Tahun 2020 menjadi tahun penuh tantangan bagi Indonesia. Tahun ini diawali dengan bencana banjir ... more Tahun 2020 menjadi tahun penuh tantangan bagi Indonesia. Tahun ini diawali dengan bencana banjir dan diikuti dengan pandemi COVID-19, yang mulai teridentifikasi sejak bulan Maret. Wabah virus yang masih belum ditemukan vaksinnya ini juga ikut mempengaruhi dinamika kebijakan publik di Indonesia, mengingat COVID-19 bukan hanya menyerang dan mempengaruhi aspek kesehatan, namun juga aspek sosial, politik dan ekonomi. Di sisi lain, tahun 2020 juga menjadi masa pelaksanaan Pilkada langsung, yang sedikit banyak juga ikut terdampak oleh pandemi ini.
Untuk itu, dalam kajian tengah tahun kali ini, berbeda dari Policy Assessment The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII) selama ini, kami mengangkat dua tema besar. Pertama, kebijakan publik terkait penanggulangan COVID-19. Kedua, analisis terkait rencana pelaksanaan Pilkada yang sampai publikasi ini ditulis, masih akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Terkait kebijakan publik untuk mencegah penyebaran COVID-19, Policy Assessment tahun 2020 menghadirkan tiga tulisan, yang masing-masing membahas mengenai: Program Keluarga Harapan bagi Rumah Tangga dan Kelompok Perempuan Terdampak COVID-19. Program ini sangat penting sebagai salah satu upaya untuk mendorong kesejahteraan keluarga, meskipun ada beberapa catatan dan rekomendasi untuk penerapannya. Pengkinian data, perbaikan dengan menjaring masukan penerima manfaat khususnya, serta analisis dampak program menjadi beberapa hal yang patut dilakukan untuk memperbaiki program ini.
Kami juga mengevaluasi kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 selama ini dengan meninjau beberapa aspek, seperti produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Analisis dan rekomendasi kebijakan juga kami lakukan dengan mempertimbangkan aspek konteks dan relasi dalam koordinasi kebijakan penanggulangan COVID-19 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Terkait dampak ekonomi COVID-19, kajian kami memfokuskan pada kebijakan pemulihan ekonomi di tengah pandemi, khususnya di industri pariwisata, yang mengalami multiplier effect signifikan akibat pandemi. Hal ini juga tidak lepas dari nature industri pariwisata yang memiliki backward and forward linkage yang tinggi dengan sektor-sektor penunjang pariwisata lainnya.
Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga berdampak terhadap proses penyelenggaran Pilkada di tahun 2020. Pertimbangan akan protokol kesehatan dan jadwal perhelatan Pilkada, membuat beberapa tahapan seperti mekanisme kampanye dan pemungutan suara menjadi beberapa hal yang menarik dan penting untuk dianalisis. Terkait mekanisme kampanye, kami menganalisis model kampanye daring yang idealnya dalam peraturan terkait Pilkada diorkestrasikan dan bukan dibatasi, serta diklasifikasikan berdasarkan tipenya.
Sementara, lewat pendekatan normatif dan konseptual, kami menilai bahwa e-voting relevan di konteks pandemi dan tidak bertentangan dengan sisi konstitutionalitas, meskipun terdapat tantangan seperti dalam hal sumber daya, infrastruktur, dan regulasi. Selain itu, terkait Pilkada 2020, Policy Assessment TII juga menyorot tentang rentannya praktik politik uang, yang mendorong semakin pentingnya reformasi partai politik di Indonesia, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas pendanaan partai politik dan kampanye politik, serta pelaporannya yang dicek dengan kolaborasi KPU dan PPATK; perbaikan proses rekrutmen dan kaderisasi, serta tekanan dan penolakan dari gerakan masyarakat sipil dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik politik uang.
Semoga Policy Assessment ini bermanfaat dan dapat menjadi masukan yang kontekstual, relevan, dan dapat diterapkan untuk kebijakan publik dan diskursus kebijakan, baik terkait penyelenggaraan Pilkada maupun upaya untuk menanggulangi COVID-19 di Indonesia.
Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat menantang untuk Indonesia. Sejak awal tahun, setidaknya be... more Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat menantang untuk Indonesia. Sejak awal tahun, setidaknya bencana alam seperti banjir telah menghampiri negeri katulistiwa ini. Tak lama kemudian, menyusul China dan negara lainnya, Indonesia juga menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi ini telah mengubah dan mempengaruhi beragam aspek kehidupan dan kebijakan, bukan hanya di bidang kesehatan, namun juga di bidang sosial, politik, maupun ekonomi.
Dalam Laporan Tahunan kali ini, INDONESIA 2020, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), juga mengangkat beberapa topik terkait situasi pandemi ini. Misalnya, terkait penggunaan big data oleh pemerintah, termasuk di sektor kesehatan, terutama mengingat pandemi yang juga memaksa kita untuk menggunakan teknologi digital lebih banyak dalam beraktivitas. Big data juga dinilai mampu mendukung kebijakan dengan respons cepat dan tepat lewat dukungan data yang massif dan akurat. Namun, tantangan terkait kapasitas SDM, ketersediaan infrastruktur, sinergi para pemangku kepentingan, serta perlindungan data pribadi, juga patut menjadi catatan penting dalam memanfaatkan big data. Dalam laporan ini, analisis SWOT digunakan untuk mengulas mengenai pemanfaatan big data oleh pemerintah.
Terkait perlindungan data pribadi, INDONESIA 2020 juga menganalisis tentang polemik peretasan, termasuk dalam penggunaan teknologi digital. Deretan kasus dan rentannya penyalahgunaan dan ancaman terhadap data pribadi, terutama terkait suara yang kritis di masyarakat terhadap pemerintah, membuat persoalan ini menjadi hal serius yang patut diperjelas, khususnya dalam pembahasan legislasi terkait perlindungan data pribadi. Sementara, terkait peretasan, terutama pelaku peretasan dan sanksi terhadapnya, masih belum ada pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini pulalah yang kami lihat sebagai gap dalam legislasi yang perlu dijadikan perhatian serius untuk memastikan perlindungan terhadap data pribadi di Indonesia. Pemilihan topik ini juga berangkat dari kekuatiran akan semakin intrusifnya otoritas negara dalam ranah privat, termasuk data pribadi.
Topik kedua yang juga terkait dengan pandemi adalah terkait bantuan sosial dan Program Keluarga Harapan. INDONESIA 2020 mencatat tiga hal penting terkait kebijakan yang krusial untuk ketangguhan masyarakat di masa pandemi ini. Ketiga hal tersebut terkait dengan kecukupan jumlah bantuan, pemutakhiran data, serta pendekatan berbasis gender dan inklusi sosial untuk memastikan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, memberdayakan, serta mendukung ketangguhan masyarakat di masa pandemi. Penerima bantuan program, khususnya perempuan, juga menjadi fokus dalam laporan ini, terutama mengingat dampak yang semakin berlapis dan berganda bagi perempuan akibat COVID-19. Misalnya dalam hal kehilangan pekerjaan, bertambahnya beban kerja domestik, tantangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maupun kekerasan dalam rumah tangga, akibat kebijakan pembatasan sosial yang mau tidak mau mengharuskan lebih banyak aktivitas dilakukan di dalam rumah.
Sementara, terkait aspek politik, lepas dari kerasnya kritik publik untuk penundaan pilkada di tengah pandemi, Pilkada akan tetap dilangsungkan pada tanggal 9 Desember. Isu lain yang yang mengemuka adalah tentang semakin maraknya politik dinasti. INDONESIA 2020 juga menilik tentang politik dinasti dan problematikanya. Analisis berangkat dari pemetaan para calon yang akan berlaga di Pilkada 2020 dan terafiliasi dengan politik dinasti. Selanjutnya, laporan ini juga mengulas tentang permasalahan dan kritik terhadap rentannya tata kelola pemerintahan yang buruk, terutama korupsi, akibat penyelenggaraan pemerintahan oleh politik dinasti. Kondisi ini juga ikut berpengaruh terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah, kematangan demokrasi, serta kesejahteraan masyarakat di daerah akibat dominasi penguasaan sumber daya politik, ekonomi, maupun sosial oleh para elit yang bernaung di bawah politik dinasti. Rekomendasi yang mengerucut dari laporan ini juga mengarah ke pentingnya mendorong reformasi internal kelembagaan partai politik sebagai salah satu pilah demokrasi dan sumber utama kaderisasi, rekrutmen, dan kepemimpinan politik.
Lebih jauh, polemik politik dinasti juga tidak lepas dari kentalnya konflik kepentingan dengan para pelaku kepentingan yang beragam dalam proses kebijakan. INDONESIA 2020 juga mengupas kritis hal tersebut dalam laporan terkait bidang hukum. Perjalanan proses legislasi yang bermasalah di periode kedua Pemerintahan Joko Widodo menjadi sorotan utama dalam laporan ini. Beberapa produk legislasi yang bermasalah dan kontroversial baik dalam proses pembahasan dan substansinya, seperti revisi UU Stabilitas Keuangan, UU MK, revise UU Minerba, serta UU Omnibus Law Cipta Kerja, juga ikut berkontribusi terhadap democracy backsliding di Indonesia. Kami menggunakan analisis dengan merujuk pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, teori Legisprudence Kritis, serta teori oligarki dan konsep state-capture corruption. Dominasi para oligark, politik balas budi, tingginya biaya politik, lemahnya tata kelola pemerintahan yang baik secara berkelindan telah berimbas pada politik legal hukum dan praktik yang mengabaikan amanah konstitusi, nilai-nilai dasar demokrasi, dan kepentingan rakyat. Legislative review menjadi salah satu rekomendasi dalam laporan ini.
Sementara, di bidang ekonomi, seperti biasa, TII lewat laporan tahunnya juga menghadirkan catatan tahunan tentang kebebasan ekonomi di Indonesia. Kami merujuk pada Indeks Kebebasan Ekonomi yang dikeluarkan oleh Fraser Institute. Meskipun Indonesia ada di peringkat kebebasan ekonomi yang moderat, masih ada beberapa pekerjaan rumah untuk memulihkan kebebasan ekonomi di Indonesia yang harus dikerjakan. Beberapa diantaranya terkait dengan kemudahan berusaha, peningkatan daya saing, penyederhanaan regulasi, pembukaan partisipasi para pelaku ekonomi yang beragam, serta yang tidak kalah pentingnya adalah penegakan hukum dalam pelaksanaan kebijakan terkait.
Demikian gambaran singkat mengenai INDONESIA 2020. Lewat publikasi dan kegiatan TII selama ini, TII berkomitmen untuk berkontribusi positif dan signifikan dalam proses kebijakan, serta menjadi acuan yang kredibel terkait analisis kebijakan publik di Indonesia. Semoga INDONESIA 2020 dapat dimanfaatkan semaksimal dan seluas mungkin oleh berbagai pelaku kebijakan publik dan pemangku kepentingan di Indonesia. Sebagai penutup, tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada para pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan INDONESIA 2020. Selamat membaca.
Kajian The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)
terkait kebijakan publik... more Kajian The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) terkait kebijakan publik di Indonesia pada tengah tahun 2021 kali ini masih dilatarbelakangi oleh konteks pandemi COVID-19 yang sudah memasuki tahun kedua. Konteks lain yang juga masih menarik untuk diangkat adalah seputar aspek politik dan hukum, baik terkait pemilu dan pilkada serta dinamika manajemen penyelenggara pemilu dan catatan pembelajaran untuk pemilu dan pilkada pada tahun 2024. Terkait pilkada, kajian tengah tahun 2021 TII ini juga menganalisis tentang permasalahan korupsi politik terkait bantuan sosial di tengah pilkada serentak tahun 2020 selama pandemi dari aspek hukum.
Selain itu, kajian kebijakan tengah tahun ini juga mengkritisi tantangan kebebasan berpendapat khususnya di platform digital, yang belum memiliki landasan aturan yang jelas dan rentan melanggar hak dan kebebasan sipil individu, serta tengah mendapatkan catatan merah dalam pelaksanaan dan perlindungannya. Topik lain yang kami angkat dalam kajian kebijakan tahun ini juga menyentuh ranah reformasi birokrasi yang salah satunya menggarisbawahi pentingnya komitmen dalam menegakkan sistem merit di sektor publik dalam proses rekrutmen pejabat publik dalam rangka menghadirkan aparat sipil negara yang berintegritas dan profesional, serta kompeten dan pelayanan publik yang optimal, relevan, serta responsif.
