Hukum dan Etika Komunikasi 5A1
Ganjil 2023/2024
ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK OLEH KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
ANWAR USMAN DALAM MASA AWAL PEMILU 2024
Karina Azka Tridewi1, Mohamad Haikal Darmawan2
Ilmu Komunikasi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
202210415178@mhs.ubharajaya.ac.id1, 202210415080@mhs.ubharajaya.ac.id2
Abstrak
Penelitian ini membahas pelanggaran etika yang terjadi dalam kasus pemberhentian Anwar
Usman, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, terkait dengan
keputusan dalam perkara 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas calon wakil presiden pada
Pemilu tahun 2024. Keputusan ini menjadi kontroversial karena dianggap menguntungkan
pihak tertentu yang memiliki hubungan keluarga dengan salah satu hakim yang terlibat
dalam pengambilan keputusan perkara tersebut. Penelitian disusun dengan menggunakan
pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian
ini memiliki tujuan untuk menjelaskan analisis pelanggaran yang dilakukan oleh Anwar
Usman dan konsekuensinya terhadap kredibilitas dan integritas Mahkamah Konstitusi
sebagai lembaga penegak hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis
dan mengidentifikasi potensi pola pelanggaran etika yang dapat terulang di masa mendatang.
Terdapat beberapa temuan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang dilakukan Anwar
Usman, yaitu pelanggaran mencakup 4 prinsip dasar etika Hakim Konstitusi, yaitu
independensi, ketidakberpihakan, integritas, dan kesetaraan. Selain itu, Anwar Usman juga
melanggar asas penyelenggaraan pemilu berupa asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil, serta melanggar etika teleologi, terutama dalam konteks egoisme dan hedonisme.
Hal tersebut berdampak pada hilangnya kepercayaan publik dan meragukan kredibilitas
putusan Mahkamah Konstitusi.
Kata kunci: Pelanggaran Etika, Mahkamah Konstitusi, dan Pemilu
PENDAHULUAN
Salah satu ukuran baik buruknya
perkembangan sebuah negara adalah melalui
pemilihan umum. Sementara itu, etika
menjadi salah satu tolak ukur dalam
pembentukan demokrasi yang bermartabat.
Pemilihan umum berfungsi sebagai alat
demokrasi, menciptakan sistem pemerintahan
yang berlandaskan kedaulatan rakyat.
Pemerintahan negara yang dibentuk melalui
proses pemilihan umum berasal dari warga
negara, dijalankan sesuai dengan keinginan
warga, dan berfokus pada meningkatkan
kesejahteraan umum. Salah satu konsep
utama dalam menjelaskan dan menganalisis
situasi tersebut adalah persaingan dalam
pemilihan (Simangunsong et al., 2023).
Sebagai sebuah negara yang menganut
sistem
demokrasi,
Indonesia
telah
berkomitmen untuk terus meningkatkan
kualitas demokrasinya melalui berbagai
Prodi Ilmu Komunikasi FIKOM Ubhara Jaya
langkah perbaikan dalam penyelenggaraan
pemilihan umum (pemilu). Perbaikan
pelaksanaan pemilu dianggap sebagai kunci
penting untuk mengatasi berbagai tantangan,
mulai dari masalah representasi yang
berkualitas dalam demokrasi, hingga
bagaimana menjaga kepercayaan publik
terhadap pelaksanaan kontestasi yang bebas
dan adil. Tidak hanya itu, tetapi perbaikan
juga
mencakup
aspek
integritas
penyelenggaraan dan penyelenggara pemilu.
Semua ini menjadi sangat signifikan karena
prosedur pemilu yang baik adalah salah satu
indikator
utama
kualitas
demokrasi.
Terhubung
dengan
aspek
tersebut,
keberadaan penyelenggara pemilu yang
memiliki kredibilitas dan profesionalisme
sangat esensial dalam menentukan tingkat
kualitas demokrasi suatu negara. Satu
langkah untuk mencapai pemilu yang
berkualitas adalah dengan memastikan
1
Karina Azka Tridewi1, Mohamad Haikal Darmawan2
keberadaan mekanisme pengawasan dan
penegakan kode etik bagi penyelenggara
pemilu, serta taat dalam menerapkan etika
manajemen komunikasi yang baik (Bawaslu
Provinsi Kepulauan Riau et al., 2022).
Hans Kelsen (1881-1973) berpendapat
bahwa
pentingnya
adanya
lembaga
independen yang memiliki wewenang untuk
menangani isu inkonstitusionalitas undangundang. Sejalan dengan keyakinan tersebut,
Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah
mencapai kesepakatan untuk mengesahkan
UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan
konstitusi dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia. Ide utama dari langkah ini adalah
untuk menguji dan memastikan agar undangundang tetap sesuai dengan batas konstitusi,
sehingga hak-hak konstitusional warga
terlindungi dan konstitusionalitas dalam
penyelenggaraan negara terjamin (Zulqarnain
et al., 2023).
Sebagai negara dengan konstitusi,
Indonesia harus memastikan bahwa peraturan
perundang-undangan dan tindakan otoritas
publik selaras dengan konstitusi. Meskipun
demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa
mungkin ada tindakan otoritas publik yang
bertentangan dengan konstitusi (Zulqarnain
et al., 2023). Penegakan hukum pemilu
adalah suatu proses untuk memastikan bahwa
norma hukum diterapkan atau berfungsi
sebagai pedoman dalam perilaku atau
hubungan hukum selama penyelenggaraan
pemilu. Pemilihan yang berkualitas adalah
pemilihan yang dilakukan dengan integritas
dan keadilan, di mana penegakkan atau
tidaknya hukum dapat mengatasi dugaan
pelanggaran
yang
terjadi
selama
penyelenggaraan pemilu (Simangunsong et
al., 2023).
