dash line
Recently Published Documents

The existence of sovereign rights in the North Natuna Sea has begun to be disturbed since China's claim of traditional fishing rights was strengthened by the nine-dash line claim. This claim includes the North Natuna Sea area into China's territorial sea, which makes this area a conflict area. The problem in this research is the existence of traditional fishing ground rights in UNCLOS III 1982 and the impact of the nine-dash line claim on Indonesia's sovereign rights in the conflict area of ??the North Natuna Sea. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of the study explained that the 1982 UNCLOS III did not regulate traditional fishing ground, and the impact of the nine-dash line claim is very significant, as can be seen from the activities of Chinese fishers in the North Natuna Sea, which are supported by Chinese coast guard vessels, which have disrupted Indonesia's enjoyment of its sovereign rights. Thus, it can be concluded that the traditional fishing ground rights with the nine-dash line claim are not based on international law but are only based on China's unilateral claims and create conflicts that impact Indonesia.

Abstract China�s claims to all areas in the South China Sea have caused conflict with several states, such as Malaysia, the Philippines, Vietnam, Brunei Darussalam, and Taiwan. China�s claims are based on historical aspects by referring to the nine-dash line map, whether other claimant states are based on the UNCLOS 1982. Indonesia initially acted as a non-claimant state in this conflict. However, along with many violations committed by China in the North Natuna Sea, which is the Indonesian Exclusive Economic Zone, Indonesia is increasing its national vigilance. China is playing smart by pursuing a grey zone strategy. China�s strategy requires Indonesia to strengthen its deterrence strategy. This research uses a qualitative approach. Desk research is conducted as the collection data method. The results of this study indicate that it is necessary to strengthen Indonesia�s deterrence strategy, both military and non-military approaches. Keywords: coercion, deterrence, North Natuna Sea, South China Sea, Strategy

China’s nine-dash line or U-shape line claim in the South China Sea overlaps with Indonesia’s 200 nautical miles exclusive economic zone (EEZ). There have been several instances where Jakarta and China have entered into skirmishes involving fishing vessels in the Natuna area. The latest encroachment by China into Indonesian Natuna EEZ witnessed a departure of China’s justification for such action when it argued that it has sovereignty over the Nansha (Spratly) Islands and also sovereign rights over relevant waters near the Nansha Islands. Jakarta rejected both the arguments and insisted that under United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) China does not have legal basis to claim either traditional fishing grounds or parts of the Natuna waters and invoked the 2016 UN Arbitral Tribunal’s ruling to back its position. This article examines Indonesia’s response vis-à-vis China and argues that with the rise of nationalism over ownership of the Natunas it is likely to progress into an area of potential conflict between Indonesia and China.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis putusan Permanent Court of Arbitrationmengenai klaim “Nine Dash Line” milik Tiongkok dan strategi terbaik Indonesia dalam mengatasi pengklaiman wilayah di perairan Natuna. Dalam penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil berbagai data dan sumber yang akan diverifikasi. Skripsi ini berisi tentang klaim Tiongkok tentang “Nine Dash Line” di wilayah Kepulauan Natuna yang tumpang tindih dengan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Klaim “Nine Dash Line” Tiongkok ini sudah berlarut-larut selama beberapa tahun dan menjadi masalah serius di kawasan Laut China Selatan. Dalam konflik tersebut peneliti mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki berbagai rencana, upaya dan sikap agar wilayah kedaulatan Republik Indonesia tetap terjaga.Putusan dari Permanent Court of Arbitration mengatakan bahwa klaim Tiongkok mengenai “Nine Dash Line” terbantahkan dan tidak memiliki dasar hukum. Akan tetapi Tiongkok menolak putusan tersebut dan tetap agresif di Laut Cina Selatan sehingga berpotensi menimbulkan instabilitas kawasan Laut Cina Selatan. Hasil penelitian akan menunjukkan bahwa negara pihak yang bersengketa harus melaksanakan dan menghormati putusan Permanent Court of Arbitration tersebut karena sudah menjadi sumber hukum internasional. Putusan tersebut juga memiliki pengaruh di dalam menghadapi agresivitas Tiongkok dan pengaturan mengenai klaim maritim di kawasan Laut China Selatan.