Sementara, terkait aspek ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini, kajian kebijakan TII mengelaborasi dampak penurunan sektor pariwisata, khususnya terkait kedatangan wisatawan mancanegara, terhadap fluktuasi cadangan devisa dan nilai tukar, serta memberikan rekomendasi terkait untuk mempersiapkan kebijakan pariwisata dan pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Terkait aspek sosial, kebijakan bantuan sosial tunai juga masih mendapatkan catatan dan perhatian khusus sebagai bagian yang penting untuk mendorong ketahanan dan pemberdayaan masyarakat rentan di masa pandemi dan efektivitas program bantuan, baik dari sisi alokasi bantuan, pendataan dan ketepatan sasaran, serta pemanfaatan.
Semoga kajian kebijakan ini bermanfaat dalam memberikan analisis yang kontekstual yang memperkaya diskursus tentang kebijakan publik, serta rekomendasi kebijakan yang relevan untuk diterapkan di Indonesia.
Freedom of expression is one of the challenging issues in the reflection of 23 years of Reform in... more Freedom of expression is one of the challenging issues in the reflection of 23 years of Reform in Indonesia. Several cases that criminalized and targeted democracy activists along with their personal data, gadgets, and social media have been increasing. The criminalization of individuals who are critical to the government including in digital spaces has become regular news.
In this case, existing legal foundations, including the 1945 Constitution, the Criminal Code, the Law Number 19 Year 2016 on the Law Number 11 Year 2008 regarding the Electronic Information and Transactions (ITE Law) to name a few, although they have been seen as the commitment of the government to protect human rights, apparently in practice, these regulations are also prone to be used as tools to discourage, if not to criminalize, those who are critical towards the government, particularly through electronic tools.
Therefore, as a public policy research organization, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), writes a policy paper with a qualitative approach (January to mid-May 2021) that focuses on this topic particularly in relation to the ITE Law. The study tries to understand the policy content and context regarding freedom of expression, particularly citizens’ criticisms towards the government in digital spaces. Our analysis also looks at concepts such as digital spaces, democracy, and governance; legal-political approach, as well as policy implementation.
We expect that the paper can provide actionable and relevant policy recommendations with human rights and freedom perspectives and involve various stakeholders in order to promote freedom of expression and digital protection in Indonesia, particularly for the citizens’ participation in the policy processes, including in voicing criticisms and feedback to the government in digital spaces.
Kebebasan berekspresi menjadi salah satu permasalahan dalam refleksi 23 tahun Reformasi di Indone... more Kebebasan berekspresi menjadi salah satu permasalahan dalam refleksi 23 tahun Reformasi di Indonesia. Beberapa kasus yang mengkriminalisasi dan menyasar aktivis demokrasi beserta dengan data pribadi, gawai, dan media sosial yang mereka miliki semakin meningkat. Kriminalisasi individu yang kritis terhadap pemerintah termasuk yang terjadi di ruang digital sudah menjadi berita biasa.
Dalam hal ini, landasan hukum yang ada, antara lain UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memperlihatkan komitmen pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya peraturan tersebut juga rawan digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti, kalau bukan untuk mengkriminalisasi, mereka yang kritis terhadap pemerintah, khususnya melalui perangkat elektronik.
Oleh karena itu, sebagai lembaga riset kebijakan publik, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), membuat naskah kebijakan dengan pendekatan kualitatif (Januari hingga pertengahan Mei 2021) yang fokus membahas topik ini, khususnya terkait dengan UU ITE. Kajian ini mencoba untuk memahami isi dan konteks kebijakan terkait kebebasan berekspresi, khususnya kritik warga terhadap pemerintah di ruang digital. Analisis kami juga melihat konsep-konsep seperti ruang digital, demokrasi dan pemerintahan; pendekatan politik hukum, serta implementasi kebijakan.
Kami berharap makalah ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti dan relevan dengan perspektif hak asasi manusia dan kebebasan serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka mempromosikan kebebasan berekspresi dan perlindungan digital di Indonesia, khususnya untuk partisipasi warga dalam proses kebijakan, termasuk dalam menyuarakan kritik dan masukan kepada pemerintah di ruang digital.
The 1998 reformation became an important part of the Indonesian nation’s journey. Reform marked b... more The 1998 reformation became an important part of the Indonesian nation’s journey. Reform marked by the collapse of an authoritarian regime was replaced by a more democratic state system in a transitional democratic phase. The transition to democracy then begins with improvements in all lines of life, including the political system. The General Election (Pemilu) in 1999 was one of the milestones in the history of changing the political system in Indonesia. The elections, which during the New Order era were only participated in by three political parties, immediately changed with the participation of 48 political parties as election participants. Political parties, which in authoritarian regimes only become agents of the rulers, they have an important role in encouraging the circulation of leadership at the national level to the local level, both in the executive and in the legislature.
However, along the way, the transition to democracy was hampered by slow consolidation. This results in ineffective and corrupt government operations, compounded by the lack of capacity and integrity of the elected leaders in government as well as the elected representatives in parliament. This condition occurs due to the weak role of political parties in Indonesia, which are expected to be able to produce accountable and credible political leaders and representatives to serve the public. The weak role of parties has an impact on the decline in the quality of democracy and government, as well as low public trust in political parties. This is of course contrary to the ideals of reform that occurred 23 years ago. This situation then presents the interest and urgency to push for political party reform by promoting the strengthening of party institutions.
In relation to that, institutional strengthening of political parties is seen as an important key to pushing the political parties' reform. To discuss the issue of political party reform in depth, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) then drafted a policy paper, using a qualitative approach. This study uses the method of document study and group discussion which is carried out by inviting the leadership of the political party central board and activists from civil society organizations.
This study is also made with the contribution of the Civil Society Coalition for Inclusive, Relevant, and Responsive Political Parties which TII initiated with other three local NGOs in Indonesia. They are: Atmawidya Alterasi Indonesia/ AAI (Yogyakarta), Averroes (Malang), Droupadi (Bandung), and Lembaga Studi Kebijakan Publik/ LSKP (Makassar).
In this study, in general, The Indonesian Institute (TII) reviews the internal and external aspects of political parties. However, the analysis of this study focuses more on the internal parties aspects, in particular how to encourage efforts to strengthen political party institutions. In this study, we use several political party reform's concepts, including that of Pippa Norris (2004) to analyze the study findings and provide recommendations regarding efforts to promote internal political party institutional reform and the inclusion of youth into political parties.
Some of the findings in this study, which are reviewed from the internal and external dimensions of political parties are as follows. Regarding the internal dimension, several problems related to the internal dimension of political parties which are the focus of this study are the issue of political recruitment; inclusion of youth and women in political parties; the existence of a research unit in a political party; and political party funding.
Meanwhile, on the external dimension, the research findings were analyzed by linking issues of public trust, social accountability, and related regulations in political parties. On the other hand, based on the findings and analysis described above, the electoral system and regulations regarding political parties also need to be improved in terms of encouraging the intended reforms. The external dimension of parties clearly influences political parties in behaving and carrying out their functions, as well as how they build relationships with other stakeholders. In this case, party reform must be encouraged, both internally to sustain support for reform efforts and externally in order to provide relevance and a sense of urgency for the interests of parties to carry out their roles and functions in politics.
Based on the findings and analysis above, an agenda is needed to encourage internal party reform and the inclusion of youth in political parties. The initial agenda that can be implemented is to encourage parties to be more inclusive, especially for the younger generation; encourage parties to be more relevant, including to grassroots and marginalized groups; strengthening internal party democracy; improve party institutions, including in party management and increase the role of the research division, as well as improve the performance of parties in carrying out their functions.
Based on this agenda, this study suggests some initial recommendations that need to be considered and carried out by political parties for institutional reform and the inclusion of youth in political parties as follows: opening up a wider recruitment process for members, including for the younger generation; strengthening the role and position of young cadres through capacity building and involvement in substantive matters within political parties; improve the model and intensity of communication with other democratic actors, and encourage democratic parties based on ideology, platform, and code of ethics, not based on personalization or kinship.
Other recommendations include strengthening party institutions, especially through internalization and application of party ideologies, platforms, and programs as well as maximizing research functions to promote data-based policies and social accountability; improve the governance of party organizations, especially those concerning achievement and a democratic system; transparent and accountable party financing, develop sustainable funding and resolve conflicts, and conduct regular monitoring, evaluation and reporting on the implementation of party functions. These recommendations must also be supported by other democratic stakeholders, such as civil society, mass media, government, parliament, and society in general.
Reformasi tahun 1998 menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Reformasi ditandai... more Reformasi tahun 1998 menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Reformasi ditandai dengan runtuhnya rezim otoriter digantikan oleh sistem kenegaraan yang lebih demokratis dalam sebuah fase transisi demokrasi. Transisi demokrasi kemudian dimulai dengan pembenahan di segala lini kehidupan, termasuk dalam sistem politik. Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1999 menjadi salah satu tonggak sejarah perubahan sistem politik di Indonesia. Pemilu yang di masa Orde Baru hanya di ikuti oleh tiga partai politik, seketika berubah dengan keikutsertaan 48 partai politik sebagai peserta pemilu. Partai politik yang pada rezim otoriter hanya menjadi kaki tangan penguasa, kemudian memiliki peran penting dalam mendorong sirkulasi kepemimpinan di tingkat nasional hingga tingkat lokal, baik di eksekutif maupun di legislatif.
Namun dalam perjalanannya, transisi menuju demokrasi terhambat karena konsolidasi yang berlangsung secara lamban. Hal ini berakibat pada jalannya pemerintahan yang tidak efektif dan korup, ditambah lagi karena kurangnya kapasitas dan integritas dari pemimpin terpilih dalam pemerintahan serta perwakilan terpilih di parlemen. Kondisi tersebut terjadi akibat lemahnya peran partai politik di Indonesia, yang diharapkan mampu melahirkan pemimpin dan perwakilan politik yang akuntabel dan kredibel untuk melayani publik. Lemahnya peran partai berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi dan pemerintahan, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan cita-cita reformasi yang terjadi 23 tahun silam. Situasi ini yang kemudian menghadirkan kepentingan dan kegentingan untuk mendorong reformasi partai politik dengan mempromosikan penguatan kelembagaan partai.
Penguatan kelembagaan partai politik dipandang sebagai kunci penting untuk mendorong reformasi partai politik. Untuk membahas permasalahan reformasi partai politik secara mendalam, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) lantas membuat naskah kebijakan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Studi ini menggunakan metode studi dokumen dan diskusi kelompok yang dilakukan dengan mengundang pimpinan pengurus pusat partai politik dan aktifis dari organisasi masyarakat sipil.
Studi ini juga dibuat dengan kontribusi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Partai Politik yang Inklusif, Relevan, dan Responsif yang diprakarsai oleh TII bersama empat LSM lokal lainnya di Indonesia. Mereka adalah: Atmawidya Alterasi Indonesia/AAI (Yogyakarta), Averroes (Malang), Droupadi (Bandung), dan Lembaga Studi Kebijakan Publik/LSKP (Makassar).
Pada studi ini, secara umum The Indonesian Institute (TII) meninjau aspek internal dan eksternal dari partai politik. Namun, analisis kajian ini lebih memusatkan pada aspek internal partai, khususnya bagaimana mendorong upaya penguatan kelembagaan partai politik. Dalam kajian ini, kami menggunakan beberapa konsep tentang reformasi partai politik, termasuk dari Pippa Norris (2004) untuk menganalisis temuan studi dan memberikan rekomendasi terkait upaya-upaya untuk mendorong reformasi kelembagaan internal partai politik dan inklusi kaum muda ke dalam partai politik. Beberapa temuan dalam penelitian ini, yang ditinjau dari dimensi internal dan eksternal partai politik sebagai berikut. Terkait dimensi internal, beberapa permasalahan terkait dimensi internal partai politik yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah persoalan rekrutmen politik; inklusi kaum muda dan perempuan dalam partai politik; keberadaan unit penelitian dalam partai politik; dan pendanaan partai politik. Sedangkan pada dimensi eksternal temuan penelitian dianalisis dengan menghubungkan persoalan kepercayaan publik, akuntabilitas sosial, dan regulasi terkait di partai politik.
Di sisi lain, berdasarkan temuan dan analisis yang diuraikan di atas, sistem pemilu dan regulasi mengenai partai politik juga perlu diperbaiki dalam arti mendorong reformasi yang dimaksudkan. Dimensi eksternal partai jelas mempengaruhi partai politik dalam berperilaku dan menjalankan fungsinya, serta bagaimana cara mereka dalam membangun hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini, reformasi partai harus didorong, baik secara internal untuk menopang upaya reformasi secara berkelanjutan maupun secara eksternal agar memberikan relevansi dan rasa urgensi bagi kepentingan partai untuk menjalankan peran dan fungsinya dalam politik.