Pemilihan umum presiden Indonesia
tahun 2024, yang biasa disebut Pilpres 2024,
menjadi perhatian besar dalam kancah
politik. Salah satu perhatian utama adalah
terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka,
anak dari Presiden Joko Widodo, sebagai
calon
wakil
presiden
yang
akan
mendampingi Prabowo Subianto. Gibran
juga merupakan keponakan dari Ketua
Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman,
yang diduga terlibat dalam pelanggaran kode
etik terkait keputusan yang menyangkut batas
usia minimum bagi calon presiden dan calon
wakil presiden. Pencalonan Gibran sebagai
cawapres telah menimbulkan kontroversi
karena usianya belum memenuhi syarat
sebagai calon wakil presiden, yang
menetapkan batas usia minimal 40 tahun,
sedangkan Gibran masih berusia 36 tahun.
Namun, akhirnya Mahkamah Konstitusi
memutuskan untuk mengabulkan keputusan
yang membuka peluang bagi individu yang
memiliki pengalaman sebagai wali kota,
bupati, atau gubernur beserta wakilnya untuk
mencalonkan diri sebagai calon presiden atau
wakil presiden. Putusan tersebut dinilai
memuluskan jalan bagi Gibran untuk maju
sebagai cawapres, meskipun usianya baru 36
tahun, di bawah batas usia minimum 40
tahun yang ditetapkan oleh Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (CNN Indonesia, 2023).
Untuk menangani dugaan pelanggaran
kode etik ini, MK telah membentuk Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)
untuk memeriksa laporan-laporan tersebut.
MKMK
merupakan
lembaga
yang
berwenang untuk menilai dan menjatuhkan
sanksi terhadap hakim konstitusi yang
melanggar kode etik dan perilaku hakim
konstitusi yang tertuang dalam Sapta Karsa
Hutama. Sapta Karsa Hutama merupakan
pedoman etika dan perilaku hakim konstitusi
yang mengandung tujuh prinsip, yaitu prinsip
independensi, ketidakberpihakan, integritas,
kepantasan dan kesopanan, kesetaraan,
kecakapan dan keseksamaan.
Tindakan melanggar kode etik yang
dilakukan oleh Anwar Usman berdampak
serius pada integritas dan kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga tersebut. Untuk
melihat seberapa besar etika mempengaruhi
kepercayaan
publik,
penting
untuk
membahas bagaimana kasus pelanggaran
kode etik ini berkaitan dengan kode etik
Mahkamah
Konstitusi,
kode
etik
penyelenggaraan pemilu, dan manajemen
etika komunikasi (Bintang et al., 2023). Oleh
karena itu, tujuan dari artikel ini adalah untuk
ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK OLEH KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
ANWAR USMAN DALAM MASA AWAL PEMILU 2024
2
Karina Azka Tridewi1, Mohamad Haikal Darmawan2
mengkaji kontroversi pelanggaran kode etik
oleh Anwar Usman dalam masa awal pemilu
2024, dengan menggunakan pendekatan
deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif
kualitatif akan digunakan untuk secara rinci
memeriksa peristiwa-peristiwa terkait dan
memberikan gambaran mendalam mengenai
dinamika serta implikasinya. Dengan
demikian, artikel ini juga bertujuan untuk
memberikan
pemahaman
yang lebih
komprehensif terhadap kontroversi tersebut,
memfasilitasi analisis yang lebih mendalam
terkait pelanggaran kode etik yang mungkin
terjadi. Artikel ini terdiri dari lima bagian,
yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode
penelitian, hasil penelitian dan pembahasan,
serta kesimpulan dan saran.
TINJAUAN PUSTAKA
Kode Etik Mahkamah Konstitusi
Kode etik Mahkamah Konstitusi
Indonesia, yang dikenal sebagai Sapta Karsa
Hutama, berfungsi sebagai fondasi moral dan
panduan perilaku bagi seluruh hakim di
Mahkamah Konstitusi. Kode etik ini diakui
sebagai dasar hukum dalam undang-undang
yang mengatur Mahkamah Konstitusi, yang
menetapkan bahwa setiap hakim konstitusi
wajib mematuhi ketentuan dalam kode etik
tersebut. Penerapan kode etik Mahkamah
Konstitusi dianggap sebagai pedoman etika
bagi hakim konstitusi dalam pelaksanaan
tugas mereka. Tujuan utama dari kode etik
ini adalah untuk menjaga aspek-aspek seperti
martabat,
kredibilitas,
dan
integritas
Mahkamah Konstitusi, serta menegakkan
standar etika moral bagi hakim konstitusi itu
sendiri. Kode etik ini mencerminkan
komitmen Mahkamah Konstitusi terhadap
supremasi hukum dan keadilan di Indonesia.
Isi kode etik Mahkamah Konstitusi, yaitu
sebagai berikut (Zulqarnain et al., 2023).
1. Prinsip Independensi. Prinsip ini
dianggap sebagai prasyarat pokok untuk
menciptakan citra positif dalam negara
hukum dan sebagai jaminan tegaknya
hukum
dan
keadilan.
Prinsip
independensi ini melekat pada seluruh
proses pemeriksaan, dari tahap awal
hingga pengambilan keputusan atas
setiap perkara. Hakim di Mahkamah
Konstitusi diharapkan menjalankan tugas
mereka tanpa adanya tekanan atau
pengaruh dari pihak manapun, sehingga
integritas dan objektivitas proses
keputusan dapat tetap terjaga.
2. Prinsip Ketidakberpihakan. Prinsip ini
melekat dalam fungsi hakim konstitusi
yang diharapkan menjadi pihak yang
netral dan tidak memihak dalam semua
tahap proses hukum, mulai dari
pemeriksaan
hingga
pengambilan
keputusan dalam setiap kasus. Prinsip ini
memastikan bahwa hakim konstitusi
menjalankan tugas mereka tanpa adanya
kecenderungan atau preferensi terhadap
pihak tertentu, sehingga integritas dan
keadilan proses hukum tetap terjaga.
