Academia.edu no longer supports Internet Explorer.
To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.
Sektor pertanian merupakan salah satu mata pencaharian utama masyarakat di Dusun Depok, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu jenis bencana yang mengancam mata pencaharian penduduk sebagai petani adalah banjir genangan atau biasa dikenal dengan inundasi. Paper ini disusun untuk mengetahui strategi penghidupan masyarakat Dusun Depok pada periode krisis bencana banjir yang menerjang lahan pertanian masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan survei lapangan dan wawancara mendalam (in-depth interview). Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penghidupan pada periode krisis bencana banjir yang dilakukan masyarakat Dusun Depok bergantung pada aset, akses dan kapasitas masing-masing individu. Secara spesifik, strategi yang dilakukan dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu akumulasi, konsolidasi, dan bertahan (survival). Strategi akumulasi dipilih oleh masyarakat yang memiliki asset, akses dan kapasitas yang baik, sedang strategi konsolidasi dipilih masyarakat yang memiliki akses dan kapasitas yang baik. Strategi bertahan dipilih oleh masyarakat pra-sejahtera. Kata Kunci: Strategi Penghidupan, Bencana Banjir, Parangtritis
ABSTRAK Regionalisasi wilayah adalah salah satu cara untuk mengenal wilayah berdasarkan karakteristik wilayah menurut potensi dan permasalahannya. Dengan cara ini, informasi kondisi potensi dan permasalahan dapat dimanfaatkan untuk proses pembangunan. Regionalisasi wilayah dalam kaitannya dengan pembangunan merupakan pengelompokan wilayah berdasarkan kemungkinan pengembangannya. Dengan demikian penelahaan regionalisasi wilayah menjadi hal yang penting bagi perencanaan pengembangan wilayah. Dalam kesempatan kali ini, penulis akan melakukan regionalisasi wilayah lahan kritis akibat kegiatan Pertambangan Timah yang ada di Pulau Bangka. Dalam hal ini, regionalisasi yang dilakukan akan berdasarkan pada azaz similarity yaitu azaz yang berdasarkan pada suatu dasar untuk menentukan bahwa suatu bagian permukaan bumi dinyatakan sebagai suatu region karna memiliki karakteristik yang homogin atau kesamaan tertentu baik secara fisik maupun budaya (kultur). Dalam hal ini, azaz similarity yang diterapkan berdasarkan pada persamaan kondisi topografi dan geografis wilayah yang termasuk ke dalam wilayah lahan kritis yang ada di Pulau Bangka yang menyebabkan wilayah tersebut masuk ke dalam kategori lahan kritis dan menjadi tujuan reklamasi oleh pemerintah. Kata kunci: regionalisasi, lahan kritis, pertambangan timah, azaz similarity. PENDAHULUAN Region adalah suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri keseragaman gejala internal (internal uniformity) atau fungsi yang membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lain. Ciri-ciri keseragaman tersebut dapat berupa kenampakan sosial maupun kenampakan fisik. Indonesia merupakan region dalam skala besar yang dasar pengklasifikasiannya atau nomenklaturnya lebih umum, sehingga apabila kita hendak membagi region Indonesia menjadi beberapa region yang lebih detail akan sangat memungkinkan. Indonesia merupakan negara yang mempunyai wilayah terluas di kawasan Asia Tenggara, luas daratan yang saat ini
Nyeri adalah kekhawatiran terbesar pasien di unit perawatan intensif (ICU). Sebagian besar pasien sakit kritis mengalami nyeri sedang sampai hebat. Penatalaksanaan nyeri telah menjadi prioritas nasional dalam beberapa tahun terakhir, namun nyeri terus disalah artikan, dikaji dengan buruk, dan tidak ditangani dengan adekuat di ICU dan banyak tatanan perawatan kesehatan lainnya. Nyeri yang tidak terkontrol memicu respon stres fisik dan emosional, menghambat penyembuhan, meningkatkan resiko komplikasi lainnya dan meningkatkan masa rawat inap di ICU (Gonce P, Fontaine D, Hudak C, Gallo B, 2012). Banyak pasien sakit kritis di unit perawatan intensif (ICU) menderita nyeri, terutama yang menggunakan ventilasi mekanik. Dari 35% menjadi 55% perawat telah dilaporkan meremehkan nyeri pasien, dan sebuah studi praktek saat mengungkapkan pada saat diamati penilaian nyeri selama prosedural pada pasien ventilasi mekanik masih di bawah 40%. Para peneliti telah mengakui bahwa rasa sakit dan nyeri yang tidak memadai adalah penyebab utama kesulitan fisiologis dan stres emosional. Oleh karena itu, tampaknya penting untuk mencapai manajemen yang efektif dari analgesik, namun sebelumnya harus mengukur rasa nyeri dengan cara yang valid dan reliabel (Ahlers S dkk, 2010). Penilaian skala nyeri dapat dibagi atas pasien yang memiliki kemampuan verbal dan dapat melaporkan sendiri rasa sakitnya (self reported) dan pasien dengan ketidakmampuan verbal baik karena terganggu kognitifnya, dalam keadaan tersedasi, ataupun berada dalam mesin ventilator. Salah satu alat yang paling umum digunakan di ICU adalah Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT), yang telah terbukti dapat diandalkan dan valid dalam berbagai populasi pasien sakit kritis (Gelinas C dkk, 2006). Penilaian nyeri yang tepat merupakan bagian penting dari perawatan berkualitas bagi pasien sakit kritis, dan penggunaan ukuran nyeri yang valid dapat membantu dalam evaluasi teknik manajemen nyeri multidisiplin untuk pasien sakit kritis nonverbal.