Berdasarkan temuan dan analisis di atas, maka diperlukan sebuah agenda untuk mendorong reformasi internal partai dan inklusi kaum muda dalam partai politik. Agenda awal yang dapat dilaksanakan yaitu mendorong partai agar lebih inklusif, terutama bagi generasi muda; mendorong partai agar menjadi lebih relevan, termasuk ke kelompok akar rumput dan marjinal; memperkuat demokrasi internal partai; memperbaiki kelembagaan partai, termasuk dalam kepengurusan partai dan meningkatkan peran divisi penelitian, serta meningkatkan kinerja partai dalam menjalankan fungsinya.
Berdasarkan agenda tersebut, studi ini menyarankan beberapa rekomendasi awal yang perlu dipertimbangkan dan dilakukan oleh partai politik untuk kebutuhan reformasi kelembagaan dan inklusi kaum muda dalam partai politik sebagai berikut: membuka proses rekrutmen anggota yang lebih luas, termasuk untuk generasi muda; menguatkan peran dan posisi kader muda melalui peningkatan kapasitas dan keterlibatannya dalam hal-hal substantif di dalam partai politik; memperbaiki model dan intensitas komunikasi dengan aktor demokrasi lainnya, serta mendorong partai yang demokratis berdasarkan ideologi, platform, dan kode etik., bukan didasarkan pada personalisasi atau kekerabatan.
Rekomendasi lainnya yaitu penguatan kelembagaan partai, terutama melalui internalisasi dan penerapan ideologi, platform, dan program partai serta memaksimalkan fungsi penelitian untuk mendorong kebijakan berbasis data dan akuntabilitas sosial; memperbaiki tata kelola organisasi partai, terutama yang menyangkut prestasi dan sistem demokratis; pembiayaan partai yang transparan dan akuntabel, mengembangkan pendanaan yang berkelanjutan dan menyelesaikan konflik, serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara berkala atas pelaksanaan fungsi partai. Rekomendasi tersebut juga harus didukung oleh pemangku kepentingan demokrasi lainnya, seperti masyarakat sipil, media massa, pemerintah, parlemen, serta masyarakat pada umumnya.
Tahun 2020 menjadi tahun penuh tantangan bagi Indonesia. Tahun ini diawali dengan bencana banjir ... more Tahun 2020 menjadi tahun penuh tantangan bagi Indonesia. Tahun ini diawali dengan bencana banjir dan diikuti dengan pandemi COVID-19, yang mulai teridentifikasi sejak bulan Maret. Wabah virus yang masih belum ditemukan vaksinnya ini juga ikut mempengaruhi dinamika kebijakan publik di Indonesia, mengingat COVID-19 bukan hanya menyerang dan mempengaruhi aspek kesehatan, namun juga aspek sosial, politik dan ekonomi. Di sisi lain, tahun 2020 juga menjadi masa pelaksanaan Pilkada langsung, yang sedikit banyak juga ikut terdampak oleh pandemi ini.
Untuk itu, dalam kajian tengah tahun kali ini, berbeda dari Policy Assessment The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII) selama ini, kami mengangkat dua tema besar. Pertama, kebijakan publik terkait penanggulangan COVID-19. Kedua, analisis terkait rencana pelaksanaan Pilkada yang sampai publikasi ini ditulis, masih akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Terkait kebijakan publik untuk mencegah penyebaran COVID-19, Policy Assessment tahun 2020 menghadirkan tiga tulisan, yang masing-masing membahas mengenai: Program Keluarga Harapan bagi Rumah Tangga dan Kelompok Perempuan Terdampak COVID-19. Program ini sangat penting sebagai salah satu upaya untuk mendorong kesejahteraan keluarga, meskipun ada beberapa catatan dan rekomendasi untuk penerapannya. Pengkinian data, perbaikan dengan menjaring masukan penerima manfaat khususnya, serta analisis dampak program menjadi beberapa hal yang patut dilakukan untuk memperbaiki program ini.
Kami juga mengevaluasi kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 selama ini dengan meninjau beberapa aspek, seperti produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Analisis dan rekomendasi kebijakan juga kami lakukan dengan mempertimbangkan aspek konteks dan relasi dalam koordinasi kebijakan penanggulangan COVID-19 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Terkait dampak ekonomi COVID-19, kajian kami memfokuskan pada kebijakan pemulihan ekonomi di tengah pandemi, khususnya di industri pariwisata, yang mengalami multiplier effect signifikan akibat pandemi. Hal ini juga tidak lepas dari nature industri pariwisata yang memiliki backward and forward linkage yang tinggi dengan sektor-sektor penunjang pariwisata lainnya.
Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga berdampak terhadap proses penyelenggaran Pilkada di tahun 2020. Pertimbangan akan protokol kesehatan dan jadwal perhelatan Pilkada, membuat beberapa tahapan seperti mekanisme kampanye dan pemungutan suara menjadi beberapa hal yang menarik dan penting untuk dianalisis. Terkait mekanisme kampanye, kami menganalisis model kampanye daring yang idealnya dalam peraturan terkait Pilkada diorkestrasikan dan bukan dibatasi, serta diklasifikasikan berdasarkan tipenya.
Sementara, lewat pendekatan normatif dan konseptual, kami menilai bahwa e-voting relevan di konteks pandemi dan tidak bertentangan dengan sisi konstitutionalitas, meskipun terdapat tantangan seperti dalam hal sumber daya, infrastruktur, dan regulasi. Selain itu, terkait Pilkada 2020, Policy Assessment TII juga menyorot tentang rentannya praktik politik uang, yang mendorong semakin pentingnya reformasi partai politik di Indonesia, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas pendanaan partai politik dan kampanye politik, serta pelaporannya yang dicek dengan kolaborasi KPU dan PPATK; perbaikan proses rekrutmen dan kaderisasi, serta tekanan dan penolakan dari gerakan masyarakat sipil dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik politik uang.
Semoga Policy Assessment ini bermanfaat dan dapat menjadi masukan yang kontekstual, relevan, dan dapat diterapkan untuk kebijakan publik dan diskursus kebijakan, baik terkait penyelenggaraan Pilkada maupun upaya untuk menanggulangi COVID-19 di Indonesia.
Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat menantang untuk Indonesia. Sejak awal tahun, setidaknya be... more Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat menantang untuk Indonesia. Sejak awal tahun, setidaknya bencana alam seperti banjir telah menghampiri negeri katulistiwa ini. Tak lama kemudian, menyusul China dan negara lainnya, Indonesia juga menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi ini telah mengubah dan mempengaruhi beragam aspek kehidupan dan kebijakan, bukan hanya di bidang kesehatan, namun juga di bidang sosial, politik, maupun ekonomi.
Dalam Laporan Tahunan kali ini, INDONESIA 2020, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), juga mengangkat beberapa topik terkait situasi pandemi ini. Misalnya, terkait penggunaan big data oleh pemerintah, termasuk di sektor kesehatan, terutama mengingat pandemi yang juga memaksa kita untuk menggunakan teknologi digital lebih banyak dalam beraktivitas. Big data juga dinilai mampu mendukung kebijakan dengan respons cepat dan tepat lewat dukungan data yang massif dan akurat. Namun, tantangan terkait kapasitas SDM, ketersediaan infrastruktur, sinergi para pemangku kepentingan, serta perlindungan data pribadi, juga patut menjadi catatan penting dalam memanfaatkan big data. Dalam laporan ini, analisis SWOT digunakan untuk mengulas mengenai pemanfaatan big data oleh pemerintah.
Terkait perlindungan data pribadi, INDONESIA 2020 juga menganalisis tentang polemik peretasan, termasuk dalam penggunaan teknologi digital. Deretan kasus dan rentannya penyalahgunaan dan ancaman terhadap data pribadi, terutama terkait suara yang kritis di masyarakat terhadap pemerintah, membuat persoalan ini menjadi hal serius yang patut diperjelas, khususnya dalam pembahasan legislasi terkait perlindungan data pribadi. Sementara, terkait peretasan, terutama pelaku peretasan dan sanksi terhadapnya, masih belum ada pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini pulalah yang kami lihat sebagai gap dalam legislasi yang perlu dijadikan perhatian serius untuk memastikan perlindungan terhadap data pribadi di Indonesia. Pemilihan topik ini juga berangkat dari kekuatiran akan semakin intrusifnya otoritas negara dalam ranah privat, termasuk data pribadi.
Topik kedua yang juga terkait dengan pandemi adalah terkait bantuan sosial dan Program Keluarga Harapan. INDONESIA 2020 mencatat tiga hal penting terkait kebijakan yang krusial untuk ketangguhan masyarakat di masa pandemi ini. Ketiga hal tersebut terkait dengan kecukupan jumlah bantuan, pemutakhiran data, serta pendekatan berbasis gender dan inklusi sosial untuk memastikan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, memberdayakan, serta mendukung ketangguhan masyarakat di masa pandemi. Penerima bantuan program, khususnya perempuan, juga menjadi fokus dalam laporan ini, terutama mengingat dampak yang semakin berlapis dan berganda bagi perempuan akibat COVID-19. Misalnya dalam hal kehilangan pekerjaan, bertambahnya beban kerja domestik, tantangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maupun kekerasan dalam rumah tangga, akibat kebijakan pembatasan sosial yang mau tidak mau mengharuskan lebih banyak aktivitas dilakukan di dalam rumah.
Sementara, terkait aspek politik, lepas dari kerasnya kritik publik untuk penundaan pilkada di tengah pandemi, Pilkada akan tetap dilangsungkan pada tanggal 9 Desember. Isu lain yang yang mengemuka adalah tentang semakin maraknya politik dinasti. INDONESIA 2020 juga menilik tentang politik dinasti dan problematikanya. Analisis berangkat dari pemetaan para calon yang akan berlaga di Pilkada 2020 dan terafiliasi dengan politik dinasti. Selanjutnya, laporan ini juga mengulas tentang permasalahan dan kritik terhadap rentannya tata kelola pemerintahan yang buruk, terutama korupsi, akibat penyelenggaraan pemerintahan oleh politik dinasti. Kondisi ini juga ikut berpengaruh terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah, kematangan demokrasi, serta kesejahteraan masyarakat di daerah akibat dominasi penguasaan sumber daya politik, ekonomi, maupun sosial oleh para elit yang bernaung di bawah politik dinasti. Rekomendasi yang mengerucut dari laporan ini juga mengarah ke pentingnya mendorong reformasi internal kelembagaan partai politik sebagai salah satu pilah demokrasi dan sumber utama kaderisasi, rekrutmen, dan kepemimpinan politik.
Lebih jauh, polemik politik dinasti juga tidak lepas dari kentalnya konflik kepentingan dengan para pelaku kepentingan yang beragam dalam proses kebijakan. INDONESIA 2020 juga mengupas kritis hal tersebut dalam laporan terkait bidang hukum. Perjalanan proses legislasi yang bermasalah di periode kedua Pemerintahan Joko Widodo menjadi sorotan utama dalam laporan ini. Beberapa produk legislasi yang bermasalah dan kontroversial baik dalam proses pembahasan dan substansinya, seperti revisi UU Stabilitas Keuangan, UU MK, revise UU Minerba, serta UU Omnibus Law Cipta Kerja, juga ikut berkontribusi terhadap democracy backsliding di Indonesia. Kami menggunakan analisis dengan merujuk pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, teori Legisprudence Kritis, serta teori oligarki dan konsep state-capture corruption. Dominasi para oligark, politik balas budi, tingginya biaya politik, lemahnya tata kelola pemerintahan yang baik secara berkelindan telah berimbas pada politik legal hukum dan praktik yang mengabaikan amanah konstitusi, nilai-nilai dasar demokrasi, dan kepentingan rakyat. Legislative review menjadi salah satu rekomendasi dalam laporan ini.
Sementara, di bidang ekonomi, seperti biasa, TII lewat laporan tahunnya juga menghadirkan catatan tahunan tentang kebebasan ekonomi di Indonesia. Kami merujuk pada Indeks Kebebasan Ekonomi yang dikeluarkan oleh Fraser Institute. Meskipun Indonesia ada di peringkat kebebasan ekonomi yang moderat, masih ada beberapa pekerjaan rumah untuk memulihkan kebebasan ekonomi di Indonesia yang harus dikerjakan. Beberapa diantaranya terkait dengan kemudahan berusaha, peningkatan daya saing, penyederhanaan regulasi, pembukaan partisipasi para pelaku ekonomi yang beragam, serta yang tidak kalah pentingnya adalah penegakan hukum dalam pelaksanaan kebijakan terkait.
Demikian gambaran singkat mengenai INDONESIA 2020. Lewat publikasi dan kegiatan TII selama ini, TII berkomitmen untuk berkontribusi positif dan signifikan dalam proses kebijakan, serta menjadi acuan yang kredibel terkait analisis kebijakan publik di Indonesia. Semoga INDONESIA 2020 dapat dimanfaatkan semaksimal dan seluas mungkin oleh berbagai pelaku kebijakan publik dan pemangku kepentingan di Indonesia. Sebagai penutup, tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada para pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan INDONESIA 2020. Selamat membaca.
