Pemilu 2019

Pasal I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan
berada di tangan ralcyaf yaitu bahwa ralryat memiliki kedaulatan,
tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih
pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan
melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk
mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedauLatan ral<yat
dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih
pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih
dalam sahr pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan
menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik
rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masingmasing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk
membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu unhrk memilih Presiden dan Wakil
Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan
berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap
lima tahun sekali. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil presiden
dilaksanalran dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden
yang memperoleh dukungan kuat dari ralrJrat sehingga rnampu
menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka
tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil presiden dalam
Undang-Undang ini jlga dimaksudkan untuk menegaskan sistem
presidensiil yang kuat dan efektif, di mana presiden dan Wakil presiden
terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari ralgrat, namun
dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis
dukungan dari DPR.

Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD diselenggarakan
dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara
Indonesia dljamin memiliki wakil yang duduk di lembega perwakil,an yang
akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari
pusat hingga ke daerah, Pemilu yang terselenggara secara langsung,
urnrun, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk
mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat
menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. penyelenggaraan
Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatlan derajat kompetisi
y_ang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Secara prinsipil, Undang-Undang ini dibentuk dengan dasar
menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan
Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2OO8 tentang Pemilihan Umum presiden dan [raki]
Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara
Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2Ol2 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakil,an Ralryat, Dewan perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain ihr, juga
dimaksudkan untuk menjawab dinarn-ika politik terkait p"rrg.tro,
penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu,
dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang
tentang Pemilihan Umum.

Dalam Undang:Undang ini juga diatur mengenai kelembagaan yang
melaksanakan_Pemilu, yalni KPU, Bawaslu, serta DKpp. Kedudukan k;tig;
lembaga- tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukim' dalam
P_enyelenggaraan Pemilu. Pengu.atan kelemb^ga'n dimaksudkan untuk dapat menciptakan Penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. secara umum undang-Undang iiri menga.tur mengenai penyelenggara Pemilu, pelaksanaan pemilu, pelanggaran pemilu dan sengketa Pemilu, serta tindak pidana pemilu.

Dinamika politik dalam negeri yang sering berubah ditambah isu nasional yang seakan tidak ada habis-habisnya, menimbulkan komentar, tanggapan, dan pernyataan dari berbagai pihak terutama pengamat politik, contohnya Rocky Gerung dan Adian Napitupulu. Rocky Gerung merupakan sosok yang dikenal memberikan pendapat secara kontroversial dan kritis walau mempunyai tujuan tersirat di dalamnya. Sedangkan Adian Napitupulu merupakan sosok yang dikenal berani dan tegas dalam menyampaikan komentar. Baik Rocky Gerung maupun Adian sama-sama sering bertemu dalam debat tim sukses Capres – Cawapres pada Pemilu 2019. Pemilu 2019 merupakan salah satu peristiwa yang menjadi sorotan di tahun 2019 ini. Selain Capres dan Cawapres, kehadiran para pengamat politik seperti Rocky Gerung dan Adian Napitupulu juga tak luput dari sorotan publik.
Esai ini akan membahas dan mengetahui bagaimana perbandingan dua karakteristik tokoh komunikator publik, dalam hal ini adalah pengamat politik, saat menyampaikan pendapat dan pernyataan untuk menanggapi isu nasional, terutama dalam bidang sosial dan politik serta untuk melihat bagaimana respon masyarakat terhadap tanggapan pengamat politik tersebut.

Eksploitasi politik identitas masih kerap ditemukan melalui media sosial, yang mana hal ini berpengaruh negatif terhadap kondisi sosial masyarakat, termasuk generasi milenial, sehingga pelaksanaan Pemilu 2019 yang aman dan demokratis menjadi tidak terwujud. Politik identitas merupakan salah satu perwujudan keliru dari political marketing activity. Munculnya berbagai kasus kekerasan atau diskriminatif, yang dilatarbelakangi disintegrasi sosial masyarakat akibat politik identitas, telah menjadi “pekerjaan rumah” bagi seluruh pelaksana Pemilu. Tujuan penelitian ini adalah agar akibat dari eksploitasi politik identitas melalui media sosial, seperti sentimen keagamaan, primordialisme, fanatisme, sikap superior, dan lain-lain dapat dicegah/diantisipasi. Kondisi tersebut tentunya menjadi tantangan bagi seluruh pelaksana Pemilu, agar melaksanakan berbagai tindakan sistematis, sehingga pelaksanaan Pemilu 2019 dapat berlangsung aman dan demokratis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis empiris, yakni dengan melakukan berbagai aktivitas ilmiah, seperti menganalisis dan menginterpretasikan kondisi objektif, didukung studi literatur yang relevan, guna memperoleh solusi pemecahan masalah secara tepat. Hasil penelitian ini adalah dapat memberikan usulan terkait dengan upaya penanganan eksploitasi politik identitas melalui media sosial agar disintegrasi sosial di kalangan generasi milenial dapat dicegah. Keberhasilan pelaksana Pemilu dalam menangani politik identitas melalui media sosial akan menghasilkan pelaksanaan Pemilu 2019 yang aman dan demokratis, sehingga mampu menghasilkan wakil-wakil rakyat yang kredibel.

