Panduan Praktis Penerapan Perhutanan Sosial

2018

Inovasi, 2019

Deforestrasi dan degradasi hutan yang disebabkan oleh buruknya tata kelola hutan telah menimbulkan hilangnya akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan (SDH). Dalam upaya memperbaiki tata kelola hutan serta meningkatkan hak dan akses legal masyarakat dalam memanfaatkan hutan, Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar dalam Program Perhutanan Sosial (PS). Di tingkat daerah, Provinsi Sumut telah menetapkan target PS seluas 550.887 hektar. Sejak program PS dikeluarkan tahun 2016, dalam implementasinya masih berjalan lambat dan belum menjadi pendukung tata kelola hutan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelembagaan implementasi program PS di Provinsi Sumut. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, FGD, dan kajian dokumen. Analisis penelitian dilakukan secara deskriptif dan kelembagaan melalui pendekatan kerangka kerja: Struktur Kelembagaan - Karaketeristik Sumberdaya – Perilaku Aktor – Kinerja. Hasil penelitian menunju...

JAVLEC Indonesia, 2019

Belajar dari Tapak Perhutanan Sosial: Integrasi Perhutanan Sosial dalam Pembangunan Desa, Sebuah Pembelajaran dari Proyek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Wilayah Perhutanan Sosial pada Skema IUPHKm Desa Girisuko (Kabupaten Gunungkidul, DIY) dan HPHD Desa Wanagiri (Kabupeten Buleleng, Bali).

Journal of Governance Innovation

Abstrak: Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat tempatan dan masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Perhutanan sosial menjadi mandat melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P-83 Tahun 2016 yang merupakan wujud nawacita Presiden Joko Widodo, capaian perhutanan sosial sampai saat ini masih jauh dari target 12,7 juta hektar pada tahun 2019, capaian perhutanan sosial diseluruh Indonesia baru mencapai 1,3 juta hektar. Riau dalam merealisasikan perhutanan sosial sangat lambat, dari 1,4 juta hektar yang ditargetkan untuk Provinsi Riau baru mencapai 83.928 Hektar di tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni berusaha menganalisis pengembangan dan strategi percepatan perhutanan sosial (meningkatkan komitmen kebijakan pemerintah daer...

Teks panduan ini merupakan "living document". Dokumen yang senantiasa bisa berubah mengikuti proses perubahan regulasi, fakta dan deliberasi. Versi ini merupakan revisi dari versi sebelumnya, terdapat pada beberapa penyesuaian pertanyaan, tata letak dan penjelasan.

Paket Informasi, 2019

JAVLEC Indonesia, 2020

Buku ini menarasikan pengalaman pemanenan kayu hutan kemasyarakatan tahun 2019 dan 2020 yang dilakukan oleh kelompok tani sebagai pemegang izin perhutanan sosial di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagaimana kelompok tani dengan segala keterbatasan kapasitas mematuhi penatausahaan hasil hutan kayu dari hutan tanaman yang begitu rigit prosedural? Apakah benar skema hutan kemasyarakatan pada hutan produksi mampu memberikan kontribusi kesejahteraan bagi masyarakat?

Media Konservasi, 2019

Nature tourism-based community forest (NTCF) is one form of community forest utilization in Bangka Tengah District. In its implementation, the effectiveness of this program is relatively different among community forest groups. This difference of effectiveness level could be influenced by various factors. Therefore, identification of these factors needs to be taken into consideration in making decisions to improve the effectiveness of the intended program. This study aims to identify the influencing factors and efforts to improve the effectiveness of NTCF implementation. The method used is the structural equation modeling and qualitative analysis. The results of the study showed that the factors that influence the effectiveness of the implementation are the attitude of the government, attitudes of community leaders, forestry extension human resources, attitudes of non-governmental organizations and the level of education of the community. For these reasons, the efforts should be conducted to achieve the effectiveness of the NTCF are to increase the support of community leaders, NGOs, and the government, increase the capacity of human resources for forestry instructors and provide education and training for the groups with relatively low levels of education. ABSTRAK Hutan kemasyarakatan berbasis wisata alam (HKm-WA) merupakan salah satu bentuk pemanfaatan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Bangka Tengah. Dalam penerapannya, efektivitas program ini relatif berbeda antara suatu kelompok HKm dengan kelompok lainnya. Perbedaan tingkat efektivitas ini diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh sebab itu, identifikasi terhadap faktor-faktor tersebut perlu dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program tersebut. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan HKm-WA di Kabupaten Bangka Tengah. Metode yang digunakan adalah structural equation modelling dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan HKm-WA adalah sikap pemerintah, sikap tokoh masyarakat, sumber daya manusia penyuluh kehutanan, sikap lembaga swadaya masyarakat serta tingkat pendidikan masyarakat. Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai efektivitas pelaksanaan HKm-WA adalah meningkatkan dukungan tokoh masyarakat, LSM dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia penyuluh kehutanan dalam upaya optimalisasi pemenuhan hak kelompok HKm-WA dan prioritas pemberian pendidikan dan pelatihan bagi kelompok dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Kata kunci: hutan kemasyarakatan, wisata alam, structural equation modeling, pemanfaatan PENDAHULUAN Berbagai bentuk degradasi dan deforestasi terus terjadi di dalam kawasan hutan di Kabupaten Bangka Tengah yang di antaranya disebabkan secara langsung oleh penambangan, pertanian komersil dan subsisten (Chakravarty et al. 2012; Noriko et al. 2012). Terkait dengan hal tersebut, Chakravarty et al. (2012) mengungkapkan bahwa strategi mengurangi deforestasi, di antaranya melalui manajemen hutan partisipatif. Oleh karena itu, hutan kemasyarakatan (HKm) dapat menjadi salah satu solusi dalam mengurangi deforestasi, sebagaimana pernyataan Kaskoyo et al. (2014) bahwa program perhutanan sosial (di antaranya HKm) dapat mengurangi deforestasi dan mengurangi kemiskinan. Hal ini sesuai dengan penemuan Pender et al. (2008) yang mengungkapkan adanya peningkatan jumlah tegakan pada areal lokasi HKm dan pendapatan petani HKm di Lampung pada kurun tahun 1999-2005. Gbedomon et al. (2016) juga mengungkapkan adanya peningkatan pendapatan rumah tangga petani hutan masyarakat di Afrika Barat karena adanya akses untuk memanfaatkan hasil hutan melalui hutan kemasyarakatan. Lebih lanjut, Nurrochmat et al. (2016) menyatakan bahwa hutan kemasyarakatan dapat diterapkan sebagai strategi kelola kelembagaan melalui pemanfaatan hasil hutan bukan