Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
KATA PENGANTAR
Buku Saku Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2023
ini disusun dengan tujuan membantu pemerintah daerah dan
UPT mendampingi pemerintah daerah dalam melakukan proses
identifikasi refleksi dan benahi dalam rangka menyusun perencanaan
daerah. Dalam buku saku ini berisi tentang penjelasan Indikator
Prioritas SPM tahun 2024, dilengkapi dengan petunjuk kode sub
kegiatan, nomenklatur sub kegiatan, kinerja sub kegiatan, deskripsi
kegiatan dan contoh operasionalisasi kegiatan.
Semoga buku saku ini dapat membantu pemerintah daerah untuk
lebih memahami Indikator Prioritas SPM 2024, dan memudahkan
pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan daerah yang
bertujuan untuk pemenuhan indikator SPM yang berorientasi pada
perbaikan mutu pendidikan di daerah.
Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah
membantu tersusunnya buku saku ini.
Tim Penyusun
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
1
DAFTAR ISI
2
1
KATA PENGANTAR
2
DAFTAR ISI
3
BAB I PENDAHULUAN
6
BAB II LANDASAN HUKUM
7
BAB III INDIKATOR PRIORITAS
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
a. Indikator Prioritas Provinsi
14
BAB III INDIKATOR PRIORITAS
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
b. Indikator Prioritas Kabupaten/Kota
20
LAMPIRAN
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
BAB I.
PENDAHULUAN
UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan
bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat,
serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Pasal 298 (1)
Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan
Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar
Pelayanan Minimal.
Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan
bagi peserta didik secara berkualitas, terukur, cepat, dan terjangkau,
diperlukan standar teknis pelayanan minimal pendidikan yang sesuai
jenjang dan jalur pendidikannya. Standar teknis ini untuk membantu
pemerintah daerah memahami indikator Standar Pelayanan
Minimum (SPM) di bidang pendidikan. Pengukuran capaian SPM
tersebut harus menggunakan data yang akurat, sahih, dan terkini
yang akan dijadikan dasar oleh seluruh pemangku kepentingan
bidang pendidikan.
Dalam upaya mewujudkan hal itu, Kementerian Pendidikan
Kebudayaan Riset dan Teknologi meluncurkan Merdeka Belajar
episode ke 19: Rapor Pendidikan Indonesia. Rapor Pendidikan Indonesia
memuat data profil pendidikan satuan pendidikan dan daerah yang
berisi laporan komprehensif mengenai layanan pendidikan sebagai
hasil dari Evaluasi Sistem Pendidikan. Profil Pendidikan digunakan
sebagai landasan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan dan
penetapan Rapor Pendidikan.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3
Profil pendidikan ini diharapkan digunakan sebagai dasar
analisis, perencanaan, tindak lanjut, serta monitoring dan evaluasi
peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, Profil pendidikan
ini menjadi sumber data untuk perencanaan bidang pendidikan di
tingkat satuan pendidikan maupun daerah.
Untuk itu, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
(Kemendikbudristek) secara terus menerus melakukan berbagai
inisiatif untuk mengoptimalkan platform Rapor Pendidikan agar
menjadi satu-satunya sumber data pendidikan yang dapat
dipergunakan untuk semua pihak, dalam rangka meningkatkan
kualitas pendidikan.
Kemendikbudristek dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
telah menetapkan delapan (8) indikator prioritas untuk provinsi dan
delapan (8) indikator prioritas untuk kabupaten/kota yang terdapat
pada platform Rapor Pendidikan sebagai indikator prioritas Standar
Pelayanan Minimal (SPM) urusan pendidikan. Kedelapan indikator ini
akan digunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah bidang
pendidikan dalam pencapaian SPM.
Delapan indikator prioritas provinsi adalah (1) Angka Partisipasi
Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4)
Tingkat Penyerapan Lulusan SMK; (5) Tingkat Kepuasan Dunia Kerja
Terhadap Lulusan SMK; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan;
dan (8) Iklim Inklusivitas.
Delapan indikator prioritas kabupaten/kota adalah (1) Angka
Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi
Numerasi; (4) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal
B ; (5) Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV; (6) Iklim
Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; dan (8) Iklim Inklusivitas.
4
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Indikator prioritas ini menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam
mengukur pemenuhan SPM bidang pendidikan. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, perlu disusun Buku Saku Indikator Prioritas
SPM Rapor Pendidikan untuk memudahkan pemerintah daerah
dalam menyusun perencanaan dalam rangka pemenuhan Standar
Pelayanan Minimum.
TUJUAN:
Buku Saku Indikator SPM ini disusun dengan tujuan
sebagai berikut:
• Menjadi pedoman bagi pemerintah daerah guna
meningkatkan pemahaman pemerintah daerah
tentang indikator prioritas SPM Rapor Pendidikan
• Memudahkan pemerintah daerah melakukan
proses identifikasi refleksi dan benahi dalam rangka
menyusun perencanaan daerah
• Membantu UPT dalam melakukan pendampingan
perencanaan daerah
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
5
BAB II.
LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, Pasal 5 (1), menyebutkan bahwa
setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk
memperoleh pendidikan yang bermutu
3. UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4
Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 57 Tahun 2022 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6762)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106
Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan
Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Pelayanan Minimal
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah
9. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan
Teknologi Nomor 311 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata
Cara Perhitungan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal
6
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
BAB III.
INDIKATOR PRIORITAS
STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024
Kemendikbudristek telah menetapkan indikator prioritas SPM dari
indikator Profil Pendidikan Tahun 2023 bagi pemerintah daerah
sebagai indikator yang perlu diprioritaskan untuk dibenahi terlebih
dahulu.
a. Indikator Prioritas Provinsi
Rentang Nilai: 0 - 100
B.11
Angka
Partisipasi
Sekolah (APS)
Anak Usia
16-18 Tahun
NAMA INDIKATOR BERDASARKAN
PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:
Jumlah Warga Negara usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi
dalam pendidikan menengah (APS)
INDIKATOR BERDASARKAN
KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:
Jumlah anak usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18
(delapan belas) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan
menengah
SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
7
Rentang Nilai: 0 - 100
B.14
Angka
Partisipasi
Sekolah (APS)
4-18 Tahun
Penyandang
Disabilitas
NAMA INDIKATOR BERDASARKAN
PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:
Jumlah Warga Negara usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam
penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan
khusus
INDIKATOR BERDASARKAN
KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:
Jumlah anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18
(delapan belas) tahun disabilitas yang berpartisipasi pada
pendidikan khusus
SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik)
8
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Rentang Nilai: 0 - 100
A.1
Kemampuan
Literasi
NAMA INDIKATOR BERDASARKAN
PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:
Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil
Asesmen Nasional (pada Jenis Pelayanan Dasar: Pendidikan
Menengah)
INDIKATOR BERDASARKAN
KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:
• Rerata kompetensi literasi Sekolah Menengah Atas (SMA)
berdasarkan Asesmen Nasional
• Rerata kompetensi literasi Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) berdasarkan Asesmen Nasional
• Rerata kompetensi literasi Sekolah Dasar Luar Biasa
(SDLB) berdasarkan Asesmen Nasional
• Rerata kompetensi literasi Sekolah Menengah Pertama
Luar Biasa (SMPLB) berdasarkan Asesmen Nasional
• Rerata kompetensi literasi Sekolah Menengah Atas Luar
Biasa (SMALB) berdasarkan Asesmen Nasional
SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:
Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
9
Rentang Nilai: 0 - 100
A.2
Kemampuan
Numerasi
NAMA INDIKATOR BERDASARKAN
PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:
Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil
Asesmen Nasional (pada Jenis Pelayanan Dasar: Pendidikan
Menengah)
INDIKATOR BERDASARKAN
KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:
• Rerata kompetensi numerasi Sekolah Menengah Atas
(SMA) berdasarkan Asesmen Nasional
• Rerata kompetensi numerasi Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) berdasarkan Asesmen Nasional
• Rerata kompetensi numerasi Sekolah Dasar Luar Biasa
(SDLB) berdasarkan Asesmen Nasional
• Rerata kompetensi numerasi Sekolah Menengah Pertama
Luar Biasa (SMPLB) berdasarkan Asesmen Nasional
• Rerata kompetensi numerasi Sekolah Menengah Atas
Luar Biasa (SMALB) berdasarkan Asesmen Nasional
SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:
Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi)
10
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Rentang Nilai: 0 - 100
A.4
Penyerapan
Lulusan SMK
NAMA INDIKATOR BERDASARKAN
PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:
Tingkat penyerapan lulusan SMK
INDIKATOR BERDASARKAN
KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:
Tingkat penyerapan lulusan SMK
SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:
Tracer Study (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi), Survei Angkatan Kerja Nasional (Badan Pusat
Statistik)
A.6.2
NAMA INDIKATOR BERDASARKAN
PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:
Kepuasan Dunia
Tingkat kepuasan
Kerja pada
Budaya Kerja
Lulusan SMK
INDIKATOR BERDASARKAN
KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:
Tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan
SMK
SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:
Tracer Study (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
11
Rentang Nilai: 0 - 100
