- Gregorius Irwan Suryanto is a Senior Program Development Advisor (Assistant to Chief of Policy Working Group) at the ... moreGregorius Irwan Suryanto is a Senior Program Development Advisor (Assistant to Chief of Policy Working Group) at the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K), Office of the Vice President of the Republic of Indonesia, and Founder at the Economic, Social and Investment Research Institute (ESIRI). He is also a lecturer at Trisakti University. He has a PhD and a MSi from University of Indonesia (Jakarta) and a BSc from Diponegoro University (Semarang), all in economics. He was formerly for almost six years served as the Executive Secretary of Indonesian Economist Association (ISEI) and four years served as a Senior Researcher at Indonesia National Economic Committee (KEN).edit
Buku ini merupakan rangkuman atas penerapan metode Small Area Estimate (SAE) yang menggabungkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 dengan data Sensus Penduduk 2010 dan data Potensi Desa (Podes) 2011 untuk memperoleh angka... more
Buku ini merupakan rangkuman atas penerapan metode Small Area Estimate (SAE) yang menggabungkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 dengan data Sensus Penduduk 2010 dan data Potensi Desa (Podes) 2011 untuk memperoleh angka estimasi status gizi balita sampai tingkat desa.
Research Interests:
Indonesia sedang memasuki tahap graduasi ke status pendapatan tengah tinggi dan dari situ ke status pendapatan tinggi. Dalam peralihan ini kecepatan lepas harus dihimpun dan dipelihara. Sumber pertumbuhan yang selama ini bertumpu atas... more
Indonesia sedang memasuki tahap graduasi ke status pendapatan tengah tinggi dan dari situ ke status pendapatan tinggi. Dalam peralihan ini kecepatan lepas harus dihimpun dan dipelihara. Sumber pertumbuhan yang selama ini bertumpu atas faktor modal dan tenaga kerja terdidik dan terlatih rendah dan sedang harus bergeser ke perbaikan produktivitas yang dihela oleh difusi luas dari teknologi lokal dan impor yang sudah ada dan dipacu oleh teknologi hasil akuisisi melalui pembelajaran melalui produksi, peniruan kreatif dan komersialisasi hasil penelitian dan pengembangan (P&P) yang berasal dari kerja sama trilateral R&D perusahaan, pusat R&D universitas dan pusat R&D pemerintah.
Mekanisme pasar terbuka yang diregulasi dengan baik dan dipadu dengan pemupukan kapasitas dan fasilitasi, negara sosial yang kuat dalam penyediaan infrastruktur dan pemupukan modal human, termasuk penggerakan pemupukan modal human rumah tangga dan dunia usaha, serta sistem sosial berisi proteksi dan jaminan sosial yang realistik dan dikembangkan secara bertahap diharapkan mampu membentuk arsitektur segitiga yang sistemik dan dikenal di kalangan yang meluas sebagai ekonomi pasar sosial. Dengan desain seperti itu dan kepemimpinan transformasional, Indonesia akan berhasil memasuki status pendapatan tengah atas dalam waktu yang tidak lama.
Mekanisme pasar terbuka yang diregulasi dengan baik dan dipadu dengan pemupukan kapasitas dan fasilitasi, negara sosial yang kuat dalam penyediaan infrastruktur dan pemupukan modal human, termasuk penggerakan pemupukan modal human rumah tangga dan dunia usaha, serta sistem sosial berisi proteksi dan jaminan sosial yang realistik dan dikembangkan secara bertahap diharapkan mampu membentuk arsitektur segitiga yang sistemik dan dikenal di kalangan yang meluas sebagai ekonomi pasar sosial. Dengan desain seperti itu dan kepemimpinan transformasional, Indonesia akan berhasil memasuki status pendapatan tengah atas dalam waktu yang tidak lama.