Kajian The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)
terkait kebijakan publik... more Kajian The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) terkait kebijakan publik di Indonesia pada tengah tahun 2021 kali ini masih dilatarbelakangi oleh konteks pandemi COVID-19 yang sudah memasuki tahun kedua. Konteks lain yang juga masih menarik untuk diangkat adalah seputar aspek politik dan hukum, baik terkait pemilu dan pilkada serta dinamika manajemen penyelenggara pemilu dan catatan pembelajaran untuk pemilu dan pilkada pada tahun 2024. Terkait pilkada, kajian tengah tahun 2021 TII ini juga menganalisis tentang permasalahan korupsi politik terkait bantuan sosial di tengah pilkada serentak tahun 2020 selama pandemi dari aspek hukum.
Selain itu, kajian kebijakan tengah tahun ini juga mengkritisi tantangan kebebasan berpendapat khususnya di platform digital, yang belum memiliki landasan aturan yang jelas dan rentan melanggar hak dan kebebasan sipil individu, serta tengah mendapatkan catatan merah dalam pelaksanaan dan perlindungannya. Topik lain yang kami angkat dalam kajian kebijakan tahun ini juga menyentuh ranah reformasi birokrasi yang salah satunya menggarisbawahi pentingnya komitmen dalam menegakkan sistem merit di sektor publik dalam proses rekrutmen pejabat publik dalam rangka menghadirkan aparat sipil negara yang berintegritas dan profesional, serta kompeten dan pelayanan publik yang optimal, relevan, serta responsif.
Sementara, terkait aspek ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini, kajian kebijakan TII mengelaborasi dampak penurunan sektor pariwisata, khususnya terkait kedatangan wisatawan mancanegara, terhadap fluktuasi cadangan devisa dan nilai tukar, serta memberikan rekomendasi terkait untuk mempersiapkan kebijakan pariwisata dan pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Terkait aspek sosial, kebijakan bantuan sosial tunai juga masih mendapatkan catatan dan perhatian khusus sebagai bagian yang penting untuk mendorong ketahanan dan pemberdayaan masyarakat rentan di masa pandemi dan efektivitas program bantuan, baik dari sisi alokasi bantuan, pendataan dan ketepatan sasaran, serta pemanfaatan.
Semoga kajian kebijakan ini bermanfaat dalam memberikan analisis yang kontekstual yang memperkaya diskursus tentang kebijakan publik, serta rekomendasi kebijakan yang relevan untuk diterapkan di Indonesia.
Freedom of expression is one of the challenging issues in the reflection of 23 years of Reform in... more Freedom of expression is one of the challenging issues in the reflection of 23 years of Reform in Indonesia. Several cases that criminalized and targeted democracy activists along with their personal data, gadgets, and social media have been increasing. The criminalization of individuals who are critical to the government including in digital spaces has become regular news.
In this case, existing legal foundations, including the 1945 Constitution, the Criminal Code, the Law Number 19 Year 2016 on the Law Number 11 Year 2008 regarding the Electronic Information and Transactions (ITE Law) to name a few, although they have been seen as the commitment of the government to protect human rights, apparently in practice, these regulations are also prone to be used as tools to discourage, if not to criminalize, those who are critical towards the government, particularly through electronic tools.
Therefore, as a public policy research organization, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), writes a policy paper with a qualitative approach (January to mid-May 2021) that focuses on this topic particularly in relation to the ITE Law. The study tries to understand the policy content and context regarding freedom of expression, particularly citizens’ criticisms towards the government in digital spaces. Our analysis also looks at concepts such as digital spaces, democracy, and governance; legal-political approach, as well as policy implementation.
We expect that the paper can provide actionable and relevant policy recommendations with human rights and freedom perspectives and involve various stakeholders in order to promote freedom of expression and digital protection in Indonesia, particularly for the citizens’ participation in the policy processes, including in voicing criticisms and feedback to the government in digital spaces.
Kebebasan berekspresi menjadi salah satu permasalahan dalam refleksi 23 tahun Reformasi di Indone... more Kebebasan berekspresi menjadi salah satu permasalahan dalam refleksi 23 tahun Reformasi di Indonesia. Beberapa kasus yang mengkriminalisasi dan menyasar aktivis demokrasi beserta dengan data pribadi, gawai, dan media sosial yang mereka miliki semakin meningkat. Kriminalisasi individu yang kritis terhadap pemerintah termasuk yang terjadi di ruang digital sudah menjadi berita biasa.
Dalam hal ini, landasan hukum yang ada, antara lain UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memperlihatkan komitmen pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya peraturan tersebut juga rawan digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti, kalau bukan untuk mengkriminalisasi, mereka yang kritis terhadap pemerintah, khususnya melalui perangkat elektronik.
Oleh karena itu, sebagai lembaga riset kebijakan publik, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), membuat naskah kebijakan dengan pendekatan kualitatif (Januari hingga pertengahan Mei 2021) yang fokus membahas topik ini, khususnya terkait dengan UU ITE. Kajian ini mencoba untuk memahami isi dan konteks kebijakan terkait kebebasan berekspresi, khususnya kritik warga terhadap pemerintah di ruang digital. Analisis kami juga melihat konsep-konsep seperti ruang digital, demokrasi dan pemerintahan; pendekatan politik hukum, serta implementasi kebijakan.
Kami berharap makalah ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti dan relevan dengan perspektif hak asasi manusia dan kebebasan serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka mempromosikan kebebasan berekspresi dan perlindungan digital di Indonesia, khususnya untuk partisipasi warga dalam proses kebijakan, termasuk dalam menyuarakan kritik dan masukan kepada pemerintah di ruang digital.
The 1998 reformation became an important part of the Indonesian nation’s journey. Reform marked b... more The 1998 reformation became an important part of the Indonesian nation’s journey. Reform marked by the collapse of an authoritarian regime was replaced by a more democratic state system in a transitional democratic phase. The transition to democracy then begins with improvements in all lines of life, including the political system. The General Election (Pemilu) in 1999 was one of the milestones in the history of changing the political system in Indonesia. The elections, which during the New Order era were only participated in by three political parties, immediately changed with the participation of 48 political parties as election participants. Political parties, which in authoritarian regimes only become agents of the rulers, they have an important role in encouraging the circulation of leadership at the national level to the local level, both in the executive and in the legislature.
However, along the way, the transition to democracy was hampered by slow consolidation. This results in ineffective and corrupt government operations, compounded by the lack of capacity and integrity of the elected leaders in government as well as the elected representatives in parliament. This condition occurs due to the weak role of political parties in Indonesia, which are expected to be able to produce accountable and credible political leaders and representatives to serve the public. The weak role of parties has an impact on the decline in the quality of democracy and government, as well as low public trust in political parties. This is of course contrary to the ideals of reform that occurred 23 years ago. This situation then presents the interest and urgency to push for political party reform by promoting the strengthening of party institutions.
In relation to that, institutional strengthening of political parties is seen as an important key to pushing the political parties' reform. To discuss the issue of political party reform in depth, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) then drafted a policy paper, using a qualitative approach. This study uses the method of document study and group discussion which is carried out by inviting the leadership of the political party central board and activists from civil society organizations.
This study is also made with the contribution of the Civil Society Coalition for Inclusive, Relevant, and Responsive Political Parties which TII initiated with other three local NGOs in Indonesia. They are: Atmawidya Alterasi Indonesia/ AAI (Yogyakarta), Averroes (Malang), Droupadi (Bandung), and Lembaga Studi Kebijakan Publik/ LSKP (Makassar).
In this study, in general, The Indonesian Institute (TII) reviews the internal and external aspects of political parties. However, the analysis of this study focuses more on the internal parties aspects, in particular how to encourage efforts to strengthen political party institutions. In this study, we use several political party reform's concepts, including that of Pippa Norris (2004) to analyze the study findings and provide recommendations regarding efforts to promote internal political party institutional reform and the inclusion of youth into political parties.
Some of the findings in this study, which are reviewed from the internal and external dimensions of political parties are as follows. Regarding the internal dimension, several problems related to the internal dimension of political parties which are the focus of this study are the issue of political recruitment; inclusion of youth and women in political parties; the existence of a research unit in a political party; and political party funding.
Meanwhile, on the external dimension, the research findings were analyzed by linking issues of public trust, social accountability, and related regulations in political parties. On the other hand, based on the findings and analysis described above, the electoral system and regulations regarding political parties also need to be improved in terms of encouraging the intended reforms. The external dimension of parties clearly influences political parties in behaving and carrying out their functions, as well as how they build relationships with other stakeholders. In this case, party reform must be encouraged, both internally to sustain support for reform efforts and externally in order to provide relevance and a sense of urgency for the interests of parties to carry out their roles and functions in politics.
Based on the findings and analysis above, an agenda is needed to encourage internal party reform and the inclusion of youth in political parties. The initial agenda that can be implemented is to encourage parties to be more inclusive, especially for the younger generation; encourage parties to be more relevant, including to grassroots and marginalized groups; strengthening internal party democracy; improve party institutions, including in party management and increase the role of the research division, as well as improve the performance of parties in carrying out their functions.
Based on this agenda, this study suggests some initial recommendations that need to be considered and carried out by political parties for institutional reform and the inclusion of youth in political parties as follows: opening up a wider recruitment process for members, including for the younger generation; strengthening the role and position of young cadres through capacity building and involvement in substantive matters within political parties; improve the model and intensity of communication with other democratic actors, and encourage democratic parties based on ideology, platform, and code of ethics, not based on personalization or kinship.
Other recommendations include strengthening party institutions, especially through internalization and application of party ideologies, platforms, and programs as well as maximizing research functions to promote data-based policies and social accountability; improve the governance of party organizations, especially those concerning achievement and a democratic system; transparent and accountable party financing, develop sustainable funding and resolve conflicts, and conduct regular monitoring, evaluation and reporting on the implementation of party functions. These recommendations must also be supported by other democratic stakeholders, such as civil society, mass media, government, parliament, and society in general.
Reformasi tahun 1998 menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Reformasi ditandai... more Reformasi tahun 1998 menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Reformasi ditandai dengan runtuhnya rezim otoriter digantikan oleh sistem kenegaraan yang lebih demokratis dalam sebuah fase transisi demokrasi. Transisi demokrasi kemudian dimulai dengan pembenahan di segala lini kehidupan, termasuk dalam sistem politik. Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1999 menjadi salah satu tonggak sejarah perubahan sistem politik di Indonesia. Pemilu yang di masa Orde Baru hanya di ikuti oleh tiga partai politik, seketika berubah dengan keikutsertaan 48 partai politik sebagai peserta pemilu. Partai politik yang pada rezim otoriter hanya menjadi kaki tangan penguasa, kemudian memiliki peran penting dalam mendorong sirkulasi kepemimpinan di tingkat nasional hingga tingkat lokal, baik di eksekutif maupun di legislatif.
Namun dalam perjalanannya, transisi menuju demokrasi terhambat karena konsolidasi yang berlangsung secara lamban. Hal ini berakibat pada jalannya pemerintahan yang tidak efektif dan korup, ditambah lagi karena kurangnya kapasitas dan integritas dari pemimpin terpilih dalam pemerintahan serta perwakilan terpilih di parlemen. Kondisi tersebut terjadi akibat lemahnya peran partai politik di Indonesia, yang diharapkan mampu melahirkan pemimpin dan perwakilan politik yang akuntabel dan kredibel untuk melayani publik. Lemahnya peran partai berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi dan pemerintahan, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan cita-cita reformasi yang terjadi 23 tahun silam. Situasi ini yang kemudian menghadirkan kepentingan dan kegentingan untuk mendorong reformasi partai politik dengan mempromosikan penguatan kelembagaan partai.
Penguatan kelembagaan partai politik dipandang sebagai kunci penting untuk mendorong reformasi partai politik. Untuk membahas permasalahan reformasi partai politik secara mendalam, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) lantas membuat naskah kebijakan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Studi ini menggunakan metode studi dokumen dan diskusi kelompok yang dilakukan dengan mengundang pimpinan pengurus pusat partai politik dan aktifis dari organisasi masyarakat sipil.
Studi ini juga dibuat dengan kontribusi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Partai Politik yang Inklusif, Relevan, dan Responsif yang diprakarsai oleh TII bersama empat LSM lokal lainnya di Indonesia. Mereka adalah: Atmawidya Alterasi Indonesia/AAI (Yogyakarta), Averroes (Malang), Droupadi (Bandung), dan Lembaga Studi Kebijakan Publik/LSKP (Makassar).