D.4
Iklim
Keamanan
NAMA INDIKATOR BERDASARKAN
PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:
Indeks Iklim Keamanan di Satuan Pendidikan
INDIKATOR BERDASARKAN
KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:
•
•
•
•
•
Indeks Iklim Keamanan SMA
Indeks Iklim Keamanan SMK
Indeks Iklim Keamanan SDLB
Indeks Iklim Keamanan SMPLB
Indeks Iklim Keamanan SMALB
SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:
Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi)
D.8
Iklim
Kebinekaan
NAMA INDIKATOR BERDASARKAN
PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:
Indeks Iklim Kebinekaan di Satuan Pendidikan
INDIKATOR BERDASARKAN
KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:
•
•
•
•
•
Indeks Iklim Kebinekaan SMA
Indeks Iklim Kebinekaan SMK
Indeks Iklim Kebinekaan SDLB
Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB
Indeks Iklim Kebinekaan SMALB
SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:
Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi)
12
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Rentang Nilai: 0 - 100
D.10
Iklim
Inklusivitas
NAMA INDIKATOR BERDASARKAN
PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:
Indeks Iklim Inklusivitas di Satuan Pendidikan
INDIKATOR BERDASARKAN
KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:
•
•
•
•
•
Indeks Iklim Inklusivitas SMA
Indeks Iklim Inklusivitas SMK
Indeks Iklim Inklusivitas SDLB
Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB
Indeks Iklim Inklusivitas SMALB
SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:
Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
13
b. Indikator Prioritas Kabupaten/Kota
Rentang Nilai: 0 - 100
B.10
NAMA INDIKATOR BERDASARKAN
Indikator PAUD PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:
Angka
Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi
Partisipasi
dalam pendidikan PAUD
Sekolah Anak
Usia 5-6 tahun
INDIKATOR BERDASARKAN
KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:
Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam)
tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini
(PAUD)
SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik)
14
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Rentang Nilai: 0 - 100
B.13
Indikator
Dasmen
Angka
Partisipasi
Sekolah Anak
Usia 7-15
tahun
NAMA INDIKATOR BERDASARKAN
PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:
Jumlah Warga Negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi
dalam pendidikan dasar
INDIKATOR BERDASARKAN
KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:
Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima
belas) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar
SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik)
B.15
Indikator
NAMA INDIKATOR BERDASARKAN
PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:
Angka
Partisipasi
Sekolah Anak
Usia 7 - 18
Kesetaraan
Jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan
pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi
dalam pendidikan kesetaraan (*)
INDIKATOR BERDASARKAN
KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:
SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:
Data Pokok Pendidikan, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
15
Rentang Nilai: 0 - 100
A.1
Kemampuan
Literasi
NAMA INDIKATOR BERDASARKAN
PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:
Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen
nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)
INDIKATOR BERDASARKAN
KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:
• Rerata kemampuan literasi sekolah dasar (SD)
berdasarkan Asesmen Nasional
• Rerata kompetensi literasi sekolah menengah pertama
(SMP) berdasarkan Asesmen Nasional
SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:
Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi)
A.2
Kemampuan
Numerasi
NAMA INDIKATOR BERDASARKAN
PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:
Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen
nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)
INDIKATOR BERDASARKAN
KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:
• Rerata kemampuan numerasi sekolah dasar (SD)
berdasarkan Asesmen Nasional
• Rerata kompetensi numerasi sekolah menengah pertama
(SMP) berdasarkan Asesmen Nasional
SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:
Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi)
16
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Rentang Nilai: 0 - 100
B.8
NAMA INDIKATOR BERDASARKAN
Indikator PAUD PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:
Proporsi
Jumlah
Satuan PAUD
Terakreditasi
Minimal B
Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan
Minimal Akreditasi B
INDIKATOR BERDASARKAN
KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:
Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan
minimal akreditasi B
SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:
Data Hasil Akreditasi PAUD PNF (Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal)
C.1
NAMA INDIKATOR BERDASARKAN
Indikator PAUD PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:
Proporsi Guru
PAUD dengan
kualifikasi
S1 / D4
Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/D IV
INDIKATOR BERDASARKAN
KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:
Pertumbuhan Pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi
akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana
(S1)
SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:
Data
Pokok
Pendidikan
(Kementerian,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Pendidikan,
17
Rentang Nilai: 0 - 100
D.4
Indikator
Dasmen
NAMA INDIKATOR BERDASARKAN
PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:
Indeks Iklim Keamanan di Satuan Pendidikan
Iklim
Keamanan
INDIKATOR BERDASARKAN
KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:
• Indeks Iklim Keamanan SD
• Indeks Iklim Keamanan SMP
SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:
Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi)
D.8
Iklim
Kebinekaan
NAMA INDIKATOR BERDASARKAN
PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:
Indeks Iklim Kebinekaan di Satuan Pendidikan
INDIKATOR BERDASARKAN
KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:
• Indeks Iklim Kebinekaan SD
• Indeks Iklim Kebinekaan SMP
SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:
Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi)
18
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Rentang Nilai: 0 - 100
D.10
Iklim
Inklusivitas
NAMA INDIKATOR BERDASARKAN
PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021:
Indeks Iklim Inklusivitas di Satuan Pendidikan
INDIKATOR BERDASARKAN
KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:
• Indeks Iklim Inklusivitas SD
• Indeks Iklim Inklusivitas SMP
SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN:
Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi)
Catatan:
Khusus untuk Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat,
Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Provinsi Papua
Pegunungan, dan Papua Barat Daya, indikator mengacu pada
BAB III INDIKATOR PRIORITAS STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2024 yang disesuaikan dengan kewenangan Provinsi/
Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 106
Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan
Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
19
LAMPIRAN:
20
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
LAMPIRAN
Contoh Kegiatan dan Sub kegiatan yang dapat dianggarkan berikut kode kasinya adalah sebagai berikut:
SUB KEGIATAN INDIKATOR ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH
Kelompok
Indikator
Angka
Partisipasi
Sekolah
Indikator sesuai
Kemendikbudristek
1.
2.
3.
Jumlah Anak Usia
16-18 tahun yang
berpartisipasi
pada pendidikan
menengah (APS)
Jumlah Anak Usia
4-18 disabilitas
yang
berpartisipasi
pada pendidikan
khusus
Jumlah anak usia
5-6 tahun yang
berpartisipasi
pada pendidikan
anak usia dini
4.
Jumlah anak usia
7-15 Tahun yang
berpartisipasi
pada pendidikan
dasar
5.
Jumlah anak usia
7-18 tahun yang
berpartisipasi
Kode Sub Kegiatan
1.01.02.1.01.0060
(SMA)
1.01.02.1.02.0053
(SMK)
1.01.02.1.03.0060
(Pendidikan Khusus)
1.01.02.2.03.0025
(PAUD)
1.01.02.2.01.0038
(SD)
1.01.02.2.02.0051
(SMP)
1.01.02.2.04.0027
(Kesetaraan)
Nomenklatur
Sub Kegiatan
Koordinasi,
Perencanaan,
Supervisi dan
Evaluasi Layanan
di Bidang
Pendidikan
Kinerja Sub
Kegiatan
Terlaksananya
Koordinasi,
Perencanaan,
Supervisi dan
Evaluasi Layanan di
Bidang Pendidikan
Deskripsi Kegiatan
1. Pendataan warga negara
usia 16 - 18 tahun yang
tidak bersekolah
Definisi
Operasional
1. Pendataan warga
negara dapat
dilakukan melalui
berbagai hal, antara
2.Pendataan warga negara
lain: (a) sensus; (b)
koordinasi dan
usia 4 -18 tahun
penyandang disabilitas
bekerjasama dengan
yang tidak bersekolah
dinas terkait; (c)
kerjasama dengan
3.Pendataan anak usia dini
kepala desa maupun
kecamatan untuk
untuk keperluan
melakukan pendataan
identi kasi kebutuhan
siswa di daerahnya,
daya tampung layanan
misalnya dengan
untuk anak usia 5 (lima)
kerjasama terkait
tahun sampai dengan 6
SIBM (Sistem
(enam) tahun.
Informasi Berbasis
Masyarakat); (d)
4.Pendataan warga negara
analisis data sekunder
usia 7-15 tahun yang tidak
bersekolah
2. Mendorong satuan
pendidikan di
5.Pendataan warga negara
daerahnya khususnya
usia 7-18 yang belum
satuan PAUD untuk
bersekolah formal
mendapatkan izin
menyelenggarakan
6.Pemutakhiran Dapodik
pendidikan bagi
satuan pendidikan
minimal 2 (dua) kali
Kelompok
Indikator
Indikator sesuai
Kemendikbudristek
Kode Sub Kegiatan
Nomenklatur
Sub Kegiatan
Kinerja Sub
Kegiatan
pada pendidikan
kesetaraan (Paket
A/B/C)
Definisi
Operasional
Deskripsi Kegiatan
dalam setahun untuk
menjamin kesesuaian data
dengan kondisi satuan
pendidikan.
3.
4.
5.
6.
7.
1.01.02.1.01.0001
(SMA)
1.01.02.1.02.001
(SMK)
Pembangunan
USB (Unit Sekolah
Baru)
Sekolah Baru yang
Terbangun
1. Penyediaan layanan
pendidikan di
daerah/wilayah yang
kekurangan daya
tampung melalui
yang diselenggarakan
oleh masyarakat dan
NPSN yang terdata
pada Aplikasi
Dapodik.
Koordinasi dengan
satuan pendidikan
dalam rangka
pemutakhiran
Dapodik.
Supervisi/pendamping
an kepada satuan
pendidikan melalui
workshop teknis
pemutakhiran
Dapodik, minimal 2
(dua) kali setahun.
Veri kasi dan validasi
Dapodik dari satuan
pendidikan yang
sesuai dengan kondisi
terkini.
Evaluasi Dapodik dari
satuan pendidikan
yang sesuai dengan
kondisi terkini
Pemutakhiran kondisi
data sekolah termasuk
pemberian insentif
bagi operator dapodik
satuan pendidikan.