Research Interests:
Tema besar dari Sidang Pleno ISEI XIII Mataram, sekaligus menjadi judul prosiding ini “Memperkuat Ketahanan Pangan dan Energi Nasional dalam Era Persaingan Global” didasarkan pada fakta lapangan yaitu pertumbuhan ekonomi yang sangat... more
Tema besar dari Sidang Pleno ISEI XIII Mataram, sekaligus menjadi judul prosiding ini “Memperkuat Ketahanan Pangan dan Energi Nasional dalam Era Persaingan Global” didasarkan pada fakta lapangan yaitu pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi di Asia Timur, mempunyai dampak yang meluas ke seluruh dunia terutama bagi negara-negara berkembang, tak kurang Indonesia. Dengan endowment kekayaan alam yang besar, Indonesia harus siap dan mampu untuk menyediakan kebutuhan pangan dan energi bagi diri sendiri maupun negara lain.
Pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi tentu membutuhkan energi yang besar dan ketersediaan pangan yang cukup, didukung oleh kemampuan daya beli masyarakat serta jaminan bagi ketersediaannya. Kemampuan membeli pangan dan energi serta jamian ketersediaannya, menutut suatu kebijakan yang tepat. Kebijakan harga murah berupa subsidi maupun proteksi perlu dikaji kembali apakah masih dapat dipertahankan, mengingat arah trend kebijakan global telah meninggalkan kebijakan tersebut. Lebih jauh lagi, kebijakan seperti apa yang dapat dipakai untuk memperkuat basis ketahanan pangan dan energi tersebut.
Pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi tentu membutuhkan energi yang besar dan ketersediaan pangan yang cukup, didukung oleh kemampuan daya beli masyarakat serta jaminan bagi ketersediaannya. Kemampuan membeli pangan dan energi serta jamian ketersediaannya, menutut suatu kebijakan yang tepat. Kebijakan harga murah berupa subsidi maupun proteksi perlu dikaji kembali apakah masih dapat dipertahankan, mengingat arah trend kebijakan global telah meninggalkan kebijakan tersebut. Lebih jauh lagi, kebijakan seperti apa yang dapat dipakai untuk memperkuat basis ketahanan pangan dan energi tersebut.
Research Interests:
Beralihnya sistem nilai tukar rupiah dari sistem mengambang terkendali menjadi sistem mengambang penuh sejak 14 Agustus 1997 telah memberikan beberapa implikasi tertentu terhadap perilaku kebijakan makroekonomi Indonesia. Secara teori,... more
Beralihnya sistem nilai tukar rupiah dari sistem mengambang terkendali menjadi sistem mengambang penuh sejak 14 Agustus 1997 telah memberikan beberapa implikasi tertentu terhadap perilaku kebijakan makroekonomi Indonesia. Secara teori, dalam sistem nilai tukar mengambang penuh kebijakan moneter akan semakin efektif khususnya apabila diikuti oleh mobilitas kapital secara intemasional yang makin sempurna. Setiap terjadi tekanan nilai tukar rupiah sebagai efek kebijakan moneter akan disesuaikan melalui pengaruh suku bunga terhadap aliran modal dan pengaruh perubahan nilai tukar rupiah terhadap penawaran ekspor dan permintaan impor. Melalui mekanisme demikian, neraca transaksi berjalan akan berfimgsi sebagai alat mekanisme penyesuaian yang panting sehingga overall Balance of Payment (Bo?) akan selalu berada dalam kondisi keseimbangan. Sejak diberlakukannya kebijakan free floating exchange rate tampak bahwa nilai rupiah terns terdepresiasi hingga mencapai nilai terendahnya pada bulan Jun...
Research Interests:
In spite of the claim of poverty and forestry, the proof of this notion is far from existence. Unavailability of data set in this respect makes it very difficult – if not impossible at all – to generate empirical evidence to convince... more
In spite of the claim of poverty and forestry, the proof of this notion is far from existence. Unavailability of data set in this respect makes it very difficult – if not impossible at all – to generate empirical evidence to convince people that forest really keeps a lot of poverty. Simultaneously this implicitly implies that forest is not yet placed as the priority in poverty reduction. The following writing intends to descriptively explore Indonesian data on poverty and forestry to come up with the answer of whether or not forest is one of poverty pockets.