3. Prinsip Integritas. Prinsip ini mencakup
sikap
batin
yang
mencerminkan
keutuhan dan keseimbangan dari
kepribadian setiap hakim konstitusi
selama menjalankan tugasnya selama
masa jabatannya. Integritas hakim
konstitusi dianggap sebagai landasan
moral
yang
memastikan
bahwa
keputusan yang diambil didasarkan pada
nilai-nilai etika yang tinggi dan tidak
terpengaruh oleh tekanan eksternal atau
kepentingan pribadi. Hakim konstitusi
diharapkan untuk bertindak dengan jujur,
adil, dan tulus dalam setiap aspek
pekerjaan mereka, menjaga reputasi
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga
yang bermartabat.
4. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.
Prinsip ini mencakup norma-norma
pribadi yang harus diterapkan dan
tercermin dalam setiap perilaku hakim
konstitusi. Prinsip ini hadir untuk
memastikan bahwa hakim konstitusi
menjalankan
tugasnya
secara
profesional, menggabungkan berbagai
aspek dari rasa hormat dan kepercayaan
masyarakat melalui perilaku pribadi
mereka. Hakim konstitusi diharapkan
untuk menunjukkan sikap yang pantas
dan sopan dalam setiap interaksi, baik di
dalam atau di luar lingkungan kerja.
ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK OLEH KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
ANWAR USMAN DALAM MASA AWAL PEMILU 2024
3
Karina Azka Tridewi1, Mohamad Haikal Darmawan2
5. Prinsip Kesetaraan. Prinsip ini menjamin
perlakuan yang sama terhadap semua
manusia. Prinsip ini bersumber dari
nilai-nilai
Pancasila,
khususnya
kemanusiaan yang adil dan beradab.
Kesetaraan dalam konteks Kode Etik ini
mengartikan bahwa hakim konstitusi
harus menjunjung tinggi prinsip
kesetaraan dan tidak memandang
seseorang
berdasarkan
latar
belakangnya. Prinsip ini menekankan
pentingnya pengambilan keputusan yang
tidak diskriminatif dan bersifat inklusif,
sesuai dengan semangat keadilan dan
persamaan hak di hadapan hukum.
6. Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan.
Prinsip ini menjelma sebagai prasyarat
yang sangat penting dalam memastikan
pelaksanaan peradilan yang dapat
dipercaya oleh masyarakat Indonesia.
Kecakapan, sebagai elemen utama dari
prinsip ini, mencerminkan kemampuan
profesional hakim konstitusi dalam
menjalankan tugasnya. Hal ini mencakup
pemahaman mendalam terhadap hukum
konstitusi, keahlian teknis yang tinggi,
serta
pengalaman
yang
relevan.
Kemampuan tersebut tercermin dari
kualitas putusan yang dihasilkan oleh
hakim konstitusi dan dari pelaksanaan
tugas mereka yang telah dilakukan
sebelumnya. Di sisi lain, prinsip
keseksamaan menuntut perlakuan yang
setara terhadap semua pihak yang
terlibat dalam proses hukum. Hakim
konstitusi diharapkan untuk memastikan
bahwa tidak ada diskriminasi dan
memastikan bahwa setiap individu, tanpa
memandang
latar
belakang
atau
kepentingan, mendapatkan perlakuan
yang adil, sehingga setiap tahap
peradilan mencerminkan prinsip-prinsip
keadilan dan persamaan hak.
7. Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan.
Prinsip ini menekankan pada tuntutan
kepada hakim untuk bersikap dan
bertindak sesuai dengan norma hukum
serta dengan memperhatikan normanorma lain yang berlaku dalam
masyarakat Indonesia. Prinsip ini
menggambarkan pentingnya penggunaan
kebijaksanaan dan kearifan oleh hakim
konstitusi
dalam
setiap
langkah
pengambilan keputusan. Kebijaksanaan
mengacu pada kemampuan hakim
konstitusi untuk mengambil keputusan
yang
bijak
dan
berdasarkan
pertimbangan
yang
mendalam.
Sedangkan, kearifan menuntut hakim
konstitusi untuk memahami dan
meresapi nilai-nilai budaya dan etika
masyarakat Indonesia. Ini mencakup
pemahaman
mendalam
terhadap
dinamika sosial, norma-norma adat, dan
kebijakan-kebijakan
yang
telah
diterapkan dalam konteks hukum
konstitusi.
Berdasarkan kasus pemberhentian Ketua
MK Anwar Usman, kode etik menjadi acuan
yang sangat penting. Ketika terdapat dugaan
pelanggaran etika seperti keberpihakan atau
ketidakadilan, hal tersebut dapat dianalisis
dengan mengacu pada berbagai pasal yang
terdapat dalam kode etik itu sendiri. Evaluasi
terhadap kepatuhan terhadap Sapta Karsa
Hutama juga menjadi hal yang sangat
penting untuk memastikan bahwa keputusan
yang diambil oleh MK tetap mematuhi
standar etika yang telah ditetapkan dan tidak
melanggar kode etik. Oleh karena itu,
melakukan analisis yang terperinci terhadap
hal ini akan memberikan pandangan yang
lebih mendalam mengenai keterkaitannya
dengan kasus pemberhentian Ketua MK,
Anwar Usman (Zulqarnain et al., 2023).
Kode Etik dalam Penyelenggaraan Pemilu
Dalam konteks pelaksanaan pemilu,
Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat
dikaitkan dengan suatu konsep yang
mencakup norma moral, etika, dan filosofi
yang menjadi panduan bagi perilaku para
penyelenggara pemilihan umum. Istilah
"Kode Etik" dalam konteks ini dijelaskan
sebagai seperangkat aturan yang menetapkan
norma-norma moral, etika, dan filosofis yang
harus diikuti oleh para penyelenggara
pemilu. Kode Etik ini mencakup pedoman
mengenai tindakan dan ucapan yang
diwajibkan, dilarang, pantas, atau tidak
ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK OLEH KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
ANWAR USMAN DALAM MASA AWAL PEMILU 2024
4
Karina Azka Tridewi1, Mohamad Haikal Darmawan2
pantas dilakukan oleh para penyelenggara.
