Kelas H HTLN FH UNPAD'13

M. Yahusafat (110110130289)
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan suatu lembaga baru yang dinamakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pembentukan DPD di latar belakangi oleh persoalan mendasar yang membebankan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang juga menjadi perwakilan setiap daerah di Indonesia. Selain itu konsep keseimbangan antar elemen-elemen penyelenggara negara atau biasa dipahami sebagai check and balance system tidak diberi ruang untuk dapat dijalankan. Karena dengan membebankan segala kepentingan daerah kepada MPR, sehingga pada hakikatnya seluruh kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggara negara adalah di bawah MPR.  Kewenangan legislatif Dewan Perwakilan Daerah memang limitatif. Terbatas pada bidang-bidang tertentu yang sudah dicantumkan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagian besar kewenangan DPD adalah berkenaan dengan kepentingan daerah. Hal tersebut dapat dimaklumi karena DPD adalah representasi regional

Nama = Mega Yulanda
NPM = 110110130280
Dosen = Dr. Hernadi Affandi, S.H.,LL.M.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (disingkat DPD RI atau DPD), sebelum 2004 disebut Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum.