Fransin Kontu

The objective of this research is to find out the implementation of disaster management policies in Sigi Regency which are focused on the rehabilitation and reconstruction phase of the earthquake and liquefaction post-disaster in Sigi Regency, namely the program of providing assistance to repair houses and permanent housing development assistance which is indeed the responsibility of the Regional Disaster Management Agency of Sigi Regency. It was a qualitative research method. Data were collected through observation, interview, and documentation. Researcher conducted interviews to 10 (ten) informants consisted of elements of program implementers and program recipients with questions related to 4 (four) aspects of the model of policy implementation from Thomas B. Smith. The results of the research show that the ideal policy aspect are implemented well while the aspect of Target Group, Implementing Organizations and Environmental Factors are not implemented well. Therefore, it can be ...

Yanggandur Village is a village directly adjacent to the country of Papua New Guinea, where most of the Kanum people in the village practice mixed marriages with the Kanum people who are in the country of Papua New Guinea. Judging from the culture and perspective of society which is still very limited, one step taken by the government is to strengthen education and understanding in shaping the community to become Indonesian citizens who have a national outlook and have a spirit of nationalism and love for Indonesia's homeland so that it is not easily infiltrated by other views. which can break the defense of the unity and integrity of the Indonesian state. This study aims to find out strategies about understanding the life of a good nation and state. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the assistance for understanding the life of the nation and state in Yanggandur Village has not run optimally. In understa...

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah (1) Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya politik kewarganegaraan bagi generasi milenial kota Merauke, (2) Generasi Milenial belum seutuhnya memahami pentingnya partisipasi politik yang berdampak pada kemajuan system politik dan demokrasi di tingkat lokal (3) Generasi milenial belum memahami secara kompeherensif pentingnya pengetahuan, sikap, norma, nilai dan perilaku partisipasi dalam kehidupan politik (4) Generasi Milenial belum efektif dalam memahami pentingnya partisipasi dan kesadaran politik demi kemajuan kehidupan politik. Dari hasil penelusuran melalui observasi dan proses diskusi dengan mitra pada akhirnya melahirkan sebuah solusi yang akan ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra yaitu melalui sosialisasi, penyuluhan, dan transmisi pengetahuan politik dalam peningkatan partisipasi dan kesadaran politik bagi generasi milenial. Target yang akan dicapai setelah program PKM adalah (1) Peningkatan pengetahua...

Tujuan dilakukannya penelitian i ni adalah untuk mengetahui bagaimana hak Negara dalam proses pendaftaran tanah dan apa saja yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang pertanahan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Kewenangan dibidang pertanahan merupakan wewenang pemerintah pusat, wewenang tersebut diselenggarakan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dalam pelaksanaannya dilakukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, yaitu meliputi: pemberian ijin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, kewenangan penetapan subjek dan objek redistibusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente, kewenangan penetapan tanah ulayat, pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong, pemberian izin membuka tanah, perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota. 2. Hak menguasai dar...

Kesenjangan gender di kehidupan publik dan politik merupakan tantangan global yang dihadapi masyarakat di era demokrasi dimana demokrasi yang bermakna adalah demokrasi yang memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan mayoritas penduduk Indonesia yang terdiri dari kaum perempuan. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada penggalan pasal 28D ayat 1 berbunyi “setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum. Lebih lanjut dalam ayat 3 yang berbunyi “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Artinya, laki-laki maupun perempuan pada dasarnya sama dihadapan hukum, berperan dalam dunia politik, pendidikan, kesehatan dan dalam bentuk apapun demi kemajuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keterlibatan perempuan dalam politik dapat dilihat dari dua indikator. Pertama, keterlibatan dalam lembaga legislatif. Kedua, keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan baik dalam lembaga eksekutif maupun dalam struktur pemerintahan. Dengan a...

Primordialisme merupakan suatu keadaan dimana masyarakat masih memegang teguh prinsip atau hal-hal yang  dibawa sejak kecil maupun tradisi, ada istiadat, kepercayaan dan segala sesautu yang ada dilingkungan pertamanya. Ikatan seseorang pada kelompok pertamanya dengan segala nilai yang diperolehnya melalui sosialisasi akan membentuk sikap primordial.Pilkada di Minahasa Selatan tahun 2015 menjadi ruang “political race” yang terbuka bagi masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan. Di era demokratisasi sekarang ini, isu primordialisme masih merupakan salah satu aspek yang memengaruhi masyarakat dalam bertindak atau mengambil keputusan, contohnya dalam pemilihan umum kepala daerah. Isu primordial masih merupakan salah satu bagian dari identitas suatu daerah yang seringkali dimanfaatkan oleh elit-elit politik untuk mendapatkan suara pada pilkada dimana apabila bakal calon bukan putra daerah sangat sulit untuk mendapat dukungan partai atau memperoleh suara dan dukungan masyarakat. Pada Pilka...

Penyerapan anggaran belanja pemerintah memiliki peranan penting dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pemerintah. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat penyerapan anggaran, seperti: lemahnya perencanaan anggaran atau daya serap rendah yang mencerminkan perencanaan program yang tidak matang, sehingga sering dilakukan revisiyang dapat memperlambat pelaksanaan anggaran karena dianggap tidak valid dan akuntabel. Faktor penghambat lain yaitu proses pembahasan anggaran yang terlalu lama sehingga memperlambat proses eksekusi dilapangan. Lambatnya proses tender juga harus diperbaiki dan disosialisasikan lebih luas agar pejabat pembuat komitmen dan kuasa pengguna anggaran lebih memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan anggaran.Untuk mengurangi tingkat keterlambatan penyerapan anggaran, diperlukan beberapa strategi baik dari pihak satuan kerja terkait maupun Bendahara Umum Negara (KPPN), seperti : perencanaan anggaran yang baik, pelaksanaan anggaran ...