Research Interests:
Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam isu kekurangan gizi kronis pada balita, yang ditunjukkan oleh tingginya prevalensi balita stunting. Untuk mengukur efektivitas dan mempertajam penargetan upaya pencegahan stunting,... more
Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam isu kekurangan gizi kronis pada balita, yang ditunjukkan oleh tingginya prevalensi balita stunting. Untuk mengukur efektivitas dan mempertajam penargetan upaya pencegahan stunting, pemerintah memerlukan informasi mengenai tingkat dan sebaran prevalensi balita stunting pada tingkat wilayah administrasi yang lebih rendah dari tingkat kabupaten/kota. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan informasi status gizi balita, termasuk prevalensi stunting, sampai dengan tingkat desa/kelurahan. Metodologi yang dipilih untuk menghasilkan Peta Status Gizi Balita diadopsi dari pendekatan Small Area Estimation (SAE) yang dikembangkan oleh Elbers, Lanjouw dan Lanjouw (2003). Model estimasi indikator status gizi ditentukan untuk masing-masing indikator: stunting, wasting dan underweight. Model estimasi masing-masing indikator menggunakan acuan angka prevalensi status gizi untuk z-score -2 dan -3 di tingkat kabupaten/kota. Pada tahap awal, pengembangan peta ini difokuskan pada lima kabupaten yang termasuk dalam 100 kabupaten/kota prioritas upaya pencegahan stunting. Walaupun cakupan wilayah peta ini masih terbatas pada lima kabupaten, peta status gizi ini diharapkan dapat dikembangkan secara menyeluruh, mulai dari kabupaten prioritas penanganan stunting hingga mencakup seluruh kabupaten/kota. Pengembangan peta status gizi dan prevalensi stunting diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan sistem penargetan kebijakan prioritas dalam upaya penurunan stunting.
Research Interests:
In 2007 the Government of Indonesia launched the Program Keluarga Harapan (PKH), the first conditional cash transfer programme in Indonesia. The programme seeks to improve the quality of human capital by providing cash transfers... more
In 2007 the Government of Indonesia launched the Program Keluarga Harapan (PKH), the first conditional cash transfer programme in Indonesia. The programme seeks to improve the quality of human capital by providing cash transfers conditional on households accessing specified health and education services. The PKH helps to reduce the burden of household/family expenditure for very poor households (the immediate consumption effect), while investing in future generations through improved health and education (the human capital development effect). This combination of short- and long-term assistance is the government’s strategy to sustainably lift PKH recipients out of poverty.
PKH is administered by the Ministry of Social Affairs (MoSA), with close supervision from the National Planning Agency (Bappenas). It began operating in 2007 as a pilot programme, with a research component inherently built into the programme.
On the policy front, the implementation of a pilot project results in slow progress of the programme, which can be seen in its limited coverage (both in terms of the number of household and the areas covered). Since 2010 the Secretariat of the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K), at the Office of the Vice-President, has been promoting the expansion of PKH to widen its coverage, make the programme administration more efficient, and increase its impacts on poor populations.
PKH is administered by the Ministry of Social Affairs (MoSA), with close supervision from the National Planning Agency (Bappenas). It began operating in 2007 as a pilot programme, with a research component inherently built into the programme.
On the policy front, the implementation of a pilot project results in slow progress of the programme, which can be seen in its limited coverage (both in terms of the number of household and the areas covered). Since 2010 the Secretariat of the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K), at the Office of the Vice-President, has been promoting the expansion of PKH to widen its coverage, make the programme administration more efficient, and increase its impacts on poor populations.
Research Interests:
LPMP merupakan panduan yang dapat dimanfaatkan, khususnya bagi Pemerintah Provinsi, sebagai (i) sinergi antara indikator dan target pembangunan nasional dengan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, (ii) keselarasan antara... more
LPMP merupakan panduan yang dapat dimanfaatkan, khususnya bagi Pemerintah Provinsi, sebagai (i) sinergi antara indikator dan target pembangunan nasional dengan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, (ii) keselarasan antara proses perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah, maupun (iii) alat pengukuran monitoring dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengukur kinerja pembangunan dan perkembangan masyarakatnya, baik antarwaktu maupun antardaerah.
