Boni Andika

"Ensuring the rights of Native American has been an issue for so long in the history of U.S. politics. This is because the issue has been prolonged, even long before the United States stands, precisely since the colonial era. Native American's life changed dramatically when the explorers from Europe began to discover America in the late 15th century. They deal with the problems with many European immigrants who have coming and settling in America, which became known as the white community. Moreover, Native American also has to deal with government policies that seek to get rid and assimilate them into the cultures of white community. The election of Barack Obama as president in 2009, then become a new hope in the effort of ensuring the rights of Native American. Obama's background as an Afro-American raises a question: whether his leadership would positively impacts the lives of Native American. One of Obama's efforts to achieve this goal is the Tribal Law and Order Act (TLOA) of 2010. Through TLOA, Obama seeks to resolve the problems that occur in Indian Country, especially law enforcement. In this research the author attempted to explain the actors who encourage the issuance of TLOA, as well as how the political dynamics that led the U.S. government issued this policy to ensure the rights of Native American. Through the pluralist model in public policy analysis, it was found that Barack Obama as the government elite (internal) and the National Congress of American Indians as interest groups (external) influence on the legalization of TLOA. Obama's background and his goal to realize the American Dream became the impetus for the American government in setting TLOA. The theory of interest groups in policy-making can also explain the role of NCAI as part of the American democratic political system in encouraging the issuance of this policy."

Kejahatan genosida mulai dikenal sejak tahun 1944. Terminologi genosida pertama kali diperkenalkan oleh seorang pengacara berkebangsaan Yahudi bernama Raphael Lemkin. Genosida digunakan untuk mendeskripsikan  sebuah pembantaian sistemik terhadap suatu golongan etnis ataupun agama. Genosida berasal dari penggabungan kata Genos (ras) dari Bahasa Yunani dan Cidium (membunuh) dari Bahasa Latin. 
Kejahatan genosida yang paling disoroti oleh dunia internasional salah satunya adalah kejahatan genosida yang terjadi saat Perang Bosnia. Perang Bosnia yang terjadi antara tahun 1992 dan 1995, sebagai kelanjutan dari pecahnya Yugoslavia. Pihak-pihak yang bersengketa dalam perang tersebut adalah Republik Bosnia Herzegovina, Bosnia Serb (yang didukung oleh Slobodan Miloslevic dari pemerintahan Serbia dan Yugoslav People’s Army) dan Bosnian Croat. Pada awalnya perang ini berpangkal pada konflik teritorial atau wilayah. Tetapi akhirnya konflik ini berujung kepada kejahatan genosida di Srebrenica.
Kejahatan genosida di Srebrenica ini mendapat banyak perhatian dari dunia internasional. Banyak negara yang bereaksi dan mengecam aksi genosida terhadap rakyat Bosnia, terutama Bosnia bagian timur ini.
Berawal dari uraian di atas, penulis berusaha membahas bagaimana latar belakang yang menyebabkan terjadinya kejahatan genosida di Srebrenica. Mencari bagaimana reaksi dunia internasional terhadap kejahatan tersebut. Membahas bagaimana langkah penyelesaian konflik genosida itu. Serta menganalisis dampak yang terjadi dari kejahatan genosida terhadap rakyat Bosnia saat ini.
Selanjutnya penulis akan menerapkan beberapa konsep mengenai HAM dan konsep mengenai kejahatan genosida dalam menganalisis poin permasalahan di atas. Serta merujuk atau berpedoman kepada Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida dalam melihat kejahatan genosida yang terjadi di Srebrenica tersebut.

