Aji Baskoro

Penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia belum dapat dikatakan berjalan secara demokratis. Hal ini dikarenakan belum idealnya desain penyelesaian sengketa Presiden dan Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini mengkaji permasalahan: pertama, apa urgensi dilakukannya redesain kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia? dan kedua, bagaimana konsep ideal dalam penyelesaiannya agar terwujudlah pemilu yang demokratis? Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, urgensi dilakukannya redesain terhadap kewenangan MK dalam penyelesaian sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia untuk mendemokratiskan pemilu serta sebagai bentuk ikhtiar menemukan alternatif solusi terhadap pemilu yang dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kedua, redesain kewenangan MK dalam penyelesaian sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden meliputi perluasan makna sengketa hasil pemilu; mendesain tolak ukur pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif; dan mendesain ulang waktu yang diberikan oleh MK dalam menyelesaikan sengketa pemilu.

Indigenous Beliefs Adherents (Penghayat Kepercayaan) who were victims of injustice filed a judicial review and finally brought out to Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016. This decision became the legal basis for Indigenous Beliefs Adherents to obtain their constitutional rights: recognition, respect, and protection by embedding the beliefs they believe in on the electronic ID card (e-KTP). This study aims to analyze based on the epistemology of minority fiqh on the constitutional rights of Indigenous Beliefs Adherents. In contrast to many studies that place minority fiqh in defense of Muslim minorities in the West, this study develops minority fiqh for non-Muslim minorities in Muslim-majority countries. This article uses normative legal research, with qualitative descriptive analysis with a case approach that analyzes Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016. The study results show that the Constitutional Court Decision viewed from the perspective of min...

Abstrak: Pemilihan presiden di Indonesia mengalami berbagai dinamika yang sangat signifikan. Akan tetapi, perubahan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden dirasa sebagian orang masih memiliki kekurangan, yakni dengan adanya sistem presidential threshold atau ambang batas syarat calon presiden dan wakil presiden yang menjadi pro dan kontra. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai presidenstial threshold merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam rangka mencari pemimpin yang baik dan bentuk konkret dari amanah konstitusi. Hal ini sebagaimana dalam Islam juga mengajarkan mengenai syarat calon pemimpin. Akan tetapi, presidential threshold sarat akan kepentingan politik, sehingga adanya presidenstial threshold bisa menjadi kamuflase elit politik yang hanya mengutamakan kepentingan kelompoknya saja. Oleh karena itu, apabila hal ini terjadi maka kemanfaatan (maslahah) dan kebaikan bersama (public good) bangsa Indonesia jauh di depan...

Indigenous religions have experienced discrimination resulting from repressive policies and nuances that are discriminatory and pragmatic in Indonesia. This paper focuses on the role and contribution of Satunama to promote social inclusion especially among the followers of indigenous faiths in Indonesia. The data was collected through field research, intended to gain primary data from the subjects. The gathered data was analysed using descriptive-analytical approach, in which the primary and secondary data was analysed qualitatively. The existence of government interpretations that distinguish religion from belief has posed serious problems among the followers of indigenous faiths in the country. Legal products made by the government are also very discriminatory in nature as they tend to force those who follow indigenous faiths to identify themselves into official religions which are not necessarily suit their faith. This occurs in the process of issuing ID card, birth certificate, ...

Tepat pada Rabu malam 24 Mei 2017 dentuman keras menggelegar di samping sebuah halte Trans Jakarta di kawasan Kampung Melayu Jakarta Timur. Ledakan itu telah menewaskan tiga orang anggota kepolisian yang sedang menjaga pawai obor. 1 Peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di Kampung Melayu Jakarta Timur tersebut merupakan salah satu tindak kejahatan terorisme yang melanda Indonesia. Sebelumnya, Indonesia juga dilanda aksi teror seperti: Bom Bali I dan II, Bom di Hotel JW. Marriott dan Ritz-Carlton Jakarta, bom bunuh diri di Masjid Mapolresta Cirebon saat Salat Jumat dan yang lainnnya, aksi-aksi teror tersebut berhasil merangsek masuk ke Indonesia. Sebagai negara yang penuh dengan keanekaragaman dan pluralitas, Indonesia sangatlah rawan akan terjadinya tindak kejahatan terorisme. Hal ini diperkuat dengan letak geografis Indonesia yang strategis berada di dua benua dan dua samudera, sehingga menyebabkan tidak sedikit teroris dari luar negeri masuk ke Indonesia, menciptakan jama'ah dan perkumpulan kelompok-kelompok radikal. Luasnya hutan dan banyaknya pulau-pulau yang terpencil juga memperkuat gerakan kelompok mereka. Pendapat lain yang menyebabkan suburnya terorisme di Indonesia adalah karena faktor kemiskinan yang masih menyelimuti rakyat Indonesia. Ketidakadilan. Serta sistem kapitalis yang menjadikan mereka frustasi akan mimpi-mimpi mereka terhadap sebuah kesejahteraan. Kinerja pemerintah dan lembaga-lembaganya yang dinilai buruk juga memotivasi mereka untuk melakukan aksi teror. Kemiskinan, kesenjangan sosial dan ketidakadilan agaknya menjadi hal yang paling fundamental yang mendorong kuat seseorang memilih untuk menjadi teroris. Mantan Presiden Amerika Serikat George W. Bush dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair berpandangan bahwa kemiskinan, kurangnya pendidikan dan minimnya lapangan pekerjaan akan menyuburkan terorisme. Fathali Moghaddam juga menjelaskan bagaimana seseorang secara bertahap melewati tangga menjadi teroris. Basisnya adalah kondisi psikologis dan 1 Kompas.com, Kronologi Ledakan Bom Bunuh Diri di Kampung Melayu

Islam adalah agama yang humanis, sebagaimana kita kenal dengan terma “rahmatan lil ‘alamin.” Dalam ajarannya, Islam mengajarkan hubungan vertikal (ibadah) yang bersifat personal serta hubungan horizontal (mu’amalah) yang sifatnya komunal, keduanya merupakan sebuah integral yang tak dapat dipisahkan, bagai mata rantai yang menjadi penguat satu sama lain. Tak hanya itu, keduanya juga menjadi ceck and balence yang harus dipegang teguh oleh para penganutnya. Salah satunya adalah dalam bidang fikih. Melihat fenomena yang terjadi, gaung Islam ala Indonesia kini didengungkan kembali dengan campaign “Islam Nusantara.” Sebelumnya, seorang tokoh intelektual muslim Indonesia bernama Hasbi Ash-Shiddieqy juga memperkenalkan Islam yang berkepribadian Indonesia, yakni “Fikih Indonesia.” Berkat pemikiran kritis dan simpatiknya ia mengajarkan kepada kita agar memahami syari’at Islam secara holistik bukan dogmatik. Dalam “Fikih Indonesia” mengajarkan seperti: urgensi kebaikan bersama dalam kehidupan (maslahah mursalah), pentingnya menghargai hak asasi manusia dan ajaran untuk mendekatkan kebaikan (public good) serta menjauhi keburukan yang bisa menjadi pegangan bangsa Indonesia.