1. Membuat analisis
kebutuhan
penambahan unit
sekolah baru pada
daerah yang
Kelompok
Indikator
Indikator sesuai
Kemendikbudristek
Kode Sub Kegiatan
1.01.02.1.03.0001
(Pendidikan Khusus)
1.01.02.2.03.0040
(PAUD)
1.01.02.2.01.0001
(SD)
1.01.02.2.02.0001
(SMP)
1.01.02.2.04.0044
(Kesetaraan)
Nomenklatur
Sub Kegiatan
Kinerja Sub
Kegiatan
Deskripsi Kegiatan
pembangunan Unit
Sekolah Baru (USB)
Definisi
Operasional
membutuhkan
2. Survei Kelayakan lokasi
calon pembangunan
2. Penyediaan layanan
unit sekolah baru
pendidikan di wilayah
3. Melakukan
pembangunan unit
yang ditetapkan sebagai
kelas baru (termasuk
daerah terdepan, terluar,
perlengkapan/mebel
dan tertinggal melalui
sesuai standar sarpras)
pembangunan Unit
di daerah/lokasi yang
Sekolah Baru (USB)
telah ditetapkan, baik
secara swakelola
3. Penyediaan layanan
maupun kontraktual
pendidikan anak usia dini
sesuai dengan
paling sedikit 1 (satu)
ketentuan yang
satuan pendidikan anak
berlaku.
usia dini di setiap desa
melalui pembangunan
Unit Sekolah Baru (USB)
Kelompok
Indikator
Indikator sesuai
Kemendikbudristek
Kode Sub Kegiatan
1.01.02.1.01.0072
(SMA)
Nomenklatur
Sub Kegiatan
Kinerja Sub
Kegiatan
Pembangunan
Ruang Kelas Baru
Ruang Kelas Baru
Bertambah
Deskripsi Kegiatan
1.
Penyediaan layanan
pendidikan di
daerah/wilayah yang
kekurangan daya
tampung melalui
pembangunan ruang
kelas baru
2.
Penyediaan layanan
pendidikan di wilayah
yang ditetapkan
sebagai daerah
terdepan, terluar, dan
tertinggal melalui
pembangunan ruang
kelas baru
1.
Penyediaan layanan
pendidikan di daerah
yang kekurangan daya
tampung melalui
rehabilitasi ruang kelas
sekolah kondisi rusak
sedang/berat
2.
Penyediaan layanan
pendidikan di wilayah
yang ditetapkan
sebagai daerah
terdepan, terluar, dan
tertinggal melalui
rehabilitasi ruang kelas
sekolah kondisi rusak
1.01.02.1.02.0064
(SMK)
1.01.02.1.03.0070
(Pendidikan khusus)
1.1.02.2.03.0030
(PAUD)
1.01.02.2.01.0047
(SD)
1.01.02.2.02.0059
(SMP)
1.01.02.2.04.0039
(Kesetaraan)
1.01.02.1.01.0019 (SMA)
1.01.02.1.01.0069
(SMK)
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Ruang Kelas
Sekolah
Ruang Kelas Sekolah
yang Terehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.03.0079
(Pendidikan khusus)
1.01.02.2.01.0051
(SD)
1. 01.02.2.02.0014
(SMP)
1.01.02.2.04.0050
(Kesetaraan)
Definisi
Operasional
1. Pendataan kebutuhan
penambahan ruang
kelas pada satuan
pendidikan yang
membutuhkan.
2.Melakukan
pembangunan ruang
kelas baru (termasuk
perlengkapan/mebel
sesuai standar sarpras)
pada satuan
pendidikan yang telah
ditetapkan, baik secara
swakelola maupun
kontraktual sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku.
1. Pendataan kebutuhan
rehabilitasi ruang
kelas pada satuan
pendidikan yang
membutuhkan yang
dilakukan
berdasarkan jumlah
ruang kelas kondisi
rusak sedang/berat
yang telah diinputkan
dalam Dapodik. Untuk
menghitung
kebutuhan biaya
rehabilitasi ruang
kelas kondisi rusak
sedang/berat
Kelompok
Indikator
Indikator sesuai
Kemendikbudristek
Kode Sub Kegiatan
Nomenklatur
Sub Kegiatan
Kinerja Sub
Kegiatan
Deskripsi Kegiatan
sedang/berat
1.01.02.2.03.0003
(PAUD)
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Gedung/Ruang
Kelas/Ruang Guru
PAUD
Gedung/Ruang
Kelas/Ruang Guru
PAUD yang
Terehabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.1.01.0040
(SMA)
Pengadaan
Sarana Mobilitas
Sekolah
Sarana Mobilitas
Sekolah yang
Tersedia
1.01.02.1.02.0032
(SMK)
Penyediaan layanan
pendidikan anak usia dini
paling sedikit 1 (satu) satuan
pendidikan anak usia dini di
setiap desa melalui
rehabilitasi gedung/ruang
kelas/ruang guru kondisi
rusak sedang/berat
Definisi
Operasional
berdasar pada satuan
biaya DAK Fisik sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku.
2. Melakukan rehabilitasi
ruang kelas kondisi
rusak sedang/berat
pada satuan
pendidikan yang telah
ditetapkan sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku.
1. Melakukan identi kasi
tingkat kerusakan
pada gedung/ruang
kelas/ruang guru pada
satuan PAUD
2.Memberikan bantuan
berupa anggaran
dan/atau SDM untuk
melakukan rehabilitasi
gedung/ruang
kelas/ruang guru
kondisi rusak
sedang/berat pada
satuan PAUD sesuai
dengan NPK PAUD
Berkualitas serta
ketentuan lain yang
berlaku.
1. Penyediaan layanan
1. Perhitungan kebutuhan
pendidikan di daerah yang
sarana mobilitas sekolah
kekurangan daya tampung
dilakukan berdasarkan
melalui pengadaan sarana
jumlah satuan
mobilitas sekolah
pendidikan yang belum
Kelompok
Indikator
Indikator sesuai
Kemendikbudristek
Kode Sub Kegiatan
Nomenklatur
Sub Kegiatan
Kinerja Sub
Kegiatan
Deskripsi Kegiatan
Definisi
Operasional
2. Penyediaan layanan
memiliki sarana
pendidikan di wilayah yang
mobilitas yang telah
ditetapkan sebagai daerah
diinputkan pada data
terdepan, terluar, dan
pokok pendidikan
tertinggal melalui
(Dapodik)
pengadaan sarana
2.Dalam rangka
mobilitas sekolah
menghitung kebutuhan
biaya sarana mobilitas
sekolah berdasar pada
satuan biaya DAK Fisik
1.01.02.1.03.0030
(Pendidikan Khusus)
3.Sarana mobilitas
sekolah adalah sarana
yang digunakan sebagai
alat atau media untuk
bergerak dalam
mendukung
pembelajaran di sekolah
seperti penyediaan BUS
Sekolah dan/atau
transportasi lainnya
1.01.02.1.01.0039
(SMA)
1.01.02.1.02.0031
(SMK)
1.01.02.1.03.0038
(Pendidikan Khusus)
1.01.02.2.03.0041
(PAUD)
1.01.02.2.01.0046
(SD)
Pengadaan
Perlengkapan
Peserta Didik
Perlengkapan
Peserta Didik yang
Tersedia
Pemberian perlengkapan
penunjang pembelajaran ke
peserta didik dari keluarga
tidak mampu sampai lulus
1. Identi kasi peserta didik
yang menjadi sasaran
penerima perlengkapan
penunjang
pembelajaran
2.Penyusunan pedoman
pemberian
perlengkapan penunjang
pembelajaran kepada
peserta didik yang
menjadi sasaran
3.Pengadaan dan
penyaluran
perlengkapan penunjang
Kelompok
Indikator
Indikator sesuai
Kemendikbudristek
Kode Sub Kegiatan
Nomenklatur
Sub Kegiatan
Kinerja Sub
Kegiatan
Deskripsi Kegiatan
1.01.02.2.02.0062
(SMP)
pembelajaran bagi
peserta didik sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku
1.01.02.2.04.0036
(Kesetaraan)
1.01.02.1.01.0045
(SMA)
1.01.02.1.02.0037
(SMK)
1.01.02.1.03.0044
(Pendidikan Khusus)
1.01.02.2.03.0011
(PAUD)
Definisi
Operasional
Penyediaan Biaya
Personil Peserta
Didik
PAUD/Sekolah
Dasar/Sekolah
Menengah
Pertama/Nonform
al/Kesetaraan/Se
kolah Menengah
Atas/Kejuruan/Pe
ndidikan Khusus
Biaya Personil
Peserta Didik
PAUD/Sekolah
Dasar/Sekolah
Menengah
Pertama/Nonformal/
Kesetaraan/Sekolah
Menengah
Atas/Kejuruan/Pendi
dikan Khusus
Diterima oleh Peserta
Didik
1. Pengadaan bantuan
biaya personil peserta
didik dari keluarga tidak
mampu agar mendapat
layanan paling sedikit 1
(satu) kali dalam 6
(enam) bulan
Pembangunan
Ruang Praktik
Siswa
Ruang Praktik Siswa
yang Terbangun
Pengadaan ruang praktik
1. Identi kasi keberadaan
siswa penunjang
ruang praktik siswa yang
pembelajaran sesuai standar
telah sesuai dengan
industri
kompetensi keahlian
yang diselenggarakan
SMK
2. Pengadaan ruang
praktik sesuai dengan
kompetensi keahlian
yang diselenggarakan di
SMK
1.01.02.2.01.0021
(SD)
1.01.02.2.02.0032
(SMP)
2. Pemberian biaya
pendidikan kepada
peserta didik dari
keluarga tidak mampu
sampai lulus
1. Pendataan peserta didik
penerima biaya
pendidikan dari keluarga
tidak mampu.
2.
Penyusunan
pedoman pemberian
biaya pendidikan
kepada peserta didik
dari keluarga tidak
mampu.
3.