Water pollution that is caused by heavy metals, such as lead, which comes from industrial wastes, has long being an environmental problem. Until 2009, efforts to reduce pollution continue to be performed.  The use of biomaterials, such as water lettuce, eventually became something to be considered as one the absorbent media of water pollution by heavy metals which are easy, cheap and safe. Cisadane River that crosses the city of Tangerang for 15 kilometers is one example of water pollution caused by industrial discharges of lead. Considering that the existence of Cisadane River is very important for the people of Tangerang, the efforts of reduce pollution is much needed. In this research, the lead's value was measured from five points of different locations along the river using a Spectrophotometer Atomic Absorber. The pre experimental design, comes into the category of pre test and post test, was applied to determine the reduction in lead’s value of river water before and after treatment using water lettuce. The result showed that the phytochelatin contained in water lettuce gave a big contribution in the reduction of lead in water. Phytochelatin can absorb lead content up to 49,75 % of sample.

Ensuring the rights of Native American has been an issue for so long in the history of U.S. politics. This is because the issue has been prolonged, even long before the United States stands, precisely since the colonial era. Native American's life changed dramatically when the explorers from Europe began to discover America in the late 15th century. They deal with the problems with many European immigrants who have coming and settling in America, which became known as the white community. Moreover, Native American also has to deal with government policies that seek to get rid and assimilate them into the cultures of white community. The election of Barack Obama as president in 2009, then become a new hope in the effort of ensuring the rights of Native American. Obama's background as an Afro-American raises a question: whether his leadership would positively impacts the lives of Native American. One of Obama's efforts to achieve this goal is the Tribal Law and Order Act (TLOA) of 2010. Through TLOA, Obama seeks to resolve the problems that occur in Indian Country, especially law enforcement.
In this research the author attempted to explain the actors who encourage the issuance of TLOA, as well as how the political dynamics that led the U.S. government issued this policy to ensure the rights of Native American. Through the pluralist model in public policy analysis, it was found that Barack Obama as the government elite (internal) and the National Congress of American Indians as interest groups (external) influence on the legalization of TLOA. Obama's background and his goal to realize the American Dream became the impetus for the American government in setting TLOA. The theory of interest groups in policy-making can also explain the role of NCAI as part of the American democratic political system in encouraging the issuance of this policy.

Pancasila sebagai identitas dan nilai luhur bangsa menghadapi sebuah tantangan nyata di tengah-tengah arus globalisasi yang saat ini kian deras arusnya merambah seluruh elemen berbangsa dan bernegara. Tantangan tersebut yaitu berupa pengetahuan dan pemahaman mengenai Pancasila yang harus melekat dalam diri masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, penting kiranya bagi kita untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan Pancasila sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini penulis berusaha mencari bagaimana korelasi antara tingkat pendidikan dan kebudayaan terhadap pengetahuan dan pemahaman mengenai Pancasila para pedagang di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang. Melalui uji regresi dan perhitungan product-moment, penulis menemukan bahwa tingkat pendidikan memberikan pengaruh terhadap rendahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai Pancasila para pedagang di Pasar Badak sebesar 39,69%. Sedangkan pengaruh yang diberikan oleh kebudayaan lebih besar, yaitu sebesar 53,29%. Tingkat pendidikan memberikan pengaruh yang lebih kecil dikarenakan pada dasarnya status pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat tidak mempengaruhi pengetahuannya mengenai Pancasila. Apalagi sebagian besar pendidikan akan Pancasila dapat ditempuh sejak duduk di bangku sekolah dasar. Sedangkan kebudayaan yang diwakili oleh sisi penggunaan bahasa, justru memberikan pengaruh lebih besar dikarenakan masyarakat dengan ikatan budaya dan penggunaan bahasa daerah yang kuat, membuat mereka mengalami hambatan untuk dapat menerima akses informasi maupun sosialisasi yang telah diberikan oleh pemerintah terkait Pancasila. Ditambah lagi, bahasa nasional yaitu Bahasa Indonesia merupakan bahasa dasar dalam setiap bentuk pembelajaran di sekolah. Berdasarkan teori DeFleur dan Ball-Rokeach mengenai kerangka yang digunakan untuk melihat bagaimana suatu masyarakat dalam menstimulasi informasi yang diterimanya, bahwa banyak faktor yang menyebabkan masyarakat sulit menerima informasi mengenai Pancasila yang berujung kepada rendahnya pengetahuan dan pemahaman mereka. Selain tingkat pendidikan dan kebudayaan, yang menjadi faktor lain ialah profesi yang dijalani oleh setiap individu tersebut. Para pedagang di Pasar Badak cenderung tidak terlalu fokus pada urusan yang mereka anggap tidak berkaitan dengan dunia perdagangan, termasuk Pancasila. Sehingga memang semuanya bergantung kepada kesadaran masyarakat sendiri untuk mau memahami Pancasila sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka yang diperlukan saat ini ialah upaya bersama berbagai pihak, baik pemerintah, non pemerintah, maupun masyarakat untuk meningkatkan kesadaran bersama guna menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata kunci: , Bahasa, Kebudayaan, Pancasila, Tingkat Pendidikan.

