalistik, Patriarki

Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia tidak selalu stabil. Hubungan bilateral ini cenderung fluktuatif lengkap dengan pasang-surut kedekatannya yang dipengaruhi berbagai hal. Kasus yang terbilang masih hangat yang sempat menggemparkan hubungan kedua negara tersebut adalah kasus penyadapan yang dilakukan oleh badan intelejen Australia terhadap para petinggi negara Indonesia yang terkuak pada tahun 2013 silam. Kepercayaan yang selama ini dibina di antara kedua negara menjadi berkurang dan dipertanyakan lagi esensi dan keperluannya. Dalam kasus ini Indonesia merasa Australia tidak menghargai kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka. Di sisi lain, beberapa kalangan Pemerintah Australia berkata bahwa spionase adalah hal yang biasa dilakukan dalam hubungan negara-negara (Saputra, Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menyikapi Tindakan Penyadapan oleh Australia, 3) dan berkata bahwa Indonesia terlalu berlebihan dalam menyikapi kasus ini. ...

Hipothesis:
Jika Organisasi Boko Haram memang bertujuan untuk berjihad dan menerapkan syariat-syariat Islam di suatu negara, maka tindakan penculikan ini terlihat menyimpang dari tujuan organisasi ini sendiri. Bisa saja ada hal lain atau tujuan lain yang ingin dicapai yang menjadi latar belakang organisasi radikal ini melakukan penculikan terhadap lebih dari 200 gadis Nigeria. Tujuan untuk berjihad dan menerapkan syariat-syariat Islam mungkin hanya sebagai kedok atau slogan yang menutupi maksud atau tujuan lain dari apa yang dilakukan Boko Haram. Karena pokok dalam ajaran Islam sendiri menganjurkan untuk menyebarkan ajarannya secara damai dan pada dasarnya Islam tidak mengindahkan kekerasan. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Boko Haram. Sedangkan korelasi tindakan yang dilakukan Boko Haram dengan tujuan organisasinya dapat dikatakan tidak ada karena adanya hal yang bertolak belakang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.