Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                
Skip to main content
The acceptance of the United Kingdom as a new ASEAN dialogue partner ended the 22-year moratorium and stepped over several other countries. Becoming an ASEAN dialogue partner is one of the focuses of the United Kingdom's attention... more
The acceptance of the United Kingdom as a new ASEAN dialogue partner ended the 22-year moratorium and stepped over several other countries. Becoming an ASEAN dialogue partner is one of the focuses of the United Kingdom's attention after leaving the European Union. To secure its national interests, the United Kingdom also restructured its defense strategy, which combined security, development, and foreign policy strategies in the Integrated Reviews. One of the military maneuvers carried out is ‘tilt’ to the Indo-Pacific Region as one of the new strategies. This article examines whether the United Kingdom military can play a crucial role in preparing a country's foreign policy regarding the acceptance of the United Kingdom as an ASEAN dialogue partner. A qualitative descriptive method has been chosen to complete the research through a case study approach. The study results that the various military deployment efforts carried out by the United Kingdom ultimately led to acceptan...
Total war is not always associated with power seizure using physical means, however, the real meaning is how a country could implement the whole of resources to fight for their national interest. This study is aimed to provide an... more
Total war is not always associated with power seizure using physical means, however, the real meaning is how a country could implement the whole of resources to fight for their national interest. This study is aimed to provide an understanding that total war could be implemented in all areas of activities. The study is conducted with a qualitative descriptive method through a case study approach, library study, interview, and observation in the field. It has been implemented in defense diplomacy accordingly without our awareness. For instance, in the case of the delay in the Indonesia-Singapore Defence Cooperation Agreement (DCA) renegotiation which unites all personnel from different agencies and institutions, as well as all professional fields to come up with the same directions for Indonesia national interest. This study concludes that a total war strategy could be implemented in defense diplomacy to get a maximum result to fight for Indonesia’s national interest.
Konsep perang semesta yang pertama kali dicetuskan oleh Clausewitz, dalam perjalanannya telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan sejak pertama kalidigunakan oleh Napoleon. Strategi perang semesta masih banyak digunakan oleh... more
Konsep perang semesta yang pertama kali dicetuskan oleh Clausewitz, dalam perjalanannya telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan sejak pertama kalidigunakan oleh Napoleon. Strategi perang semesta masih banyak digunakan oleh negara-negara di dunia, bahkan ketika dunia sudah memasuki era peperangan generasi ke-5. Indonesia yang telah menetapkan strategi perang semesta sebagai pedoman dalam penyusunan strategi pertahanan negaranya juga harus terus mengembangkan dengan ciri khas yang berbeda dengan pengertian perang semesta yang dikenal secara umum. Dalam konsep strategi perang semesta, kegiatan kerja sama internasional di bidang pertahanan menjadi salah satu elemen penting, terutama dalam membangun kekuatan untuk mempertahankan negara. Termasuk dalam strategi perang semesta yang diimplementasikan oleh Indonesia, kerja sama internasional di bidang pertahanan digunakan untuk membangun kekuatan nasionalnya dalam menghadapi ancaman militer maupun nir-militer. Kajian terhadap lit...
Keluarnya buku putih pertahanan UK di bulan April 2021 dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi Indonesia dalam penyusunan pertahanan negara yang komprehensif
Setelah 75 tahun Indonesia merdeka, baru untuk pertama kalinya Indonesia memiliki satu Undang-Undang yang sangat komprehensif dan bersifat integral dengan menyatukan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang sejenis, dengan tujuan... more
Setelah 75 tahun Indonesia merdeka, baru untuk pertama kalinya Indonesia
memiliki satu Undang-Undang yang sangat komprehensif dan bersifat integral dengan
menyatukan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang sejenis, dengan
tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan
dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan
pembebasan tanah. Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini,
tidak saja bermaksud untuk menciptakan lapangan kerja dengan mempermudah
untuk berusaha, tetapi juga termasuk didalamnya adalah mengatur tentang
pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan badan usaha lainnya,
termasuk diantaranya adalah Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang bergerak di
bidang Industri Pertahanan (Wikipedia, 2021).
Research Interests:
Research Interests:
Research Interests:
Research Interests:
Keamanan satu negara tidak lepas dari kondisi di sekitarnya, termasuk Indonesia yang berada di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara telah sepakat untuk membentuk kerja sama pertahanan dan berbagi persepsi dalam... more
Keamanan satu negara tidak lepas dari kondisi di sekitarnya, termasuk Indonesia yang berada di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara telah sepakat untuk membentuk kerja sama pertahanan dan berbagi persepsi dalam menghadapi ancaman nyata, yang sebagian besar adalah ancaman non-tradisional, yang harus dihadapi dengan membangun keamanan yang komprehensif. Untuk itu, Indonesia akan mengerahkan seluruh kementerian/lembaga untuk terlibat sesuai perannya dengan berpedoman kepada konsep perang semesta, sebagai bagian dari kebijakan pertahanan negara. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan berbagai alternatif upaya melakukan sinergi kelembagaan ke tingkat yang optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis yang diperoleh selama peneliti menjalankan tugas di Direktorat Kerja sama Internasional Pertahanan, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka, pada akhirnya peneliti menemukan bahwa sinergi kelembagaan yang diharapkan dalam pelaksanaan kebijakan kerja sama pertahanan tidak pada kondisi yang diharapkan. Perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan sinergitas, terutama dalam memadukan kepentingan, mengkoordinasikan upaya, dan mengkomunikasikan hasil. Sinergitas kelembagaan harus menjadi bagian integral dari setiap tahapan implementasi kebijakan kerja sama pertahanan yang dilakukan, agar Indonesia dapat lebih berperan aktif dalam membangun keamanan komprehensif di kawasan Asia Tenggara. Peneliti kemudian memberikan beberapa saran kepada para pemangku kepentingan untuk menghasilkan implementasi kebijakan kerja sama pertahanan antar lembaga yang sinergis sebagai bagian dari kebijakan pertahanan negara. Saran yang diberikan juga diharapkan dapat mendukung keberhasilan Indonesia sebagai ketua ASEAN pada tahun 2023.
Research Interests: