REKLAMASI PANTAI

Kawasan pantai adalah kawasan transisi dari lahan daratan dan perairan laut. Proses pembentukan kawasan pantai sangat dipengaruhi oleh gaya-gaya dinamis yang berada di sekitarnya. Gaya-gaya dinamis utama dan dominan yang mempengaruhi kawasan pantai adalah gaya gelombang. Menurut Bambang Triatmodjo (1999), pantai selalu menyesuaikan bentuk profilnya sedemikian rupa sehingga mampu menghancurkan energi gelombang yang datang. Penyesuaian bentuk tersebut merupakan tanggapan dinamis alami pantai terhadap laut.

Hak atas tanah sebagai salah satu hak penguasaan atas tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, LNRI Tahun 1960 No. 104 – TLNRI No. 2043, yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960. Undang-Undang ini lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Tujuan diundangkan UUPA disebutkan dalam Penjelasan Umum UUPA, yaitu: Pertama, meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur; Kedua, meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam Hukum Pertanahan; dan Ketiga, meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai negara atas tanah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat(1) UUPA, yaituatasdasarhakmenguasainegara ditentukan macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum. Atas dasar hak menguasai, negara menetapkan macam-macam hak atas permukaan bumi atau hak atas tanah, yang dapat diberikan kepada orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain yang berasal dari warga negara Indonesia atau orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Urip Santoso menyatakan bahwa hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki. Perkataan menggunakan mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk keperluan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan mengambil manfaat mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk keperluan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.. Wewenang dalam hak atas tanah ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA, yaitu menggunakan tanah yang bersangkutan, termasuk pula tubuh bumi dan ruang serta ruang yang ada di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Terjadinya hak atas tanah oleh perseorangan atau badan hukum dapat melalui 2 (dua) cara, yaitu: Pertama, originair. Perolehan hak atas tanah ini terjadi untuk pertama kali melalui Penetapan Pemerintah, atau karena ketentuan Undang-Undang (penegasan Konversi). Hak atas tanah yang lahir melalui Penetapan Pemerintah adalah Hak Milik yang berasal dari tanah negara, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atas tanah negara, Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan, Hak Pakai atas tanah negara, dan Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan, Hak atas tanah yang lahir karena ketentuan Undang-Undang (penegasan konversi) adalah Hak Milik yang berasal dari konversi bekas tanah milik adat. Kedua, derivatif. Perolehan hak atas tanah ini terjadi dari tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pihak lain melalui peralihan hak atas tanah. Perolehan hak atas tanah dapat terjadi melalui pemindahan hak atas tanah dalam bentuk jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam

Reklamasi daratan, biasanya disebut reklamasi, adalah proses pembuatan daratan baru dari dasar laut atau dasar sungai. Tanah yang direklamasi disebut tanah reklamasi atau landfill. Menurut UUD, definisi reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Reklamasi dapat juga didefinisikan sebagai aktivitas penimbunan suatu areal dalam skala relatif luas hingga sangat luas di daratan maupun di areal perairan untuk suatu keperluan rencana tertentu. Reklamasi daratan umumnya dilakukan dengan tujuan perbaikan dan pemulihan kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan ini dapat dijadikan lahan pemukiman, objek wisata dan kawasan niaga.

Pesatnya pertumbuhan penduduk di kota Manado tentu mendorong pembangunan dan pengadaan lahan baru untuk dihuni maupun kebutuhan komersial. Namun, dengan terfokusnya pembangunan pada satu daerah dan tidak meretanya pembangunan di daerah lain pasti akan mendorong masyarakat untuk menetap dan melakukan kegiatan perniagaan pada daerah yang dianggap sudah maju dan menjanjikan. Hal inilah yang mendorong gencarnya pembangunan di daerah kota Manado, lalu bagaimana dengan luas wilayah kota Manado sendiri? bukankah jika pembangunan terus dilakukan justru akan berakibat pada berkurang atau bahkan tidak tersisanya lahan untuk pembangunan? Dari hal inilah muncul “konsep pembangunan ke depan” yang dinamakan reklamasi pantai.
      Dilihat dari segi ekonomi mungkin reklamasi pantai adalah solusi pembangunan yang sangat menjanjikan, namun jika dilihat dari segi ekologi apakah reklamasi pantai cukup menjanjikan? ataukah hanya akan ”memperburuk” ekosistem pantai di kota Manado? dan bagaimana reklamasi pantai sendiri ditinjau dengan konsep fisika dan kaitannya dengan gelombang laut di pantai Manado?