Adapun tujuan dari Kode Etik ini adalah
untuk menjaga kemandirian, integritas, dan
kredibilitas para Penyelenggara Pemilu.
Kode Etik ini diharapkan dapat memastikan
bahwa
tindakan
dan
sikap
para
penyelenggara pemilu sesuai dengan asasasas Penyelenggaraan Pemilu, seperti
mandiri, jujur, adil, memiliki kepastian
hukum, tertib, mengutamakan kepentingan
umum,
keterbukaan,
proporsionalitas,
profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan
efektivitas. Dengan demikian, Kode Etik
Penyelenggara Pemilu menjadi suatu
panduan
yang
komprehensif
untuk
memastikan penyelenggaraan pemilu yang
sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral
yang tinggi (Tengku Erwinsyahbana & Tim
Pemeriksa Daerah Provinsi Sumatera Utara
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Republik Indonesia, 2018).
Manajemen Etika Komunikasi
Pembahasan
etika
komunikasi
merupakan komponen penting dari setiap
aspek manajemen, pembicaraan tentang
manajemen sangat terkait satu sama lain.
Seringkali, keberhasilan kegiatan manajemen
ditentukan oleh seberapa baik prinsip moral
komunikasi diterapkan dalam pengambilan
keputusan dan pelaksanaan tindakan. Dalam
konteks manajemen etika komunikasi, dilema
etika seringkali muncul sebagai konflik
antara kebutuhan individu dan kepentingan
organisasi, atau bahkan antara organisasi dan
masyarakat secara keseluruhan. Situasi
semacam ini dapat memicu ketegangan dan
konflik dalam pengambilan keputusan etis.
Berbagai faktor mempengaruhi proses
pengambilan keputusan etis oleh manajemen,
termasuk
aspek
hukum,
peraturan
pemerintah, kode etik di perusahaan, tekanan
dari lingkungan eksternal, dan ketegangan
antara standar individu dan kebutuhan
organisasi.
Seseorang yang menghadapi situasi
pilihan etis yang kompleks cenderung
mengadopsi pendekatan normatif dalam
mengambil keputusan. Pendekatan ini
didasarkan pada norma dan nilai-nilai yang
membimbing proses pengambilan keputusan.
Dalam konteks etika normatif, terdapat
berbagai cabang etika yang digunakan
sebagai nilai-nilai acuan dalam membuat
keputusan yang etis, seperti Deontology,
Teleology/Consequentialism, dan Virtue
Ethics. Dengan menggunakan pendekatan
ini, dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip
etis yang mendasari tindakan mereka,
sehingga menciptakan manajemen etika
komunikasi yang seimbang dan sesuai
dengan nilai-nilai yang dipegang oleh
individu, organisasi, dan masyarakat
(Bintang et al., 2023).
1. Deontology. Dalam konteks manajemen
etika komunikasi berkaitan dengan
kewajiban untuk mempertimbangkan
aturan, kewenangan, dan hak orang lain.
Deontology dapat dibagi menjadi tiga
pilar, yaitu Contractarianism, yang
mengacu pada kepentingan pribadi
setiap manusia dan pentingnya berlaku
secara moral untuk memaksimalkan
kepentingan
tersebut.
Selanjutnya,
terdapat Natural Rights Theory, yang
menekankan bahwa setiap manusia
memiliki hak-hak dasar yang tidak boleh
dicabut dengan cara apa pun. Terakhir,
Categorical Imperative, menekankan
bahwa
moralitas
berakar
pada
kemampuan manusia untuk berpikir
rasional berdasarkan pada maksim yang
dapat berlaku secara universal. Dengan
demikian, Deontology dalam manajemen
etika komunikasi menekankan pada
pentingnya mempertimbangkan aturan
dan hak orang lain, serta melibatkan
aspek-aspek seperti kepentingan pribadi,
hak dasar, dan prinsip moral yang dapat
diterapkan secara umum.
2. Teleology atau Consequentialism. Dalam
konteks manajemen etika komunikasi
berfokus pada pertimbangan mengenai
konsekuensi yang mungkin timbul baik
untuk diri sendiri maupun orang lain di
sekitar. Teleology terdiri dari tiga aliran,
yang pertama adalah Utilitarianism, di
mana keputusan atau tindakan terbaik
adalah yang memberikan manfaat
terbesar bagi sebanyak mungkin orang.
ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK OLEH KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
ANWAR USMAN DALAM MASA AWAL PEMILU 2024
5
Karina Azka Tridewi1, Mohamad Haikal Darmawan2
Aliran kedua adalah Egoism, yang
mengarah pada tindakan terbaik yang
memaksimalkan kebaikan bagi diri
sendiri. Terakhir, aliran ketiga adalah
Hedonism, yang meyakini bahwa
tindakan terbaik adalah yang dapat
memaksimalkan kepuasan. Dengan
demikian, dalam manajemen etika
komunikasi, etika ini menekankan
pentingnya
mempertimbangkan
konsekuensi
dari
tindakan
atau
keputusan, baik untuk kebaikan bersama,
kebaikan diri sendiri, maupun untuk
memaksimalkan kepuasan.
3. Virtue
Ethics.
Dalam
konteks
manajemen etika komunikasi menyoroti
peran karakter dan kebajikan dalam
kerangka filsafat moral. Virtue Ethics
dibagi menjadi tiga aliran, yang pertama
adalah Eudaimonism, di mana kebajikan
didasarkan pada kemampuan untuk
menalar. Selanjutnya, aliran kedua
adalah Agent-based, di mana kebajikan
diartikan sebagai bertindak sebagaimana
kita ingin orang lain bertindak terhadap
kita. Terakhir, aliran Ethics of Care
menekankan pada nilai-nilai kebajikan
yang berbasis femininitas, seperti
kepedulian, perawatan, dan kasih
sayang. Dengan demikian, dalam
manajemen etika komunikasi, Virtue
Ethics
menitikberatkan
pada
pengembangan karakter dan prinsipprinsip kebajikan dalam pengambilan
keputusan dan tindakan. Aliran-aliran
seperti Eudaimonism, Agent-based, dan
Ethics of Care memberikan perspektif
yang
berbeda
terkait
bagaimana
kebajikan
dapat
diartikan
dan
diimplementasikan
dalam
berbagai
konteks komunikasi.
