NUNUNG SITI NURBAYANI

Ketika di awal perkuliahan semester satu program pasca sarjana doktoral saya mendapat materi perkuliahan Filsafat Manajemen Pendidikan, saya berfikir saya ingin sekali mampu berfikir kritis seperti Pak Rocky Gerung, yang sering saya lihat di layar TV. Seorang dosen Filsafat sohor di Universitas Indonesia. Buah pikirannya yang kadang kontradiktif dan berani melawan arus lawan

Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa "Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional". Perencanaan pembangunan daerah tersebut antara lain didasarkan pada berbagai hal dengan tujuan mendapatkan perencanaan yang baik dan implementasi yang bermakna.

Keterbatasan buruknya akses pendidikan untuk menuju ke sekolah dikarenakan jaraknya cukup jauh dan sulit dilewati bagi pejalan kaki atau trasnportasi terlebih ketika musim penghujan datang dan melalui akses jembatan, hal itu akan sulit karena debit air yang cukup tinggi serta jalanan yang dipenuhi lumpur itu akan membahayakan seseorang yang akan melewatinya terlebih saat mulai petang dan gelap gulita dikarenakan penyinaran yang kurang memadai hal tersebut menyulitkan masyarakat daerah 3T untuk mengenyam ilmu pendidikan.

Human capital  merupakan kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, inovasi dan kemampuan seseorang untuk menjalankan tugasnya sehingga dapat menciptakan suatu nilai untuk mencapai tujuan. Pembentukan nilai tambah yang dikontribusikan oleh human capital dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya akan memberikan sustanable revenue di masa akan datang bagi suatu organisasi

Dashboard Adoption Rate adalah halaman yang menampilkan data  pertumbuhan adopsi Rapor Pendidikan untuk satuan pendidikan seperti PAUD, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dengan hasil Asesmen Nasional memadai serta  Daerah.

Globalisasi yang dipengaruhi oleh kepentingan pasar telah mengakibatkan pendidikan tidak sepenuhnya dipandang sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan proses pemerdekaan manusia, tetapi mulai bergeser menuju pendidikan sebagai komoditas. Untuk menangkal model pendidikan sebagai komoditas maka konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara ditawarkan sebagai solusi terhadap distorsi-distorsi pelaksanaan pendidikan di Indonesia dewasa ini. Menurut Ki Hadjar Dewantara, hakikat pendidikan adalah sebagai usaha untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak, sehingga anak menjadi manusia yang utuh baik jiwa dan rohaninya. Filsafat pendidikan Ki Hadjar Dewantara disebut dengan filsafat pendidikan among yang di dalamnya merupakan konvergensi dari filsafat progresivisme tentang kemampuan kodrati anak untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dengan memberikan kebebasan berpikir seluas-luasnya, dipadukan dengan pemikiran esensialisme yang memegang teguh kebudayaan yang sudah teruji selama ini. Dalam hal ini Ki Hadjar Dewantara menggunakan kebudayaan asli Indonesia sedangkan nilai-nilai dari Barat diambil secara selektif adaptatif sesuai dengan teori trikon (kontinyuitas, konvergen dan konsentris). Tiga kontribusi filsafat pendidikan Ki Hadjar Dewantara terhadap pendidikan Indonesia adalah penerapan trilogi kepemimpinan dalam pendidikan, tri pusat pendidikan dan sistem paguron.

Tefa SMK merupakan model pembelajaran berbasis produksi yang mencakup kompetensi-kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan standar kompetensi lainnya melalui pembuatan sebuah produk (barang dan/atau layanan jasa) seperti membuat busana, menanam, servis sepeda motor, menari, serta melakukan kegiatan pembuatan/pengerjaan barang dan/atau jasa lainnya. Barang dan/atau layanan jasa dalam Tefa merupakan produk yang telah dianalisis kecukupan kompetensinya, dikerjakan/ diselesaikan sesuai standard operational procedure (SOP) pada lingkungan yang telah dikondisikan sesuai standar dunia kerja, sehingga terbangun kompetensi, karakter, dan kesiapan kerja peserta didik.

