Teoría avanzada de conjuntos

Verkündigung und Forschung, 2024

publ.in: Verkündigung und Forschung 69/2, 2024,5-19

Classiques Garnier, collection POLEN, 2024

Les ducs de Bourgogne, dès le principat d’Eudes IV et jusqu’à la mort de Charles le Téméraire, exercent un droit de grâce envers les criminels qui prend notamment la forme de lettres de rémission, à l’image des rois de France. En s’appuyant sur un corpus conséquent et concernant l’ensemble des territoires constituant l’espace bourguignon, cette étude montre les évolutions des pratiques de grâce des ducs et de leurs épouses sur près d’un siècle et demi. S’intéressant aux normes sociales, politiques, juridiques et financières véhiculées par ces actes, elle souligne la mise en place d’un gouvernement par la grâce des princes successifs qui, bien qu’étant sensiblement similaire à celui exercé par le roi de France, s’en distingue aussi par divers aspects.

A new automated enrollment system was proposed and passed by the administration just recently. According to the chairperson of the department of information technology and systems, this enrollment will push through on the 1 st semester of AY 2009-2010 according to the source; the enrollment system will automatically get the student's subject/section for hassle-free enrollment, this is for student without anyg back subject while for students with pending back subject, they still need to meet their department chairs/coordinator first for the advising of subjects before using the enrollment system. According to Aquino (2005), importance of computer application is increasing day by day. In the latest decades of the millennium winning organization are those which are willing to integrate business strategy and computer information technology in plying their respective trades. The use of computer informeation technology results for them to be able to develop product fast and andmake decisions fast, ability to have fluid organization structures, able to cope with the demanding work force and external environment by the rapid development of innovate approaches and lastly using information system confirms the company's mission vision. An online enrollment system was proposed to replace the manual enrollment system of cavite maritime institute in order to advance an organized flow of transactions and an ease of work concerned on how the manual enrollment performs thougout the institution operations. The numerous transactions that the manual system covers. Such as updating and adding students record,generating the advising and assessment slipsand the like considering the manual operating system to be inefficient to the need of the institution. Since the study involves proper record handling, tracing the contains and evaluation of the manual system issessential(Bacala and Rosario, 2009). Foreign Literature

Persona e mercato, 2024

Il contributo esamina il ruolo del diritto civile nell’adeguamento all’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (CDPD), che riconosce la “legal capacity” delle persone con disabilità e promuove il diritto al sostegno nell’assunzione delle decisioni. Analizzata la portata della Convenzione, che è stata ratificata dall’Italia nel 2009, lo studio si concentra sulla coerenza del diritto civile italiano con le disposizioni in essa contenute. A questi fini, l’indagine si estende a una disamina delle novità introdotte in Spagna dalla legge 8/2021, che ha segnato un cambiamento radicale nella disciplina delle misure di sostegno alle persone con disabilità. The article examines the role of civil law in aligning with Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), which recognizes the legal capacity of persons with disabilities and promotes the right to support in decision-making. After analyzing the scope of the Convention, which was ratified by Italy in 2009, the study focuses on the coherence of Italian civil law with its provisions. To this end, the investigation extends to an examination of the innovations introduced in Spain by Law 8/2021, which marked a radical change in the regulation of support measures for persons with disabilities.

Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 tidak hanya berimbas pada turunnya Presiden Soeharto atau runtuhnya orde baru. Reformasi juga mendorong lahirnya paket undang-undang keuangan negara yang terdiri dari UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sebelumnya pengeloaan keuangan negara di Indonesia masih menggunakan undang-undang warisan pemerintah kolonial Belanda. Lahirnya paket undang-undang ini merupakan tonggak reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Keuangan negara berdasarkan UU No 17 tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut Pengelolaan keuangan negara mencakup dua sisi pengelolaan yakni dari aspek juridico politis serta aspek administratif. Aspek juridico politis mencakup hubungan hukum antara eksekutif dan legislatif terkait penyusunan dan penetapan hal-hal terkait keuangan negara khususnya anggaran pemerintah. Hubungan ini tidak diatur dalam UUD 1945 namun diatur dalam UU No 17 tahun 2003. Reformasi aspek juridico politis berkaitan dengan pembahasan RUU APBN, waktu pembahasan, dan penetapan RUU APBN menjadi UU APBN. Juga terkait pemisahan kewenangan antara pihak yang menyampaikan rencana dengan pihak yang meminta anggaran sehingga tidak terjadi bias kewenangan. Hal ini diwujudkan dengan munculnya komisi sektoral dan komisi anggaran di mana pembahasan UU APBN didahului dengan pembahasan rencana kerja pemerintah oleh masing-masing menteri bersama komisi sektoral yang membidanginya. Kemudian alokasi anggaran pada setiap fungsi kegiatan dibahas lebih lanjut oleh komisi anggaran. Dari aspek administratif pengeloaan keuangan negara mencakup pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR. Sisi administrative juga mencakup pemisahan kewenangan Menteri Keuangan dan Menteri Teknis selaku Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Kedua aspek ini merupakan sebuah proses berkekuatan hukum yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Beberapa kasus yang terhitung sebagai megakorupsi adalah akibat dari abainya pemegang kekuasaan terhadap kedua aspek ini. Sebagai ilustrasi, proyek e-KTP yang marak belakangan ini pada dasarnya adalah pelanggaran konstitusional (terahadap aspek juridico politis). Proyek yang sebelumnya ditetapkan sebagai proyek single year berubah menjadi multi year di tengah tahun anggaran tanpa melalui persetujuan DPR. Mengingat ruang lingkup keuangan negara adalah fiscal, moneter, dan kekayaan negara yang dipisahkan, maka reformasi atas keuangan negara juga mencakup ruang lingkupnya. Sejak reformasi, target penerimaan pajak setiap tahunnya tidak lagi ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melainkan DPR. Lantas term " dipisahkan " pada pengelolaan kekayaan negara disebabkan oleh beberapa hal. Pertama negara tidak diperkenankan mencari keuntungan dan agar lebih fleksibel dalam pengelolaannya. Kekuasaan atas pengeloaan negara ini diharapkan mampu mencapai tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea 4 " ...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa… "