Research Interests:
Indonesia financial crisis gives several important points to think about in defining new economy, i.e. (i) this financial entity can be seen conventionally anymore through common institutions because the networks have been much more... more
Indonesia financial crisis gives several important points to think about in defining new economy, i.e. (i) this financial entity can be seen conventionally anymore through common institutions because the networks have been much more sophisticated, (ii) the importance of government interference through regulation creation and tightening in derivative market practices so that the new innovation that is more under-controlled, and (iii) the government must not be afraid of returning to a protective economy for international repairing.
Research Interests:
The objective of this paper is to examine reasons, challenges, and possible policy options in facing the second highest cycle of oil prices, especially in 2003-2006 periods, as compared with the highest cycle in 1974. The future challenge... more
The objective of this paper is to examine reasons, challenges, and possible policy options in facing the second highest cycle of oil prices, especially in 2003-2006 periods, as compared with the highest cycle in 1974. The future challenge is the upward price trend, with increased frequency of price cycles in relatively shorter time spans. There is no strong empirical evidence to indicate otherwise. If this prediction is correct, this could lead to destabilized economic growth, especially in vulnerable energy economies, both DCs and LDCs.
The world’s (regional) best policy and for world (regional) cooperation proposal, in facing the upward oil price cycle is to develop a “green energy plan” which essentially contains five pillars: (a) developing a plan for enhancing efficiency and productivity of energy services, (b) conservation and pollution reduction, (c) increased investment in the production, processing and distribution of oil, (d) developing equal energy access for rural areas (especially electricity), and (e) gradual development of a private market for energy.
The world’s (regional) best policy and for world (regional) cooperation proposal, in facing the upward oil price cycle is to develop a “green energy plan” which essentially contains five pillars: (a) developing a plan for enhancing efficiency and productivity of energy services, (b) conservation and pollution reduction, (c) increased investment in the production, processing and distribution of oil, (d) developing equal energy access for rural areas (especially electricity), and (e) gradual development of a private market for energy.
Research Interests:
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh makroekonomi terhadap distribusi pendapatan melalui analisis pada akumulasi modal dan ketersediaan lapangan kerja di Indonesia. Permasalahan ini dikupas menggunakan Kaleckian Post Keynesian... more
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh makroekonomi terhadap distribusi pendapatan melalui analisis pada akumulasi modal dan ketersediaan lapangan kerja di Indonesia. Permasalahan ini dikupas menggunakan Kaleckian Post Keynesian model yang dikembangkan Bhaduri dan Marglin (1990). Model dibangun berdasarkan pengalaman negara berkembang yang mengalami stagnasi akumulasi modal dan berkurangnya lapangan pekerjaan berkaitan dengan isu integrasi perekonomian dunia. Melalui model ini akan ditunjukkan apakah perekonomian suatu negara lebih mengarah pada wage led regime atau profit led regime. Perekonomian yang condong pada profit led regime menunjukkan adanya indikasi adanya agenda kebijakan neo-liberal yang berlaku di negara tersebut.
Research Interests:
The Indonesia economic growth during the year 2006 is less vigorous than its previous year, yet it still extend gradually with half of one percent increase. This is mainly due to the soaring world economy where Indonesia directly... more
The Indonesia economic growth during the year 2006 is less vigorous than its previous year, yet it still extend gradually with half of one percent increase. This is mainly due to the soaring world economy where Indonesia directly influenced by the lamenting world economic growth. Recovery in investment indicates strengthening economic integration, firming competition, raising fuel price, hike in interest rate, and weakening US dollar. One interesting thing we need to ponder is the portion of investment impact towards the Gross Domestic Product (GDP).
