Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                
Skip to main content
Sumardi HS
  • Lembaga Penajaminan Mutu (LPM) Universitas Muhammadiyah Sinjai. Jl. Teuku Umar No. 8 Biringere, Sinjai Utara, Sinjai, Sulawesi Selatan. Indonesia
  • 085299976005
Research Interests:
Principles of Transformation bureaucracy is putting the bureaucracy as a public servant, this is in line with the Law No.25 year 2009 on Public Service, aims to meet the needs of the community, the availability of excellent service.... more
Principles of Transformation bureaucracy is putting the bureaucracy as a public servant, this is in line with the Law No.25 year 2009 on Public Service, aims to meet the needs of the community, the availability of excellent service. Sleman and Kulon Progo have transformed the ICT-based bureaucracy system. On one side of the various achievements have been achieved by Both jets a since applying ICT even many innovative e-governments created, but the other side competitiveness opener development of a pan ICT is still a problem One of them is the capacity of the bureaucracy. So this research seeks to analyze from the perspective of vision and policy, organizational structure, organizational culture, and application of technological systems. The research method is a quantitative method of quantitative analysis with SPPS SEM Amos, collaborated through descriptive qualitative results from observations and in-depth interviews, informants are structural officials, a sample of 200 people with details of 100 people in Sleman Regency and 100 people in Kulon Progo, The results showed that the capacity of the Sleman regional government is far more advanced in the application of ICT, even as a whole the Regional Apparatus Unit has utilized the ICT-based public service system. Meanwhile, Kulon Progo has not been maximized because of the lack of competency in human resources and tend to be pragmatic. At present in Sleman the vision and policy of the bureaucracy still reach 61%. While the organizational structure of any divergence re s pound, in Sleman, although still in the moderate category with a value of 72%, there is a 7% increase, Kulon Progo only 65%. Organizational culture precisely from the personal aspect in Sleman received a 78% response and 67% Kulon Progo. The new ICT system requires significant efforts to support all variables because it is currently in the medium category with a percentage of 54% specifically in Sleman and as much as 51% in Kulon Progo. This means that structural officials in Sleman have tried to utilize ICT, but in the process of development, it is still constrained in the area of policy, structure, and organizational culture. While in Kulon Progo it is necessary to redesign policies and structural commitments to be able to utilize and develop ICT content.
The adoption and application of Information Communication and Technology (ICT) in the realm of government, apart from being a form of innovation, is also evidence of transformation and benchmarks for improving bureaucratic performance,... more
The adoption and application of Information Communication and Technology (ICT) in the realm of government, apart from being a form of innovation, is also evidence of transformation and benchmarks for improving bureaucratic performance, especially in providing access to excellent services. One manifestation of this is the initiative of the Sinjai Regency Government, South Sulawesi to implement the Personnel Management Information System (SIMPEG) at the Ministry of Religion of Sinjai Regency. This study uses a descriptive qualitative approach by integrating primary and secondary data in order to analyze more deeply the implementation of the SIMPEG. The results of this study indicate that the implementation of SIMPEG at the Ministry of Religion of Sinjai Regency is not optimal, this is because the capacity of human resources is still low so that there is a tendency to stutter in operating SIMPEG, on the policy aspects that are classified as weak, this is evidenced by the absence of Standard Operating Procedures (SOP) which were made so that there was a tendency for overlapping in the service process, then the absence of an evaluation of the efforts to increase the capacity of network facilities and the operational budget was clear evidence that the SIMPEG implementation was not optimal, especially at the Ministry. Religion of Sinjai District. Therefore, the recommendation is the need to increase the capacity of human resources through education and training, including operational policies and budgets and network facilities.
UU MD3 dalam perjalanannya mengalami tiga kali perubahan menurut jejak digital di Kompas.com. Pertama, revisi UU MD3 jilid I, KMP vs KIH. Revisi Undang-undang MD3 kala itu disahkan pada 8 Juli 2014, sehari menjelang Pemilu Presiden 2014.... more
UU MD3 dalam perjalanannya mengalami tiga kali perubahan menurut jejak digital di Kompas.com. Pertama, revisi UU MD3 jilid I, KMP vs KIH. Revisi Undang-undang MD3 kala itu disahkan pada 8 Juli 2014, sehari menjelang Pemilu Presiden 2014. Prosesnya berlangsung setelah Pemilu Legislatif 2014 selesai. Saat itu, polarisasi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) selaku kumpulan partai koalisi pemerintah dan Koalisi Merah Putih (KMP) masih kuat. Dengan adanya revisi UU MD3 pada Juli 2014 maka tak satu pun perwakilan KIH yang duduk di kursi pimpinan DPR. Selain mengubah sistem penetapan pimpinan DPR, revisi UU MD3 juga mengubah Pasal 245, di mana pemeriksaan anggota DPR yang terlibat tindak pidana tak butuh izin presiden, melainkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Dengan demikian pasal yang direvisi ialah Pasal 84 tentang penetapan pimpinan DPR dan Pasal 245 tentang pemeriksaan anggota DPR yang terlibat tindak pidana.