Menyalurkan
biaya pendidikan
kepada peserta didik
sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
1.01.02.2.04.0010
(Kesetaraan)
1.01.02.1.02.0004
(SMK)
Kelompok
Indikator
Indikator sesuai
Kemendikbudristek
Kode Sub Kegiatan
1.01.02.2.03.0015
(PAUD)
Nomenklatur
Sub Kegiatan
Kinerja Sub
Kegiatan
Penyediaan
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
bagi Satuan PAUD
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Tersedia bagi Satuan
Deskripsi Kegiatan
Pengajuan formasi guru ASN
sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
Definisi
Operasional
Pemerintah daerah
mengusulkan kebutuhan
guru berdasarkan hasil
pemetaan dan
pendistribusian guru
pada satuan pendidikan
yang masih kekurangan
guru (sesuai rasio guru
dengan rombel dan
kewenangannya)
SUB KEGIATAN KELOMPOK INDIKATOR LITERASI NUMERASI
Kelompok
Indikator
Literasi dan
Numerasi
Indikator sesuai
Kemendikbudristek
1. Rerata kompetensi
Literasi SMA
berdasarkan
asesmen nasional
2. Rerata kompetensi
Literasi SMK
berdasarkan
asesmen nasional
3. Rerata kompetensi
Literasi SDLB
berdasarkan
asesmen nasional
4. Rerata kompetensi
Literasi SMPLB
berdasarkan
asesmen nasional
5. Rerata kompetensi
Literasi SMALB
berdasarkan
asesmen nasional
6. Rata-rata
Kemampuan Literasi
SD berdasarkan
asesmen nasional
7. Rata-rata
Kemampuan Literasi
SMP berdasarkan
asesmen nasional
8. Rerata kompetensi
Numerasi SMA
berdasarkan
asesmen nasional
9. Rerata kompetensi
Numerasi SMK
Kode Sub Kegiatan
01.04.1.01.0001 (SMA,
SMK,Pendidikan
Khusus)
01.04.2.01.0001
(SD, SMP, PAUD)
Nomenklatur
Sub Kegiatan
Perhitungan dan
Pemetaan
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Satuan Pendidikan
Kinerja Sub
Kegiatan
Tersedianya
Dokumen Hasil
Perhitungan dan
Pemetaan Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
Satuan Pendidikan
Deskripsi Kegiatan
Definisi Operasional
1. Pemetaan dan penataan 1. Pendataan dan analisis
penempatan untuk
kebutuhan Pendidik
pemerataan pendidik
untuk setiap satuan
dan tenaga kependidikan
pendidikan
paling sedikit 1 (satu) kali 2. Pengadaan Pendidik
dalam 1 (satu) tahun
sesuai dengan hasil
pendataan dan analisis
2. Pemetaan kecukupan
kebutuhan Pendidik
jumlah pengawas sekolah 3. Penempatan Pendidik
untuk satuan pendidikan
sesuai dengan hasil
pendataan dan analisis
kebutuhan pendidik.
4. Pendataan dan analisis
kebutuhan Pengawas
5. Pengadaan Pengawas
sesuai dengan hasil
pendataan dan analisis
kebutuhan Pengawas
01.04.1.01.0002
(SMA, SMK, Pendidikan
Khusus)
01.04.2.01.0002
(SD, SMP, PAUD)
Penataan
Pendistribusian
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Satuan Pendidikan
Terlaksananya
Penataan
Pendistribusian
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Satuan Pendidikan
Distribusi pendidik dan
tenaga kependidikan yang
berkualitas untuk
pemerataan pendidik dan
tenaga kependidikan
1. Pendataan dan analisis
kelebihan dan
kekurangan jam
mengajar pada setiap
mata pelajaran untuk
setiap satuan pendidikan
2. Penempatan Pendidik
dari Satuan Pendidikan
yang kelebihan jam
mengajar pada mata
pelajaran tertentu ke
Satuan Pendidikan yang
kekurangan jam
Kelompok
Indikator
Indikator sesuai
Kemendikbudristek
berdasarkan
asesmen nasional
10. Rerata kompetensi
Numerasi SDLB
berdasarkan
asesmen nasional
11. Rerata kompetensi
Numerasi SMPLB
berdasarkan
asesmen nasional
12. Rerata kompetensi
Numerasi SMALB
berdasarkan
asesmen nasional
13. Rerata kompetensi
Numerasi SD
berdasarkan
asesmen nasional
14. Rerata kompetensi
Numerasi SMP
berdasarkan
asesmen nasional
Kode Sub Kegiatan
Nomenklatur
Sub Kegiatan
Kinerja Sub
Kegiatan
Deskripsi Kegiatan
Definisi Operasional
mengajar mata
pelajaran yang sama.
01.02.1.01.0050
(SMA)
01.02.1.02.0042
(SMK)
01.02.1.03.0049
(Pendidikan Khusus)
Penyediaan
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
pada Satuan
Pendidikan
Pendidik dan Tenaga 1. Pengajuan formasi guru ASN 1. Pemerintah daerah
Kependidikan
sesuai dengan ketentuan
mengusulkan kebutuhan
Tersedia bagi Satuan
peraturan
guru berdasarkan hasil
Pendidikan
perundang-undangan
pemetaan dan
pendistribusian guru
pada satuan
pendidikan yang masih
kekurangan guru
(sesuai rasio guru
2.Penyediaan guru
dengan rombel dan
pembimbing khusus paling
kewenangannya)
sedikit 1 (satu) orang pada
satuan pendidikan yang
2. Penyediaan/perekrutan
menyelenggarakan
Guru Pembimbing
pendidikan inklusif
Khusus (GPK) jika
belum ada, dan
pemberian insentif
untuk GPK jika sudah
ada
3. Peningkatan
kompetensi Guru untuk
menjadi Guru
Pembimbing Khusus
dengan
mengikutsertakan
Pelatihan Guru
Pembimbing khusus dari
Direktorat PMPK
Pengembangan
Karir Pendidik dan
Tenaga
Pendidik dan Tenaga 1. Penempatan lulusan
Kependidikan yang
pendidikan dan pelatihan
Mendapatkan
calon kepala
01.02.2.01.0026
(SD)
01.02.2.02.0039
(SMP)
01.02.1.01.0051
(SMA)
1. Pemetaan kebutuhan
kepala sekolah dengan
cara menghitung
Kelompok
Indikator
Indikator sesuai
Kemendikbudristek
Kode Sub Kegiatan
01.02.1.02.0043
(SMK)
01.02.1.03.0050
(Pendidikan Khusus)
01.02.2.01.0027
(SD)
01.02.2.02.0040
(SMP)
Nomenklatur
Sub Kegiatan
Kependidikan
pada Satuan
Pendidikan
Kinerja Sub
Kegiatan
Fasilitasi Kenaikan
Pangkat/Golongan,
Pemberian Promosi,
Peningkatan
Kompetensi dan
Kuali kasi
Deskripsi Kegiatan
Definisi Operasional
sekolah/lulusan guru
penggerak sebagai kepala
sekolah
2. Penempatan lulusan
pendidikan dan pelatihan
calon pengawas
sekolah/lulusan guru
penggerak sebagai
pengawas sekolah
3. Peningkatan kuali kasi
dan kompetensi bagi
pendidik dan tenaga
kependidikan yang belum
memenuhi kuali kasi dan
kompetensi yang
dipersyaratkan
4. Fasilitasi kepala sekolah
dan guru yang belum
memiliki serti kat guru
penggerak untuk
mengikuti pendidikan dan
pelatihan guru penggerak
2.
3.
4.
5.
6.
7.
satuan pendidikan
yang akan belum
mempunyai kepala
sekolah dibandingkan
dengan jumlah guru
penggerak
Pengangkatan guru
penggerak menjadi
Kepala Sekolah
Pemetaan kebutuhan
pengawas dengan cara
penghitungan proporsi
jumlah satuan
pendidikan dengan
kebutuhan pengawas
Pengangkatan
Pengawas sesuai
dengan hasil
pemetaan kebutuhan
pengawas
Pemberian beasiswa
atau bantuan biaya
pendidikan dalam
peningkatan kuali kasi
pendidik dan tenaga
kependidikan
Pemberian beasiswa
atau bantuan biaya
pendidikan untuk
mendapatkan
serti kasi pendidik
Fasilitasi pelatihan
bagi pendidik dan
tenaga kependidikan
dalam rangka
memenuhi kuali kasi
dan kompetensi yang
Kelompok
Indikator
Indikator sesuai
Kemendikbudristek
Kode Sub Kegiatan
Nomenklatur
Sub Kegiatan
Kinerja Sub
Kegiatan
Deskripsi Kegiatan
Definisi Operasional
dipersyaratkan
8. Fasilitasi pendidik dan
pelatihan guru
penggerak bagi
pendidik
9. Sosialisasi dan promosi
kepada guru tentang
keuntungan menjadi
guru penggerak
01.02.1.01.0075
(SMA)
01.02.1.02.0073
(SMK)
01.02.1.03.0073
(Pendidikan Khusus
01.02.2.01.0049
(SD)
01.02.2.02.0060 (SMP)
Bimbingan Teknis,
Pelatihan,
dan/atau
Magang/PKL
untuk Peningkatan
Kapasitas Bidang
Pendidikan
Terlaksananya
Bimbingan Teknis,
Pelatihan, dan/atau
Magang/PKL untuk
Peningkatan
Kapasitas Bidang
Pendidikan
1. Peningkatan kapasitas guru 1.
dan tenaga kependidikan
khususnya terkait literasi
dan numerasi
2. Fasilitasi
pelatihan/seminar/lokakary 2.
a penguatan kompetensi
kepala sekolah dan guru
3. Pemberian beasiswa atau
bantuan biaya pendidikan 3.
dalam peningkatan
kuali kasi dan kompetensi
pendidik dan tenaga
4.
kependidikan
Meningkatkan kapasitas
guru melalui
pemanfaatan Platform
Merdeka Mengajar
(PMM)
Mendorong guru untuk
mengikuti pelatihan
mandiri di Platform
Merdeka Mengajar
Mendorong guru untuk
melihat video inspirasi
di Platform Merdeka
Mengajar
Memberikan dukungan
nansial untuk
mengikuti pelatihan
peningkatan kapasitas
di luar Platform
Merdeka Mengajar
(bootcamp, seminar
pembelajaran, dan
lainnya)
5. Menyelenggarakan
pelatihan/bimbingan
teknis untuk
peningkatan kapasitas
pengawas, pendidik dan
Kelompok
Indikator
Indikator sesuai
Kemendikbudristek
Kode Sub Kegiatan
Nomenklatur
Sub Kegiatan
Kinerja Sub
Kegiatan
Deskripsi Kegiatan
Definisi Operasional
tenaga kependidikan
6. Pelaksanaan pelatihan/
seminar/lokakarya
penguatan kompetensi
kepala sekolah dan guru
untuk re eksi
pembelajaran.
