Kertas Lapis
0 Followers
Recent papers in Kertas Lapis
Dokumen di bawah adalah terjemahan bebas dari Panel Report dalam UNITED STATES – ANTI-DUMPING AND COUNTERVAILING MEASURES ON CERTAIN COATED PAPER FROM INDONESIA diedarkan pada 4 Desember 2017 dan disahkan 22 Januari 2018 . Indonesia... more
Dokumen di bawah adalah terjemahan bebas dari Panel Report dalam UNITED STATES – ANTI-DUMPING AND COUNTERVAILING MEASURES ON CERTAIN COATED PAPER FROM INDONESIA diedarkan pada 4 Desember 2017 dan disahkan 22 Januari 2018 . Indonesia menggugat Amerika Serikat mengenai pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping dan Tindakan Anti Subsidi terhap produk kertas cetak berlapis tertentu dari Indonesia. Versi awal dari dokumen ini ditempatkan di Academia pada Oktober 2020. Dokumen yang ada sekarang ini adalah versi yang diedit pada April 2021. Untuk konfirmasi, teks bahasa Inggris tersedia dalam situs web WTO. Tejemahan mulai halaman 14 dalam dokumen ini.
Perkara ini menyangkut gugatan Indonesia atas dua perangkat tindakan Amerika Serikat. Pertama Indonesia menggugat pengenaan bea masuk anti-Banting Harga dan tindakan balasan oleh Amerika Serikat atas kertas-kertas cetak berlapis tertentu dari Indonesia berdasarkan perintah bea anti-Banting Harga dan countervailing yang diterbitkan pada 17 November 2010. Secara khusus, klaim klaim "sebagaimana diterapkan" (as applied) Indonesia berkenaan dengan aspek-aspek tertentu dari penentuan akhir Departemen Perdagangan AS (USDOC) dalam penyelidikan bea tindakan balasan terhadap kertas cetak berlapis tertentu dari Indonesia, serta penentuan akhir Komisi Perdagangan Internasional AS (USITC) tentang ancaman kerugian terkait dengan impor bersubsidi dan Banting Harga dari Indonesia dan China. Untuk itu Indonesia meminta Panel WTO untuk menetapkan bahwa 1. Temuan USDOC bahwa Pemerintah Indonesia memberikan kayu tegakan untuk remunerasi yang kurang memadai dan bahwa larangan ekspor kayu bulat Pemerintah Indonesia memberi manfaat tidak sesuai dengan Pasal 14 (d) Perjanjian SCM karena USDOC menentukan sendiri distorsi harga semata-mata berdasarkan pada pangsa pasar yang dominan dari kayu tegakan dari hutan publik; 2. Temuan USDOC, berdasarkan kesimpulan yang merugikan, bahwa Pemerintah Indonesia "secara sadar mengizinkan afiliasi suatu debitur untuk membeli kembali utangnya sendiri yang bertentangan dengan hukum Indonesia" bertentangan dengan Pasal 12.7 Perjanjian SCM; 3. Temuan spesifik USDOC tidak konsisten dengan Pasal 2.1 (c) Perjanjian SCM karena USDOC tidak menentukan bahwa pengumpulan biaya kayu tegakan, larangan ekspor kayu bulat, atau dugaan pengampunan utang merupakan bagian dari rencana atau skema yang dimaksudkan untuk memberi manfaat; 4. Temuan USDOC tentang kekhususan sehubungan dengan pengampunan utang tidak konsisten dengan Pasal 2.1 Perjanjian SCM karena USDOC "tidak mengidentifikasi yurisdiksi yang diduga memberikan manfaat, sehingga mempertanyakan analisis kekhususan"; 5. Penentuan ancaman kerugian USITC tidak konsisten dengan Pasal 3.5 Perjanjian Anti-Banting Harga dan Pasal 15.5 Perjanjian SCM karena USITC mengaitkan dengan impor subjek efek buruk yang disebabkan oleh faktor lain; 6. Penentuan ancaman kerugian USITC tidak konsisten dengan Pasal 3.7 Perjanjian Anti-Banting Harga dan Pasal 15.7 Perjanjian SCM karena USITC mendasarkan temuan ancamannya pada dugaan dan kemungkinan jarak jauh; dan Penentuan ancaman kerugian USITC tidak konsisten dengan Pasal 3.8 Perjanjian Anti-Banting Harga dan Pasal 15.8 Perjanjian SCM karena USITC gagal memberikan penanganan khusus. Kedua, Indonesia menggugat "sebagaimana adanya" (“as such”), yaitu secara independen dari penerapannya dalam kasus khusus, Bagian 771 (11) (B) dari Undang-Undang Tarif tahun 1930, sebagaimana telah diubah, dikodifikasi pada Titel 19 dari Kode Amerika Serikat, Bagian 1677 (11)(B). Secara khusus, Indonesia menggugat "sebagaimana adanya" penggunaan ketentuan hukum ini dalam penentuan-penentuan affirmatif ancaman kerugian dimana menganggap tie vote pada ancaman kerugian sebagai ancaman afirmatif dari penentuan kerugian , "sebagaimana adanya" tidak konsisten dengan Pasal 3.8 Perjanjian Anti-Banting Harga dan Pasal 15.8 Perjanjian SCM karena hal itu menghalangi pemberian penanganan khusus.