Pemilu 2019 merupakan pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah di Indonesia, karena pemilihan Presiden dan  Wakil Presiden, serta pemilihan legislatif dilakukan secara serentak. Masyarakat, dalam hal ini generasi milenial, tatkala menentukan pilihannya, memerlukan informasi yang komprehensif. Memasuki era Revolusi Industri 4.0, sudah saatnya para kontestan Pemilu mampu memberikan informasi dengan memaksimalkan media sosial melalui strategi personal branding. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi generasi milenial dalam Pemilu 2019, karena para generasi ini, terutama para remaja, banyak yang baru pertama kali berpartisipasi dalam Pemilu, sehingga dapat mengenal kontestan dan menentukan pilihannya secara tepat. Selain itu, strategi personal branding yang paripurna dapat menjangkau berbagai kalangan generasi milenial yang setiap waktunya tidak lepas dari media sosial, sehingga dapat menjadi strategi yang efektif dan efisien, seraya mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi terkini. Metode yang digunakan pada penulisan ini menggunakan metode observasi pada kasus pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, serta menggunakan metode kualitatif dari berbagai literatur yang relevan, sehingga penulisan dapat lebih komprehensif dan akuntabel. Hasil dari penelitian ini adalah agar seluruh kontestan Pemilu dapat menerapkan strategi personal branding dalam mengkampanyekan dirinya kepada generasi milenial, serta membuat pemilih semakin cermat dalam menentukan pilihannya, sehingga Indonesia mampu menghadapi era Revolusi Industri 4.0 secara mumpuni.

Abstrak Artikel ini mengkaji tentang motif dukungan relawan independen terhadap elektabilitas Prabowo-Sandi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Ada tiga motif yang digunakan sebagai indikator dalam penelitian ini: motif insentif-material, motif insentif-solidaritas, dan motif insentif-idealisme. Gerakan Milenial Indonesia (GMI) dipilih sebagai obyek kasus dalam penelitian ini karena organisasi ini merupakan salah satu gerakan independen yang paling aktif di antara relawan milenial lainnya yang mengkampanyekan elektabilitas Prabowo-Sandi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus untuk menemukan motif dukungan GMI dalam memenangkan Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Temuan penelitian ini menunjukkan, bahwa GMI mengkombinasikan ketiga motif tersebut dalam mendukung kandidat Prabowo-Sandi. Karena itu, motif GMI bisa juga disebut dengan motif insentif campuran atau "mix incentive motive" sebagai strateginya dalam mendukung Prabowo-Sandi. Namun demikian, motif insentif-solidaritas adalah motif yang paling sering digunakan oleh GMI dalam setiap program kampanyenya dibanding motif yang lainnya Abstract This paper examines the motives of the independent volunter's support toward the electability of Prabowo-Sandi in the 2019 presidential election. There three motives which will be used as the indicators: incentive-material motive, incentive-solidarity motive, and incentive-idealism motive. The Indonesian Millennial Movement (GMI) is being the selected case of the research because this organization is one of the active independent movements among millennials which campaigns for the electability of Prabowo-Sandi to the public in Yogyakarta Special Region. It is a qualitative research by applying the case study approach to find out the motives of GMI's support in winning Prabowo-Sandi in the 2019 presidential election. Documentary and in-depth interview were utilized as the data-gathering. The finding demonstrates that GMI combines all three motives in supporting the candidate. Thus, GMI had a mix incentive

Besok tanggal 17 April seluruh warga negara Indonesia memiliki sebuah kegiatan besar untuk memilih pemimpin bangsa ini, yaitu pemilu serentak pemilihan presiden dan calon anggota legislatif. Model pemilu tahun 2019 kali ini memang berbeda dengan pemilu sebelum-sebelumnya, karena dilakukan serentak.

“Politics: Who Gets What, When, and How,” demikian judul buku Harold Lasswell, ilmuwan politik Amerika, yang pernah terbit tahun 1936. Dalam bahasa sederhana, no free lunch, tidak ada makan siang gratis dalam politik kekuasaan. Itu yang sedang terjadi akhir-akhir ini di saat Jokowi-Ma’ruf menyusun komposisi kabinetnya. Dalam politik, bagi-bagi “kue kekuasaan” hasil perjuangan adalah normal. Tinggal bagaimana kita menempatkan sesuai dengan porsinya.

Pemilu 2019 merupakan pemilu yang berbeda dengan pemilu-pemilu di Indonesia sebelumnya. Apa yang berbeda? Pemilu 2019 adalah pemilu serentak di mana untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan pemilu secara bersamaan waktunya antara pilpres dan pileg pada tanggal 17 April 2019. Meskipun menuai kontroversi terutama terkait dengan ambang batas pemilu, rakyat Indonesia harus menerima hanya ada dua paslon capres-cawapres di 2019. Karena pemilu serentak ini pula, kampanye legislatif tertutup kehebohannya dengan isu pilpres yang terus dinamis dari waktu ke waktu.

Akankah sistem kepartaian di Indonesia akan seperti ini terus? Apakah sistem pemilu yang saat ini sedang berlaku adalah baik untuk nasib kepartaian dan demokrasi Indonesia? Apakah efisisensi pemilu serentak yang diperjuangkan para aktivis pro-demokrasi adalah baik untuk sistem ketatanegaraan Indonesia? Kiranya kita perlu menyadari bahwa pemilu langsung tidak berbanding lurus dengan baiknya demokrasi. Sejumlah negara Eropa tidak menggunakan model pilpres langsung maupun pilkada langsung, tetapi kondisi mereka makmur dan sejahtera. Lihat saja Jerman dan Inggris. Karena itu, kita jangan terlena dengan demokrasi prosedural tanpa berpijak pada substansinya.