METODE PENELITIAN
Analisis
ini
disusun
dengan
menggunakan
pendekatan
deskriptif
kualitatif. Dalam proses penyusunan,
informasi diperoleh dan diartikan melalui
metode studi pustaka, dengan merujuk pada
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan
peraturan
perundang-undangan
terkait
sebagai sumber utama. Artikel jurnal daring,
berita, pandangan ahli, dan sumber lain yang
relevan dengan kasus yang dibahas
digunakan
sebagai
data
sekunder.
Penggunaan data sekunder, terutama yang
terkait dengan pola pelanggaran etika dari
data yang tersedia, juga menjadi dasar untuk
melakukan analisis untuk mengidentifikasi
potensi pola pelanggaran etika yang mungkin
terulang. Setiap literatur diteliti, diperiksa,
dan dianalisis secara menyeluruh dan
mendalam untuk menemukan data atau
informasi yang dapat digunakan untuk
menghasilkan hasil penelitian yang akurat
dan objektif terkait dengan hukum dan etika
komunikasi pada masa awal pemilu 2024.
HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai
lembaga
independen
dengan
banyak
wewenang. Namun, otoritasnya seringkali
tidak dijalankan sesuai dengan peraturan dan
prosedur (Bintang et al., 2023). Proses
pengambilan keputusan dalam kasus
90/PUU-XXI/2023
oleh
Mahkamah
Konstitusi
menunjukkan
kejanggalan,
berdasarkan pendahuluan
yang telah
ditunjukkan.
Melalui
keputusan
ini,
dinyatakan bahwa ada penambahan syarat
yang membuat keputusan ini dianggap
janggal karena pernyataan Mahkamah
Konstitusi tentang kasus serupa tidak
konsisten.
Pada awalnya, Mahkamah
Konstitusi berpendapat bahwa lembaga
legislatif harus bertanggung jawab atas
masalah ini. Namun, ketika kasus yang sama
diajukan lagi,
Mahkamah Konstitusi
mengabulkan permohonan pada Gibran
Rakabuming. Berangkat dari hal ini, muncul
dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku
hakim terhadap keputusan yang dianggap
terlalu politis dan menguntungkan kelompok
tertentu. Anwar Usman, mantan Ketua
Mahkamah Konstitusi, yang merupakan
paman Gibran Rakabuming, yang merupakan
pihak yang menguntungkan dan akan maju
sebagai cawapres di Pilpres 2024 (Zulqarnain
et al., 2023). Penting untuk diakui bahwa jika
undang-undang diubah hanya oleh satu
ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK OLEH KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
ANWAR USMAN DALAM MASA AWAL PEMILU 2024
6
Karina Azka Tridewi1, Mohamad Haikal Darmawan2
individu, hal tersebut dapat dianggap sebagai
penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan
ini menjadi lebih merisaukan apabila
perubahan tersebut dilakukan semata-mata
untuk memenuhi kepentingan individu
tertentu. Meskipun demikian, perlu diingat
bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi,
setelah dikeluarkan, memiliki sifat yang tidak
dapat diganggu gugat dan bersifat final
(Tengku Erwinsyahbana & Tim Pemeriksa
Daerah Provinsi Sumatera Utara Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik
Indonesia, 2018).
Oleh karena itu, sebagai respons
terhadap keputusan kontroversial yang
memicu banyak laporan dugaan pelanggaran
kode
etik,
Mahkamah
Kehormatan
Mahkamah Konstitusi (MKMK) dibentuk
berdasarkan
Surat
Keputusan
Ketua
Mahkamah Konstitusi No. 10 Tahun 2023.
Pembentukan MKMK ini dilakukan untuk
menanggapi serangkaian laporan yang telah
masuk ke Mahkamah Konstitusi, yang
mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran
etika oleh Anwar Usman dalam menjalankan
tugasnya
sebagai
Ketua
Mahkamah
Konstitusi. Selama menjalankan tugasnya,
MKMK telah melakukan serangkaian proses
pemeriksaan yang melibatkan berbagai
tahapan. Proses ini dimulai dengan sidang
pendahuluan,
dilanjutkan
dengan
pemeriksaan lanjutan, dan mencapai tahapan
keputusan akhir. Proses tersebut dilakukan
dengan seksama untuk memastikan adanya
keadilan dan transparansi dalam menangani
dugaan pelanggaran kode etik.
Berdasarkan
Peraturan
Mahkamah
Konstitusi No. 09/PMK/2006 tentang
Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan
Perilaku Hakim Konstitusi, atau Sapta Karsa
Hutama, Anwar Usman terbukti melanggar
empat prinsip penting. Keempat prinsip
tersebut mencakup prinsip interdependensi,
ketidakberpihakan, integritas, dan kesetaraan.
Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini
menjadi dasar bagi MKMK untuk mencapai
keputusan akhir terkait sanksi yang akan
diberlakukan terhadap Anwar Usman sebagai
konsekuensi dari pelanggaran etika yang
terbukti.
1. Prinsip independensi merupakan aspek
penting dalam menjaga integritas
lembaga peradilan, dan keterkaitannya
dengan ketidakjujuran dapat menjadi
pokok bahasan yang signifikan. Dalam
konteks ini, sidang putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) menyimpulkan bahwa
Anwar Usman diduga sengaja membuka
peluang untuk adanya intervensi dari
pihak luar selama proses pengambilan
keputusan
No.
90/PUU-XXI/2023.