7. Pemberian beasiswa
untuk pemenuhan
kuali kasi dan
kompetensi Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan yang
belum S1
01.02.1.01.0057
(SMA)
01.02.1.02.0050
(SMK)
01.02.1.03.0056
(Pendidikan Khusus)
01.02.2.01.0035
(SD)
01.02.2.02.0048
(SMP)
Pembinaan
Penggunaan
Teknologi,
Informasi dan
Komunikasi (TIK)
untuk Pendidikan
Terlaksananya
Pembinaan
Penggunaan
Teknologi, Informasi
dan Komunikasi
(TIK) untuk
Pendidikan
01.02.1.01.0063 (SMA)
Fasilitasi
Komunitas Belajar
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Komunitas Belajar
1. Pembentukan komunitas
Pendidik dan Tenaga
belajar dan memastikan
Pendidik yang
guru, kepala sekolah, dan
terfasilitasi
pengawas sekolah terlibat
aktif dalam komunitas
tersebut
01.02.1.02.0063 (SMK)
1.01.02.1.03.0073*)
(Pendidikan Khusus)
Pelatihan TIK untuk
pembelajaran dan
pengelolaan satuan
pendidikan
1. Identi kasi kebutuhan
topik dan tema
pelatihan TIK bagi
pendidik dan tenaga
kependidikan dengan
tujuan pembelajaran
dan pengelolaan
satuan pendidikan
2. Penyelenggaraan
pelatihan TIK untuk
pembelajaran dan
pengelolaan satuan
pendidikan untuk
pendidik dan tenaga
kependidikan
1. Penetapan SK Komunitas
Belajar, termasuk di
dalamnya tujuan,
kegiatan, linimasa
pelaksanaan, susunan
organisasi, dsb terkait
Kelompok
Indikator
Indikator sesuai
Kemendikbudristek
Kode Sub Kegiatan
01.02.2.01.0041 (SD)
01.02.2.02.0054 (SMP)
01.02.1.01.0058 (SMA)
01.02.1.02.0051 (SMK)
01.02.1.03.0057
(Pendidikan Khusus)
01.02.2.01.0036 (SD)
01.02.2.02.0049 (SMP)
Nomenklatur
Sub Kegiatan
Kinerja Sub
Kegiatan
*) Bimbingan
Teknis, Pelatihan,
dan/atau
Magang/ PKL
untuk Peningkatan
Kapasitas Bidang
Pendidikan
Pengembangan
konten digital
untuk pendidikan
Deskripsi Kegiatan
Definisi Operasional
komunitas belajar.
2. Melakukan pengawasan/
2. Fasilitasi pertemuan
monitoring atas
guru/pendidik dalam
komunitas belajar yang
wadah berbasis komunitas
telah dibentuk minimal 3
untuk meningkatkan
bulan sekali dan, atau
kualitas layanan paling
kegiatan lainnya yang
sedikit 1 (satu) kali dalam
relevan
6 (enam) bulan
Terlaksananya
konten digital untuk
pendidikan yang
dikembangkan
Fasilitasi guru untuk
1. Memberikan pelatihan
mengembangkan konten
terkait dengan
digital pada aplikasi bidang
pengembangan konten
pendidikan (misalnya
digital
Platform Merdeka Mengajar 2. Menyediakan wadah
(PMM), dan lain-lain) yang
bagi pendidik dan
dibutuhkan dalam
tenaga kependidikan
mendukung kegiatan belajar
untuk bertukar pikiran
mengajar
dalam
mengembangkan
konten digital melalui
komunitas belajar
3. Mendorong satuan
pelaksana Program
Sekolah Penggerak
untuk melakukan
pengimbasan dalam
pengembangan konten
digital kepada satuan
pendidikan lain
4. Mengadvokasi guru
dalam mengunggah
aksi nyata (konten
digital) pada Platform
Merdeka Mengajar
(PMM)
Kelompok
Indikator
Indikator sesuai
Kemendikbudristek
Kode Sub Kegiatan
Nomenklatur
Sub Kegiatan
Kinerja Sub
Kegiatan
Deskripsi Kegiatan
Definisi Operasional
01.02.1.01.0059 (SMA)
01.02.1.02.0052 (SMK)
01.02.1.03.0058
(Pendidikan Khusus)
01.02.2.01.0037 (SD)
01.02.2.02.0050 (SMP)
Pelatihan
Penggunaan
Aplikasi Bidang
Pendidikan
Terlaksananya
pelatihan
penggunaan aplikasi
di bidang
pendidikan
Peningkatan kapasitas
pendidk dan tenaga
kependidikan dalam
menggunakan aplikasi di
bidang pendidikan untuk
menunjang proses
pembelajaran
1. Melakukan sosialisasi
terkait dengan
aplikasi/platform
bidang pendidikan
seperti platform Rapor
Pendidikan, Platform
Merdeka Mengajar
(PMM), SIPLah, dll
2. Memberikan pelatihan
kepada pendidik dan
tenaga kependidikan
dalam menggunakan
aplikasi di bidang
pendidikan
3. Mendorong satuan
pelaksana Program
Sekolah Penggerak
untuk melakukan
pengimbasan dalam
penggunaan aplikasi
bidang pendidikan
kepada satuan
pendidikan lain
01.02.1.01.0066 (SMA)
01.02.1.02.0061 (SMK)
01.02.1.03.0038*)
(Pendidikan Khusus)
01.02.2.01.0045 (SD)
01.02.2.02.0061 (SMP)
Perlengkapan
Dasar Buku Teks
dan Non Teks
Peserta Didik
Peserta Didik
Menerima
Perlengkapan Dasar
Buku Teks dan Non
Teks
Pengadaan buku teks dan
non teks
1. Identikasi kebutuhan
buku bacaan teks dan
non teks penunjang
kemampuan literasi
dan numerasi
2. Identi kasi target atau
sasaran pemberian
buku bacaan
3. Pengadaan buku
bacaan teks dan non
teks penunjang
kemampuan literasi
dan numerasi
*) Pengadaan
Perlengkapan
Peserta Didik
Kelompok
Indikator
Indikator sesuai
Kemendikbudristek
Kode Sub Kegiatan
01.02.1.01.0041 (SMA)
01.02.1.02.0038 (SMK)
01.02.1.03.0045
(Pendidikan Khusus)
01.02.2.01.0022
(SD)
01.02.2.02.0035
(SMP)
Nomenklatur
Sub Kegiatan
Pengadaan Alat
Praktik dan
Peraga Peserta
Didik
Kinerja Sub
Kegiatan
Alat Praktik dan
Peraga Siswa yang
Tersedia
Deskripsi Kegiatan
Pengadaan perangkat TIK
untuk pembelajaran dan
pengelolaan satuan
pendidikan
Definisi Operasional
1. Dinas Pendidikan
melakukan pendataan
sekolah yang sudah
memiliki peralatan TIK
2. Sekolah yang belum
memiliki TIK dapat
diusulkan untuk
menerima DAK sik
3. Pemerintah daerah
mengalokasikan dana
dalam APBD untuk
pengadaan perangkat
TIK bagi sekolah yang
belum memiliki
peralatan TIK
SUB KEGIATAN KELOMPOK INDIKATOR SMK
Kelompok
Indikator
Kualitas
Lulusan
Sekolah
Menengah
Kejuruan
Indikator sesuai
Kemendikbudristek
Tingkat Penyerapan
Lulusan SMK
Kode Sub Kegiatan
Nomenklatur
Sub Kegiatan
Kinerja Sub
Kegiatan
Deskripsi Kegiatan
Definisi Operasional
01.02.1.02.0053 (SMK)
Koordinasi,
Perencanaan,
Supervisi dan
Evaluasi Layanan
di Bidang
Pendidikan
Terlaksananya
Koordinasi,
Perencanaan,
Supervisi dan
Evaluasi Layanan di
Bidang Pendidikan
Pemutakhiran data
1. Bantuan operasional
penelusuran lulusan SMK
pelaksanaan tracer
menggunakan sistem
study di satuan
informasi Tracer Study Ditjen
pendidikan
2.Bantuan sosialisasi dan
Pendidikan Vokasi
pendampingan
pelaksanaan tracer
study untuk satuan
pendidikan
01.02.1.02.0045 (SMK)
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
Sekolah Menengah
Kejuruan
Terlaksananya
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen Sekolah
Menengah Kejuruan
1. Fasilitasi kemitraan
1. Pendataan jumlah SMK
antara dunia kerja dan
yang telah
SMK untuk mendukung
melaksanakan link and
penyesuaian link and
match minimal 4
match pendidikan SMK
komponen
terhadap kebutuhan
2. Kegiatan fasilitasi
dunia kerja
pelaksanaan kemitraan
2. Konsep link and match
SMK dengan dunia
merupakan bentuk
kerja mengacu pada
penyelarasan yang
lonk and match
menyeluruh dan
3. Catatan:
mendalam antara SMK
● Penyelarasan
dengan dunia kerja yang
kurikulum berbasis
melingkupi delapan
industri
komponen dan tidak
● Peningkatan
sebatas hanya
kompetensi bagi
penandatanganan MoU
pendidik, tenaga
kependidikan, dan
peserta didik
● Penyediaan pendidik
tamu dari Dunia
Usaha dan Dunia
Industri (DUDI) di
Kelompok
Indikator
Indikator sesuai
Kemendikbudristek
Kode Sub Kegiatan
Nomenklatur
Sub Kegiatan
Kinerja Sub
Kegiatan
Deskripsi Kegiatan
Definisi Operasional
●
●
●
●
●
satuan pendidikan
vokasi
Pengembangan dan
pemanfaatan sara
dan prasarana
Serti kasi kompetensi
bagi pendidik, tenaga
kependidikan, dan
peserta didik
Praktik kerja
lapangan dan/atau
magang
Rekrutmen lulusan
pendidikan vokasi,
dan
Pemberian beasiswa
011.02.1.02.0037 (SMK)
Penyediaan Biaya
Personil Peserta
Didik Sekolah
Menengah
Kejuruan
Biaya Personil
Peserta Didik Sekolah
Menengah Kejuruan
Diterima oleh Peserta
Didik
Penyediaan pembiayaan
operasional pendukung
pembelajaran praktik bagi
peserta didik dalam
menunjang kompetensi
keahlian yang sesuai
kebutuhan dunia kerja
Penggunaan BOSDA
yang dapat
diperuntukkan:
1. Pembiayaan guru tamu
dari industri
2. Pembiayaan studi
banding siswa ke dunia
industri
1.01.02.1.02.0060
(SMK)
Fasilitasi Serti kasi
Kompetensi
Peserta Didik
Terlaksananya
serti kasi
kompetensi peserta
didik
Penyediaan biaya serti kasi 1. Bantuan pembiayaan
kompetensi bagi Peserta
siswa untuk ikut uji
Didik SMK melalui lembaga
serti kasi berstandar
serti kasi minimal setingkat
BNSP
LSP P1.