Perkembangan media sosial pada era millenial saat ini memberi dampak signifikan disegala aspek kehidupan masyarakat bahkan kekuatan media sosial secara ekslusif efeknya sangat dirasakan pada aspek sosialnya, jika awalnya hanya digunakan... more
Perkembangan media sosial pada era millenial saat ini memberi dampak signifikan disegala aspek kehidupan masyarakat bahkan kekuatan media sosial secara ekslusif efeknya sangat dirasakan pada aspek sosialnya, jika awalnya hanya digunakan sebagai alat dalam berinteraksi bersama teman, kerabat dan para pengguna media sosial pada umumnya, namun saat ini bahkan menjembatani komunikasi antara individu dengan institusi, selain itu mengintegrasikan masyarakat dengan elit politik baik dalam bentuk kebijakan maupun dalam proses sosialisasi atas kegiatan-kegiatan politik. Traffic media sosial melalui platform Facebook, Twitter, WhatsApp dan Youtube dalam dunia politik semakin meningkat berbarengan massifnya kegiatan politik baik berupa pengenalan calon kandidat, kendaraan politik yang digunakan maupun kampanye visi-misi para kontestan yang ingin ikut bertarung baik pada pemilihan presiden dan legislatif terlebih dalam pemilihan Kepala Daerah seperti seperti pemilihan umum Gubernur, Walikota dan Bupati, (Ardha, 2014). Hubungan media sosial sebagai framework dalam proses pemenangan kandidat tentunya bukan keniscayaan, para penggunanya dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menyampaikan berbagai hal, baik penilain subjektif maupun objektif menyangkut ketokohan, latar belakang maupun ekspresi dan bentuk dukungan lainnya misalnya pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 dari 85% pengguna media sosial khususnya di Jakarta Utara, 335 responden menyetujui bahwa kehadiran media sosial membawa dampak positi terhadap terhadap peluang kemenangan kandidat Calon Gubernur. Penggunaan media sosial sebagai komunikasi politik menjelang menjelang Pilkada DKI Jakarta tersebut juga menujukkan bahwa salah satu platform media sosial yang dominan bepengaruh adalah facebook yang digunakan untuk menyampaikan visi-misi kanditat dan publik bisa langsung merespon baik positif maupun negatif, (Raenaldy, et al: 2017 & (Budiyono, 2016).
Research Interests:
SUMARDI. 1221003. “Peran Kecamatan Sebagai Institusi Intermediary Antara Desa Dengan Kabupaten (Studi Kasus Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone)”. Dibimbing oleh Marsuki Ali, dan Mochamat Nurdin. Halaman tambahan 15, isi 66, tabel 2, gambar... more
SUMARDI. 1221003. “Peran Kecamatan Sebagai Institusi Intermediary Antara Desa Dengan Kabupaten (Studi Kasus Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone)”. Dibimbing oleh Marsuki Ali, dan Mochamat Nurdin. Halaman tambahan 15, isi 66, tabel 2, gambar 4, lampiran 20 dan jumlah kepustakaan 31 terbitan Tahun 1968-2016.
Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Kecamatan sebagai institusi intermediary antara Desa dengan Kabupaten dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat proses intermediary Kecamatan antara Desa dengan Kabupaten. Tipe penelitian adalah deskriptif kualitaif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan diantaranya adalah Asisten I  Tata Praja, Kepala Bagian Pemerintahan Umum, Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bone, Camat dan Staf, Para Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Kajuara. Teknik analisis data adalah analisis interaktif dengan cara reduksi data dan penyajian data serta penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian membuktikan bahwa keberadaan institusi Kecamatan Kajuara dalam menjalankan peran intermediary antara Desa dengan Kabupaten belum produktif. Kendatipun dalam proses pelayanan dan responsivitas aparatur sudah memiliki titik perubahan ke arah yang positif dengan adanya dukungan teknologi serta responsibilitas dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat. Namun, berdasarakan kondisi faktual masih memerlukan evaluasi. Dari sisi fungsi koordinasi dan fasilitatif Kecamatan ke Desa masih minim.