People do many things for fun. They travel around the world, they read, they sing, they exercise, they collect stamps and books, and even more extinct animals. Sumatran tigers, elephants (taken for the tusks), bears, and eastern Indonesia’s poultries, are example of extinct animal which are becoming the objects of illegal hunting. People like to collect and catch those animals as pets. It began when European colonized Indonesia, especially East Indonesia, when they came back to Europe, they brought along the colorful wild poultries to their homeland, made European felt amazed about the color. Soon, they call the poultries as paradise birds due to the colorful feathers. It might be inspired by the colonizers but soon the ‘inlanders’ do that, and connected each others due to the need of those animals. They hunt not only the paradise poultries, but also animals that cannot be found in their areas. This may lead to the extinction of Indonesia’s wild life. They not only cut the forest down, but also take what they find inside. The people in network illegally trade those extinct animals and soon they become merchants. There are people in such trade, some of them can be easily found in every animal markets, like in Pasar Satwa dan Tanaman Hias (PASTY) in Bantul, Yogyakarta. The implications of trading extinct animals can gives bad impacts towards sustainable development, so that, the government actually had been made policies that rule the trading of extinct animals. UU NO.5/1991 is one of rule about the conservation of wild life and ecosystem, which regulates the hunting and trading of extinct animals. This is the proof that government cares and rigid about the sustainable development when it comes about the trading of extinct animals. In PASTY, we can find the merchants of extinct animals who trade secretly. So the question now, how is the mechanism of extinct animals trading in PASTY? In this research, the researchers try to find out the mechanism of extinct animals trading and the government's rule of this problem.

Problem rises when President Republic of Indonesia assigned an agreement
reached in form of Letter of Intent (LoI) with government of Norwegian on 26 May 2010. The agreement reached done in the effort reduction of gas emission as Indonesia contribution form to the world in the middle of problem of climate change. Pros and contra emerge from various circles of societies. The controversy were in the form of prohibition order new permit of industrial crop forest, prohibition order opening of peat farm, awarding of money of US$ 1 billion of government of Norwegian which non cash but overseas debt conversion, and also international dictation to Indonesia concerning on climate change. In the case study of this paper will be explained how Indonesia’s position especially government in facing this problem which is related to foreign policy. The reasons of government in signing the agreement and also considerations which is taken early. And also the analysis concerning possibility of impact which will emerge from signing this agreement. Thereby, in final will be gotten the conclusions which can be used in determining
preventive step and also applicative ones for facing it, and also policies which is possible taken by government as follow-up effort which is able to be applied.