2. Pendataan kepada
siswa yang belum
mengikuti uji serti kasi
kompetensi keahlian
berstandar BNSP
Kelompok
Indikator
Indikator sesuai
Kemendikbudristek
Tingkat Kepuasan
dunia kerja terhadap
budaya kerja lulusan
SMK
Kode Sub Kegiatan
Nomenklatur
Sub Kegiatan
Kinerja Sub
Kegiatan
Deskripsi Kegiatan
Definisi Operasional
01.02.1.02.0041 (SMK)
Pembinaan Minat,
Bakat dan
Kreativitas Siswa
Siswa yang
Mengikuti Ajang
Kompetisi/Lomba
Akademik dan Non
Akademik
Fasilitasi pelaksanaan
lomba kompetensi siswa
(LKS) SMK untuk kompetensi
keahlian beserta
lomba-lomba
pengembangan talenta
lainnya di tingkat provinsi
Pembinaan talenta
kompetensi keahlian
peserta didik melalui
pelaksanaan Lomba LKS,
lomba FLS2N, lomba
KOSN
01.02.1.02.0043 (SMK)
Pengembangan
Karir Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
pada Satuan
Pendidikan
Sekolah Menengah
Kejuruan
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang
Mendapatkan
Fasilitasi kenaikan
Pangkat/Golongan,
Pemberian Promosi,
Peningkatan
Kompetensi dan
Kuali kasi
Fasilitasi pelaksanaan
pelatihan, magang,
workshop, training kepada
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan guna
peningkatan kompetensi
keahlian pendukung
pembelajaran bagi peserta
didik SMK
1. Bantuan upskilling dan
reskilling bagi pendidik
dan tenaga
kependidikan
2.Bantuan magang bagi
pendidik dan tenaga
kependidikan di industri
3.Bantuan Serti kasi bagi
pendidik dan tenaga
kependidikan
01.02.1.02.0056 (SMK)
Fasilitasi serti kasi
kompetensi bagi
pendidik SMK
Pendidik SMK yang
mendapat serti kat
kompetensi
Fasilitasi pelaksanaan
serti kasi kepada Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
guna peningkatan
kompetensi keahlian
pendukung pembelajaran
bagi peserta didik SMK
Bantuan serti kasi
kompetensi bagi
pendidik dan tenaga
kependidikan
01.02.1.02.0045 (SMK)
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
Sekolah Menengah
Kejuruan
Terlaksananya
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen Sekolah
Menengah Kejuruan
Memberikan bantuan
berupa fasilitasi penguatan
kelembagaan dan tata
kelola antara lain:
1. Pendampingan SMK
untuk menjadi LSP P1
untuk program
serti kasi dan
kompetensi
2. Pembiayaan
manajemen BKK
1. Penguatan manajemen
BKK dalam rangka
Kelompok
Indikator
Indikator sesuai
Kemendikbudristek
Kode Sub Kegiatan
Nomenklatur
Sub Kegiatan
Kinerja Sub
Kegiatan
Deskripsi Kegiatan
Definisi Operasional
meningkatkan penyerapan
dalam rangka
lulusan SMK melalui job
meningkatkan
penyerapan lulusan
macthing dan job fair;
SMK melalui job
2. Pendampingan SMK untuk
macthing dan job fair;
menjadi LSP P1 untuk
program serti kasi dan
3. Workshop dan
kompetensi
pelatihan manajemen
3. Penguatan tata kelola dan
bagi SDM sekolah
manajemen SMK untuk
untuk mendapatkan
menuju status BLUD.
status BLUD
01.02.1.02.0073 (SMK)
Bimbingan Teknis,
Pelatihan,
dan/atau
Magang/PKL untuk
Peningkatan
Kapasitas Bidang
Pendidikan
Terlaksananya
Bimbingan Teknis,
Pelatihan, dan/atau
Magang/PKL untuk
Peningkatan
Kapasitas Bidang
Pendidikan
Fasilitasi kegiatan
bimbingan teknis, pelatihan
peningkatan kompetensi
keahlian, magang di
industri bagi guru dan siswa
SMK
01.02.1.02.0063 (SMK)
Rehabilitasi Ruang
Praktik Peserta
Didik
Ruang Praktik
Peserta Didik yang
Terehabilitasi
Rehabilitasi/renovasi/
revitalisasi ruang praktik
peserta didik SMK beserta
peralatan praktiknya yang
sesuai dengan standar
industri
01.02.1.02.0033 (SMK)
Pengadaaan Alat
Praktik dan Peraga
Peserta Didik
Alat Praktik dan
Peraga Peserta Didik
yang Tersedia
Pengadaan peralatan
praktik penunjang
pembelajaran bagi SMK
1. Pembiayaan pelatihan
peningkatan
kompetensi guru
minimal level 5 pada
kerangka kuali kasi
nasional (KKNI)
2. Pembiayaan guru
magang di industri
3. Pembiayaan guru
tamu dari industri ke
sekolah
1. Rehabilitasi/renovasi
ruang praktik peserta
didik sesuai dengan
standar industri
2. Revitalisasi ruang praktik
sesuai dengan standar
industri
Pengadaan peralatan
praktik sesuai dengan
kompetensi keahlian
Kelompok
Indikator
Indikator sesuai
Kemendikbudristek
Kode Sub Kegiatan
Nomenklatur
Sub Kegiatan
Kinerja Sub
Kegiatan
Deskripsi Kegiatan
sesuai standar industri
Definisi Operasional
SUB KEGIATAN INDIKATOR PAUD
Kelompok
Indikator
Kualitas
PAUD
Indikator sesuai
Kemendikbudristek
Peningkatan Proporsi
Jumlah Satuan PAUD
yang Mendapatkan
Minimal Akreditasi B
Kode Sub
Kegiatan
Nomenklatur Sub
Kegiatan
Kinerja Sub
Kegiatan
Deskripsi Kegiatan
Definisi Operasional
01.02.2.03.0017
(PAUD)
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen PAUD
Terlaksananya
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen PAUD
Pemberian layanan
Layanan Pendampingan
pendampingan bagi
bagi Satuan PAUD dalam
satuan pendidikan anak
bentuk
usia dini paling sedikit 1
(satu) kali dalam 6 (enam) 1. Pendampingan
bulan
konsultatif maupun
pendampingan sesuai
kebutuhan PAUD dalam
hal kelembagaan dan
manajemen untuk
mencapai PAUD
Berkualitas
2. Pendampingan teknis dan
pelaksanaan kegiatan
dalam hal kelembagaan
dan manajemen untuk
mencapai PAUD
Berkualitas
01.02.2.03.0039
(PAUD)
Bimbingan Teknis,
Pelatihan, dan/atau
Magang/PKL untuk
Peningkatan
Kapasitas Bidang
Pendidikan
Terlaksananya
Bimbingan Teknis,
Pelatihan, dan/atau
Magang/PKL untuk
Peningkatan
Kapasitas Bidang
Pendidikan
Fasilitasi
pelatihan/seminar/lokakar
ya penguatan kompetensi
kepala sekolah dan guru
1. Fasilitasi
pelatihan/seminar/loka
karya penguatan
kompetensi kepala
sekolah dan guru
dalam proses
pembelajaran
2. Fasilitasi peningkatan
kapasitas kepala
sekolah dan guru
dalam mengakses
aplikasi bidang
pendidikan
Kelompok
Indikator
Indikator sesuai
Kemendikbudristek
Kode Sub
Kegiatan
01.02.2.03.0026
(PAUD)
Nomenklatur Sub
Kegiatan
Sosialisasi dan
Advokasi Kebijakan
Bidang Pendidikan
Kinerja Sub
Kegiatan
Terlaksananya
kegiatan sosialisasi
dan advokasi
kebijakan di bidang
Pendidikan
Deskripsi Kegiatan
Definisi Operasional
Sosialisasi kepada satuan
pendidikan paling sedikit
mengenai kualitas layanan
Pendidikan Anak Usia Dini
yang meliputi pentingnya
proses pembelajaran dan
pengelolaan yang
berkualitas, yang dilakukan
paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun
ajaran
1. Sosialisasi penguatan
evaluasi sistem
pendidikan anak usia
dini untuk
penyelenggaraan PAUD
berkualitas
2. Advokasi satuan
pendidikan dalam
menyusun perencanaan
berdasarkan indikator
PAUD berkualitas
01.02.2.03.0023
(PAUD)
Pengembangan
konten digital untuk
pendidikan
Terlaksananya konten
digital untuk
pendidikan yang
dikembangkan
Fasilitasi guru untuk
1. memberikan pelatihan
mengembangkan konten
terkait dengan
digital pada aplikasi
pengembangan konten
bidang pendidikan
digital
(misalnya Platform
2.menyediakan wadah
Merdeka Mengajar (PMM),
bagi Pendidik dan
dan lain-lain) yang
Tenaga Kependidikan
dibutuhkan dalam
untuk bertukar pikiran
mendukung kegiatan
dalam mengembangkan
belajar mengajar
konten digital melalui
komunitas belajar
3.mengadvokasi guru
dalam mengunggah aksi
nyata (konten digital)
pada Platform Merdeka
Mengajar (PMM)
01.02.2.03.0024
(PAUD)
Pelatihan
Penggunaan
Aplikasi Bidang
Pendidikan
Terlaksananya
pelatihan
penggunaan aplikasi
di bidang pendidikan
Peningkatan kapasitas
pendidik dan tenaga
kependidikan dalam
menggunakan aplikasi di
bidang pendidikan untuk
1. melakukan sosialisasi
terkait dengan
aplikasi/platform bidang
pendidikan seperti
platform Rapor
Kelompok
Indikator
Indikator sesuai
Kemendikbudristek
Kode Sub
Kegiatan
Nomenklatur Sub
Kegiatan
Kinerja Sub
Kegiatan
Deskripsi Kegiatan
menunjang proses
pembelajaran
Definisi Operasional
Pendidikan, Platform
Merdeka Mengajar
(PMM), SIPLah, dll
2.memberikan pelatihan
kepada Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
dalam menggunakan
aplikasi di bidang
pendidikan
3.mendorong satuan
pelaksana Program
Sekolah Penggerak untuk
melakukan pengimbasan
dalam penggunaan
aplikasi bidang
pendidikan kepada
satuan pendidikan lain
01.02.2.03.0029
(PAUD)
Fasilitasi Komunitas
Belajar Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
Komunitas Belajar
Pendidik dan Tenaga
Pendidik yang
terfasilitasi
Fasilitasi pertemuan
guru/pendidik dalam
wadah berbasis komunitas
untuk meningkatkan
kualitas layanan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam
6 (enam) bulan
1. Pemberdayaan
komunitas belajar dan
memastikan guru,
kepala sekolah, dan
pengawas/penilik
sekolah terlibat aktif
dalam komunitas
tersebut
2.Memberikan referensi
rencana kegiatan belajar
yang bisa dilakukan di
komunitas belajar
melalui Platform
Merdeka Mengajar
(PMM) dan Website
PAUDPEDIA
01.02.2.03.0004
(PAUD)
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Sarana, Prasarana
dan Utilitas PAUD
Pemeliharaan dan
perbaikan kondisi Sarana,
1) Melakukan identi kasi
tingkat kerusakan pada
Kelompok
Indikator
Indikator sesuai
Kemendikbudristek
Pertumbuhan Pendidik
PAUD dengan S1/D IV
Kode Sub
Kegiatan
Nomenklatur Sub
Kegiatan
Kinerja Sub
Kegiatan
Deskripsi Kegiatan
Definisi Operasional
Pembangunan
Sarana, Prasarana
dan Utilitas PAUD
yang Terehabilitasi
Sedang/Berat
Prasarana dan Utilitas
PAUD yang rusak
sarana, prasarana dan
utilitas PAUD yang ada
pada satuan
2) Memberikan bantuan
berupa anggaran
dan/atau SDM rehabilitasi
sarana, prasarana dan
utilitas PAUD yang sesuai
dengan NPK PAUD
Berkualitas
01.02.2.03.0012
(PAUD)
Pengadaan Alat
Praktik dan Peraga
Siswa PAUD
Alat Praktik dan
Peraga Siswa PAUD
yang Tersedia
Penyediaan Alat Praktik
dan Peraga PAUD untuk
mendukung proses
pembelajaran
1) Melakukan identi kasi
alat praktik dan peraga
yang belum dimiliki
satuan
2) Memberikan bantuan
berupa anggaran
dan/atau SDM kepada
satuan PAUD untuk
menyediakan alat praktik
dan peraga untuk siswa
PAUD di satuannya yang
sesuai dengan NPK PAUD
berkualitas
01.02.2.03.0016
(PAUD)
Pengembangan
Karir Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan pada
Satuan Pendidikan
PAUD
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang
Mendapatkan
Fasilitasi Kenaikan
Pangkat/Golongan,
Pemberian Promosi,
Peningkatan
Kompetensi dan
Kuali kasi
Peningkatan kuali kasi dan 1. Pemberian beasiswa
kompetensi bagi pendidik
atau bantuan biaya
dan tenaga kependidikan
pendidikan bagi
yang belum memenuhi
pendidik PAUD untuk
kuali kasi dan kompetensi
mendapatkan serti kasi
yang dipersyaratkan
pendidik
2. Pemberian beasiswa
atau bantuan biaya
pendidikan dalam
peningkatan kuali kasi
Kelompok
Indikator
Indikator sesuai
Kemendikbudristek
Kode Sub
Kegiatan
Nomenklatur Sub
Kegiatan
Kinerja Sub
Kegiatan
Deskripsi Kegiatan
Definisi Operasional
pendidik dan tenaga
kependidikan
3. Fasilitasi pelatihan bagi
pendidik dan tenaga
kependidikan PAUD
dalam rangka
memenuhi kuali kasi
dan kompetensi yang
dipersyaratkan
Fasilitasi kepala sekolah
atau guru yang belum
memiliki serti kat guru
penggerak untuk mengikuti
pendidikan dan pelatihan
guru penggerak
Fasilitasi pelatihan guru
penggerak bagi pendidik
PAUD
SUB KEGIATAN INDIKATOR IKLIM KEAMANAN, IKLIM KEBINEKAAN, DAN IKLIM INKLUSIVITAS
Kelompok
Indikator
Iklim
Indikator sesuai
Kemendikbudristek
Indeks iklim
keamanan,
kebinekaan dan
inklusivitas
Kode Sub Kegiatan
01.02.1.01.0052
(SMA)
01.02.1.02.0045
(SMK)
01.02.1.03.0051 (SLB)
01.02.2.01.0028 (SD)
01.02.2.02.0041
(SMP)
Nomenklatur Sub
Kegiatan
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
Sekolah
Kinerja Sub
Kegiatan
Terlaksananya
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen Sekolah
Deskripsi Kegiatan
Definisi Operasional
1. Iklim Keamanan:
Terdapat beberapa hal
Pengembangan regulasi
yang bisa dilakukan untuk
dan program dalam
pengembangan regulasi
memberikan perlindungan
dan program terkait:
dan rasa aman secara sik 1. pencegahan
maupun psiokologis
perundungan, kekerasan
melalui pencegahan
seksual, narkoba,
perundungan, kekerasan
hukuman sik, serta
seksual, narkoba, hukuman
pembinaan dalam
sik, serta pembinaan
pendidikan kesehatan
dalam rangka pendidikan
(kesehatan psikis, sik,
kesehatan
dan pola hidup sehat)
2. pencegahan intoleransi,
2. Iklim Kebhinekaan:
dukungan keberagaman
Pengembangan regulasi
dan mendorong
dan program untuk
kebinekaan;
mencegah intoleransi,
3. peningkatan layanan
dukungan keberagaman,
disabilitas, cerdas dan
dan mendorong
berbakat istimewa, dan
kebhinekaan
penerimaan disabilitas.