Pada studi ini, secara umum The Indonesian Institute (TII) meninjau aspek internal dan eksternal dari partai politik. Namun, analisis kajian ini lebih memusatkan pada aspek internal partai, khususnya bagaimana mendorong upaya penguatan kelembagaan partai politik. Dalam kajian ini, kami menggunakan beberapa konsep tentang reformasi partai politik, termasuk dari Pippa Norris (2004) untuk menganalisis temuan studi dan memberikan rekomendasi terkait upaya-upaya untuk mendorong reformasi kelembagaan internal partai politik dan inklusi kaum muda ke dalam partai politik. Beberapa temuan dalam penelitian ini, yang ditinjau dari dimensi internal dan eksternal partai politik sebagai berikut. Terkait dimensi internal, beberapa permasalahan terkait dimensi internal partai politik yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah persoalan rekrutmen politik; inklusi kaum muda dan perempuan dalam partai politik; keberadaan unit penelitian dalam partai politik; dan pendanaan partai politik. Sedangkan pada dimensi eksternal temuan penelitian dianalisis dengan menghubungkan persoalan kepercayaan publik, akuntabilitas sosial, dan regulasi terkait di partai politik.
Di sisi lain, berdasarkan temuan dan analisis yang diuraikan di atas, sistem pemilu dan regulasi mengenai partai politik juga perlu diperbaiki dalam arti mendorong reformasi yang dimaksudkan. Dimensi eksternal partai jelas mempengaruhi partai politik dalam berperilaku dan menjalankan fungsinya, serta bagaimana cara mereka dalam membangun hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini, reformasi partai harus didorong, baik secara internal untuk menopang upaya reformasi secara berkelanjutan maupun secara eksternal agar memberikan relevansi dan rasa urgensi bagi kepentingan partai untuk menjalankan peran dan fungsinya dalam politik.
Berdasarkan temuan dan analisis di atas, maka diperlukan sebuah agenda untuk mendorong reformasi internal partai dan inklusi kaum muda dalam partai politik. Agenda awal yang dapat dilaksanakan yaitu mendorong partai agar lebih inklusif, terutama bagi generasi muda; mendorong partai agar menjadi lebih relevan, termasuk ke kelompok akar rumput dan marjinal; memperkuat demokrasi internal partai; memperbaiki kelembagaan partai, termasuk dalam kepengurusan partai dan meningkatkan peran divisi penelitian, serta meningkatkan kinerja partai dalam menjalankan fungsinya.
Berdasarkan agenda tersebut, studi ini menyarankan beberapa rekomendasi awal yang perlu dipertimbangkan dan dilakukan oleh partai politik untuk kebutuhan reformasi kelembagaan dan inklusi kaum muda dalam partai politik sebagai berikut: membuka proses rekrutmen anggota yang lebih luas, termasuk untuk generasi muda; menguatkan peran dan posisi kader muda melalui peningkatan kapasitas dan keterlibatannya dalam hal-hal substantif di dalam partai politik; memperbaiki model dan intensitas komunikasi dengan aktor demokrasi lainnya, serta mendorong partai yang demokratis berdasarkan ideologi, platform, dan kode etik., bukan didasarkan pada personalisasi atau kekerabatan.
Rekomendasi lainnya yaitu penguatan kelembagaan partai, terutama melalui internalisasi dan penerapan ideologi, platform, dan program partai serta memaksimalkan fungsi penelitian untuk mendorong kebijakan berbasis data dan akuntabilitas sosial; memperbaiki tata kelola organisasi partai, terutama yang menyangkut prestasi dan sistem demokratis; pembiayaan partai yang transparan dan akuntabel, mengembangkan pendanaan yang berkelanjutan dan menyelesaikan konflik, serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara berkala atas pelaksanaan fungsi partai. Rekomendasi tersebut juga harus didukung oleh pemangku kepentingan demokrasi lainnya, seperti masyarakat sipil, media massa, pemerintah, parlemen, serta masyarakat pada umumnya.
Uploads
Untuk itu, dalam kajian tengah tahun kali ini, berbeda dari Policy Assessment The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII) selama ini, kami mengangkat dua tema besar. Pertama, kebijakan publik terkait penanggulangan COVID-19. Kedua, analisis terkait rencana pelaksanaan Pilkada yang sampai publikasi ini ditulis, masih akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Terkait kebijakan publik untuk mencegah penyebaran COVID-19, Policy Assessment tahun 2020 menghadirkan tiga tulisan, yang masing-masing membahas mengenai: Program Keluarga Harapan bagi Rumah Tangga dan Kelompok Perempuan Terdampak COVID-19. Program ini sangat penting sebagai salah satu upaya untuk mendorong kesejahteraan keluarga, meskipun ada beberapa catatan dan rekomendasi untuk penerapannya. Pengkinian data, perbaikan dengan menjaring masukan penerima manfaat khususnya, serta analisis dampak program menjadi beberapa hal yang patut dilakukan untuk memperbaiki program ini.
Kami juga mengevaluasi kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 selama ini dengan meninjau beberapa aspek, seperti produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Analisis dan rekomendasi kebijakan juga kami lakukan dengan mempertimbangkan aspek konteks dan relasi dalam koordinasi kebijakan penanggulangan COVID-19 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Terkait dampak ekonomi COVID-19, kajian kami memfokuskan pada kebijakan pemulihan ekonomi di tengah pandemi, khususnya di industri pariwisata, yang mengalami multiplier effect signifikan akibat pandemi. Hal ini juga tidak lepas dari nature industri pariwisata yang memiliki backward and forward linkage yang tinggi dengan sektor-sektor penunjang pariwisata lainnya.
Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga berdampak terhadap proses penyelenggaran Pilkada di tahun 2020. Pertimbangan akan protokol kesehatan dan jadwal perhelatan Pilkada, membuat beberapa tahapan seperti mekanisme kampanye dan pemungutan suara menjadi beberapa hal yang menarik dan penting untuk dianalisis. Terkait mekanisme kampanye, kami menganalisis model kampanye daring yang idealnya dalam peraturan terkait Pilkada diorkestrasikan dan bukan dibatasi, serta diklasifikasikan berdasarkan tipenya.
Sementara, lewat pendekatan normatif dan konseptual, kami menilai bahwa e-voting relevan di konteks pandemi dan tidak bertentangan dengan sisi konstitutionalitas, meskipun terdapat tantangan seperti dalam hal sumber daya, infrastruktur, dan regulasi. Selain itu, terkait Pilkada 2020, Policy Assessment TII juga menyorot tentang rentannya praktik politik uang, yang mendorong semakin pentingnya reformasi partai politik di Indonesia, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas pendanaan partai politik dan kampanye politik, serta pelaporannya yang dicek dengan kolaborasi KPU dan PPATK; perbaikan proses rekrutmen dan kaderisasi, serta tekanan dan penolakan dari gerakan masyarakat sipil dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik politik uang.
Semoga Policy Assessment ini bermanfaat dan dapat menjadi masukan yang kontekstual, relevan, dan dapat diterapkan untuk kebijakan publik dan diskursus kebijakan, baik terkait penyelenggaraan Pilkada maupun upaya untuk menanggulangi COVID-19 di Indonesia.
Dalam Laporan Tahunan kali ini, INDONESIA 2020, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), juga mengangkat beberapa topik terkait situasi pandemi ini. Misalnya, terkait penggunaan big data oleh pemerintah, termasuk di sektor kesehatan, terutama mengingat pandemi yang juga memaksa kita untuk menggunakan teknologi digital lebih banyak dalam beraktivitas. Big data juga dinilai mampu mendukung kebijakan dengan respons cepat dan tepat lewat dukungan data yang massif dan akurat. Namun, tantangan terkait kapasitas SDM, ketersediaan infrastruktur, sinergi para pemangku kepentingan, serta perlindungan data pribadi, juga patut menjadi catatan penting dalam memanfaatkan big data. Dalam laporan ini, analisis SWOT digunakan untuk mengulas mengenai pemanfaatan big data oleh pemerintah.
Terkait perlindungan data pribadi, INDONESIA 2020 juga menganalisis tentang polemik peretasan, termasuk dalam penggunaan teknologi digital. Deretan kasus dan rentannya penyalahgunaan dan ancaman terhadap data pribadi, terutama terkait suara yang kritis di masyarakat terhadap pemerintah, membuat persoalan ini menjadi hal serius yang patut diperjelas, khususnya dalam pembahasan legislasi terkait perlindungan data pribadi. Sementara, terkait peretasan, terutama pelaku peretasan dan sanksi terhadapnya, masih belum ada pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini pulalah yang kami lihat sebagai gap dalam legislasi yang perlu dijadikan perhatian serius untuk memastikan perlindungan terhadap data pribadi di Indonesia. Pemilihan topik ini juga berangkat dari kekuatiran akan semakin intrusifnya otoritas negara dalam ranah privat, termasuk data pribadi.
Topik kedua yang juga terkait dengan pandemi adalah terkait bantuan sosial dan Program Keluarga Harapan. INDONESIA 2020 mencatat tiga hal penting terkait kebijakan yang krusial untuk ketangguhan masyarakat di masa pandemi ini. Ketiga hal tersebut terkait dengan kecukupan jumlah bantuan, pemutakhiran data, serta pendekatan berbasis gender dan inklusi sosial untuk memastikan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, memberdayakan, serta mendukung ketangguhan masyarakat di masa pandemi. Penerima bantuan program, khususnya perempuan, juga menjadi fokus dalam laporan ini, terutama mengingat dampak yang semakin berlapis dan berganda bagi perempuan akibat COVID-19. Misalnya dalam hal kehilangan pekerjaan, bertambahnya beban kerja domestik, tantangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maupun kekerasan dalam rumah tangga, akibat kebijakan pembatasan sosial yang mau tidak mau mengharuskan lebih banyak aktivitas dilakukan di dalam rumah.
Sementara, terkait aspek politik, lepas dari kerasnya kritik publik untuk penundaan pilkada di tengah pandemi, Pilkada akan tetap dilangsungkan pada tanggal 9 Desember. Isu lain yang yang mengemuka adalah tentang semakin maraknya politik dinasti. INDONESIA 2020 juga menilik tentang politik dinasti dan problematikanya. Analisis berangkat dari pemetaan para calon yang akan berlaga di Pilkada 2020 dan terafiliasi dengan politik dinasti. Selanjutnya, laporan ini juga mengulas tentang permasalahan dan kritik terhadap rentannya tata kelola pemerintahan yang buruk, terutama korupsi, akibat penyelenggaraan pemerintahan oleh politik dinasti. Kondisi ini juga ikut berpengaruh terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah, kematangan demokrasi, serta kesejahteraan masyarakat di daerah akibat dominasi penguasaan sumber daya politik, ekonomi, maupun sosial oleh para elit yang bernaung di bawah politik dinasti. Rekomendasi yang mengerucut dari laporan ini juga mengarah ke pentingnya mendorong reformasi internal kelembagaan partai politik sebagai salah satu pilah demokrasi dan sumber utama kaderisasi, rekrutmen, dan kepemimpinan politik.
Lebih jauh, polemik politik dinasti juga tidak lepas dari kentalnya konflik kepentingan dengan para pelaku kepentingan yang beragam dalam proses kebijakan. INDONESIA 2020 juga mengupas kritis hal tersebut dalam laporan terkait bidang hukum. Perjalanan proses legislasi yang bermasalah di periode kedua Pemerintahan Joko Widodo menjadi sorotan utama dalam laporan ini. Beberapa produk legislasi yang bermasalah dan kontroversial baik dalam proses pembahasan dan substansinya, seperti revisi UU Stabilitas Keuangan, UU MK, revise UU Minerba, serta UU Omnibus Law Cipta Kerja, juga ikut berkontribusi terhadap democracy backsliding di Indonesia. Kami menggunakan analisis dengan merujuk pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, teori Legisprudence Kritis, serta teori oligarki dan konsep state-capture corruption. Dominasi para oligark, politik balas budi, tingginya biaya politik, lemahnya tata kelola pemerintahan yang baik secara berkelindan telah berimbas pada politik legal hukum dan praktik yang mengabaikan amanah konstitusi, nilai-nilai dasar demokrasi, dan kepentingan rakyat. Legislative review menjadi salah satu rekomendasi dalam laporan ini.
Sementara, di bidang ekonomi, seperti biasa, TII lewat laporan tahunnya juga menghadirkan catatan tahunan tentang kebebasan ekonomi di Indonesia. Kami merujuk pada Indeks Kebebasan Ekonomi yang dikeluarkan oleh Fraser Institute. Meskipun Indonesia ada di peringkat kebebasan ekonomi yang moderat, masih ada beberapa pekerjaan rumah untuk memulihkan kebebasan ekonomi di Indonesia yang harus dikerjakan. Beberapa diantaranya terkait dengan kemudahan berusaha, peningkatan daya saing, penyederhanaan regulasi, pembukaan partisipasi para pelaku ekonomi yang beragam, serta yang tidak kalah pentingnya adalah penegakan hukum dalam pelaksanaan kebijakan terkait.
