Nur Salam

Sumber daya manusia pemerintahan terdapat banyak problem yang harus diperhatikan dari mulai permasalahan pelayanan yang dilakukannya, kompetensi yang seharusnya melekat pada pekerjaannya, masalah perilaku dan tindak korupsi, sampai masalah kesejahteraan yang menyangkut faktor gaji dan tunjangan bagi pegawai. Faktor penariknya ini berkaitan dengan birokrasi sebagai ruang bergerak pegawai (aparatur pemerintah) yang menjelmakan tindakan dari sejumlah kebijakan yang direncanakan dan ditetapkan oleh pemerintah. Melalui birokrasi, kekuasaan yang diamanatkan pada pemerintah menjelma dan nampak secara konkret. Secara konkret pula fungsi kerja birokrasi harus cepat, bekerja secara profesional dengan prinsip efisien, efektif dan tentu saja bertanggung jawab berdasarkan sejumlah peraturan yang ada alias tidak melakukan praktik korupsi. Ini semua akan menjadi kunci berjalannya suatu pemerintahan dengan baik (good governance) yaitu suatu tata pemerintahan yang bersih, taat kepada hukum, dan berorientasi pada pelayanan untuk mewujudkan kesejahteraan umum atas dasar keadilan social. Karena berbicara Kualitas SDM Pemerintahan, jadi saya ingin mengangkat materi tentang apa upaya untuk meningkatkan SDM pemerintahan yang berbasis kompetensi sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik dan mendukung good governance atau dengan kata lain SDM Pemerintahan yang berkualitas. Permasalahan SDM pemerintahan tidak hanya persoalan kuantitas jumlah SDM tetapi juga kualitas dan kinerja SDM pemerintahan. Terdapat sejumlah isu permasahan yang dihadapi SDM pemerintahan saat ini. Isu permasalahan SDM pemerintahan adalah segala fenomena yang terkait pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen SDM pemerintahan. Terdapat beberapa isu yang disoroti yaitu:(1)rekrutmen,melalui lelang jabatan yang dilakukan baik pusat,provinsi,maupun daerah terkait aturan main dan transparansi dari proses rekrutmen terbuka yang dilakukan;(2) status pegawai honorer meliputi aspek kebijakan yang diberikan oleh pemerintah yang dapat mengakomodir kepentingan pegawai honorer;(3)disiplin kerja SDM pemerintahan terutama perilaku indisipliner ASN serta saksi yang diberikan; (4) produktifitas ASN berupa penggunaan waktu kerja yang efektif dan optimalisasi pencapaian target dari program kerja yang telah dicanangkan. (Nahruddin, Zulfan. 2018) Pendapat saya tentang berkualitas atau tidaknya SDM Pemerintahan yaitu terdapat pada Pengaruh pegawai yang profesional dan kompeten dalam pemerintahan,ini merupakan