Praktikum ini berjudul Kedalaman Kritis pada Saluran Terbuka (Open Channel). Aliran pada saluran terbuka atau open channel flow pada umumnya memiliki jenis aliran yang tidak seragam, hal ini dibuktikan dengan garis arus yang berada dalam suatu penampang memiliki tinggi kecepatan yang berdeda-beda sehingga berdampak pada jenis aliran yang tidak seragam. Untuk itu praktikum ini bertujuan untuk mengetahui secara virtual berbagai fenomena yang terkait dengan air mengalir pada saluran terbuka, mengetahui efek pengurangan energi tertentu dari arah hilir dan permukaan datar, mengetahui efek pengurangan energi tertentu dari arah hilir dengan arus cepat dan permukaan yang memiliki beda ketinggian, dan mengetahui persamaan energi spesifik dan bagaimana menunjukkan kedalaman kritis adalah fungsi dari aliran per satuan lebar. Adapun hasil yang didapatkan pada praktikum ini yaitu pada saat energi minimum sebesar 0,03269845 m akan mencapai kedalaman kritis sebesar 0,02179897 m serta hubungan debit terhadap kedalaman kritis adalah berbanding lurus karena ketika nilai debit semakin mengecil, nilai kedalaman kritis juga akan semakin mengecil.
Dampak dari buruknya sanitasi memengaruhi angka kematian balita di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga 25 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan kasus diare pada balita mencapai 1.70%. Buruknya sanitasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga berkontribusi terhadap jumlah balita pendek / stunting yang mencapai angka 27.3%. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah suatu pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Dengan tujuan untuk Mendampingi masyarakat khususnya Masyarakat Gondokusuman dalam melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk mencapai tujuan besar berupa bebas buang air besar sembarangan (Bebas BABS) didalam daerah kecamatan Gondokusuman untuk meningkatkatkan kondisi sanitasi demi kesehatan masyarakat sendiri.
In this study, analyze viewpoints on management of marine Indonesia as a maritime shaft by the central government and local governments. The central government as part of the policy holders in the marine sector, the central government has great authority, but in the era of regional autonomy the authority, divided by regions proportionally to create synergies in the management of the marine field. As the main basis in the development that is equitable to all Indonesian people, then the regional autonomy, the basic conception in its development is the transformation of authority, divided proportionally between governance arrangements that exist, thereby building good governance. In the maritime field, one local government authority is managing marine resources shared with the central government, it was based on Article 14 of Law No. 23 Year 2014 on Regional Government, that " Implementation of Government Affairs in forestry, marine, and energy and mineral resources are shared between central and local government the province ". Upon the occurrence of Djuanda Declaration, which significantly expressed either de facto or de jure, that Indonesia is a country with the principle of an archipelago (Archipelagic State), so that the bottom waters between the islands was a territory of the Republic of Indonesia (RI) and not a free zone. With the Djuanda Declaration which recognizes regions of Indonesia as an archipelago, the synergistic role between the government and the local government is required to manage areas of the island which is basically a sea area belonging to Indonesia. The recognition of Indonesia as an archipelagic country, then from the next Djuanda Declaration promulgated into law No.4 / PRP / 1960 on Indonesian waters. So the impact on the area of the Republic of Indonesia multiple of 2.5 times that of 2,027,087 km² be 5.19325 million km². By calculating the straight line 196 (straight baselines) from the point of the outer islands, creating a virtual line along the border around RI 8069.8 nautical miles. Increased sea area of Indonesia, would require public service model that is well integrated in the maritime field, the problem of maritime territory as the seas off in Indonesia, is the reach and capability of the government to manage the marine owned optimally. Spacious sea increased
Radhiya Nauval Adli Pratama
PENYELESAIAN KASUS PEMBAJAKAN DI LAUT BERDASARKAN YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL2024 •
Pembajakan di laut lepas merupakan salah satu jenis kejahatan lintas batas negara. Hal tersebut disebabkan pelaku pembajakan dapat melibatkan orang-orang dengan kewarganegaraan yang berbeda secara terorganisir dan sistematis. Penelitian ini membahas mengenai faktor penyebab terjadinya kasus pembajakan kapal di laut lepas dan bagaimana peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dapat mengisi kesenjangan impunitas atas kejahatan yang sudah jelas yurisdiksinya salah satunya yaitu pembajakan. Mahkamah Pidana Internasional yang dibentuk sebagai sebuah pengadilan permanen untuk menuntut individual untuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang seharusnya dapat menjadi solusi yang konkret bagi masyarakat internasional dalam menuntaskan kasus pembajakan kapal pada laut lepas.