Demikian gambaran singkat mengenai INDONESIA 2020. Lewat publikasi dan kegiatan TII selama ini, TII berkomitmen untuk berkontribusi positif dan signifikan dalam proses kebijakan, serta menjadi acuan yang kredibel terkait analisis kebijakan publik di Indonesia. Semoga INDONESIA 2020 dapat dimanfaatkan semaksimal dan seluas mungkin oleh berbagai pelaku kebijakan publik dan pemangku kepentingan di Indonesia. Sebagai penutup, tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada para pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan INDONESIA 2020. Selamat membaca.
terkait kebijakan publik di Indonesia pada tengah tahun 2021 kali ini masih dilatarbelakangi oleh konteks pandemi COVID-19 yang sudah memasuki tahun kedua. Konteks lain yang juga masih menarik untuk diangkat adalah seputar aspek politik dan hukum, baik terkait pemilu dan pilkada serta dinamika manajemen penyelenggara pemilu dan catatan pembelajaran untuk pemilu dan pilkada pada tahun 2024. Terkait pilkada, kajian tengah tahun 2021 TII ini juga menganalisis tentang permasalahan korupsi politik terkait bantuan sosial di tengah pilkada serentak tahun 2020 selama pandemi dari aspek hukum.
Selain itu, kajian kebijakan tengah tahun ini juga mengkritisi tantangan kebebasan berpendapat khususnya di platform digital, yang belum memiliki landasan aturan yang jelas dan rentan melanggar hak dan kebebasan sipil individu, serta tengah mendapatkan catatan merah dalam pelaksanaan dan perlindungannya. Topik lain yang kami angkat dalam kajian kebijakan tahun ini juga menyentuh ranah reformasi birokrasi yang salah satunya menggarisbawahi pentingnya komitmen dalam menegakkan sistem merit di sektor publik dalam proses rekrutmen pejabat publik dalam rangka menghadirkan aparat sipil negara yang berintegritas dan profesional, serta kompeten dan pelayanan publik yang optimal, relevan, serta responsif.
Sementara, terkait aspek ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini, kajian kebijakan TII mengelaborasi dampak penurunan sektor pariwisata, khususnya terkait kedatangan wisatawan mancanegara, terhadap fluktuasi cadangan devisa dan nilai tukar, serta memberikan rekomendasi terkait untuk mempersiapkan kebijakan pariwisata dan pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Terkait aspek sosial, kebijakan bantuan sosial tunai juga masih mendapatkan catatan dan perhatian khusus sebagai bagian yang penting untuk mendorong ketahanan dan pemberdayaan masyarakat rentan di masa pandemi dan efektivitas program bantuan, baik dari sisi alokasi bantuan, pendataan dan ketepatan sasaran, serta pemanfaatan.
Semoga kajian kebijakan ini bermanfaat dalam memberikan analisis yang kontekstual yang memperkaya diskursus tentang kebijakan publik, serta rekomendasi kebijakan yang relevan untuk diterapkan di Indonesia.
In this case, existing legal foundations, including the 1945 Constitution, the Criminal Code, the Law Number 19 Year 2016 on the Law Number 11 Year 2008 regarding the Electronic Information and Transactions (ITE Law) to name a few, although they have been seen as the commitment of the government to protect human rights, apparently in practice, these regulations are also prone to be used as tools to discourage, if not to criminalize, those who are critical towards the government, particularly through electronic tools.
Therefore, as a public policy research organization, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), writes a policy paper with a qualitative approach (January to mid-May 2021) that focuses on this topic particularly in relation to the ITE Law. The study tries to understand the policy content and context regarding freedom of expression, particularly citizens’ criticisms towards the government in digital spaces. Our analysis also looks at concepts such as digital spaces, democracy, and governance; legal-political approach, as well as policy implementation.
We expect that the paper can provide actionable and relevant policy recommendations with human rights and freedom perspectives and involve various stakeholders in order to promote freedom of expression and digital protection in Indonesia, particularly for the citizens’ participation in the policy processes, including in voicing criticisms and feedback to the government in digital spaces.
Dalam hal ini, landasan hukum yang ada, antara lain UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memperlihatkan komitmen pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya peraturan tersebut juga rawan digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti, kalau bukan untuk mengkriminalisasi, mereka yang kritis terhadap pemerintah, khususnya melalui perangkat elektronik.
Oleh karena itu, sebagai lembaga riset kebijakan publik, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), membuat naskah kebijakan dengan pendekatan kualitatif (Januari hingga pertengahan Mei 2021) yang fokus membahas topik ini, khususnya terkait dengan UU ITE. Kajian ini mencoba untuk memahami isi dan konteks kebijakan terkait kebebasan berekspresi, khususnya kritik warga terhadap pemerintah di ruang digital. Analisis kami juga melihat konsep-konsep seperti ruang digital, demokrasi dan pemerintahan; pendekatan politik hukum, serta implementasi kebijakan.
Kami berharap makalah ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti dan relevan dengan perspektif hak asasi manusia dan kebebasan serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka mempromosikan kebebasan berekspresi dan perlindungan digital di Indonesia, khususnya untuk partisipasi warga dalam proses kebijakan, termasuk dalam menyuarakan kritik dan masukan kepada pemerintah di ruang digital.
However, along the way, the transition to democracy was hampered by slow consolidation. This results in ineffective and corrupt government operations, compounded by the lack of capacity and integrity of the elected leaders in government as well as the elected representatives in parliament. This condition occurs due to the weak role of political parties in Indonesia, which are expected to be able to produce accountable and credible political leaders and representatives to serve the public. The weak role of parties has an impact on the decline in the quality of democracy and government, as well as low public trust in political parties. This is of course contrary to the ideals of reform that occurred 23 years ago. This situation then presents the interest and urgency to push for political party reform by promoting the strengthening of party institutions.
In relation to that, institutional strengthening of political parties is seen as an important key to pushing the political parties' reform. To discuss the issue of political party reform in depth, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) then drafted a policy paper, using a qualitative approach. This study uses the method of document study and group discussion which is carried out by inviting the leadership of the political party central board and activists from civil society organizations.
This study is also made with the contribution of the Civil Society Coalition for Inclusive, Relevant, and Responsive Political Parties which TII initiated with other three local NGOs in Indonesia. They are: Atmawidya Alterasi Indonesia/ AAI (Yogyakarta), Averroes (Malang), Droupadi (Bandung), and Lembaga Studi Kebijakan Publik/ LSKP (Makassar).
In this study, in general, The Indonesian Institute (TII) reviews the internal and external aspects of political parties. However, the analysis of this study focuses more on the internal parties aspects, in particular how to encourage efforts to strengthen political party institutions. In this study, we use several political party reform's concepts, including that of Pippa Norris (2004) to analyze the study findings and provide recommendations regarding efforts to promote internal political party institutional reform and the inclusion of youth into political parties.
Some of the findings in this study, which are reviewed from the internal and external dimensions of political parties are as follows. Regarding the internal dimension, several problems related to the internal dimension of political parties which are the focus of this study are the issue of political recruitment; inclusion of youth and women in political parties; the existence of a research unit in a political party; and political party funding.
Meanwhile, on the external dimension, the research findings were analyzed by linking issues of public trust, social accountability, and related regulations in political parties. On the other hand, based on the findings and analysis described above, the electoral system and regulations regarding political parties also need to be improved in terms of encouraging the intended reforms. The external dimension of parties clearly influences political parties in behaving and carrying out their functions, as well as how they build relationships with other stakeholders. In this case, party reform must be encouraged, both internally to sustain support for reform efforts and externally in order to provide relevance and a sense of urgency for the interests of parties to carry out their roles and functions in politics.
Based on the findings and analysis above, an agenda is needed to encourage internal party reform and the inclusion of youth in political parties. The initial agenda that can be implemented is to encourage parties to be more inclusive, especially for the younger generation; encourage parties to be more relevant, including to grassroots and marginalized groups; strengthening internal party democracy; improve party institutions, including in party management and increase the role of the research division, as well as improve the performance of parties in carrying out their functions.
Based on this agenda, this study suggests some initial recommendations that need to be considered and carried out by political parties for institutional reform and the inclusion of youth in political parties as follows: opening up a wider recruitment process for members, including for the younger generation; strengthening the role and position of young cadres through capacity building and involvement in substantive matters within political parties; improve the model and intensity of communication with other democratic actors, and encourage democratic parties based on ideology, platform, and code of ethics, not based on personalization or kinship.
Other recommendations include strengthening party institutions, especially through internalization and application of party ideologies, platforms, and programs as well as maximizing research functions to promote data-based policies and social accountability; improve the governance of party organizations, especially those concerning achievement and a democratic system; transparent and accountable party financing, develop sustainable funding and resolve conflicts, and conduct regular monitoring, evaluation and reporting on the implementation of party functions. These recommendations must also be supported by other democratic stakeholders, such as civil society, mass media, government, parliament, and society in general.
Namun dalam perjalanannya, transisi menuju demokrasi terhambat karena konsolidasi yang berlangsung secara lamban. Hal ini berakibat pada jalannya pemerintahan yang tidak efektif dan korup, ditambah lagi karena kurangnya kapasitas dan integritas dari pemimpin terpilih dalam pemerintahan serta perwakilan terpilih di parlemen. Kondisi tersebut terjadi akibat lemahnya peran partai politik di Indonesia, yang diharapkan mampu melahirkan pemimpin dan perwakilan politik yang akuntabel dan kredibel untuk melayani publik. Lemahnya peran partai berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi dan pemerintahan, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan cita-cita reformasi yang terjadi 23 tahun silam. Situasi ini yang kemudian menghadirkan kepentingan dan kegentingan untuk mendorong reformasi partai politik dengan mempromosikan penguatan kelembagaan partai.
Penguatan kelembagaan partai politik dipandang sebagai kunci penting untuk mendorong reformasi partai politik. Untuk membahas permasalahan reformasi partai politik secara mendalam, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) lantas membuat naskah kebijakan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Studi ini menggunakan metode studi dokumen dan diskusi kelompok yang dilakukan dengan mengundang pimpinan pengurus pusat partai politik dan aktifis dari organisasi masyarakat sipil.
Studi ini juga dibuat dengan kontribusi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Partai Politik yang Inklusif, Relevan, dan Responsif yang diprakarsai oleh TII bersama empat LSM lokal lainnya di Indonesia. Mereka adalah: Atmawidya Alterasi Indonesia/AAI (Yogyakarta), Averroes (Malang), Droupadi (Bandung), dan Lembaga Studi Kebijakan Publik/LSKP (Makassar).
Pada studi ini, secara umum The Indonesian Institute (TII) meninjau aspek internal dan eksternal dari partai politik. Namun, analisis kajian ini lebih memusatkan pada aspek internal partai, khususnya bagaimana mendorong upaya penguatan kelembagaan partai politik. Dalam kajian ini, kami menggunakan beberapa konsep tentang reformasi partai politik, termasuk dari Pippa Norris (2004) untuk menganalisis temuan studi dan memberikan rekomendasi terkait upaya-upaya untuk mendorong reformasi kelembagaan internal partai politik dan inklusi kaum muda ke dalam partai politik.
Beberapa temuan dalam penelitian ini, yang ditinjau dari dimensi internal dan eksternal partai politik sebagai berikut. Terkait dimensi internal, beberapa permasalahan terkait dimensi internal partai politik yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah persoalan rekrutmen politik; inklusi kaum muda dan perempuan dalam partai politik; keberadaan unit penelitian dalam partai politik; dan pendanaan partai politik. Sedangkan pada dimensi eksternal temuan penelitian dianalisis dengan menghubungkan persoalan kepercayaan publik, akuntabilitas sosial, dan regulasi terkait di partai politik.
Di sisi lain, berdasarkan temuan dan analisis yang diuraikan di atas, sistem pemilu dan regulasi mengenai partai politik juga perlu diperbaiki dalam arti mendorong reformasi yang dimaksudkan. Dimensi eksternal partai jelas mempengaruhi partai politik dalam berperilaku dan menjalankan fungsinya, serta bagaimana cara mereka dalam membangun hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini, reformasi partai harus didorong, baik secara internal untuk menopang upaya reformasi secara berkelanjutan maupun secara eksternal agar memberikan relevansi dan rasa urgensi bagi kepentingan partai untuk menjalankan peran dan fungsinya dalam politik.
