Fakultas Hukum

ABSTRAK
DONAL TALIKI (NIM : (271413027)“IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”.Pembimbing I : PROF DR JOHAN JASIN SH.,M,HUM dan Pembimbing II : NOVENDRI M NGGILU SH.,MH. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaiman pelaksanaan kewenangan dan fungsi DPD hasil amandemen ke IV Tahun 1999-2002 serta bagaimana Ius constituendum kewenangan dan fungsi DPD melalui amandemen ke V Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penilitian normatif atau penilitian hukum doktrinal dengan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelah arsip, dokumen perundang-undangan atau studi pustaka, misalnya buku, jurnal, skripsi, disertasi atau hasil penilitian lainya.
Hasil penelitian menunjukan, pelakaksanaan kewenangan dan fungsi DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPD memiliki fungsi legislasi, fungsi pertimbangan, fungsi pengawasan, dimana ketiga hal tersebut secara jelas diatur dalam pasal 22 D UUD 1945. Ius constituendum kewenangan dan fungsi DPD dapat dilaksanakan melalui amandemen ke V Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenagan dan fungsi DPD dapat di wujudkan melalui; rekonstruksi jumlah kursi bagi angota DPD, amandemen Pasal 22 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945, dan larangan DPD sebagai kader partai politik, hal ini dimaksudkan untuk menguatkan kewenangan dan fungsi DPD dalam sistem ketatnegaraan Indonesia.

KATA KUNCI: Kewenangan, Fungsi,  DPD, Amandemen UUD 1945

ABSTRAK
FITRAN AMRAIN (271 413 043) 2017 “TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DILUAR NEGERI”. Di bawah bimbingan Ibu Hj. Mutia Ch. Thalib SH, MH sebagai pembimbing I dan Bapak Novendri M Nggilu, SH, MH sebagai pembimbing II
Skripsi ini mengangkat judul  tanggung jawab negara terhadap tenaga kerja indonesia di luar negeri. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah; Bagaimana tanggung jawab negara terhadap tenaga kerja indonesia di luar negeri serta bagaimana peraturan tentang perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif,
Hasil dari penelitian ini adalah masih terjadi tumpang tindih kewenagan dan peraturan. Maka dibutuhkan Perhatian dari Negara untuk mengkaji kembali terkait Regulasi yang mengatur tentang tanggung jawab Negara terhadap TKI di luar negeri..
Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara, TKI Di luar Negeri.

Partai politik dipercaya mampu untuk membentengi pendidikan politik yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini tidak akan pernah teratasi jika model pendidikan politik yang dijalankan oleh setiap partai politik terkesan kaku di masyarakat, partai politik hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kepentingan partainya. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) untuk mengetahui dan menganalisis penerapan fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik di Kabupaten Bone Bolango; dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik di Kabupaten Bone Bolango. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah (1) memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum; dan (2) memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta memberikan sumbangan pikiran kepada partai politik untuk dapat menjalankan fungsi sebagaimana amanat dari peraturan perundang-undangan.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empirik. Penelitian hukum yang dilakukan secara empirik dapat juga disebut sebagai penelitian yang bersifat sosiologis yang menjawab permasalahannya melalui studi lapangan (Field Research). Lokasi penelitian berada di wilayah Kabupaten Gorontalo dengan menggunakan 17 responden sebagai sampel penelitian.
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Pendidikan politik di Kabupaten Bone Bolango belum dijalankan sepenuhnya oleh partai politik; dan (2) Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pendidikan politik di Kabupaten Bone Bolango adalah: (a) belum tersedianya format baku pendidikan politik; dan (b) ketersediaan anggaran. Sedangkan faktor yang mendukung pelaksanaan pendidikan politik di Kabupaten Bone Bolango adalah: (a) komitmen partai politik; dan (b) kesadaran masyarakat. Oleh karenanya disarankan agar: (1) Partai politik perlu mendesign formulasi baku pendidikan politik dengan mempertimbangkan beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya yakni: (a) adanya perencanaan yang terstruktur; (b) pola komunikasi; dan (c) materi dan media yang akan digunakan; dan (2) Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai dalam menunjang kerja-kerja partai politik dengan menerapkan sistem reward and punishment terhadap penggunaan anggaran tersebut.
Kata Kunci: Partai Politik, Pendidikan Politik