Panduan Operasional Model Kompetensi Guru disusun sebagai dokumen operasional yang berisi deskripsi fokus area dari masing-masing indikator kompetensi guru, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2626/B/HK.04.01/2023 tentang Model Kompetensi Guru.

CP menjadi acuan untuk pembelajaran intrakurikuler. Sementara itu, kegiatan
projek penguatan profil pelajar Pancasila tidak perlu merujuk pada CP, karena lebih
diutamakan untuk projek penguatan profil pelajar Pancasila dirancang utamanya
untuk mengembangkan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila yang diatur
dalam Keputusan Kepala BSKAP tentang Dimensi, Elemen, dan Subelemen Profil
Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka. Dengan demikian, CP digunakan untuk
intrakurikuler, sementara dimensi profil pelajar Pancasila untuk projek penguatan
profil pelajar Pancasila

Panduan Pengembangan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan ini memuat analisis karakteristik
satuan pendidikan, penyusunan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian
pembelajaran, perencanaan pembelajaran, serta pendampingan, evaluasi, dan pengembangan
professional. Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan format dan sistematika
penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan.

Panduan ini dapat
dijadikan acuan dalam pembelajaran dan asesmen di dalam kelas yang mengacu pada
standar proses dan standar penilaian. Standar proses dan standar penilaian digunakan
sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran dan penilaian yang efektif dan
efisien sehingga mampu untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan
kemandirian peserta didik secara optimal. Selanjutnya, pembelajaran dan asesmen
juga diarahkan untuk memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan peserta didik dalam
mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan.

Implementasi perubahan kebijakan pendidikan, termasuk kurikulum, adalah suatu proses pembelajaran yang panjang sehingga Pemerintah memberikan kesempatan kepada pendidik dan satuan pendidikan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka sesuai dengan kesiapan masing-masing. Seperti halnya peserta didik belajar sesuai dengan tahap kesiapan belajar mereka, pendidik dan satuan pendidikan juga perlu belajar mengimplementasikan Kurikulum Merdeka sesuai dengan kesiapan masing-masing, dan berangsur-angsur semakin mahir dalam menggunakannya.

Projek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis projek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan. Pelaksanaan projek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel, dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan.

Dalam melakukan pemilihan mata pelajaran, salah satu hal yang sangat penting dilakukan
adalah memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan dapat
memfasilitasi peserta didik untuk melakukan eksplorasi minat, bakat, dan kemampuan peserta didik.

Implementasi layanan BK yang bersifat komprehensif sejalan dengan prinsip Kurikulum Merdeka, yaitu berpusat pada peserta didik untuk mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh yang meliputi aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir. Dengan demikian. Setiap komponen layanan sudah disertai dengan rencana dan implementasi yang terintegrasi dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila menjadi tujuan jangka panjang dan memayungi keseluruhan layanan bimbingan dan konseling dalam mewujudkan peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat, yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila

Bagi SMK yang telah menerapkan IKM, dan akan melaksanakan PKL dikelas XII/XIII namun terkendala tempat PKL yg tidak relevan atau ketersediaan tempat yg terbatas, maka bisa mengganti PKL dengan mata pelajaran PKL. silahkan dibaca dan dipahami teknisnya dalam buku panduan ini.

Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu
Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) merupakan
unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal
Pendidikan Vokasi Kemendikbud ristek, salah
satu tugas dan fungsinya adalah
melaksanakan kebijakan di bidang penetapan
standar dan penjaminan mutu peserta didik,
sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan
vokasi, pendidikan kejuruan, dan pendidikan
keterampilan dan pelatihan kerja.

KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 008/H/KR/2022
TENTANG
CAPAIAN PEMBELAJARAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
PADA KURIKULUM MERDEKA

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15,
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan satuan
pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik
untuk bekerja dalam bidang pekerjaan tertentu. Jadi, SMK mengutamakan
penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan
sikap profesional. Namun pada kenyataannya banyak lulusan SMK tidak
bekerja atau menganggur dan salah satu penyebab yang berhasil
diidentifikasi adalah karena kurangnya pengalaman industri guru yang
mengajar mata pelajaran produktif. Untuk itu perlu diberikan pengalaman
industri kepada guru produktif.