3. Iklim Inklusivitas:
Pengembangan regulasi
dan program untuk
peningkatan layanan
disabilitas, cerdas dan
berbakat istimewa, dan
penerimaan disabilitas
Regulasi tingkat daerah
1. Identi kasi regulasi
yang saat ini telah ada
2. Penyusunan dan
pengembangan regulasi
sesuai kebutuhan
3. Pengembangan
program yang berkaitan
dengan:
● pencegahan
perundungan,
kekerasan seksual,
narkoba, hukuman
Kelompok
Indikator
Indikator sesuai
Kemendikbudristek
Kode Sub Kegiatan
Nomenklatur Sub
Kegiatan
Kinerja Sub
Kegiatan
Deskripsi Kegiatan
Definisi Operasional
sik, serta pembinaan
dalam pendidikan
kesehatan (kesehatan
psikis, sik, dan pola
hidup sehat) (misal:
lomba menulis atau
artikel, kegiatan
teknis gerakan
sekolah sehat)
● pencegahan
intoleransi, dukungan
keberagaman dan
mendorong
kebninekaan
● peningkatan layanan
disabilitas, cerdas
dan berbakat
istimewa, dan
penerimaan
disabilitas
Mendorong satuan
pendidikan dalam
1. Identi kasi tata tertib
yang telah tersedia
pada satuan pendidikan
2. Penyusunan dan
pengembangan tata
tertib
3. Pengembangan
program yang berkaitan
dengan:
● pencegahan
perundungan,
kekerasan seksual,
narkoba, hukuman
sik, serta pembinaan
Kelompok
Indikator
Indikator sesuai
Kemendikbudristek
Kode Sub Kegiatan
Nomenklatur Sub
Kegiatan
Kinerja Sub
Kegiatan
Deskripsi Kegiatan
Definisi Operasional
dalam pendidikan
kesehatan (kesehatan
psikis, sik, dan pola
hidup sehat) (misal:
lomba menulis atau
artikel, kegiatan
teknis gerakan
sekolah sehat)
● pencegahan
intoleransi, dukungan
keberagaman dan
mendorong
kebhinekaan
● peningkatan layanan
disabilitas, cerdas
dan berbakat
istimewa, dan
penerimaan
disabilitas
01.02.1.01.0065
(SMA)
01.02.1.02.0059
(SMK)
01.02.1.03.0066
(SLB)
01.02.2.01.0043 (SD)
01.02.2.02.0055
(SMP)
Pemberian layanan
pendampingan
bagi satuan
pendidikan untuk
pencegahan
perundungan,
kekerasan, dan
intoleransi
Terlayaninya satuan
pendidikan dalam
pencegahan
perundungan,
kekerasan, dan
intoleransi
1. Iklim Keamanan:
Pemberian layanan
pendampingan kepada
satuan pendidikan untuk
mencegah perundungan
dan kekerasan seksual
pada anak minimal 1
(satu) kali dalam 6 (enam)
bulan
2. Iklim Kebhinekaan:
Pemberian layanan
pendampingan kepada
satuan pendidikan untuk
mencegah intoleransi,
dukungan keberagaman
dan mendorong
Pemberian layanan
pendampingan kepada
satuan pendidikan untuk
mencegah perundungan,
kekerasan, dan
intoleransi, serta
mendukung keberagaman
dan mendorong
kebhinekaan dilakukan
melalui, antara lain:
1. sosialisasi, bimbingan
teknis atau workshop
tentang konsep
perundungan kepada
satuan pendidikan untuk
meningkatkan
pemahaman warga
Kelompok
Indikator
Indikator sesuai
Kemendikbudristek
Kode Sub Kegiatan
Nomenklatur Sub
Kegiatan
Kinerja Sub
Kegiatan
Deskripsi Kegiatan
Definisi Operasional
kebhinekaan minimal 1
(satu) kali dalam 6 (enam)
bulan
sekolah tentang
perundungan dan
pencegahannya,
termasuk kesehatan
3. Iklim Inklusivitas:
psikis, sik, dan gaya
Pemberian layanan
hidup sehat;
pendampingan kepada
2. sosialisasi, bimbingan
satuan pendidikan untuk
teknis, atau workshop
peningkatan layanan
tentang konsep
disabilitas, cerdas dan
kekerasan untuk
berbakat istimewa, dan
meningkatkan
penerimaan disabilitas
pemahaman warga
minimal 1 (satu) kali dalam
sekolah tentang
6 (enam) bulan
kekerasan dan
pencegahannya;
3. sosialisasi, bimbingan
teknis, atau workshop
tentang konsep
intoleransi untuk
meningkatkan
pemahaman warga
sekolah tentang
intoleransi dan
pencegahannya;
4. penguatan kompetensi
pengawas dalam bentuk
bimbingan teknis untuk
dapat mendampingi
sekolah
Pemerintah Daerah
memfasilitasi satuan
pendidikan untuk
menciptakan kondisi
lingkungan yang menuju
bebas perundungan,
perilaku kekerasan, dan
Kelompok
Indikator
Indikator sesuai
Kemendikbudristek
Kode Sub Kegiatan
Nomenklatur Sub
Kegiatan
Kinerja Sub
Kegiatan
Deskripsi Kegiatan
Definisi Operasional
intoleransi. Alternatif
aktivitas yang bisa
dilakukan oleh Pemerintah
Daerah meliputi:
1. Mengidenti kasi satuan
pendidikan yang rawan
terjadi tindak
perundungan, kekerasan,
dan intoleransi.
2. Melakukan
pendampingan pada
satuan pendidikan point 1
tersebut di atas, dapat
dilakukan dangan
mengacu pada program
roots.
3. Melakukan kampanye
anti perundungan,
kekerasan, dan
intoleransi untuk satuan
pendidikan secara
keseluruhan agar tercipta
kesadaran tentang
pentingnya pencegahan
perundungan, kekerasan
dan intoleransi.
4. Mengoptimalkan
kegiatan ekstrakurikuler.
01.02.1.01.0061
(SMA)
01.02.1.02.0054
(SMK)
01.02.1.02.0054
Sosialisasi dan
Advokasi Kebijakan
Bidang Pendidikan
Terlaksananya
kegiatan sosialisasi
dan advokasi
kebijakan di bidang
Pendidikan
Sosialisasi kepada satpen
mengenai peningkatan
kualitas layanan termasuk
pentingnya inklusivitas dan
kebhinekaan untuk
mencegah diskriminasi
terhadap ekonomi, gender,
sosialisasi kepada satuan
pendidikan untuk
peningkatan kualitas
layanan dalam kaitannya
dengan iklim keamanan,
iklim kebinekaan, dan
inkluasivitas
Kelompok
Indikator
Indikator sesuai
Kemendikbudristek
Kode Sub Kegiatan
Nomenklatur Sub
Kegiatan
Kinerja Sub
Kegiatan
(Pendidikan Khusus)
Deskripsi Kegiatan
Definisi Operasional
sik, agama, suku, dan
budaya paling sedikit 1x
dalam 1 tahun pelajaran
01.02.2.01.0039 (SD)
01.02.2.02.0052
(SMP)
01.02.1.01.0075
(SMA)
01.02.1.02.0073
(SMK)
01.02.1.03.0073 (SLB)
Bimbingan Teknis,
Pelatihan, dan/atau
Magang/PKL untuk
Peningkatan
Kapasitas Bidang
Pendidikan
Terlaksananya
Bimbingan Teknis,
Pelatihan, dan/atau
Magang/PKL untuk
Peningkatan
Kapasitas Bidang
Pendidikan
1. Iklim Keamanan:
1. meningkatkan kapasitas
Peningkatan kapasitas guru
guru melalui
dan tenaga kependidikan
pemanfaatan Platform
terkait pencegahan dan
Merdeka Mengajar
penanganan perundungan,
(PMM)
kekerasan seksual, narkoba, 2. mendorong guru untuk
hukuman sik, serta
mengikuti pelatihan
pembinaan dalam rangka
mandiri di Platform
pendidikan kesehatan
Merdeka Mengajar
(PMM)
2. Iklim Kebhinekaan:
3. mendorong guru untuk
Peningkatan kapasitas guru
melihat video inspirasi di
dan tenaga kependidikan
Platform Merdeka
pencegahan intoleransi,
Mengajar (PMM)
dukungan keberagaman dan 4. dukungan nansial untuk
mendorong kebinekaan
mengikuti pelatihan
peningkatan kapasitas
3. Iklim Inklusivitas:
diluar Platform Merdeka
Peningkatan kapasitas guru
Mengajar (PMM)
dan tenaga kependidikan
(bootcamp, seminar, dan
untuk peningkatan layanan
lainnya)
disabilitas, cerdas dan
5. menyelenggarakan
berbakat istimewa, dan
pelatihan untuk
penerimaan disabilitas
peningkatan kapasitas
pendidik dan tenaga
kependidikan
Fasilitasi Komunitas
Belajar Pendidik
Komunitas Belajar
Pendidik dan Tenaga
1. Pembentukan komunitas
belajar dan memastikan
01.02.2.01.0049 (SD)
01.02.2.02.0060
(SMP)
01.02.01.0063 (SMA)
1. Penetapan SK komunitas
belajar, termasuk
Kelompok
Indikator
Indikator sesuai
Kemendikbudristek
Kode Sub Kegiatan
Nomenklatur Sub
Kegiatan
01.02.1.01.0057
(SMK)
dan Tenaga
Kependidikan
01.02.1.03.0073*)
(SLB)
*) Bimbingan
Teknis, Pelatihan,
dan/atau
Magang/PKL untuk
Peningkatan
Kapasitas Bidang
Pendidikan
01.02.2.01.0041 (SD)
01.02.2.02.0054
(SMP)
Kinerja Sub
Kegiatan
Pendidik yang
terfasilitasi
Deskripsi Kegiatan
guru, kepala sekolah, dan
pengawas sekolah terlibat
aktif dalam komunitas
tersebut
Definisi Operasional
didalamnya tujuan,
kegiatan, linimasa
pelaksanaan, susunan
organisasi, dsb terkait
komunitas belajar
Terlaksananya
Bimbingan Teknis,
2. Fasilitasi pertemuan
2. Melakukan
Pelatihan, dan/atau
guru/pendidik dalam
pengawasan/
monitoring atas
Magang/PKL untuk
wadah berbasis komunitas
Peningkatan Kapasitas
untuk meningkatkan
komunitas belajar yang
Bidang Pendidikan
kualitas layanan paling
telah dibentuk minimal
sedikit 1 (satu) kali dalam
3 bulan sekali dan atau
6 (enam) bulan
kegiatan lainnya yang
relevan
3. Pelaksanaan kegiatan
komunitas belajar
sebagai wadah
peningkatan
kompetensi guru, kepala
sekolah dan pengawas
4. Pemerintah Daerah
memfasilitasi
pertemuan di MGMP,
MKKS, dan MKPS secara
berkala dan
memberikan insentif
agar pertemuan di
komunitas dapat terus
terselenggara dengan
baik.
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
pskp.kemdikbud
pskp.kemdikbud.go.id
PSKP Kemdikbud