Padahal konteks Pemerintahan Daerah menempatkan Kecamatan sebagai institusi satelit Kabupaten dan berbagai macam trasformasi kebijakan serta kewenangan yang didelegasikan menuntut optimisme institusi proaktif baik dalam proses negosiasi maupun mengharmoniskan penyesuaian serta sosilaisasi yang intensif dengan aparat yang setara dan yang ada di bawahnya.
Kondisi demikian tentunya bukan tanpa sebab. Beberapa sumber penyebabnya di antaranya adalah adanya faktor internal yang meliputi kurangnya kapasitas sumber daya manusia yang berakibat pada kendali pemerintahan yang disakuntabel, infrastruktur yang kurang memadai dan minimnya pendanaan (budgeting) sehingga berimplikasi terhadap pemerataan pembangunan dan profesionalisme kerja aparatur, serta faktor eksternal yang bertumpu pada persoalan regulasi yang kemudian berimplikasi terhadap penyelelesaian sengketa hukum dan prioritas pembangunan wilayah dan  Desa serta kemasyarakatan. Dengan demikian saluran informasi dalam proses intermediary institusi Kecamatan baik dari Desa ke Kabupaten maupun sebaliknya secara esensial dan subtantif perlu adanya perbaikan yang berarti dalam artian lokus intermediary yang proaktif secara vertikal ke Desa, harmonisasi mediator secara horizontal ke SKPD terkait serta intensif berkoordinasi secara hierarkis ke Kabupaten.

Kata Kunci: Peran Kecamatan, Institusi Intermediary, Desa, Kabupaten
PERAN KECAMATAN SEBAGAI INSTITUSI INTERMEDIARY ANTARA DESA DENGAN KABUPATEN (Studi Kasus Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone)
Research Interests:
Buku
Dibalik keberhasilan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai dalam menyabet prestasi pada ajang lomba Desa tingkat Nasional Tahun 2017 lalu dengan lokomotif pemanfaatan hutan taman raya, semangat kegotong royongan,... more
Dibalik keberhasilan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai dalam menyabet prestasi pada ajang lomba Desa tingkat Nasional Tahun 2017 lalu dengan lokomotif pemanfaatan hutan taman raya, semangat kegotong royongan, administrasi kelembagaan dan inovasi di bidang wisata akan tetapi dalam pengelolaan keungan desa dalam hal ini Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam analisa penulis belum mencapai tahap aman atau dengan kata lain masih berpotensi adanya penyelewengan anggaran.
Pendekatan-pendekatan analisa dapat dicermati sebagai lokus perwujudan akuntabilitas dalam penerapan ADD adalah sistem regulasi yang secara realistis dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan di suatu sisi menyebutkan  aktor-aktor yang memiliki peran dalam pengelolaannya tetapi disisi lain dengan alur yang cukup sistemik justru menjadi kekhawatiran akan terjadinya bentuk-bentuk pelaporan yang konvensional. Kemudian dari elemen Sumber Daya Manusia sebagai penunjang penting dalam pengelolaan ADD yang akuntabel belum sepenuhnya meninggalkan kebiasaan buruk termasuk semangat untuk berdaya saing melalui melek IT juga karena keterbatasan advokasi oleh para pemangku yang memiliki otoritas. Dengan demikian good governance ditinjau dari indikator Akuntabilitas dalam pengelolaan ADD di Desa Batu Belerang sesungguhya belum mencapai tahap good village governance.