Perkara ini menyangkut gugatan Indonesia atas dua perangkat tindakan Amerika Serikat. Pertama Indonesia menggugat pengenaan bea masuk anti-Banting Harga dan tindakan balasan oleh Amerika Serikat atas kertas-kertas cetak berlapis tertentu dari Indonesia berdasarkan perintah bea anti-Banting Harga dan countervailing yang diterbitkan pada 17 November 2010. Secara khusus, klaim klaim "sebagaimana diterapkan" (as applied) Indonesia berkenaan dengan aspek-aspek tertentu dari penentuan akhir Departemen Perdagangan AS (USDOC) dalam penyelidikan bea tindakan balasan terhadap kertas cetak berlapis tertentu dari Indonesia, serta penentuan akhir Komisi Perdagangan Internasional AS (USITC) tentang ancaman kerugian terkait dengan impor bersubsidi dan Banting Harga dari Indonesia dan China. Untuk itu Indonesia meminta Panel WTO untuk menetapkan bahwa 1. Temuan USDOC bahwa Pemerintah Indonesia memberikan kayu tegakan untuk remunerasi yang kurang memadai dan bahwa larangan ekspor kayu bulat Pemerintah Indonesia memberi manfaat tidak sesuai dengan Pasal 14 (d) Perjanjian SCM karena USDOC menentukan sendiri distorsi harga semata-mata berdasarkan pada pangsa pasar yang dominan dari kayu tegakan dari hutan publik; 2. Temuan USDOC, berdasarkan kesimpulan yang merugikan, bahwa Pemerintah Indonesia "secara sadar mengizinkan afiliasi suatu debitur untuk membeli kembali utangnya sendiri yang bertentangan dengan hukum Indonesia" bertentangan dengan Pasal 12.7 Perjanjian SCM; 3. Temuan spesifik USDOC tidak konsisten dengan Pasal 2.1 (c) Perjanjian SCM karena USDOC tidak menentukan bahwa pengumpulan biaya kayu tegakan, larangan ekspor kayu bulat, atau dugaan pengampunan utang merupakan bagian dari rencana atau skema yang dimaksudkan untuk memberi manfaat; 4. Temuan USDOC tentang kekhususan sehubungan dengan pengampunan utang tidak konsisten dengan Pasal 2.1 Perjanjian SCM karena USDOC "tidak mengidentifikasi yurisdiksi yang diduga memberikan manfaat, sehingga mempertanyakan analisis kekhususan"; 5. Penentuan ancaman kerugian USITC tidak konsisten dengan Pasal 3.5 Perjanjian Anti-Banting Harga dan Pasal 15.5 Perjanjian SCM karena USITC mengaitkan dengan impor subjek efek buruk yang disebabkan oleh faktor lain; 6. Penentuan ancaman kerugian USITC tidak konsisten dengan Pasal 3.7 Perjanjian Anti-Banting Harga dan Pasal 15.7 Perjanjian SCM karena USITC mendasarkan temuan ancamannya pada dugaan dan kemungkinan jarak jauh; dan Penentuan ancaman kerugian USITC tidak konsisten dengan Pasal 3.8 Perjanjian Anti-Banting Harga dan Pasal 15.8 Perjanjian SCM karena USITC gagal memberikan penanganan khusus. Kedua, Indonesia menggugat "sebagaimana adanya" (“as such”), yaitu secara independen dari penerapannya dalam kasus khusus, Bagian 771 (11) (B) dari Undang-Undang Tarif tahun 1930, sebagaimana telah diubah, dikodifikasi pada Titel 19 dari Kode Amerika Serikat, Bagian 1677 (11)(B). Secara khusus, Indonesia menggugat "sebagaimana adanya" penggunaan ketentuan hukum ini dalam penentuan-penentuan affirmatif ancaman kerugian dimana menganggap tie vote pada ancaman kerugian sebagai ancaman afirmatif dari penentuan kerugian , "sebagaimana adanya" tidak konsisten dengan Pasal 3.8 Perjanjian Anti-Banting Harga dan Pasal 15.8 Perjanjian SCM karena hal itu menghalangi pemberian penanganan khusus.