Permasalahan kontaminasi air yang disebabkan oleh logam berat, seperti timbal (Pb) yang berasal dari limbah industry, telah dikenal sejak lama. Upaya pengurangan polutan logam berat terus dikembangkan hingga saat ini. Penggunaan biomaterial merupakan salah satu teknologi yang dapat dipertimbangkan, karena mudah didapat dan menghabiskan biaya yang cukup murah sebagai bahan penyerapan senyawa beracun dalam air yang berlimbah. Sungai Cisadane yang melintasi Kota Tangerang sepanjang 15 kilometer adalah salah satu contoh dari kerusakan alam yang terkontaminasi logam berat hasil limbah industri pabrik di sekitarnya. Penelitian dilakukan oleh penulis dengan mengukur kandungan timbal (Pb) dari lima titik lokasi yang berbeda menggunakan mesin AAS (Spektrofotometer Serapan Atom), dan menunjukkan bahwa kadar timbal (Pb) di permukaan air Sungai Cisadane masih perlu diperhatikan. Tumbuhan kayu apu adalah salah satu biomaterial alami yang dapat dijadikan solusi dari masalah ini. Hal ini dapat terjadi karena kandungan fitokelatin yang banyak terdapat pada akar, berfungsi menangkap ion logam timbal (Pb2+) dalam air limbah. Dari penelitian yang telah dilakukan dan diuji, menunjukkan bahwa Tumbuhan Kayu Apu dapat menurunkan kadar timbal (Pb) rata-rata sekitar 49,75%.

Anak pengumpul koin merupakan sebuah komunitas yang terbentuk akibat sulitnya biaya ekonomi. Resiko-resiko yang dialami oleh anak pengumpul koin merupakan alasan utama perlunya dilakukan sebuah penelitian mengenai kehidupan dan motivasi mereka melakukan aktivitas berbahaya semacam ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terhadap kehidupan anak pengumpul koin di Kawasan Pelabuhan Merak ditinjau dari sisi ekonomi, psikologi, sosiologi, kebudayaan, dan hukum, ditemukan berbagai fakta-fakta serta informasi-informasi mengenai kehidupan anak pengumpul koin selama ini. Di samping itu, anak pengumpul koin mendapatkan pandangan baik dari pihak kepolisian dikarenakan mereka sering membantu polisi dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan perairan pelabuhan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kerjasama antara semua lapisan masyarakat guna memberdayakan keberadaan anak pengumpul koin sebagai suatu komunitas sosial yang perlu diperhatikan dan dilindungi.

Krisis energi yang melanda negeri ini mengakibatkan perubahan akan situasi perekonomian yang ada. Bukan menjadi hal yang ironi jika masyarakat Indonesia sulit untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya. Pasalnya krisis tersebut nampaknya sudah melanda sebagian besar penduduk yang ada. Umat manusia di abad ke-21 ini perlu menyadari akan adanya “trade off”. Esensi inilah yang berpengaruh penting terhadap krisis energi yang telah terjadi. Akan tetapi, krisis ini dapat menjadi peluang emas bagi mereka yang memiliki pola pikir ekonomi kreatif. Pembuatan briket mampu menjawab segala apa yang menjadi kendala bagi masyarakat Indonesia. Tanpa biaya yang mahal mereka tetap berkesempatan untuk melangsungkan kehidupannya. Briket cukup membantu umat manusia dalam mereduksi dan mengentaskan krisis ekonomi.

Di zaman ini, perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) membantu banyak aspek kehidupan. Salah satu aspek yang dibantu adalah pertanian dan agrikultur. Kebudayaan agraris dapat mengembangkan potensi pertanian Indonesia dalam pembangunan nasional. Kebudayaan agraris yang dikembangan haruslah menembus segala lapisan masyarakat agar kebudayaan terbentuk secara maksimal. Untuk merealisasikan orientasi tersebut, lembaga pemerintah bekerja sama dengan membentuk program Masyarakat Berbudaya Iptek (MMBI). MMBI bertujuan agar pengembangan Iptek dan segala aspek yang terkait dapat terjadi secara maksimal dan terjadi di segala lapisan masyarakat. Untuk mencari hubungan pelatihan budidaya tanaman hias terhadap minat Iptek anggota Karang Taruna Desa Kademangan, penulis menggunakan analisis korelatif untuk mendapatkan hasil yang terbukti secara matematis. Berdasarkan hasil tersebut, penulis dapat memperkirakan efektivitas dari pelaksanaan program MMBI tersebut, dalam hal ini pelatihan budidaya tanaman hias.

