Integritas

Salah satu tantangan berat dari perusahaan saat ini adalah dikenakan pasal Kejahatan Korporasi, dikarenakan karyawan melakukan tindakan melawan hukum dan perusahaan dianggap mengetahui/membiarkan.
Untuk itu, perlu ada bukti tertulis akan tindakan pencegahan dari perusahaan dengan jalan penanda-tanganan Pakta Integritas.
Silahkan gunakan contoh ini sebagai bagian dari penyebaran ilmu dan kesadaran akan GRC (Governance, Risk & Compliance)

Gereja memiliki tanggungjawab dalam menciptakan pemimpin yang berkarakter untuk menjawab kemerosotan dalam kepemimpinan masa kini, kemerosotan terjadi di setiap lini, baik dalam kepemimpinan bangsa maupun kepemimpinan gereja. Kemerosotan kepemimpinan terjadi karena tidak adanya karakter kepemimpinan yang baik. Dalam karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian pustaka yang berkaitan dengan persoalan yang ditulis. Kesimpulan yang dihasilkan adalah bahwa kepemimpinan itu identik dengan karakter. Seorang Pemimpin bukan dilahirkan, tapi diciptakan. Sehingga jawaban untuk mengatasi kemerosotan kepemimpinan adalah menghasilkan pemimpin yang memiliki karakter yaitu : 1) Kredibilitas, 2) Integritas diri, 3)Komitmen, 4) Kerendahan hati, 5) Kompetensi dan 6) Disiplin. Untuk menghasilkan sosok seperti itu diperlukan suatu pendidikan karakter yang baik dan benar agar tercipta karakter kepemimpinan yang berkualitas.

Abstrac:
The Church has a responsibility in creating leaders who are characterized by answering the decline in present-day leadership, degeneration occurs in every line, both in national leadership and church leadership. Leadership degeneration occurs because there is no good leadership character. In this scientific paper the authors use literature research methods relating to the issues written. The resulting conclusion is the character of the leader not born, but created. The answer to overcoming the decline of leadership is to produce leaders with the following characteristics: 1) Credibility, 2) Integrity, 3) Commitment, 4) Humility, 5) Competence and 6) Discipline. To produce such a figure is required a good character education and true to create a quality leadership character.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti pengaruh pengendalian internal, kesadaran anti-fraud, integritas, independensi, dan profesionalisme terhadap pencegahan kecurangan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner pada auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang berada pada unit kerja Auditorat Utama Keuangan Negara I, V, dan VII. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 149 responden. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengendalian internal, integritas, independensi, dan profesionalisme berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan kesadaran anti-fraud tidak berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

Desa Wajajayaya merupakan salah satu desa yang belum melakukan penataan administrasi pemerintahan desa sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa.  Untuk menciptakan keteraturan penyelenggaraan pemerintahan, desa harus memiliki Buku Administrasi Umum, Buku Administrasi Kependudukan, Buku Administrasi Keuangan, Buku Administrasi Pembangunan, dan Administrasi Lainnya sesuai kebutuhan desa. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dan pembinaan kepada aparat pemerintahan desa Wajajaya Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Selatan. Hasil Pengabdian ini, aparatur pemerintah desa Wajajaya dapat memahami dan mengetahui tentang tata kelola administrasi pemerintahan desa yang baik dan benar sesuai dengan Permendagri No 47 tahun 2016, administrasi pemerintahan desa di desa Wajajaya yang selama ini tidak lengkap, tidak tertata dan teratur, berubah menjadi lebih baik dengan terciptany...

In the National Health Insurance (JKN), drug governance have to implement quality control and cost control. The Government has published the National Formulary (FORNAS) as quality control and e-catalogue as price control. FORNAS and e-catalogue are expected to minimize corruption practices in drug prescription and drug procurement. Quality and cost effective drugs have been selected in FORNAS. Use of drug and restrictions are also regulated for each level of health facilities to avoid irrational using. FORNAS is expected to reduce corruption by eliminating bribery/gratification practices to doctors/hospitals by pharmaceutical companies. On the other hand, the corruption holes in the procurement are tried to be reduced through the e-catalogue system. A number of drugs needed have been tendered and negotiated by LKPP at the best price in e-catalogue. Health facilities can carry out drug procurement quickly and transparently without auction process. But in the process of applying FORNA...