Research Interests:
Beralihnya sistem nilai tukar rupiah dari sistem mengambang terkendali menjadi sistem mengambang penuh sejak 14 Agustus 1997 telah memberikan beberapa implikasi tertentu terhadap perilaku kebijakan makroekonomi Indonesia. Secara teori,... more
Beralihnya sistem nilai tukar rupiah dari sistem mengambang terkendali menjadi sistem mengambang penuh sejak 14 Agustus 1997 telah memberikan beberapa implikasi tertentu terhadap perilaku kebijakan makroekonomi Indonesia. Secara teori, dalam sistem nilai tukar mengambang penuh kebijakan moneter akan semakin efektif khususnya apabila diikuti oleh mobilitas kapital secara intemasional yang makin sempurna. Setiap terjadi tekanan nilai tukar rupiah sebagai efek kebijakan moneter akan disesuaikan melalui pengaruh suku bunga terhadap aliran modal dan pengaruh perubahan nilai tukar rupiah terhadap penawaran ekspor dan permintaan impor. Melalui mekanisme demikian, neraca transaksi berjalan akan berfimgsi sebagai alat mekanisme penyesuaian yang panting sehingga overall Balance of Payment (Bo?) akan selalu berada dalam kondisi keseimbangan. Sejak diberlakukannya kebijakan free floating exchange rate tampak bahwa nilai rupiah terns terdepresiasi hingga mencapai nilai terendahnya pada bulan Juni 1998 yaitu sebesar Rp. 14.900 1USD dengan angka pertumbuhan terbesar yaitu 508,15% (y-t-y) untuk selanjutnya menguat lagi pads kisaran Rp. 13.0001USD atau 400,19% (y-t y) pads bulan Juli 1998. Rupiah mulai menguat sejak Januari 1999 seperti yang ditunjukkan oleh negatif pertumbuhan nilai tukar rupiah (y-t-y) dan kembali melemah untuk menuju kondisi stabil pads kisaran Rp. 8.620 IUSD sejak Mei 2000. Kondisi fluktuasi nilai tukar rupiah diatas merupakan latar belakang yang sangat menarik untuk dikaji sehubungan dengan terjadinya fenomena exchange rate overshooting pads mata uang rupiah. Dengan menggunakan model dasar exchange rate overshooting yang dikembangkan oleh Dornbusch (1976), hasil penelitian membuktikan bahwa peningkatan jumlah uang beredar dalam jangka pendek akan menyebabkan nilai tukar rupiah terdepresiasi melebihi nilai depresiasi jangka panjangnya. Akhirnya implikasi lebih jauh dad tulisan ini adalah dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar, sangat penting jika memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi nilai tukar seperti pertumbuhan jumlah uang beredar dan pertumbuhan tingkat suku bunga.
Research Interests:
Kekerdilan (stunting) pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak Balita (Bawah Lima Tahun), sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Hal ini disebabkan karena kekurangan gizi kronis yang terjadi sejak bayi dalam... more
Kekerdilan (stunting) pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak Balita (Bawah Lima Tahun), sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Hal ini disebabkan karena kekurangan gizi kronis yang terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga usia dua tahun. Dengan demikian periode 1.000 hari pertama kehidupan seyogyanya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang dimasa depan. Pencegahan anak kerdil (stunting) perlu koordinasi antar sektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat umum, dan lainnya.
Research Interests:
Research Interests:
Research Interests: Poverty and Public Policy
Research Interests:
Berisi informasi mengenai (i) tantangan penanggulangan kemiskinan, (ii) kebijakan penanggulangan kemiskinan , (iii) kelembagaan (koordinasi antara pusat dan daerah) penanggulangan kemiskinan, serta (iv) aspek pemantauan program... more
Berisi informasi mengenai (i) tantangan penanggulangan kemiskinan, (ii) kebijakan penanggulangan kemiskinan , (iii) kelembagaan (koordinasi antara pusat dan daerah) penanggulangan kemiskinan, serta (iv) aspek pemantauan program penanggulangan kemiskinan.
Research Interests:
Angka kemiskinan ekstrem merupakan angka yang dirumuskan oleh Bank Dunia dan dijadikan sebagai acuan target pada tujuan pertama dari Sustainable Development Goals (SDGs). Angka tersebut merupakan standar global yang ditetapkan sebesar... more
Angka kemiskinan ekstrem merupakan angka yang dirumuskan oleh Bank Dunia dan dijadikan sebagai acuan target pada tujuan pertama dari Sustainable Development Goals (SDGs). Angka tersebut merupakan standar global yang ditetapkan sebesar $1,9 PPP dengan target internasional sebesar 0 persen pada 2030.