Dalam konteks ketidakjujuran, adanya
intervensi eksternal dapat membuka
pintu bagi pengaruh yang tidak sah
dalam proses hukum. Jika Anwar Usman
diduga
sengaja
memungkinkan
intervensi tersebut, hal ini dapat
dianggap sebagai pelanggaran prinsip
independensi, yang seharusnya dijaga
dengan sangat ketat dalam sistem
peradilan.
2. Prinsip ketidakberpihakan dalam konteks
kehakiman menekankan perlunya hakim
konstitusi bersikap netral dan tidak
memihak dalam mengadili suatu perkara.
Salah satu aspek penting dari prinsip ini
adalah kewajiban hakim untuk menarik
diri dari penanganan suatu kasus jika
terdapat hubungan keluarga yang
memiliki kepentingan langsung dalam
perkara tersebut. Prinsip ini diperkuat
oleh UU No. 48 Pasal 17 ayat (3) yang
mengatur Kekuasaan Kehakiman. Dalam
kasus Anwar Usman, penilaian terhadap
penerapan prinsip ketidakberpihakan
menjadi kritis. Diketahui bahwa Anwar
Usman terlibat dalam penanganan kasus
90/PUU-XXI/2023,
namun
tidak
menunjukkan
niat
baik
untuk
mengundurkan diri meskipun adanya
indikasi bahwa hubungan keluarganya
memiliki kepentingan langsung dalam
perkara
tersebut.
Ketidakmampuan
Anwar Usman untuk menjalankan
prinsip
ketidakberpihakan
dapat
dianggap sebagai pelanggaran kode etik
perilaku
hakim.
Pada
dasarnya,
penolakan untuk mengundurkan diri
dalam situasi semacam ini dapat
ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK OLEH KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
ANWAR USMAN DALAM MASA AWAL PEMILU 2024
7
Karina Azka Tridewi1, Mohamad Haikal Darmawan2
menciptakan
keraguan
terhadap
integritas dan netralitas proses peradilan.
3. Dalam kasus Anwar Usman, dinilai
bahwa pelaksanaan prinsip integritas
terbukti kurang memuaskan. Banyak
narasi kontra yang tersebar luas melalui
media dan mendapat kritik dari publik
melalui platform media sosial. Kritik
tersebut mencerminkan sikap skeptis dan
kecurigaan yang merajalela terhadap
kredibilitas MK, yang seharusnya
menjadi penjaga keadilan dan penegak
konstitusi.
Tidak
hanya
gagal
membangun kepercayaan masyarakat,
Anwar Usman juga dianggap tidak
mampu menjalankan tugasnya sebagai
Ketua
MK
dengan
tingkat
profesionalitas dan integritas yang
diharapkan. Adanya narasi kontra dan
kritik publik menunjukkan bahwa
tindakan dan keputusan yang diambil
oleh Anwar Usman mungkin tidak
sejalan dengan norma etika yang berlaku
dalam
jabatannya.
Dampak
dari
kegagalan menerapkan prinsip integritas
ini dapat mencakup penurunan reputasi
dan hilangnya kepercayaan masyarakat
terhadap keadilan MK.
4. Prinsip kesetaraan dalam kehakiman
adalah prinsip yang menjamin bahwa
semua orang memiliki hak yang sama di
hadapan hukum tanpa membedakan ras,
agama, suku, golongan, atau status
sosial. Prinsip ini juga berarti bahwa
hakim harus memutuskan perkara
berdasarkan bukti dan fakta yang ada
tanpa memihak atau dipengaruhi oleh
pihak-pihak tertentu. Prinsip kesetaraan
dalam kehakiman merupakan salah satu
prinsip dasar dalam hukum Islam dan
hukum Indonesia. Dinilai berdasarkan
kasus Anwar Usman, diduga melakukan
konflik kepentingan dalam perkara batas
usia capres-cawapres yang menyangkut
keponakannya, Gibran Rakabuming
Raka, yang maju sebagai cawapres di
Pilpres 2024. Anwar Usman juga diduga
menerima tekanan dan imbalan dari
pihak-pihak yang ingin memuluskan
langkah Gibran Rakabuming Raka. Hal
ini menunjukkan bahwa Anwar Usman
tidak
menjaga
prinsip
ketidakberpihakan, prinsip integritas,
prinsip kecakapan dan kesetaraan,
prinsip independensi, dan prinsip
kepantasan dan kesopanan
yang
termaktub dalam Sapta Karsa Hutama.
Akibatnya, Anwar Usman diberhentikan
dari jabatan Ketua MK oleh Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi
(MKMK) pada tanggal 7 November
2023.
Kasus
ini
mengancam
kemandirian dan kewibawaan MK
sebagai lembaga penegak hukum dan
demokrasi di Indonesia.
Selain melanggar 4 prinsip dasar etika
Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman juga
melanggar asas penyelenggaraan pemilu.
Asas penyelenggaraan pemilu adalah prinsipprinsip yang harus dijunjung tinggi oleh
penyelenggara, peserta, dan pemilih dalam
proses pemilihan umum. Asas-asas tersebut
adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil. Asas-asas ini bertujuan untuk
memastikan bahwa pemilu berlangsung
secara demokratis, transparan, dan akuntabel.
Dalam kasus pelanggaran kode etik yang
dilakukan oleh mantan Ketua Mahkamah
Konstitusi (MK) Anwar Usman, diduga
melanggar asas penyelenggaraan pemilu,
khususnya asas jujur dan adil. Anwar Usman
tidak bersikap dan bertindak jujur dalam
memeriksa dan memutus perkara batas usia
capres-cawapres
yang
menyangkut
keponakannya, Gibran Rakabuming Raka,
yang maju sebagai cawapres di Pilpres 2024.
Anwar Usman juga tidak memberikan
perlakuan yang sama dan bebas dari
kecurangan kepada semua pihak yang terlibat
dalam perkara tersebut, karena ia diduga
menerima tekanan dan imbalan dari pihakpihak yang ingin memuluskan langkah
Gibran Rakabuming Raka.