If the Church is perceived as a moral institution, then this institution should play a greater role in fighting corruption. However, the facts show the opposite which until now Papua is included in the list of the top ten most corrupt provinces, even though more than 80% of the population claims to be Christian. This study uses a content analysis approach. Researchers reduced the findings based on four levels categories, namely the equivalent word category, cognitive, affective, and conative. The results of this study indicate that the attention of church leaders to corruption issues is not a top priority.

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji hubungan antara malpraktik pemilu dengan korupsi dengan berfokus pada analisis terhadap penyimpangan di dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pemilu Indonesia 2019, dengan fokusan pemilihan legislatif. Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan literatur yang mengkaji malpraktik pemilu di Indonesia yang lebih banyak dilihat pada tahapan kampanye ketimbang tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara di mana peran penyelenggara pemilu menjadi sangat sentral. Untuk menganalisis hal tersebut, penelitian ini menganalisis secara lebih spesifik pada keterlibatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu di dalam malpraktik pemilu. Menggunakan metode analisis dokumen dan  studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa tahapan rekapitulasi suara, khususnya pada tingkat kecamatan, merupakan fase paling rawan terjadinya malpraktik pemilu di mana keterlibatan penyelenggara pemilu ad-hoc dan saksi kandidat memiliki peran penting di...

In the National Health Insurance (JKN), drug governance have to implement quality control and cost control. The Government has published the National Formulary (FORNAS) as quality control and e-catalogue as price control. FORNAS and e-catalogue are expected to minimize corruption practices in drug prescription and drug procurement. Quality and cost effective drugs have been selected in FORNAS. Use of drug and restrictions are also regulated for each level of health facilities to avoid irrational using. FORNAS is expected to reduce corruption by eliminating bribery/gratification practices to doctors/hospitals by pharmaceutical companies. On the other hand, the corruption holes in the procurement are tried to be reduced through the e-catalogue system. A number of drugs needed have been tendered and negotiated by LKPP at the best price in e-catalogue. Health facilities can carry out drug procurement quickly and transparently without auction process. But in the process of applying FORNA...

Permasalahan mengenai korupsi selalu menjadi berita utama di masyarakat. Besarnya dampak yang ditimbulkan, menjadikan korupsi harus segera dibenahi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan karakter dan penanaman nilai moral anti korupsi. Berbagai buku telah diterbitkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui literasi. Namun sangat disayangkan, bahwa minat baca di Indonesia masih sangat rendah, yaitu 25, 1 %. Selaras dengan hal tersebut, teknologi augmented reality sangat potensial untuk dikembangkan dalam bentuk buku cerita anti korupsi. Hal tersebut dikarenakan fitur realita 3D dapat dimunculkan pada media 2D dimana memberikan kesan yang menambah ketertarikan dan minat pembaca. Dengan adanya aplikasi teknologi augmented reality diharapkan dapat meningktkan kualitas pendidikan, khususnya pada bidang anti-korupsi. Dari hasil pengujian black box yang dilakukan, aplikasi augmented reality ini dapat menjalankan fungsi-fungsinya sesuai yang...