Materi ini mendeskripsikan Peta Teori Ilmu Sosial, diperutukkan bagi Mahasiswa yang memiliki fokus studi ilmu sosial dan humaniora terutama Ilmu Pemerintahan
Materi ini mendeskripsikan Paradigma Ilmu Sosial, diperutukkan bagi Mahasiswa yang memiliki fokus studi ilmu sosial dan humaniora terutama Ilmu Pemerintahan
Materi ini mendeskripsikan Anatomi dan Jenis Teori Ilmu Sosial, diperutukkan bagi Mahasiswa yang memiliki fokus studi ilmu sosial dan humaniora terutama Ilmu Pemerintahan
Materi ini mendeskripsikan perspektif perkembangan teori ilmu-ilmu Sosial, diperutukkan bagi Mahasiswa yang memiliki fokus studi ilmu sosial dan humaniora terutama Ilmu Pemerintahan
Materi ini mendeskripsikan Persyaratan Studi Dasar Teori Teori Sosial, diperutukkan bagi Mahasiswa yang memiliki fokus studi ilmu sosial dan humaniora terutama Ilmu Pemerintahan
Materi ini mendeskripsikan sifat dan hubungan-hubungan antar teori-teori sosial, diperutukkan bagi Mahasiswa yang memiliki fokus studi ilmu sosial dan humaniora terutama Ilmu Pemerintahan
Materi ini mendeskripsikan Kategori-Kategori Teori dan Ilmu Sosial, diperutukkan bagi Mahasiswa yang memiliki fokus studi ilmu sosial dan humaniora terutama Ilmu Pemerintahan
Materi ini mendeskripsikan Permasalahan Sosial atau social Problem, diperutukkan bagi Mahasiswa yang memiliki fokus studi ilmu sosial dan humaniora terutama Ilmu Pemerintahan
Materi ini mendeskripsikan dasar-dasar Pengamatan ilmu sosial, diperutukkan bagi Mahasiswa yang memiliki fokus studi ilmu sosial dan humaniora terutama Ilmu Pemerintahan
Materi ini mendeskripsikan Sejarah Perkembangan teori-teori sosial, diperutukkan bagi Mahasiswa yang memiliki fokus studi ilmu sosial dan humaniora terutama Ilmu Pemerintahan
Materi ini mendeskripsikan teori-teori dalam ilmu sosial, diperutukkan bagi Mahasiswa yang memiliki fokus studi ilmu sosial dan humaniora terutama Ilmu Pemerintahan
Materi ini mendeskripsikan konsep, teori dan metodologi teori-teori sosial, diperutukkan bagi Mahasiswa yang memiliki fokus studi ilmu sosial dan humaniora terutama Ilmu Pemerintahan
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan otonomi daerah dapat memberikan peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan publik sesuai cita-cita reformasi. Menggunakan analisis deskriptif literatur review. Efektifitas... more
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan otonomi daerah dapat memberikan peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan publik sesuai cita-cita reformasi. Menggunakan analisis deskriptif literatur review. Efektifitas dan tolak ukur adanya kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh substansi adanya transparansi dan akuntabilitas melalui kapasitas komunikasi publik yang baik, Adanya komitmen manajemen pelakasanaan Standar Operasional Prosedur yang lebih adil dan demokratis, Kemudian memastikan kemampuan birokrasi dalam menyediakan pelayanan publik serta memastikan adanya kontrol masyarakat dalam melakukan pengaduan atas pemenuhan hak-haknya berjalan optimal. Walaupun disisi lain kerjasama daerah dalam era otonomi daerah, masih sarak akan kepentingan elit dan golongan tertentu. Namun bukan berarti mengabaikan kontrol manyarakat sebagai kendali yang mampu memastikan adanya kultur demokrasi dalam sistem pelayanan publik
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis praktik penyelenggaraan politik di Indonesia dengan berbagai model dan sistem demokrasi yang diterapkan. Menggunakan deskriptif kualitatif dengan analisis literatur review. Melaui perbandingan... more
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis praktik penyelenggaraan politik di Indonesia dengan berbagai model dan sistem demokrasi yang diterapkan. Menggunakan deskriptif kualitatif dengan analisis literatur review. Melaui perbandingan Model Pemilihan, Perwakilan dan Voting. Demokrasi yang diselenggarakan melalui hajatan pemilihan umum secara periodik sejatinya menjadi landasan dan payung tercipatanya pengembangan kultur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum. Namun prosesnya cenderung mengindikasikan hanyalah ajang mencari bentuk dan sangat sulit menyesuaikan diri. Antara Perwakilan, Pemilihan dan Voting wujud demokrasi ideal nampak menjadi anomali dalam perwujudan kualitas demokrasi. Implikasinya beragam, Partai Politik tumbuh subur tidak berbanding lurus dengan kualitas kebijakan negara, memperkuat eksistensi kuasa elit tanpa merawat akal sehat penyelenggara pemerintahan sebagai kendali negara. Akhirnya muncul distribusi kuasa yang tidak memiliki kepercayaan publik