Selain melanggar prinsip dasar etika
Mahkamah Konstitusi, dan juga bertentangan
dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu.
Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga
dianggap melanggar etika teleologi, terutama
dalam konteks egoisme dan hedonisme, bila
dianalisis dari perspektif etika normatif.
ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK OLEH KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
ANWAR USMAN DALAM MASA AWAL PEMILU 2024
8
Karina Azka Tridewi1, Mohamad Haikal Darmawan2
Keputusan ini secara nyata dianggap
membantu kepentingan keluarga Jokowi.
Efeknya, yaitu memberikan peluang kepada
Gibran Rakabuming untuk mencalonkan diri
sebagai calon wakil presiden pendamping
Prabowo Subianto. Meskipun gugatan yang
diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak
secara teknis melanggar undang-undang,
namun tidak dapat diabaikan bahwa hal ini
menunjukkan adanya potensi promosi
jabatan, yang pada akhirnya berdampak pada
dinamika perilaku politik. Keputusan
Mahkamah
Konstitusi
tidak
hanya
memberikan peluang promosi jabatan kepada
Gibran Rakabuming, melainkan juga kepada
individu-individu
yang
mendukungnya
secara aktif. Tidak dapat dipungkiri bahwa
mereka yang bersimpati dengan Prabowo
Subianto dan mendukung Gibran sebagai
calon wakilnya merasa puas dengan
keputusan tersebut. Sejauh ini, elektabilitas
Prabowo
Subianto
terus
mengalami
peningkatan perlahan sejak berpasangan
dengan Gibran. Hal tersebut terjadi karena
adanya kepuasan dari masyarakat terhadap
kinerja
Presiden
Jokowi,
sehingga
pendukung Jokowi beralih dukungan ke
Prabowo Subianto, karena alasan penunjukan
Gibran Rakabuming sebagai calon wakilnya
(Tengku Erwinsyahbana & Tim Pemeriksa
Daerah Provinsi Sumatera Utara Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik
Indonesia, 2018).
Setelah melalui proses pembacaan bukti
yang mengungkapkan pelanggaran berat
kode etik dan perilaku hakim Anwar Usman,
Mahkamah
Kehormatan
Mahkamah
Konstitusi
(MKMK)
dalam
Putusan
No.02/MKMK/L/11/2023 telah menjatuhkan
sanksi pemberhentian dari jabatannya
sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.
Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk
tanggapan
tegas
terhadap
dugaan
pelanggaran etika yang terbukti selama
Anwar Usman menjabat. Sanksi tersebut
tidak hanya mencakup pemberhentian dari
jabatannya, melainkan juga menetapkan
larangan bagi Anwar Usman untuk
mencalonkan diri atau dicalonkan kembali
sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi sampai
masa jabatannya berakhir. Larangan tersebut
diimplementasikan
untuk
menegakkan
hukuman yang sepadan dengan pelanggaran
etika yang dilakukan. Selain itu, Anwar
Usman dilarang terlibat atau terlibat dalam
proses pengadilan sengketa hasil pemilihan
kepala pemerintahan (Presiden, Wakil
Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota)
dan anggota legislatif (DPR, DPD, dan
DPRD) yang dapat menimbulkan konflik
kepentingan. Hal ini merupakan langkah
preventif untuk memastikan bahwa kehadiran
Anwar Usman tidak akan mempengaruhi
integritas dan objektivitas dalam proses
peradilan yang melibatkan pemilihan umum.
Sebagai langkah operasional langsung,
MKMK juga menginstruksikan Wakil Ketua
MK untuk segera mengatur proses pemilihan
pimpinan baru dalam waktu dua puluh empat
jam sejak putusan dibacakan. Hal tersebut
bertujuan untuk menjaga keberlanjutan dan
stabilitas Mahkamah Konstitusi setelah
pemberhentian Anwar Usman. Keseluruhan
putusan tersebut mencerminkan komitmen
MKMK dalam menjaga etika dan integritas
lembaga peradilan serta memberikan sanksi
yang proporsional terhadap pelanggaran yang
terbukti (Zulqarnain et al., 2023).
Dampak dari kasus pelanggaran kode
etik yang melibatkan Anwar Usman pada
kredibilitas Mahkamah Konstitusi (MK)
dapat beragam dan berbeda. Ketika seorang
hakim konstitusi diduga melanggar kode etik,
ini
dapat
menimbulkan
beberapa
konsekuensi, yaitu sebagai berikut (CNN
Indonesia, 2023).
1. Kehilangan
kepercayaan
publik,
kredibilitas MK sangat bergantung pada
persepsi publik terhadap integritas dan
keadilan pengadilan. Kasus pelanggaran
kode etik dapat mengurangi kepercayaan
publik terhadap kemampuan MK untuk
menjalankan tugasnya dengan adil dan
tidak memihak.
2. Pertanyaan tentang putusan sebelumnya,
Anwar Usman terlibat dalam putusan
yang memungkinkan seseorang di bawah
usia 40 tahun menjadi calon presiden
atau wakil presiden. Keputusan ini
menimbulkan kecurigaan tentang adanya
ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK OLEH KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
ANWAR USMAN DALAM MASA AWAL PEMILU 2024
9
Karina Azka Tridewi1, Mohamad Haikal Darmawan2
benturan kepentingan, yang dapat
mengakibatkan publik mempertanyakan
putusan MK lainnya yang telah dibuat
oleh Anwar Usman.
3. Dampak pada keputusan mendatang,
pakar hukum tata negara berpendapat
bahwa publik akan selalu meragukan
kepercayaan
pada MK jika Anwar
masih terus meneruskan jabatan sebagai
hakim konstitusi. Hal ini menunjukan
bahwa kredibilitas MK sebagai penjaga
konstitusi bisa terganggu.