Berdasarkan temuan dan analisis di atas, maka diperlukan sebuah agenda untuk mendorong reformasi internal partai dan inklusi kaum muda dalam partai politik. Agenda awal yang dapat dilaksanakan yaitu mendorong partai agar lebih inklusif, terutama bagi generasi muda; mendorong partai agar menjadi lebih relevan, termasuk ke kelompok akar rumput dan marjinal; memperkuat demokrasi internal partai; memperbaiki kelembagaan partai, termasuk dalam kepengurusan partai dan meningkatkan peran divisi penelitian, serta meningkatkan kinerja partai dalam menjalankan fungsinya.
Berdasarkan agenda tersebut, studi ini menyarankan beberapa rekomendasi awal yang perlu dipertimbangkan dan dilakukan oleh partai politik untuk kebutuhan reformasi kelembagaan dan inklusi kaum muda dalam partai politik sebagai berikut: membuka proses rekrutmen anggota yang lebih luas, termasuk untuk generasi muda; menguatkan peran dan posisi kader muda melalui peningkatan kapasitas dan keterlibatannya dalam hal-hal substantif di dalam partai politik; memperbaiki model dan intensitas komunikasi dengan aktor demokrasi lainnya, serta mendorong partai yang demokratis berdasarkan ideologi, platform, dan kode etik., bukan didasarkan pada personalisasi atau kekerabatan.
Rekomendasi lainnya yaitu penguatan kelembagaan partai, terutama melalui internalisasi dan penerapan ideologi, platform, dan program partai serta memaksimalkan fungsi penelitian untuk mendorong kebijakan berbasis data dan akuntabilitas sosial; memperbaiki tata kelola organisasi partai, terutama yang menyangkut prestasi dan sistem demokratis; pembiayaan partai yang transparan dan akuntabel, mengembangkan pendanaan yang berkelanjutan dan menyelesaikan konflik, serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara berkala atas pelaksanaan fungsi partai. Rekomendasi tersebut juga harus didukung oleh pemangku kepentingan demokrasi lainnya, seperti masyarakat sipil, media massa, pemerintah, parlemen, serta masyarakat pada umumnya.
Untuk itu, dalam kajian tengah tahun kali ini, berbeda dari Policy Assessment The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII) selama ini, kami mengangkat dua tema besar. Pertama, kebijakan publik terkait penanggulangan COVID-19. Kedua, analisis terkait rencana pelaksanaan Pilkada yang sampai publikasi ini ditulis, masih akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Terkait kebijakan publik untuk mencegah penyebaran COVID-19, Policy Assessment tahun 2020 menghadirkan tiga tulisan, yang masing-masing membahas mengenai: Program Keluarga Harapan bagi Rumah Tangga dan Kelompok Perempuan Terdampak COVID-19. Program ini sangat penting sebagai salah satu upaya untuk mendorong kesejahteraan keluarga, meskipun ada beberapa catatan dan rekomendasi untuk penerapannya. Pengkinian data, perbaikan dengan menjaring masukan penerima manfaat khususnya, serta analisis dampak program menjadi beberapa hal yang patut dilakukan untuk memperbaiki program ini.
Kami juga mengevaluasi kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 selama ini dengan meninjau beberapa aspek, seperti produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Analisis dan rekomendasi kebijakan juga kami lakukan dengan mempertimbangkan aspek konteks dan relasi dalam koordinasi kebijakan penanggulangan COVID-19 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Terkait dampak ekonomi COVID-19, kajian kami memfokuskan pada kebijakan pemulihan ekonomi di tengah pandemi, khususnya di industri pariwisata, yang mengalami multiplier effect signifikan akibat pandemi. Hal ini juga tidak lepas dari nature industri pariwisata yang memiliki backward and forward linkage yang tinggi dengan sektor-sektor penunjang pariwisata lainnya.
Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga berdampak terhadap proses penyelenggaran Pilkada di tahun 2020. Pertimbangan akan protokol kesehatan dan jadwal perhelatan Pilkada, membuat beberapa tahapan seperti mekanisme kampanye dan pemungutan suara menjadi beberapa hal yang menarik dan penting untuk dianalisis. Terkait mekanisme kampanye, kami menganalisis model kampanye daring yang idealnya dalam peraturan terkait Pilkada diorkestrasikan dan bukan dibatasi, serta diklasifikasikan berdasarkan tipenya.
Sementara, lewat pendekatan normatif dan konseptual, kami menilai bahwa e-voting relevan di konteks pandemi dan tidak bertentangan dengan sisi konstitutionalitas, meskipun terdapat tantangan seperti dalam hal sumber daya, infrastruktur, dan regulasi. Selain itu, terkait Pilkada 2020, Policy Assessment TII juga menyorot tentang rentannya praktik politik uang, yang mendorong semakin pentingnya reformasi partai politik di Indonesia, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas pendanaan partai politik dan kampanye politik, serta pelaporannya yang dicek dengan kolaborasi KPU dan PPATK; perbaikan proses rekrutmen dan kaderisasi, serta tekanan dan penolakan dari gerakan masyarakat sipil dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik politik uang.
Semoga Policy Assessment ini bermanfaat dan dapat menjadi masukan yang kontekstual, relevan, dan dapat diterapkan untuk kebijakan publik dan diskursus kebijakan, baik terkait penyelenggaraan Pilkada maupun upaya untuk menanggulangi COVID-19 di Indonesia.
Dalam Laporan Tahunan kali ini, INDONESIA 2020, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), juga mengangkat beberapa topik terkait situasi pandemi ini. Misalnya, terkait penggunaan big data oleh pemerintah, termasuk di sektor kesehatan, terutama mengingat pandemi yang juga memaksa kita untuk menggunakan teknologi digital lebih banyak dalam beraktivitas. Big data juga dinilai mampu mendukung kebijakan dengan respons cepat dan tepat lewat dukungan data yang massif dan akurat. Namun, tantangan terkait kapasitas SDM, ketersediaan infrastruktur, sinergi para pemangku kepentingan, serta perlindungan data pribadi, juga patut menjadi catatan penting dalam memanfaatkan big data. Dalam laporan ini, analisis SWOT digunakan untuk mengulas mengenai pemanfaatan big data oleh pemerintah.
Terkait perlindungan data pribadi, INDONESIA 2020 juga menganalisis tentang polemik peretasan, termasuk dalam penggunaan teknologi digital. Deretan kasus dan rentannya penyalahgunaan dan ancaman terhadap data pribadi, terutama terkait suara yang kritis di masyarakat terhadap pemerintah, membuat persoalan ini menjadi hal serius yang patut diperjelas, khususnya dalam pembahasan legislasi terkait perlindungan data pribadi. Sementara, terkait peretasan, terutama pelaku peretasan dan sanksi terhadapnya, masih belum ada pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini pulalah yang kami lihat sebagai gap dalam legislasi yang perlu dijadikan perhatian serius untuk memastikan perlindungan terhadap data pribadi di Indonesia. Pemilihan topik ini juga berangkat dari kekuatiran akan semakin intrusifnya otoritas negara dalam ranah privat, termasuk data pribadi.
Topik kedua yang juga terkait dengan pandemi adalah terkait bantuan sosial dan Program Keluarga Harapan. INDONESIA 2020 mencatat tiga hal penting terkait kebijakan yang krusial untuk ketangguhan masyarakat di masa pandemi ini. Ketiga hal tersebut terkait dengan kecukupan jumlah bantuan, pemutakhiran data, serta pendekatan berbasis gender dan inklusi sosial untuk memastikan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, memberdayakan, serta mendukung ketangguhan masyarakat di masa pandemi. Penerima bantuan program, khususnya perempuan, juga menjadi fokus dalam laporan ini, terutama mengingat dampak yang semakin berlapis dan berganda bagi perempuan akibat COVID-19. Misalnya dalam hal kehilangan pekerjaan, bertambahnya beban kerja domestik, tantangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maupun kekerasan dalam rumah tangga, akibat kebijakan pembatasan sosial yang mau tidak mau mengharuskan lebih banyak aktivitas dilakukan di dalam rumah.
Sementara, terkait aspek politik, lepas dari kerasnya kritik publik untuk penundaan pilkada di tengah pandemi, Pilkada akan tetap dilangsungkan pada tanggal 9 Desember. Isu lain yang yang mengemuka adalah tentang semakin maraknya politik dinasti. INDONESIA 2020 juga menilik tentang politik dinasti dan problematikanya. Analisis berangkat dari pemetaan para calon yang akan berlaga di Pilkada 2020 dan terafiliasi dengan politik dinasti. Selanjutnya, laporan ini juga mengulas tentang permasalahan dan kritik terhadap rentannya tata kelola pemerintahan yang buruk, terutama korupsi, akibat penyelenggaraan pemerintahan oleh politik dinasti. Kondisi ini juga ikut berpengaruh terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah, kematangan demokrasi, serta kesejahteraan masyarakat di daerah akibat dominasi penguasaan sumber daya politik, ekonomi, maupun sosial oleh para elit yang bernaung di bawah politik dinasti. Rekomendasi yang mengerucut dari laporan ini juga mengarah ke pentingnya mendorong reformasi internal kelembagaan partai politik sebagai salah satu pilah demokrasi dan sumber utama kaderisasi, rekrutmen, dan kepemimpinan politik.
Lebih jauh, polemik politik dinasti juga tidak lepas dari kentalnya konflik kepentingan dengan para pelaku kepentingan yang beragam dalam proses kebijakan. INDONESIA 2020 juga mengupas kritis hal tersebut dalam laporan terkait bidang hukum. Perjalanan proses legislasi yang bermasalah di periode kedua Pemerintahan Joko Widodo menjadi sorotan utama dalam laporan ini. Beberapa produk legislasi yang bermasalah dan kontroversial baik dalam proses pembahasan dan substansinya, seperti revisi UU Stabilitas Keuangan, UU MK, revise UU Minerba, serta UU Omnibus Law Cipta Kerja, juga ikut berkontribusi terhadap democracy backsliding di Indonesia. Kami menggunakan analisis dengan merujuk pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, teori Legisprudence Kritis, serta teori oligarki dan konsep state-capture corruption. Dominasi para oligark, politik balas budi, tingginya biaya politik, lemahnya tata kelola pemerintahan yang baik secara berkelindan telah berimbas pada politik legal hukum dan praktik yang mengabaikan amanah konstitusi, nilai-nilai dasar demokrasi, dan kepentingan rakyat. Legislative review menjadi salah satu rekomendasi dalam laporan ini.
Sementara, di bidang ekonomi, seperti biasa, TII lewat laporan tahunnya juga menghadirkan catatan tahunan tentang kebebasan ekonomi di Indonesia. Kami merujuk pada Indeks Kebebasan Ekonomi yang dikeluarkan oleh Fraser Institute. Meskipun Indonesia ada di peringkat kebebasan ekonomi yang moderat, masih ada beberapa pekerjaan rumah untuk memulihkan kebebasan ekonomi di Indonesia yang harus dikerjakan. Beberapa diantaranya terkait dengan kemudahan berusaha, peningkatan daya saing, penyederhanaan regulasi, pembukaan partisipasi para pelaku ekonomi yang beragam, serta yang tidak kalah pentingnya adalah penegakan hukum dalam pelaksanaan kebijakan terkait.
Demikian gambaran singkat mengenai INDONESIA 2020. Lewat publikasi dan kegiatan TII selama ini, TII berkomitmen untuk berkontribusi positif dan signifikan dalam proses kebijakan, serta menjadi acuan yang kredibel terkait analisis kebijakan publik di Indonesia. Semoga INDONESIA 2020 dapat dimanfaatkan semaksimal dan seluas mungkin oleh berbagai pelaku kebijakan publik dan pemangku kepentingan di Indonesia. Sebagai penutup, tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada para pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan INDONESIA 2020. Selamat membaca.
terkait kebijakan publik di Indonesia pada tengah tahun 2021 kali ini masih dilatarbelakangi oleh konteks pandemi COVID-19 yang sudah memasuki tahun kedua. Konteks lain yang juga masih menarik untuk diangkat adalah seputar aspek politik dan hukum, baik terkait pemilu dan pilkada serta dinamika manajemen penyelenggara pemilu dan catatan pembelajaran untuk pemilu dan pilkada pada tahun 2024. Terkait pilkada, kajian tengah tahun 2021 TII ini juga menganalisis tentang permasalahan korupsi politik terkait bantuan sosial di tengah pilkada serentak tahun 2020 selama pandemi dari aspek hukum.
Selain itu, kajian kebijakan tengah tahun ini juga mengkritisi tantangan kebebasan berpendapat khususnya di platform digital, yang belum memiliki landasan aturan yang jelas dan rentan melanggar hak dan kebebasan sipil individu, serta tengah mendapatkan catatan merah dalam pelaksanaan dan perlindungannya. Topik lain yang kami angkat dalam kajian kebijakan tahun ini juga menyentuh ranah reformasi birokrasi yang salah satunya menggarisbawahi pentingnya komitmen dalam menegakkan sistem merit di sektor publik dalam proses rekrutmen pejabat publik dalam rangka menghadirkan aparat sipil negara yang berintegritas dan profesional, serta kompeten dan pelayanan publik yang optimal, relevan, serta responsif.