Lalu lintas merupakan masalah penting karena lalu lintas adalah sarana untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Apabila lalu lintas terganggu atau terjadi kemacetan, maka mobilitas masyarakat juga akan mengalami gangguan. Gangguan ini dapat menyebabkan pemborosan bahan bakar, pemborosan waktu dan dapat mengakibatkan polusi udara. Masalah lalu lintas merupakan masalah yang sangat penting, karena masalah ini adalah masalah sulit yang harus dipecahkan bersama. Apabila masalah lalu lintas tidak terpecahkan, maka masyarakat sendiri yang akan menanggung kerugiannya, dan apabila masalah ini dapat terpecahkan dengan baik, maka masyarakat sendiri yang akan mengambil manfaatnya. Saat ini lalu lintas yang macet merupakan suatu kejadian yang biasa kita lihat baik di pagi hari, sore hari maupun di malam hari. Masalah ini terjadi karena pertambahan jumlah kendaraan dengan pertumbuhan jalan tidak seimbang sehingga selain menyebabkan kemacetan juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Masalah ini juga merupakan masalah lama yang sampai saat ini belum ditemukan solusi yang tepat. Untuk itu perlu adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat agar masalah ini cepat terselesaikan. Setiap individu berhak memikirkan masalah ini, karena sekecil apapun peran yang diberikan oleh individu tersebut
Jurnal Purifikasi
CAPAIAN PELAYANAN AIR BERSIH PERDESAAN SESUAI MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS–STUDI KASUS DI WILAYAH DAS BRANTAS …2007 •
Abstrak Ruang terbuka, sebagai wahana interaksi sosial diharapkan dapat mempertautkan seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Ruang terbuka hijau adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu, diketahui bahwa pemenuhan proporsi Ruang Terbuka Hijau sebesar 30% di kawasan perkotaan, hanya dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai stakesholder, terutama masyarakat. Hal ini menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelusuri, mengkaji, dan meneliti data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian. Penelitian dilakukan di Kota Bandung. Wawancara dilakukan kepada instansi-instansi terkait, akademisi dan masyarakat yang terlibat dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Hasil penelitian menunjukkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau tidak lagi hanya sekedar mengawasi kebijakan pemerintah, tapi berperan aktif dalam menata dan merawat Ruang Tebuka Hijau yang ada di lingkungannya. Perluasan pengertian masyarakat yang tidak semata-mata pihak yang terkena dampak, tapi juga sebagai kelompok interest dan pressure group membuat peran serta semakin luas dengan ikut melakukan pengelolaan bahkan penambahan Ruang Terbuka Hijau melalui perjanjian dengan pemerintah. Di sisi lain pemerintah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan peran serta masyarakat dengan mendorong penggunaan CSR untuk mengelola RTH dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Abstract As a tool for social interaction, open spaces are expected to be able to linking all of the society without differentiate their social, economic and cultural background. Green open space is one of the part of spaces from the city region which filled with plants in order to support the benefit of ecology, social, culture, as well as aestethic. From the previous research, it have been known that in order to fullfill the green open space proportion of 30% in city region, only could have been done by involving many stakesholders. This caused the researchers are interested in doing further research regarding the active participation from society in management of green open space and mechanism that will be done by the government to increase the active participation of society in managing the green open space. The approachment that used in this research is juridical normative. It is a legal research which done by explore, examine and analysed secondary data. This research was held in city of Bandung and interview were conducted to related agencies, academician as well as society which involved in utilization of green open space.
2017 •
Acta Scientiae Veterinariae
Effects on the Lipid Peroxidation and the Antioxidant Defense Systems of the Use of Isoflurane or Sevoflurane in Calves Undergoing Surgery2021 •
Journal of General Internal Medicine
Fostering professionalism in medical education2004 •
SSRN Electronic Journal
Key Factors Behind Productivity Trends in EU Countries2021 •
Discussiones Mathematicae. Differential Inclusions, Control and Optimization
Existence results for impulsive semilinear fractional differential inclusions with delay in Banach spaces2013 •
2021 •
Acta Crystallographica Section C Crystal Structure Communications
10-Ethyl-3-nitrophenothiazine1998 •