A tanulmány a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen integritásoktatási és oktatásfejlesztési gyakorlatának elmúlt éveit abból a szempontból elemzi, hogy mennyiben tudott hozzájárulni a hazai közigazgatási integritásfejlesztés ügyéhez. Kronológiai sorrendben mutatja be a köztisztviselői integritás tréningek, az integritás szakirányú képzés és az egyetemi hallgatók integritás oktatáshoz kidolgozott tananyagok fejlesztését, kiemelve a legfontosabb módszertani és tartalmi elemeket, és ismertetve az Integritás Tudásközpontban és az oktatói együttműködés során létrejött olyan új tartalmakat, amelyek beépültek az oktatásba.
A történet vezérfonala a szakmai párbeszéd, amely során különböző paradigmák (pozitivista és posztpozitivista) és szakmai területek (akadémia, szakértők és kormánytisztviselők) részvételével alkotó tudásközösség formálódott, és új megközelítések és módszerek születtek. A különböző szakterületek és szakértelmek alkotó párbeszédéből és együttműködéséből olyan integritásoktató és integritásfejlesztő módszerek körvonalazódnak, amelyek amennyiben a munka folytatódhat, nemcsak a hazai közigazgatási környezetben lehetnek a korábbiaknál eredményesebbek, hanem valószínűleg a hasonló problémákkal küszködő környező országoknak is mintát adhatnak.

Political education for women politicians is ineffective because women are still considered merely as an ‘object’ to perpetuate patriarchy political dynasty. This study utilizes a legal inter-diciplinary methodology. It selects five political parties. Respondents are female politicians who have experiences on political education, anti-corruption and gender equality issues. Most of political parties are dependent with political figure as a ‘strong leader’. Political education’s curriculum is a doctrinization of parties’ political figures. It lacks of anti-corruption and gender equality perspectives. Reform should start from within by changing its paradigm into member-based mass political party, so political education can leverage female politicians. 

Kesehatan amat strategis dan berperan penting dalam menentukan kesejahteraan penduduk Indonesia.  Anggaran untuk kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2017 sebesar Rp 104 triliun, bahkan meningkat Rp 500 miliar dari  ajuan RAPBN 2017. Besarnya anggaran di sektor kesehatan membuka peluang  disalahgunakan oleh instansi maupun individu terkait. Studi ini bertujuan menganalisis konsep dan  implementasi integritas kepemimpinan antikorupsi di sektor kesehatan, Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk menggali   pandangan stakeholder di sektor kesehatan dan menetapkan fenomena tematik dari analisis isi (content analysis) hasil wawancara. Hasil penelitian mendapatkan  adanya keprihatinan yang sama tentang kejadian korupsi di sektor kesehatan seperti halnya  sektor lain, karena itu  menjadi  sangat relevan untuk menyiapkan para pemimpin dengan kompetensi kepemimpinan antikorupsi di sektor kesehatan. Peraturan acuan untuk penerimaan pegawai, penilaian dan penem...

Dana Otonomi Khusus Aceh menjadi sumber korupsi terbesar yang mengantarkan para kepala daerah di Aceh ke dalam penjara. Fakta ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana sistem pengawasan DOKA selama ini dilakukan dan apa dampakpaknya terhadap agenda pemberantasan korupsi? Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sistem pengawasan DOKA dan dampaknya terhadap pemberantasan korupsi. Teori yang digunakan adalah teori Check and Balances dan teori Willingness & Oppurtunity. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Temuan utama dalam penelitian menunjukkan bahwa DOKA tidak diawasi secara serius. Hal ini dapat dilihat dengan belum adanya sistem pengawasan khusus dan tidak digunakannya sistem pengawasan yang berlaku secara umum terhadap DOKA. Selain itu belum ada juga lembaga khusus yang memantau proses perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan DOKA. Sistem pengawasan semacam itu tidak berdampak bagi pemberantasan korupsi. Perlu perbaikan ...

In the National Health Insurance (JKN), drug governance have to implement quality control and cost control. The Government has published the National Formulary (FORNAS) as quality control and e-catalogue as price control. FORNAS and e-catalogue are expected to minimize corruption practices in drug prescription and drug procurement. Quality and cost effective drugs have been selected in FORNAS. Use of drug and restrictions are also regulated for each level of health facilities to avoid irrational using. FORNAS is expected to reduce corruption by eliminating bribery/gratification practices to doctors/hospitals by pharmaceutical companies. On the other hand, the corruption holes in the procurement are tried to be reduced through the e-catalogue system. A number of drugs needed have been tendered and negotiated by LKPP at the best price in e-catalogue. Health facilities can carry out drug procurement quickly and transparently without auction process. But in the process of applying FORNA...