Sementara, terkait aspek ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini, kajian kebijakan TII mengelaborasi dampak penurunan sektor pariwisata, khususnya terkait kedatangan wisatawan mancanegara, terhadap fluktuasi cadangan devisa dan nilai tukar, serta memberikan rekomendasi terkait untuk mempersiapkan kebijakan pariwisata dan pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Terkait aspek sosial, kebijakan bantuan sosial tunai juga masih mendapatkan catatan dan perhatian khusus sebagai bagian yang penting untuk mendorong ketahanan dan pemberdayaan masyarakat rentan di masa pandemi dan efektivitas program bantuan, baik dari sisi alokasi bantuan, pendataan dan ketepatan sasaran, serta pemanfaatan.
Semoga kajian kebijakan ini bermanfaat dalam memberikan analisis yang kontekstual yang memperkaya diskursus tentang kebijakan publik, serta rekomendasi kebijakan yang relevan untuk diterapkan di Indonesia.
In this case, existing legal foundations, including the 1945 Constitution, the Criminal Code, the Law Number 19 Year 2016 on the Law Number 11 Year 2008 regarding the Electronic Information and Transactions (ITE Law) to name a few, although they have been seen as the commitment of the government to protect human rights, apparently in practice, these regulations are also prone to be used as tools to discourage, if not to criminalize, those who are critical towards the government, particularly through electronic tools.
Therefore, as a public policy research organization, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), writes a policy paper with a qualitative approach (January to mid-May 2021) that focuses on this topic particularly in relation to the ITE Law. The study tries to understand the policy content and context regarding freedom of expression, particularly citizens’ criticisms towards the government in digital spaces. Our analysis also looks at concepts such as digital spaces, democracy, and governance; legal-political approach, as well as policy implementation.
We expect that the paper can provide actionable and relevant policy recommendations with human rights and freedom perspectives and involve various stakeholders in order to promote freedom of expression and digital protection in Indonesia, particularly for the citizens’ participation in the policy processes, including in voicing criticisms and feedback to the government in digital spaces.
Dalam hal ini, landasan hukum yang ada, antara lain UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memperlihatkan komitmen pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya peraturan tersebut juga rawan digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti, kalau bukan untuk mengkriminalisasi, mereka yang kritis terhadap pemerintah, khususnya melalui perangkat elektronik.
Oleh karena itu, sebagai lembaga riset kebijakan publik, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), membuat naskah kebijakan dengan pendekatan kualitatif (Januari hingga pertengahan Mei 2021) yang fokus membahas topik ini, khususnya terkait dengan UU ITE. Kajian ini mencoba untuk memahami isi dan konteks kebijakan terkait kebebasan berekspresi, khususnya kritik warga terhadap pemerintah di ruang digital. Analisis kami juga melihat konsep-konsep seperti ruang digital, demokrasi dan pemerintahan; pendekatan politik hukum, serta implementasi kebijakan.
Kami berharap makalah ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti dan relevan dengan perspektif hak asasi manusia dan kebebasan serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka mempromosikan kebebasan berekspresi dan perlindungan digital di Indonesia, khususnya untuk partisipasi warga dalam proses kebijakan, termasuk dalam menyuarakan kritik dan masukan kepada pemerintah di ruang digital.
However, along the way, the transition to democracy was hampered by slow consolidation. This results in ineffective and corrupt government operations, compounded by the lack of capacity and integrity of the elected leaders in government as well as the elected representatives in parliament. This condition occurs due to the weak role of political parties in Indonesia, which are expected to be able to produce accountable and credible political leaders and representatives to serve the public. The weak role of parties has an impact on the decline in the quality of democracy and government, as well as low public trust in political parties. This is of course contrary to the ideals of reform that occurred 23 years ago. This situation then presents the interest and urgency to push for political party reform by promoting the strengthening of party institutions.
In relation to that, institutional strengthening of political parties is seen as an important key to pushing the political parties' reform. To discuss the issue of political party reform in depth, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) then drafted a policy paper, using a qualitative approach. This study uses the method of document study and group discussion which is carried out by inviting the leadership of the political party central board and activists from civil society organizations.
This study is also made with the contribution of the Civil Society Coalition for Inclusive, Relevant, and Responsive Political Parties which TII initiated with other three local NGOs in Indonesia. They are: Atmawidya Alterasi Indonesia/ AAI (Yogyakarta), Averroes (Malang), Droupadi (Bandung), and Lembaga Studi Kebijakan Publik/ LSKP (Makassar).
In this study, in general, The Indonesian Institute (TII) reviews the internal and external aspects of political parties. However, the analysis of this study focuses more on the internal parties aspects, in particular how to encourage efforts to strengthen political party institutions. In this study, we use several political party reform's concepts, including that of Pippa Norris (2004) to analyze the study findings and provide recommendations regarding efforts to promote internal political party institutional reform and the inclusion of youth into political parties.
Some of the findings in this study, which are reviewed from the internal and external dimensions of political parties are as follows. Regarding the internal dimension, several problems related to the internal dimension of political parties which are the focus of this study are the issue of political recruitment; inclusion of youth and women in political parties; the existence of a research unit in a political party; and political party funding.
Meanwhile, on the external dimension, the research findings were analyzed by linking issues of public trust, social accountability, and related regulations in political parties. On the other hand, based on the findings and analysis described above, the electoral system and regulations regarding political parties also need to be improved in terms of encouraging the intended reforms. The external dimension of parties clearly influences political parties in behaving and carrying out their functions, as well as how they build relationships with other stakeholders. In this case, party reform must be encouraged, both internally to sustain support for reform efforts and externally in order to provide relevance and a sense of urgency for the interests of parties to carry out their roles and functions in politics.
Based on the findings and analysis above, an agenda is needed to encourage internal party reform and the inclusion of youth in political parties. The initial agenda that can be implemented is to encourage parties to be more inclusive, especially for the younger generation; encourage parties to be more relevant, including to grassroots and marginalized groups; strengthening internal party democracy; improve party institutions, including in party management and increase the role of the research division, as well as improve the performance of parties in carrying out their functions.
Based on this agenda, this study suggests some initial recommendations that need to be considered and carried out by political parties for institutional reform and the inclusion of youth in political parties as follows: opening up a wider recruitment process for members, including for the younger generation; strengthening the role and position of young cadres through capacity building and involvement in substantive matters within political parties; improve the model and intensity of communication with other democratic actors, and encourage democratic parties based on ideology, platform, and code of ethics, not based on personalization or kinship.
Other recommendations include strengthening party institutions, especially through internalization and application of party ideologies, platforms, and programs as well as maximizing research functions to promote data-based policies and social accountability; improve the governance of party organizations, especially those concerning achievement and a democratic system; transparent and accountable party financing, develop sustainable funding and resolve conflicts, and conduct regular monitoring, evaluation and reporting on the implementation of party functions. These recommendations must also be supported by other democratic stakeholders, such as civil society, mass media, government, parliament, and society in general.
Namun dalam perjalanannya, transisi menuju demokrasi terhambat karena konsolidasi yang berlangsung secara lamban. Hal ini berakibat pada jalannya pemerintahan yang tidak efektif dan korup, ditambah lagi karena kurangnya kapasitas dan integritas dari pemimpin terpilih dalam pemerintahan serta perwakilan terpilih di parlemen. Kondisi tersebut terjadi akibat lemahnya peran partai politik di Indonesia, yang diharapkan mampu melahirkan pemimpin dan perwakilan politik yang akuntabel dan kredibel untuk melayani publik. Lemahnya peran partai berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi dan pemerintahan, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan cita-cita reformasi yang terjadi 23 tahun silam. Situasi ini yang kemudian menghadirkan kepentingan dan kegentingan untuk mendorong reformasi partai politik dengan mempromosikan penguatan kelembagaan partai.
Penguatan kelembagaan partai politik dipandang sebagai kunci penting untuk mendorong reformasi partai politik. Untuk membahas permasalahan reformasi partai politik secara mendalam, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) lantas membuat naskah kebijakan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Studi ini menggunakan metode studi dokumen dan diskusi kelompok yang dilakukan dengan mengundang pimpinan pengurus pusat partai politik dan aktifis dari organisasi masyarakat sipil.
Studi ini juga dibuat dengan kontribusi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Partai Politik yang Inklusif, Relevan, dan Responsif yang diprakarsai oleh TII bersama empat LSM lokal lainnya di Indonesia. Mereka adalah: Atmawidya Alterasi Indonesia/AAI (Yogyakarta), Averroes (Malang), Droupadi (Bandung), dan Lembaga Studi Kebijakan Publik/LSKP (Makassar).
Pada studi ini, secara umum The Indonesian Institute (TII) meninjau aspek internal dan eksternal dari partai politik. Namun, analisis kajian ini lebih memusatkan pada aspek internal partai, khususnya bagaimana mendorong upaya penguatan kelembagaan partai politik. Dalam kajian ini, kami menggunakan beberapa konsep tentang reformasi partai politik, termasuk dari Pippa Norris (2004) untuk menganalisis temuan studi dan memberikan rekomendasi terkait upaya-upaya untuk mendorong reformasi kelembagaan internal partai politik dan inklusi kaum muda ke dalam partai politik.
Beberapa temuan dalam penelitian ini, yang ditinjau dari dimensi internal dan eksternal partai politik sebagai berikut. Terkait dimensi internal, beberapa permasalahan terkait dimensi internal partai politik yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah persoalan rekrutmen politik; inklusi kaum muda dan perempuan dalam partai politik; keberadaan unit penelitian dalam partai politik; dan pendanaan partai politik. Sedangkan pada dimensi eksternal temuan penelitian dianalisis dengan menghubungkan persoalan kepercayaan publik, akuntabilitas sosial, dan regulasi terkait di partai politik.
Di sisi lain, berdasarkan temuan dan analisis yang diuraikan di atas, sistem pemilu dan regulasi mengenai partai politik juga perlu diperbaiki dalam arti mendorong reformasi yang dimaksudkan. Dimensi eksternal partai jelas mempengaruhi partai politik dalam berperilaku dan menjalankan fungsinya, serta bagaimana cara mereka dalam membangun hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini, reformasi partai harus didorong, baik secara internal untuk menopang upaya reformasi secara berkelanjutan maupun secara eksternal agar memberikan relevansi dan rasa urgensi bagi kepentingan partai untuk menjalankan peran dan fungsinya dalam politik.
Berdasarkan temuan dan analisis di atas, maka diperlukan sebuah agenda untuk mendorong reformasi internal partai dan inklusi kaum muda dalam partai politik. Agenda awal yang dapat dilaksanakan yaitu mendorong partai agar lebih inklusif, terutama bagi generasi muda; mendorong partai agar menjadi lebih relevan, termasuk ke kelompok akar rumput dan marjinal; memperkuat demokrasi internal partai; memperbaiki kelembagaan partai, termasuk dalam kepengurusan partai dan meningkatkan peran divisi penelitian, serta meningkatkan kinerja partai dalam menjalankan fungsinya.
Berdasarkan agenda tersebut, studi ini menyarankan beberapa rekomendasi awal yang perlu dipertimbangkan dan dilakukan oleh partai politik untuk kebutuhan reformasi kelembagaan dan inklusi kaum muda dalam partai politik sebagai berikut: membuka proses rekrutmen anggota yang lebih luas, termasuk untuk generasi muda; menguatkan peran dan posisi kader muda melalui peningkatan kapasitas dan keterlibatannya dalam hal-hal substantif di dalam partai politik; memperbaiki model dan intensitas komunikasi dengan aktor demokrasi lainnya, serta mendorong partai yang demokratis berdasarkan ideologi, platform, dan kode etik., bukan didasarkan pada personalisasi atau kekerabatan.
Rekomendasi lainnya yaitu penguatan kelembagaan partai, terutama melalui internalisasi dan penerapan ideologi, platform, dan program partai serta memaksimalkan fungsi penelitian untuk mendorong kebijakan berbasis data dan akuntabilitas sosial; memperbaiki tata kelola organisasi partai, terutama yang menyangkut prestasi dan sistem demokratis; pembiayaan partai yang transparan dan akuntabel, mengembangkan pendanaan yang berkelanjutan dan menyelesaikan konflik, serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara berkala atas pelaksanaan fungsi partai. Rekomendasi tersebut juga harus didukung oleh pemangku kepentingan demokrasi lainnya, seperti masyarakat sipil, media massa, pemerintah, parlemen, serta masyarakat pada umumnya.