Berdasarkan hasil
yang didapat,
penelitian ini dapat menjadi landasan bagi
pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan
etika komunikasi secara teoritis. Temuan
dalam penelitian ini memberikan kontribusi
berharga dalam memahami konsep-konsep
hukum dan etika yang berkaitan dengan
pelanggaran kode etik di Mahkamah
Konstitusi. Melalui perspektif teoritis,
penelitian ini dapat menjadi pendorong untuk
memperkaya kerangka konseptual yang ada,
membuka jalan bagi pemahaman yang lebih
dalam terhadap kompleksitas isu hukum dan
etika komunikasi di lembaga peradilan
tertinggi. Selain itu, temuan penelitian ini
juga memberikan dampak praktis yang
signifikan. Informasi yang dihasilkan dapat
dijadikan dasar untuk mengembangkan
pedoman etika khusus yang dapat diterapkan
oleh praktisi hukum dan komunikator di
Mahkamah Konstitusi. Pedoman tersebut
diharapkan dapat menjadi instrumen praktis
untuk mencegah dan menangani potensi
pelanggaran kode etik di masa depan,
sehingga
memperkuat
integritas
dan
kredibilitas lembaga Mahkamah Konstitusi.
Tidak hanya bermanfaat dalam lingkup
akademis dan lembaga peradilan, temuan
penelitian ini juga dapat membawa manfaat
langsung
bagi
masyarakat.
Dengan
memahami
lebih
baik
konsekuensi
pelanggaran kode etik di Mahkamah
Konstitusi, masyarakat dapat lebih aktif dan
kritis dalam mengawasi dan mengajukan
pertanyaan terkait etika dan integritas
lembaga hukum. Selain itu, penelitian ini
juga menjadi sumber inspirasi bagi peneliti
lain. Hasil dalam penelitian ini dapat memicu
minat dan semangat peneliti lain untuk
mendalami aspek-aspek terkait pelanggaran
kode etik di Mahkamah Konstitusi.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan
uraian
hasil
dan
pembahasan, dapat disimpulkan terdapat
pelanggaran kode etik oleh mantan Ketua
Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman dalam
menangani kasus 90/PUU-XXI/2023 terkait
syarat usia cawapres. Pelanggaran mencakup
4 prinsip dasar etika Hakim Konstitusi, yaitu
independensi, ketidakberpihakan, integritas,
dan kesetaraan. Selain itu, Anwar Usman
juga melanggar asas penyelenggaraan pemilu
berupa asas langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil, serta melanggar etika
teleologi, terutama dalam konteks egoisme
dan hedonisme. Hal tersebut berdampak pada
hilangnya
kepercayaan
publik
dan
meragukan kredibilitas putusan Mahkamah
Konstitusi. Berdasarkan kesimpulan tersebut,
saran yang dapat diberikan sebagai berikut.
1. Meningkatkan transparansi dan peran
pengawasan MKMK dalam menegakkan
kode etik Hakim MK.
2. Merevisi dan memperkuat aturan serta
pedoman etika yang lebih rinci dan tegas
bagi Hakim MK.
3. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi
berkelanjutan kepada masyarakat terkait
kode etik dan integritas Hakim MK.
4. Menemukan
strategi
untuk
mengembalikan kepercayaan publik dan
kredibilitas
MK
pasca
kasus
pelanggaran etika tersebut.
5. Meneliti lebih lanjut faktor-faktor yang
berkontribusi terhadap implementasi
kode etik di lingkungan MK.
DAFTAR PUSTAKA
[1] Simangunsong, R. T., Situmeang, D. M.,
& Panggabean, H. 2023. ANALISIS
POTENSI
PELANGGARAN
ETIKA
MENUJU PEMILU PARALLEL TAHUN
2024. JURNAL RETENTUM, Vol. 5, No. 2,
316-325.
ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK OLEH KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
ANWAR USMAN DALAM MASA AWAL PEMILU 2024
10
Karina Azka Tridewi1, Mohamad Haikal Darmawan2
[2] Ramadhan, D., & Kurniawan, B. M.
2022. LIMITASI ETIKA PEMILU: Evolusi
dan Tantangan Penanganan Pelanggaran
Etika Pemilu. Jurnal Bawaslu Provinsi
Kepulauan Riau, 4(1), 15-30.
[3] Zulqarnain, C. D. M., Zamri, N. S., &
Mahardika,
R.
2023.
ANALISIS
PELANGGARAN KODE ETIK DALAM
KASUS PEMBERHENTIAN KETUA MK
ANWAR USMAN TERKAIT PUTUSAN
BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES
PADA PEMILU 2024. Kultura: Jurnal Ilmu
Hukum, Sosial, dan Humaniora, 1(2), 85-94.
[4] CNN Indonesia. 22 Oktober 2023. MK
Kabulkan Syarat Cawapres Berpengalaman
Jadi
Kepala
Daerah.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/202
31016135035-12-1011830/mk-kabulkansyarat-cawapres-berpengalaman-jadi-kepaladaerah. Diakses tanggal 1 Januari 2024.
[5]
Mahkamah
Konstitusi
Republik
Indonesia. UU No. 7 Tahun 2017.
https://www.mkri.id/public/content/pemilu/U
U/UU%20No.7%20Tahun%202017.pdf.
Diakses tanggal 1 Januari 2024.
[6] Bintang, D., & Roido, M. 2023.
PELANGGARAN KODE ETIK: Pelanggaran
Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Anwar
Usman Selaku Ketua Mahkamah Konstitusi.
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan
Humaniora, 1(2), 47-54.
[7] Erwinsyahbana, T. 2018. Pelanggaran
Kode
Etik
Dan
Sanksi
Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
[8] CNN Indonesia. 8 November 2023.
Pelanggaran Etik Berat Anwar Usman dan
Pengaruhnya
di
Pilpres
2022.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/202
31108105758-12-1021402/pelanggaran-etikberat-anwar-usman-dan-pengaruhnya-dipilpres-2024. Diakses tanggal 13 Januari
2024.
ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK OLEH KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
ANWAR USMAN DALAM MASA AWAL PEMILU 2024
11