Kertas merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia ke Korea Selatan. Pada tahun 2002, asosiasi perusahaan kertas di Korea Selatan mengajukan keberatan kepada Korean Trading Commission atas tuduhan dumping  yang dilakukan Indonesia terhadap produk kertas. Oleh karena itu, Korea Trading Commission mengenakan bea tambahan anti-dumping kepada produk kertas Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan sengketa antara kedua negara ini, Indonesia mengajukan persengketaan kertas ini ke level WTO untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk menangani masalah tersebut di WTO dilakukan 3 tahap penyelesaian sengketa. Tahap pertama adalah tahap konsultasi bilateral antara Korea Selatan dengan Indonesia. Namun dalam perkembangannya, tahap ini gagal untuk mewujudkan perdamaian antara kedua pihak. Setelah gagalnya tahap ini, persengketaan Indonesia-Korea masuk ke tahap diskusi panel yang melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga disini berfungsi untuk melakukan penyelidikan terhadap tuduhan yang dilayangkan oleh Korea Selatan terhadap Indonesia sekaligus menanggapi gugatan Indonesia ke WTO. Diakhir kerjanya, panel mengumumkan hasil temuannya yang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah Korea mengenai anti-dumping produk kertas Indonesia tidak sesuai dengan perjanjian GATT dalam WTO. Tetapi, dalam pelaksanaan temuan panel tersebut, pemerintah Korea tidak dapat langsung mengubah kebijakan anti-dumping nya terhadap produk kertas Indonesia. Baru pada akhir tahun 2010 lalu, keputusan panel dilaksanakan oleh pemerintah Korea dengan menghilangkan biaya tarif terhadap kertas Indonesia. Dalam essay ini penulis ingin menelaah lebih lanjut mengenai peran DSB dalam menyelesaikan sengketa antidumping Korea Selatan terhadap produk kertas Indonesia.

Amerika Serikat merupakan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan (DK) dan pemegang hak Veto PBB, yang sering menggunakan hak nya untuk memveto draft resolusi DK PBB, terutama yang bersangkutan dengan sengketa antara Israel dengan Palestina. Dalam kurun waktu 1972 – 2006, Amerika Serikat telah memveto 66 resolusi DK PBB yang berkaitan dengan konflik Israel-Palestina. Mayoritas resolusi yang mendapat veto oleh Amerika Serikat mengandung unsur sanksi atau larangan untuk Israel, seperti penghentian pembangunan pemukiman Yahudi di tepi barat Sungai Jordan, Palestina maupun penghentian serangan Israel ke Gaza sejak tahun 1950-an silam. 
Veto Amerika Serikat terhadap draft resolusi PBB S/2011/24 mengenai pengecaman terhadap pembangunan pemukiman di tepi barat Sungai Jordan, di wilayah timur Palestina, merupakan veto yang akhir-akhir ini menjadi sorotan internasional. Mengingat pembangunan pemukiman Yahudi tersebut dapat menjadi penghambat utama upaya perdamaian antara Israel dan Palestina. Namun, di lain sisi Amerika Serikat justru memveto draft resolusi itu, yang mengindikasikan adanya sebuah kepentingan politik dari Amerika Serikat.
Dari penjelasan singkat di atas, terumuslah beberapa pertanyaan kritis mengenai apakah ada kepentingan di balik penggunaan hak veto Amerika Serkat dalam resolusi PBB tentang pembangunan pemukiman yahudi di Palestina?
Dalam essai ini, penulis akan menganalisis bagaimana kepentingan Amerika Serikat dibalik penggunaan hak veto terhadap resolusi PBB tentang pembangunan pemukiman Yahudi tersebut.