Presiden pada 4 Maret 2020 menyampaikan arahan untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ($1,9 PPP) pada 2024. Target capaian ini enam tahun lebih cepat jika dibandingkan dengan target SDGs.
Upaya penurunan angka kemiskinan mengikuti business as usual, sehingga proyeksi angka kemiskinan ekstrem pada 2024 sebesar 2,3 persen. Diperlukan upaya yang lebih progresif untuk mewujudkan angka kemiskinan ekstrem sampai dengan 0 persen pada 2024 melalui konsolidasi kebijakan dan program penurunan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan.
Presiden pada 4 Maret 2020 menyampaikan arahan untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ($1,9 PPP) pada 2024. Target capaian ini enam tahun lebih cepat jika dibandingkan dengan target SDGs.
Upaya penurunan angka kemiskinan mengikuti business as usual, sehingga proyeksi angka kemiskinan ekstrem pada 2024 sebesar 2,3 persen. Diperlukan upaya yang lebih progresif untuk mewujudkan angka kemiskinan ekstrem sampai dengan 0 persen pada 2024 melalui konsolidasi kebijakan dan program penurunan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan.
Research Interests:
Pesan Utama: • Kebijakan jaring pengaman sosial (JPS) membutuhkan sistem penetapan sasaran yang kuat untuk mendukung penyaluran manfaat program. • Sistem penetapan sasaran saat ini didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)... more
Pesan Utama: • Kebijakan jaring pengaman sosial (JPS) membutuhkan sistem penetapan sasaran yang kuat untuk mendukung penyaluran manfaat program. • Sistem penetapan sasaran saat ini didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mencakup 38 persen penduduk Indonesia. Dalam kondisi pandemi Covid-19, ketersediaan informasi by name by address (BNBA) tersebut cukup membantu pelaksanaan program JPS guna meminimalkan dampak wabah. • DTKS perlu diperkuat untuk mendukung pelaksanaan program JPS guna meminimalkan dampak negatif di sisi ekonomi akibat dari pandemi Covid-19. Sejumlah program masih membutuhkan informasi BNBA untuk rumah tangga miskin dan rentan yang masih belum terhimpun. • Pentingnya kerja sama dan peran aktif seluruh kementerian dan pemerintah daerah dalam memberikan umpan balik terhadap penggunaan data untuk program-program yang dilaksanakan.
Research Interests:
The Covid-19 pandemic not only affects health but also social conditions and every aspect of the economy, including the village economy. The Village Fund is an on-budget allocation that can be used directly to alleviate the impact of... more
The Covid-19 pandemic not only affects health but also social conditions and every aspect of the economy, including the village economy. The Village Fund is an on-budget allocation that can be used directly to alleviate the impact of Covid-19 on households at the village level. The issuance of Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 1/2020 on State Financial Policy and Financial System Stability to Counter the Coronavirus Pandemic 2019 (Covid-19) and/or In the Event of Dealing With Threats Endangering National Economy and/or Financial System Stability provides a new instrument to minimise the impact of Covid-19 on village economies. Program objectives can be determined by using a community-based targeting method by prioritising community discussions (musyawarah) and promoting village local best practices. Cash transfers using the Village Fund (BLT-D) can be implemented immediately with more beneficiaries than the national program to minimise conflict in villages.
Research Interests:
Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Pemerintah telah berupaya menurunkan beban pengeluaran... more
Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Pemerintah telah berupaya menurunkan beban pengeluaran rumah tangga melalui perluasan kepesertaan Program Sembako, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan peningkatan gizi masyarakat. Guna memaksimalkan peran Program Sembako pada masa pandemi Covid-19, pelaksana program perlu memastikan harga pangan terjangkau, kualitas bahan pokok yang lebih baik, realisasi pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, dan ketersediaan bahan makanan yang merupakan komponen utama program.