Abstrak Laut Natuna Utara merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kabupaten Natuna, timbulnya sengketa wilayah di Laut Natuna Utara karena adanya Klaim Cina terhadap nine-dash line atau sembilan garis putus-putus. Penelitian ini membahas tentang apakah klaim nine-dash line atas laut Natuna Utara oleh Cina sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982 dan mengkaji bagaimana sikap Indonesia terhadap klaim negara Cina di laut Natuna Utara. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan sejarah (historical approach), dan pendekatan kasus (case law approach). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa klaim Cina atas nine-dash line terhadap laut Natuna Utara bertentangan dan tidak Relevan menurut UNCLOS 1982 dan Indonesia beranggapan bahwasannya Indonesia tidak memiliki  sengketa apapun dengan Cina.

Tulisan ini membahas tentang perubahan implementasi kebijakan luar negeri China terhadap Indonesia terkait penegakan klaim Nine Dash Line di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna yang terjadi pada rentang waktu Desember 2019 s.d. Januari 2020. China mengirimkan kapal nelayan, penjaga pantai dan militernya ke wilayah ZEE Natuna. Pemerintah Indonesia merespon aksi tersebut dengan mengirimkan nota protes kepada pihak China namun tidak mendapat tanggapan. Kemudian, Indonesia bersikap lebih tegas lagi dengan mengirimkan militernya ke wilayah ZEE Natuna disertai dengan pernyataan Presiden Indonesia bahwa pihak Indonesia serius dalam mempertahankan wilayah berdaulatnya. Menanggapi hal tersebut, China yang jauh lebih unggul dari segi power  mengubah perilakunya dan justru melakukan appeasment. Perubahan perilaku China ini dianalisis dengan menggunakan teori Foreign Policy Decision Making. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Argumen utama tulisan ini adalah bahwa pengambil keputusan China mengalami overgeneralisasi, terpengaruh emotions dan memperoleh informasi yang bersifat time constraint. Respon tegas Indonesia berada di luar dugaan pihak China dan jika diteruskan hal ini dapat membahayakan strategi detterence China atas Amerika Serikat di Laut China Selatan. Mengingat Indonesia dipandang memiliki regime type of adverseries sebagai negara yang cenderung menghindari konflik, maka China memutuskan untuk melakukan dynamic setting dengan mengubah pendekatan menjadi lebih lunak.

China telah menyebabkan konflik dengan negara-negara di ASEAN. Secara sepihak berdasarkan bukti sejarah, pada tahun 2009 Cina telah mengeluarkan peta resmi yang dikenal sebagai Peta Sembilan Garis Putus-putus untuk mengklaim Laut Cina Selatan. Secara sepihak berdasarkan bukti sejarah, pada tahun 2009 Tiongkok telah mengeluarkan peta resmi yang dikenal sebagai Peta Nine Dash Line untuk mengklaim Laut Cina Selatan. Konflik yang melibatkan banyak negara di Laut Cina Selatan belum berakhir atau surut. Klaim China tumpang tindih dengan pihak lain seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Dalam membela klaimnya, China berusaha untuk mendominasi baik di wilayah sengketa dan dalam negosiasi multilateral. Tiongkok juga terus meningkatkan kekuatan militernya untuk menekan negara-negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi masing-masing negara anggota ASEAN terhadap China terkait dengan sengketa di Laut Cina Selatan (SCS) seperti apa akar dari konflik dan urgensi bahkan konsekuensi dalam merumuskan strategi solusinya. Metode penelitian yang digunakan dalam peneitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan mengumpulkan data sekunder studi perpustakaan yang studi ini berasal dari data sekunder.

The territorial sea is the area of the sea zone closest to the coast, entirely subject to coastal sovereignty. Meanwhile, what is meant by the Economic Exclusive Zone is an area outside and adjacent to the territorial sea whose boundaries are 200 nautical miles measured from the base of the coast. The northern Natuna Islands are an Indonesian territorial area included in the Economic Exclusive Zone of the Republic of Indonesia. In areas that are the source of the power of nature are plentiful, including a source of power sea. It's led to interest from the foreigners to master the source power. The state of China announced that territory northwest china south is the territory of china based Map nine-dash line, which triggers the occurrence of the disputed territory of sea between Indonesia and china because it crosses the boundary north is Natuna Island the impact on the ships of foreign without permission to enter and steal the source power of nature in the Economic Exclusive Zone of the Republic of Indonesia because it is the actual effort of government Indonesia to eradicate illegal fishing both through relationship diplomacy maritime and businesses more. Researchers using qualitative descriptive research. The methodology of qualitative as the procedure of research that produces the descriptive data form of words written or spoken of people and behaviors that can be observed.